Wamenkeu: Tata Kelola BMN Secara Baik Wujud Bela Negara

Jakarta, 22 Maret 2022, pelakubisnis.com  – Penandatanganan Komitmen Bersama Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Hulu Migas merupakan komitmen bela negara. Hal ini diungkapkan  Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara saat memberikan arahan pada acara Puncak Apresiasi Pengelolaan BMN Hulu Migas di Aula Dana Rakca, Selasa (22/3).

“Dalam rezim tata kelola hulu Migas sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu, kita mengenal sistem yang namanya cost recovery. Cost recovery  artinya beban yang dikeluarkan oleh KKKS itu diganti oleh negara termasuk barang, tanah, inventaris, persediaan, semua itu diganti oleh negara. Nah, kalau dia sudah menjadi barang milik negara maka Anda harus bela,” jelas Wamenkeu.

Wamenkeu mencontohkan wujud bela negara dalam hal pengelolaan BMN adalah dengan melakukan administrasi BMN secara baik. Seperti, melakukan pencatatan, dijelaskan struktur kepemilikannya, diberikan sertifikat, serta jika masih ada catatan pada pemeriksaan/temuan BPK maka harus dituntaskan.

“Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh KKKS, SKK Migas, BPM yang terus menjaga barang milik negara. Saya titip bela negaranya. Kalau kita menjaga barang milik negara kita melakukan bela negara. Tidak boleh sejengkal tanah pun hilang dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu yang harus Ibu/Bapak lakukan untuk tanah dan barang-barang yang dibayar oleh uang rakyat yang dikumpulkan dari rakyat,” lanjut Wamenkeu.

Wamenkeu melanjutkan,  pemerintah selalu berpedoman kepada hasil pemeriksaan audit dari BPK terhadap pengelolaan BMN. Dalam salah satu kategori apresiasi BMN pada acara hari ini, terdapat satu kategori yaitu pelaporan BMN unrecorded. Wamenkeu memberikan apresiasi atas hal tersebut karena ini merupakan cara  melakukan penuntasan terhadap temuan BPK.

“Saya juga senang ada kategori Pelaporan BMN Unrecorded Terbaik tadi. Itu salah satu wujud bela negara, saya berharap BMN yang unrecorded ini bisa tuntas sehingga tidak ada lagi unrecorded asset. Kita data semuanya,” kata Wamenkeu.

Maka, Wamenkeu meminta agar penilaian dan inventarisasi BMN segera diselesaikan. Wamenkeu mengatakan bahwa Kementerian Keuangan juga akan berusaha sefleksibel mungkin dalam pengelolaan BMN, dimana hari ini ditandai dengan pemberian kuasa khusus sertifikasi kepada BP Migas Aceh dengan tujuan memberikan kemudahan dan kecepatan saat KKKS mendaftar dan meminta sertifikat. Namun Wamenkeu menekankan kepemilikannya tersebut harus atas nama negara.

“Saya juga senang ada connecting data. Ini juga akan membuat kita lebih cerdas mengurus negara kita. Kalau data aja susah kita meng-connect nya dengan segala macam alasan itu berarti kita belum cerdas mengurus negara kita. Jadi coba kita connect data, lalu kita lakukan analisis. Analisis bukan untuk nyari siapa yang salah tetapi analisis untuk memperkuat bela negara kita. Nah kalau misalkan ada yang perlu diperbaiki ya kita perbaiki,” sambung Wamenkeu.

Terakhir Wamenkeu menyampaikan apresiasi dan harapan bagi semua pihak untuk terus berkolaborasi memberikan perbaikan dalam pengelolaan BMN khususnya pada sektor hulu migas. 

“Saya tutup dengan mengucapkan terima kasih untuk seluruh kerja keras yang telah dilakukan. Pekerjaan rumah kita masih banyak, tolong saya di-update terus apa lagi yang bisa kita lakukan kedepannya untuk memperbaiki cara kita menatakelolakan barang milik negara di hulu migas dan secara besar sektor hulu migas kita,” tutup Wamenkeu. []nug/mr/hpy/sp