Merebut Kembli Kedaulatan Rakyat Untuk Sejahtera

Oleh: Yuniman Taqwa Nurdin

Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Prof. Dr. KH. Haedar Nashir, M.Si., menyampaikan pidato iftitah dalam pembukaan Sidang Tanwir dan Resepsi Milad ke-114 Muhammadiyah di Gedung Banua Kaili (GBK) H. Rusdy Toana, Universitas Muhammadiyah Palu, Sulawesi Tengah, pada 14 November lalu.

Haedar memberikan perhatian serius terhadap persoalan kesenjangan ekonomi di Indonesia. Ia mengungkapkan keprihatinannya bahwa segelintir kelompok masih menguasai porsi kekayaan yang sangat besar di tengah masyarakat.

Haedar mengutip kandungan Surah Al-Hasyr ayat 7 yang menekankan pentingnya distribusi kekayaan secara merata agar tidak hanya berputar di kalangan orang-orang kaya saja. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan sosial merupakan kunci utama untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa.

Haedar menegaskan dukungan Muhammadiyah terhadap pemerintah, khususnya Presiden Republik Indonesia, dalam menjalankan kepemimpinan nasional. Dukungan tersebut diwujudkan dengan mendorong seluruh komponen pemerintahan agar senantiasa menjalankan kewajiban konstitusional dan menempatkan kepentingan rakyat sebagai yang utama.

“Pemimpin harus bisa mewujudkan Pasal 33 dan 34 untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Bahkan, fakir miskin dan anak terlantar harus diurus oleh negara. Komitmen ini sangat signifikan dibutuhkan bagi Indonesia ke depan,” kata Haedar saat ditemui wartawan dalam acara Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, pada 14/11, sebagaimana dikutip dari muhammadiyah.or.id, yang posting pada 15/11.

Sementara Presiden Prabowo Subianto dalam Resepsi Milad ke-114 Muhammadiyah mengatakan,  ada golongan-golongan yang serakah, termasuk golongan yang jahat. Ada yang benar dan ada yang batil. Ada yang di atas jalan yang lurus, shiratal mustaqim, ada yang memilih jalan kejahatan, jalan keserakahan. 

Ratusan tahun, bangsa-bangsa asing  datang ke Nusantara.  Mereka  ke sini karena kita sangat kaya dengan segala komoditas mineral dan segala yang dibutuhkan oleh dunia. Bangsa Indonesia mungkin kebaikan, mungkin juga kelemahan kita. Sudah dikasih fasilitas, dikasih HGU (Hak Guna Usaha), dikasih IUP (Izin Usaha Pertambangan),  dikasih izin  HTI (Hutan Tanaman Industri), sudah dikasih apa saja.  Tapi begitu untung, untungnya dibawa keluar dari Indonesia dan ditaruh di luar.

“Saya bertekad, untuk terus memperbaiki sistem ekonomi yang tadinya menyimpang dari Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Kita harus tegakkan bahwa ekonomi kita adalah ekonomi kekeluargaan. Sistem ekonomi kita adalah sistem ekonomi kekeluargaan. Ini bukan karangan Prabowo Subianto.  Ini perintah pendiri-pendiri bangsa kita. Ini yang dititip kepada kita. Dan ini, hampir hilang. Ada pihak-pihak yang ingin menghilangkan Pasal 33 dan 34 UUD 1945,” kata Prabowo.

Padahal cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, dikuasai negara. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Banyak fenomena yang  dapat kita lihat dari mulai banyaknya korupsi, illegal mining dan modus bisnis yang merugikan negara. Praktik curang yang dilakukan eksportir atau importir dengan melaporkan data yang tidak benar kepada pemerintah.  Under-invoicing merupakan salah modus yang merampas kekayaan Indonesia. Praktik manipulasi pencatatan nilai ekspor dan impor (under invoicing) selama 34 tahun (sejak 1991 hingga 2024) telah mengakibatkan kerugian total yang ditaksir mencapai Rp15.400 triliun (kurang lebih 908 miliar dolar AS). 

“Saya kasih instruksi ke menteri-menteri, terutama Menteri ESDM, ya. Semua izin tambang, semua IUP, mulai dari sekarang, minimal 70 persen harus dinikmati oleh negara. Bila perlu, dikuasai saham-sahamnya. Kalau tidak, karena kita butuh mungkin modal, dia masukin modal, boleh. Investasi anda kembali, sesudah itu, keuntungan harus mayoritas bangsa Indonesia. Ini sudah kita tegakkan,” tandas Prabowo.

Oleh karena itu segera membuat peraturan IUP yang mengatur minimanl 70 persen IUP tabang harus dikuasai oleh negara yang digunakan sebesar-besarnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Puluhuan tahun kekayaan alam kita dieksploitasi oleh “oligarki hitam” dengan cara-cara manipulatif, sehingga negara dirugikan

Sementara kasus manipulasi transfer pricing dalam transaksi yang dilakukan antarpihak yang memiliki hubung istimewa, terutama dalam ekspor sumber daya alam (SDA).  Sebut saja ekspor CPO. Di mana pihak eksportir mengekspor CPO ke anak perusahaan di Singapura dengan harga murah. Kemudian oleh pihak perusahaan tersebut diekspor kembali ke negara lain (Amerika Serikat atau negara Eropa) dengan harga pasar  internasional.

Prabowo yakin dalam beberapa bulan, kita akan merasakan manfaatnya. Semua ekspor sekarang harus melalui satu pintu, yaitu melalui lembaga yang kita tunjuk sehingga negara sekarang tidak bisa dibohongi lagi. Kalau ekspornya 100 ton, ya laporan 100 ton. Jangan 100 ton, laporannya 50 ton atau 30 ton.

Semanata pemerintah melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mencatat progres penguasaan kembali kawasan hutan dan lahan (termasuk dari sektor perkebunan dan pertambangan ilegal).  Hingga Oktober 2026, Satgas PKH telah berhasil menguasai kembali 6,27 juta hektare kawasan hutan secara keseluruhan (gabungan dari sektor perkebunan sawit ilegal dan pertambangan ilegal).

Langkah Presiden Prabowo melalui Ekspor melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (PT DSI). Melalui badan baru tersebut, kegiatan ekspor batu bara, minyak sawit, dan ferro alloy dilakukan satu pintu. Cara demikian menutup kebocoran-keboran ekspor dengan memanfaatkan modus transfer pricing

Bila kerugian negara akibat under invoicing dan transfer pricing – diperkirakan kerugian negara mencapai Rp 15.400 triliun selama 34 tahun, maka diperkirakan tiap tahunnya kerugian negara mencpai mencapai Rp523,600 triliun tiap tahunnya.

Angka itu sangat besar dan dapat untuk dilokasikan pendidikan gratis, kesehatan gratis dan kesejahteraan masyarakat. Itu baru dari sektor sumber daya alam (pertambanga dan kelapa sawit) belum dari sektor lainnnya.  

Dengan potensi sumber daya alam yang melimpah, maka suatu keniscayaan bahwa bangsa dan rakyat Indonesia bisa sejahtera. Ayo Presiden Prabowo wujudkan mimpi para pendiri bangsa untuk mewujudkan masyarakat adil makmur dan sejahtera.***

Penulis adalah pimpinan redaksi pelakubisnis.com