Menteri ESDM Tunda Penyesuaian Tarif PNBP Mineral
Jakarta, 11 Mei 2026, pelakubisnis.com – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masih mengkaji penyesuaian tarif penerimaan negara bukan pajak (PNBP) iuran produksi untuk sejumlah komoditas mineral logam, mulai dari nikel, timah, emas, perak, tembaga hingga kromium. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan keputusan final terkait kebijakan tersebut masih belum ditetapkan karena pemerintah masih mendengarkan berbagai masukan dari pelaku usaha dan pemangku kepentingan lainnya.
Menurut Bahlil, proses penyusunan kebijakan publik harus melalui tahapan sosialisasi dan uji publik agar dapat menghasilkan formulasi yang adil bagi seluruh pihak. Pemerintah ingin memastikan kebijakan yang nantinya diterapkan tetap memberikan manfaat optimal bagi negara tanpa membebani pelaku usaha maupun mengganggu iklim investasi di sektor mineral.
“Amanah Undang-Undang itu adalah setiap peraturan yang akan kita buat diawali dengan exercise dan sosialisasi untuk mendapatkan feedback dari pelaku. Dan selama beberapa hari ini feedback-nya sudah ada. Ketika ada tanggapan yang mungkin kurang pas, harus kita membangun formulasi baru. Saya sebagai Menteri ESDM akan melakukan evaluasi itu,” ujar Bahlil saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, Senin (11/5).
Ia menegaskan, materi yang saat ini disosialisasikan kepada pelaku usaha belum menjadi keputusan final pemerintah. Seluruh masukan yang diterima masih akan dievaluasi sebelum kebijakan resmi ditetapkan.
“Sekali lagi saya katakan bahwa apa yang disosialisasikan itu bukan keputusan. Tapi itu baru istilahnya uji publik,” katanya.
Kajian revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2025 dilakukan menyusul kenaikan signifikan Harga Mineral Logam Acuan (HMA) sejak awal 2026. Pemerintah menilai kenaikan harga komoditas berpotensi meningkatkan keuntungan usaha atau windfall profit sehingga perlu ada penyesuaian porsi penerimaan negara.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Tri Winarno telah menggelar konsultasi publik secara daring pada 8/5 terkait penyesuaian tarif penerimaan negara bukan pajak (PNBP) iuran produksi mineral. Ia mengatakan pemerintah terus membuka ruang diskusi dengan pelaku usaha terkait besaran tarif, interval harga, masa transisi hingga dampaknya terhadap margin usaha dan kepastian regulasi.
“Konsultasi publik ini memiliki arti sangat strategis, di mana pemerintah memastikan penyesuaian kebijakan bisa berlangsung secara objektif, akuntabel, dan mempertimbangkan masukan dari para pemangku kepentingan,” ujar Tri.
Ia menambahkan pemerintah masih membuka ruang diskusi dengan pelaku usaha, termasuk terkait besaran tarif, interval harga, masa transisi hingga dampaknya terhadap margin usaha dan kepastian regulasi.[]sp
