Percepatan Implementasi Bioetanol Dorong Ketahanan Energi
Pemerintah berhasil menyusun Peta Jalan Strategis Percepatan Implementasi Bioetanol di Indonesia. Roadmap introduksi campuran 5% etanol atau E5, terus berkembang sebesar E-15 di seluruh wilayah pada tahun 2031. Bagaimana implementasi dan manfaatnya?
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), bersama tim riset Institut Teknologi Bandung (ITB), didukung US Grains Council (USGC) berhasil menyusun Peta Jalan Strategis Percepatan Implementasi Bioetanol di Indonesia. Kajian ini disusun sejak 2021, guna mendukung program implementasi penggunaan Bioetanol pada bahan bakar untuk kendaraan bermotor dan mempersiapkan industri Bioetanol di Indonesia.
“Presiden Jokowi November lalu telah meluncurkan program Bioetanol tebu, untuk mendukung ketahanan energi, saya ingin mengucapkan terima kasih atas inisiasi tim riset ITB untuk membuat kajian peta jalan percepatan implementasi Bioetanol, semoga kolaborasi ini terus berjalan baik sehingga program bioetanol ini bisa sesuai harapan,” ujar Direktur Bioenergi Edi Wibowo dalam Seminar Peluncuran Peta Jalan Strategis untuk Percepatan Implementasi Bioetanol, hari ini, pada 6/12.
Presiden Joko Widodo secara resmi pada 4/11 lalu meluncurkan program Bioetanol Tebu Untuk Ketahanan Energi. Peresmian ini dilaksanakan di sela kunjungan kerja di pabrik bioetanol PT Energi Agro Nusantara (Enero), Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Jokowi mengharapkan program bioetanol ini dapat berjalan sesuai rencana, dimulai dari bioetanol 5% (E5) pada BBM kemudian meningkat E10, E20 dan seterusnya.
Program Bioetanol Tebu untuk Ketahanan Energi diproyeksikan dapat menjadi solusi peningkatan jumlah produksi bioetanol nasional dari 40 ribu kiloliter di tahun 2022 menjadi 1,2 juta kiloliter di tahun 2030 dan menjadi potensi campuran BBM jenis minyak bensin. Hal ini didasarkan pada studi yang dilakukan di Brazil, energi yang dihasilkan dari 1 ton tebu setara dengan 1,2 barel crude oil. “Kalau tebu ini berhasil, kemudian B30 sawit itu bisa ditingkatkan lagi, ini akan memperkuat ketahanan energi negara kita, Indonesia,” ucap Jokowi.
Saat ini, Pemerintah sedang menyusun Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol sebagai Bahan Bakar (Biofuel). Produk bioetanol merupakan salah satu produk turunan yang dihasilkan dari industri gula berbasis bahan baku tebu.
Indonesia pernah menjadi eksportir gula pada tahun 1800-an. Namun, kini Indonesia harus mengimpor gula dengan jumlah yang sangat besar untuk kebutuhan konsumsi maupun industri dalam negeri. Oleh sebab itu, Presiden Jokowi menginstruksikan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk meningkatkan kualitas bibit tebu dengan varietas yang terbaik di dunia.
Untuk mencapai target mandiri dalam ketahanan pangan termasuk tidak lagi mengimpor gula dari negara lain, Jokowi meminta para petani dan pabrik gula di tanah air bekerja sama dengan baik. Selain itu, mesin-mesin yang ada di pabrik gula juga harus diperbarui dengan yang lebih modern dan menggunakan teknologi terkini. “Jika kita bisa menyiapkan 700 ribu hektar, kita bisa mandiri, kita akan swasembada gula dalam lima tahun ke depan dan sekarang kita baru 180 ribu hektar,” ujar Jokowi.
Menteri ESDM, Arifin Tasrif yang turut hadir pada kegiatan peresmian ini menyebutkan bahwa pada tahun 2021 Tim Studi Bioetanol ITB telah melakukan kajian pencampuran etanol 5% ke dalam Pertalite (RON 90) menjadi kualitas sama dengan Pertamax (RON 92). Studi ITB tersebut konsisten dengan kajian pencampuran etanol 5% dengan pertalite RON 90 yang dilakukan oleh PT Pertamina.
Potensi hilirisasi bioetanol berbasis tebu membuka peluang menciptakan ketahanan energi melalui pengurangan ketergantungan impor bahan bakar minyak nasional, sekaligus menciptakan bauran energi baru terbarukan yang ramah lingkungan.
Seminar dalam forum diskusi para pemangku kepentingan dan publik terkait penyusunan peta jalan serta potensi dari penggunaan bioetanol bagi Indonesia dari sisi lingkungan dan ekonomi. Pencampuran bioetanol telah diujicoba dengan kandungan 2% (E2) di Jawa Timur pada tahun 2018. Hasilnya menunjukan harga BBM campuran bioetanol masih sedikit diatas harga BBM non-PSO. Namun, dengan meningkatnya harga BBM dan pentingnya upaya peningkatan ketahanan energi, re-introduksi BBM campuran bioetanol kembali menjadi isu strategis.
Sementara pakar bioenergi ITB Prof. Tatang Hernas Soerawidjaja mengapresiasi langkah Presiden dan menyatakan campuran bioetanol dapat menjadi solusi pengurangan tekanan impor BBM yang memberatkan neraca perdagangan Indonesia. ”Bila kita mengambil contoh kesuksesan penggunaan substitusi impor diesel dengan program Biodiesel, maka kita dapat mengurangi tekanan impor bensin yang jauh lebih besar porsinya dibandingkan bahan bakar jenis diesel,” kata Tatang.
Menurut Edi, saat ini total produksi bioetanol fuel grade baru mencapai 40.000 KL per tahun, atau jauh di bawah kebutuhan 696.000 KL per tahun untuk pengimplementasian tahap awal di daerah Jawa Timur dan Jakarta. “Pasokan yang tersedia dari PT Enero dan PT Molindo sebagai produsen bioetanol fuel grade baru dapat memasok sekitar 5.7% saja kebutuhan Jawa Timur dan Jakarta. Artinya dari sisi supply harus ditingkatkan,” jelas Edi.
Hasil riset ITB menunjukkan Indonesia telah menghemat devisa sebesar US$2.6 milyar dari substitusi impor diesel melalui program Biodiesel kelapa sawit. Laporan ITB memproyeksikan Indonesia akan mengimpor hingga 35.6 juta kiloliter pada 2040 atau hampir dua kali lipat dari jumlah impor bahan bakar minyak tahun 2021. Bahwa penggunaan bioetanol sebagai bahan campuran BBM dapat menurunkan impor BBM jenis bensin, menurunkan polutan emisi kendaraan, dan menciptakan potensi lapangan kerja di sektor pertanian dan produksi bioetanol.
Bioetanol juga berpotensi mengurangan emisi gas rumah kaca hingga 43% termasuk CO2, NOx dan Partikel PM2.5 dan meningkatkan bauran energi terbarukan Indonesia yang ditargetkan mencapai 23% pada tahun 2025. Penurunan emisi dapat terjadi karena etanol sebagai gasohol memiliki nilai oktan sebesar (RON) 128, sehingga pencampuran dengan bensin akan meningkatkan kadar oktan dan kualitas pembakaran BBM.
Meskipun bioetanol memiliki potensi besar, tapi terdapat tantangan dalam pengimplementasiannya sebagai campuran bensin. Faktor utamanya karena rendahnya produksi bioetanol di Indonesia. ITB menyarankan penyesuaian kebijakan untuk menghidupkan implementasi bioetanol di Indonesia, utamanya penetapan kebijakan harga, pajak, dan subsidi yang tepat sasaran, penerapan terbatas di Jawa Timur dan Jakarta sebagai tahap awal dan penyusunan Badan Layanan Umum (BLU) seperti BPDPKS untuk mengembangkan industri bioetanol.
Roadmap ITB mempersiapkan pengimplementasian bioetanol dengan target jangka pendek selama tiga tahun, jangka menengah selama lima tahun, dan jangka panjang. Adapun target jangka-pendek dari roadmap dimulai dengan introduksi campuran 5% etanol atau E5 secara terbatas di provinsi DKI Jakarta dan Surabaya. Campuran E5 etanol dapat dimasukan ke dalam BBM jenis Petralite sehingga kualitas RON meningkat setara Pertamax. “Nantinya hasil campuran ini akan menjadi produk Pertamax E-5,” pungkas Tatang.
Tatang menyarankan membentuk Badan Layanan Umum khusus bioetanol seperti BPDBKS Sawit yang bertugas mempromosikan usaha dan meningkatkan sarana prasarana produksi bioetanol. Untuk memantik demand bioetanol domestik dan menarik investasi di sektor bioethanol. Untuk sementara Indonesia dapat mengimpor bioetanol sambil meningkatkan kapasitas produksi.
Hasil riset ITB memperlihatkan bahwa produksi bioetanol berbasis gula sebesar 150 juta liter per tahun dapat menciptakan 83.000 tenaga kerja baik di perkebunan maupun di fasilitas produksi molase dan etanol. Untuk jangka menengah, Pemerintah dapat meningkatkan blending bioetanol menjadi E10 dan mengekspansi program bioetanol ke wilayah Jawa sebagai wilayah pengguna BBM tertinggi. Dengan implementasi secara bertahap, diharapkan Indonesia dapat mengimplementasikan campuran bioetanol sebesar E-15 di seluruh wilayah pada tahun 2031. [] Yuniman Taqwa
