Jalan Panjang Membangun “Rumah Besar” Indonesia

Oleh: Yuniman Taqwa Nurdin

Setiap peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia seakan merupakan serimonial rutin tahunan yang terus berulang tanpa makna. Di seantero negeri kita dipertontonkan  riuh rendah simbol-simbol kemerdekaan dengan atribut yang terus berulang dari tahun ke tahun.  Dari mulai perayaan pengibaran bendera di Istana Merdeka sampai pesta pesta rakyat dengan beranekaragam pagelaran .  Dari mulai aneka lomba sampai menghias wajah negeri  di penjuruh negeri.

Apakah fenomena ini nilai dari sebuah kemerdekaan? Sangat keliru bila kita menterjemahkan kemerdekaat hanya sebagai “pesta simbol” yang berlangsung setiap Agustus! Sangat naïf daya responsif kita dalam menangkap nilai-nilai luhur yang terkandung dalam  kemerdekaan suatu bangsa. Telah 81 tahun kita mengenyam kemerdekaan, tapi sampai saat ini kita belum mendapat essensi  yang ingin capai dari sebuah kemerdekaan.

Dalam pespektif filosofi, nilai kemerdekan bukan hanya  bebas dari penjajahan fisik. Nilainya jauh dari itu. Kemerdekaan merupakan fundamental untuk menentukan nasib sendiri dari suatu bangsa, memiliki kedaulatan, ruang untuk mewujudkan martabat, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat tanpa campur tangan asing.

Tapi apakah realitas itu sudah tervisualisasi di negeri ini? Padalah dalam pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan prikemanusiaan dan prikeadilan.

Dan perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Pembukaan tersebut  sangat jelas apa yang menjadi tujuan kemerdekaan  kita. Jangan dipahami hanya sebatas pintu gerbang. Kalau pemahamannya hanya sampai pintu di situ , maka kita tak pernah masuk ke dalam “rumah Besar” Indonsia untk mencapai suatu tujuan. Kita tak dapat menikmati tujuan dari kemerdekaan.

“Rumah Besar” merupakan simbol kesejahteraan yang harus dicapai bagi seluruh anak negeri. Hari ini rumah besar itu belum terwujud! Jangankan kita dapat masuk dan menikmati fasilitas dari “Rumah Besar”  itu. “Rumah Besar” itu hanya dimliki segelintir penghuni negeri  dan oligarki yang telah lama mengeksploitasi sumber daya yang dimiliki bangsa ini.

Gini ratio pada Maret 2026, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur menggunakan gini ratio adalah sebesar 0,368. Angka ini naik 0,005 poin jika dibandingkan dengan gini ratio September 2025 yang sebesar 0,363 dan menurun 0,007 poin jika dibandingkan dengan gini ratio Maret 2025 yang sebesar 0,375.

Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, pada Maret 2026, distribusi pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah adalah sebesar 19,22 persen. Jika dirinci berdasarkan daerah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 18,31 persen. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 22,24 persen.

Tingkat kemiskinan pada Maret 2026 tercatat sebesar 8,07 persen, turun dibanding kondisi September 2025 yang sebesar 8,25 persen. BPS melaporkan jumlah penduduk miskin pada September 2025 mencapai 23,36 juta orang, turun sekitar 430 ribu orang atau menjadi 22,93 juta orang pada Maret 2026.

Garis kemiskinan nasional pada Maret 2026 mencapai Rp669.235 per kapita per bulan, naik 4,33% dari Rp641.443 pada September 2025. Dengan rata-rata 4,62 anggota rumah tangga miskin, garis kemiskinan rumah tangga tercatat Rp3,09 juta per bulan.

Ketimpangan juga tercermin dari struktur ketenagakerjaan. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menilai kualitas pertumbuhan ekonomi masih menghadapi tantangan dari sisi penciptaan lapangan kerja.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,29% pada kuartal II 2026. Namun, Faisal menilai pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya mendorong penciptaan lapangan kerja formal, sebagimana dikutip dari idnfinancials.com yang posting 10/8/2026.

Jumlah angkatan kerja berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada Mei 2026 sebanyak 155,41 juta orang, naik 0,497 juta orang dibanding Februari 2026. Dari data tersebut, sebanyak 7,22 juta orang menganggur pada Mei 2026. Jumlah ini, menurut Badan Pusat Statistik (BPS), turun sebanyak 24.000 orang dari Februari 2026.

Sementara laporan Mandiri Institute memperlihatkan jumlah kelas menengah Indonesia menyusut dari 47,9 juta orang pada 2024 menjadi 46,7 juta orang pada 2025. Proporsinya terhadap total penduduk turun dari 17,1 persen menjadi 16,6 persen, dan di saat yang sama, kelompok aspiring middle class (AMC) melonjak 4,5 juta jiwa dan kini mencakup 50,4 persen populasi. Artinya, lebih dari separuh warga Indonesia hidup tepat di bawah ambang kelas menengah. Mereka dinilai cukup dekat untuk naik, namun rentan untuk jatuh kembali.

Ekonom UGM, Dr. Wisnu Setiadi Nugroho menyebut persoalan Ini bukan sekadar soal statistik namun soal rasa aman. Disebutnya kelas menengah adalah kelompok yang biasanya merasa cukup. Artinya dari penghasilannya cukup untuk menabung, cukup untuk merencanakan masa depan, cukup untuk bermimpi lebih besar dari orang tuanya. “Ketika jumlah mereka menyusut, yang sesungguhnya tergerus adalah rasa percaya bahwa kerja keras akan membawa kemajuan,” ujarnya di Kampus UGM, Rabu (18/2), sebagaimana dikutip dari ugm.ac.id, posting 18/2/2026

Wisnu menyebutkan kelompok kelas menengah Indonesia memang relatif tipis dan banyak berada di batas bawah (lower middle class). Artinya, fondasi kelas menengah ini rapuh, dan sedikit saja terkena guncangan seperti pemutusan hubungan kerja (PHK), biaya sekolah naik, cicilan naik, mendorong mereka turun kelas.

Fenomena itu yang saat ini terjadi. Nilai sebuah kemerdekaan belum masuk ke “Rumah Besar Indonesia. Eksistensinya masih mengalami kesenjangan. Kita berharap pemerintah dapat melakukan renovasi “Rumah Besar” Indonesia. Buat timetable yang terukur, sehingga rakyat tak diberi harapan palsu.

Brantas korupsi dari hulu sampai hilir tanpa “tebang pilih” karena korupsi virus yang membuat negeri ini belum mampu merasakan nilai kemerdekaan yang sesungguhnya. Walaupun seharusnya kekayaan “ibu pertiwi” mampu membangun “Rumah Besar” Indonesia bagi anak negeri.[] foto ilustrasi/wikipedia

*Penulis pimpinan redaksi pelakubisnis.com