UMKM Perempuan Sumbang 9,1 Persen  PDB

Partisipasi perempuan terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mencapai lebih  60% dari 57,83 juta UMKM di Indonesia pada 2018. Namun demikian sumbangan UMKM perempuan terhadap Produk Dometik Bruto (PDB) baru necapai 9,1%. Perlu peningkatan pemberdayaan perempuan  agar lebih berkualitas dalam berusaha.

Perempuan jangan dilihat sebelah mata. Eksistensinya tidak hanya berkutat dalam lingkaran domestik belaka, tapi memberikan kontribusi   signifikan terhadap perekonoman negeri ini. Ia dapat melakukan peran ganda, untuk mencapai titik keseimbangan  dalam tatanan keluarga, misalnya.

Itu sebabnya, perempuan  jangan hanya diimajinasikan lemah lembut di “sangkar emas”. Pada dasarnya ia justru lebih kuat sebagai problem solving dalam keluarga. Ketika “periuk nasi” terdegradasi karena tekanan ekonomi, umpamanya, tak jarang naluri bertahan justru lebih bertuah ketika menghadapi tekanan-tekanan kehidupan. Banyak kisah heroik wanita tangguh yang tak mungkin terabaikan dalam ritme semesta ini.

Partisipasi perempuan dalam sektor bisnis dari waktu ke waktu terus meningkat. Bila pada tahun 2012 keterlibatan perempuan dalam bidang wirausaha sebanyak 58 persen. Data Bank Indonesia menyebutkan,  total Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di tahun 2018 mencapai 57,83 juta dengan lebih dari 60% dikelola oleh perempuan (Jumlah pelaku UMKM perempuan di Indonesia mencapai 37 juta).

Berdasarkan data yang dikutip dari katadata.co.id, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) telah terbukti menjadi penggerak tumbuhnya ekonomi di Indonesia. Hal itu terlihat dari tingginya kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto (PDB) yang mencapai 60 persen pada 2018. Partisipasi perempuan dalam UMKM ini berkontribusi hingga 9,1 persen terhadap PDB, serta sekitar 5 persen terhadap ekspor.

Riset Google dan Kantar/TNS menunjukkan sebanyak 44 persen suami melarang istri mereka untuk bekerja penuh waktu di kantor. Maka tak mengejutkan bila 39 persen dari 299 perempuan yang menjadi responden mengaku ingin punya usaha sendiri.

Data yang dihimpun  International Finance Corporation (IFC), setidaknya 43 persen UMKM formal di Indonesia dimiliki oleh perempuan. Bila dipandang secara sekilas, angka tersebut terlihat signifikan. Sayangnya, jika diukur menurut skala, bisnis para perempuan ini masih di kategori kecil, lihat artikel: Perempuan Pegiat UMKM, Sang Tulang Punggung Ekonomi Nasional, idntimes.com.

Kalau mau dibuat mudah, para perempuan ini merupakan CEO alias Chief of Everything, bukan Chief Executive Officer. Ini  istilah yang sering disebut  para fasilitator dari Google womenwill. Salah satunya Merlyn Legho yang juga merupakan pengusaha UMKM.  Seseorang dengan jabatan ini merupakan pemimpin perusahaan yang biasanya tak melakukan manajemen mikro. Sedangkan CEO dalam konteks UMKM justru sebaliknya. Kita ini mengerjakan semuanya dari A sampai Z.

Menurut hasil survei terbaru PBB, kesetaraan berwirausaha antara perempuan dan laki-laki di Indonesia mendapat nilai terbaik se-Asia Pasifik. Hal itu disampaikan Pribudiarta Nur Sitepu, Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) dalam acara bertajuk Shenergy Kreasi, talkshow tentang perempuan dan wirausaha yang digelar di Perpustakaan Nasional, Jakarta, minggu kedua Desember 2019, sebagaimana dikutip dari kbr.id.

Sitepu menyebut persentase laki-laki Indonesia yang berwirausaha sebesar 14 persen dari total penduduk laki-laki dewasa. Sedangkan di kelompok perempuan, persentase wirausahanya sedikit lebih tinggi, yakni 14,1 persen. “Perempuan dinilai lebih berani membuka usaha baru dibandingkan dengan laki-laki,” ujar Sitepu dalam acara tersebut, seperti dilansir Antara, 16/12/2019.

Sementara Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengajak kaum perempuan kalangan generasi muda milenial, khususnya mahasiswa, untuk menjadi wirausaha. Pasalnya, banyaknya jumlah wirausaha menunjukkan tingkat kemajuan suatu negara. “Makin tinggi tingkat enterpreneur suatu negara, makin maju negaranya. Dan sukses enterpreneur melalui program pemberdayaan masyarakat itu bila melibatkan perempuan sebagai agent of development”, ucap Teten pada acara Job Fair dan Millenial Womenpreneur di Kampus Universitas Trilogi Jakarta, pada 22 November 2019.

Di acara yang diselenggarakan Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Putri, Teten menambahkan, berbagai kajian telah banyak dipaparkan bahwa perempuan adalah agent of development, aset bangsa yang perannya sangat dibutuhkan dalam pembangunan.

Menurut Indeks Global Destination Cities 2018 oleh Mastercard International,  Indeks pengusaha perempuan Indonesia menempati urutan ke-30 dengan skor 62,4 dari negara tertinggi adalah Selandia Baru (74.2), kemudian Swedia (71.3), Kanada (70.9), Amerika Serikat (70.8), Singapura (93.2), Portugal (69.1), Australia (68.9), Belgia (68.7), Filipina (68.0) dan Inggris (67.9). “Itu berarti Indonesia terpaut selisih sebesar 11,8 dengan negara di peringkat pertama”, jelas Teten.

Menteri PPPA I Gusti Ayu Bintang Darmawati Puspayoga mendorong organisasi perempuan di seluruh Indonesia untuk terus memberdayakan perempuan di lingkungannya. “Kami berharap jajaran pengurus organisasi perempuan sudah berdaya, mampu memberdayakan perempuan di lingkungan sekitarnya, sehingga seluruh perempuan di pelosok tanah air bisa berdaya,” kata Bintang dalam acara Shenergy Kreasi, seperti dilansir Antara, 16/12/2019.

Untuk pembiayaan, lanjut Teten, pihaknya memiliki program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang memiliki plafon sebesar Rp190 triliun dengan suku bunga sebesar 7% dan akan menjadi 5% pada 2020. “Ini peluang sekaligus tantangan bagi generasi milenial perempuan untuk bisa memanfaatkannya. Pokoknya, bila anak muda berbisnis, kita akan bantu”, tandas Teten.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri (Kopri PB-PMII) Septi Rahmawati menegaskan, pihaknya memiliki program untuk meningkatkan kualitas kader yang salah satunya adalah mendorong kader menjadi wirausaha.

“Di era globalisasi seperti sekarang ini, generasi muda khususnya kaum perempuan, harus mampu hidup mandiri dan memiliki jiwa wirausaha. Kita akan menjalin kerjasama dengan Kemenkop dan UKM, khususnya terkait pelatihan kewirausahaan”, pungkas Septi.

Teten juga mengajak kaum milenial agar memanfaatkan kemajuan teknologi dalam berbisnis, dengan memasuki pasar digital alias e-commerce. Menurut Asosiasi Penyelenggaraan Jasa Internet Indonesia (2018), pengguna internet di Indonesia mencapai 171,17 Juta Jiwa (64,8% dari total Populasi Penduduk di Indonesia). “Oleh karena itu, generasi muda harus mutlak masuk ke digitalisasi”, tegas Teten.

McKinsey and Company salah satu perusahaan konsultan manajemen multinasional terbesar di dunia memproyeksikan pasar e-commerce Indonesia tahun 2022 akan tumbuh menjadi US$55 miliar hingga US$65 miliar (Rp808 triliun hingga Rp955 triliun). “Hal ini membuktikan bahwa e-commerce di Indonesia tidak bisa dipandang sebelah mata lagi”, ungkap Teten seraya menyebutkan bahwa Indonesia memiliki pertumbuhan pasar e-commerce terbesar di Asia-Pasifik (tumbuh 42%), diikuti Filipina (28%), Thailand (22%) dan Malaysia (14%).

Kemudian, berdasarkan riset Google, 48% perempuan mengaku mengakses internet lebih dari sekali dalam sehari. Mereka tak hanya memanfaatkannya untuk bermain media sosial, tapi juga menjelajahi informasi. Hanya saja, 52% dari mereka berkata tak bisa menemukan konten yang dicari di internet.

Sayangnya, baru 5,1 juta UMKM di Indonesia yang sudah menggunakan transaksi online dan memiliki kapasitas  e-commerce dalam menjalankan usahanya. Padahal, Sekitar 10,2 juta UMKM berpotensi untuk menjalankan bisnisnya secara online, namun kapasitasnya masih perlu ditingkatkan”, kata Teten.

Untuk itu, Teten mengatakan, pihaknya pada 2020 ke depan memiliki program strategis Kementerian Koperasi dan UKM diarahkan untuk mendukung pengembangan sektor-sektor usaha prioritas. Antara lain, pariwisata, kuliner, ekonomi kreatif, home decor, pakaian Muslim, produk agro (perikanan dan hasil laut, serta pertanian/perkebunan), serta makanan dan minuman. “Kaum milenial harus masuk ke sektor-sektor tersebut. Program-program yang akan kita jalankan, akan menciptakan produk-produk unggulan di sektor-sektor tersebut”, ujar Teten.

Arah kebijakan tersebut ditempuh melalui enam program strategis pemberdayaan KUMKM. (Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah-red). Seperti perluasan akses pasar produk dan jasa, meningkatkan daya saing produk dan jasa, akselerasi pembiayaan dan investasi, pengembangan kapasitas manajemen SDM UMKM, kemudahan dan kesempatan berusaha, dan koordinasi lintas sektor.

“Agar tujuan pemberdayaan kewirausahaan tersebut tercapai, tentu pemerintah membutuhkan dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk dari organisasi-organisasi kemasyarakatan seperti ini”, papar Teten.

Menteri Bintang berharap perempuan Indonesia bisa berdaya di bidang ekonomi, pendidikan, pengasuhan anak, dan sosial budaya.”Bila perempuan sudah berdaya, maka kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, pekerja anak, dan perkawinan anak akan bisa dicegah dan diturunkan angkanya,” kata Menteri Bintang. [] Yuniman Taqwa Nurdin/foto: ist