Akselerasi EBT Lewat Pembangunan Supergrid Nusantara
Indonesia memiliki potensi Energi Baru dan Terbarukan (EBT) sangat besar. Mulai dari energi surya, bayu, hidro, bioenergi, panas bumi, dan laut yang potensinya 3.686 gigawatt (GW). Indonesia akan mengoptimalkan potensi itu dengan membangun kabel bawah laut atau Supergrid Nusantara.
Potensi energi itu tidak akan habis. Sayangnya, potensi yang melimpah itu belum digarap secara optimal. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana mengatakan, kapasitas terpasang pembangkit listrik di Indonesia di tahun 2022 mencapai 81,2 GW. Jumlah tersebut masih dapat dikembangkan dan dimanfaatkan melihat potensi EBT Indonesia mencapai 3.686 GW. Dengan melimpahnya dan dimanfaatkannya EBT dapat dijadikan modal utama dalam melakukan transisi energi.
“Listrik Indonesia saat ini kurang lebih 81 GW, bayangkan kita memiliki sumber 3700 GW. Ini masih banyak sekali. Artinya apa, ini adalah modal kita lebih dari cukup untuk melakukan transisi energi,” kata Rida saat menghadiri Rapat Kerja Nasional Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Tahun 2023 di Bandung, pada 4/2.
Ia mengungkapkan, energi yang sedang kita nikmati sebagian besar berasal dari fosil. Penggunaan batubara pada pembangkit masih menjadi pilihan selama masa transisi energi berlangsung. “Listrik yang kita nikmati itu 86 persennya datang dari energi fosil, dan energi fosil adalah energi yang mengeluarkan emisi lumayan tinggi. Terangnya lampu saat ini 64 persennya datang dari batubara yang tentu saja itu penyumbang emisi yang paling besar diantara yang lain,” kata Rida.
Lebih lanjut ditambahkan, meski Indonesia masih bergantung pada batubara, hal tersebut bukanlah sebuah kesalahan atau hal yang perlu disesali, justru hal yang patut disyukuri sebab Indonesia dikaruniai batubara yang berlimpah yang dimanfaatkan untuk pergerakan ekonomi.
Menurut Rida, transisi energi merupakan suatu keharusan dimana semua negara saat ini sedang menghadapi dampak perubahan iklim. “Di forum internasional saat ini ada isu bahwa warga negara bumi sama-sama concern, aware terhadap pemanasan global. Kenapa, karena kita kan sampai saat ini hanya bumi satu-satunya yang dapat kita tempati,” kata Rida.
Hal ini dilatarbelakangi karena perubahan iklim berdampak terhadap kehidupan seluruh masyarakat dunia.”Komitmen kita sebagai warga bumi untuk memperhatikannya dan ikut berkontribusi agar dampak buruk perubahan iklim ini tidak sampai terjadi,” lanjut Rida.
Rida menegaskan, sebagai bagian dari warga Indonesia dan dunia berkewajiban untuk bersama mengurangi dampak negatif dari pemanasan global akibat emisi C02. Apalagi Indonesia sebagai negara kepulauan menjadi salah satu negara yang rentan terhadap perubahan iklim ini.
Di tingkat global, menurut Rida, sudah ada kesepakatan untuk menahan kenaikan suhu bumi tidak lebih dari 2 derajat celsius dan tidak lebih dari 1.5 derajat celsius. Kenaikan suhu tersebut akan berdampak langsung, diantaranya, permukaan laut naik.”Pemanasanan global menjadi konsen kita karena 65% penduduk Indonesia berdomisili di pesisir. Jadi kalau permukaan laut naik, maka tempat tinggal mereka akan terendam,” jelas Rida.
Data Badan Meteorologi dan Klimatologi dan Geofisika menunjukkan sejak tahun 1981 hingga 2018, Indonesia mengalami tren kenaikan suhu sekitar 0,03?C per tahunnya. Selain itu, menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), perubahan iklim menyebakan Indonesia mengalami kenaikan permukaan air laut 0,8-1,2 cm/tahun, sementara sekitar 65% penduduk tinggal di wilayah pesisir.
Sementara di pentas global dan dalam berbagai event, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo berkali-kali menyatakan komitmennya untuk menurunkan emisi gas rumah kaca, sebagai salah satu penyebab pemanasan global. Di depan pertemuan para kepala negara terkait perubahan iklim mengucapkan komitmennya, bahwa Indonesia turut telibat aktif dalam menahan kenaikan suhu dunia dengan ikut menurunkan emisi karbon.
“Pada pertemuan Para Pihak (Conference of Parties/COP) ke – 21 Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim tahun 2015, Presiden menyampaikan, atas nama bangsa kita untuk menurunkan emisi GRK 29% dari BaU (kemampuan sendiri) atau 41% (dengan bantuan internasional) pada 2030 sesuai Nationally Determined Contribution (NDC). Setahun kemudian, Presiden Republik Indoensia mengulanginya saat COP 26 di Inggris COP 26, Indonesia akan mampu berkontribusi dalam percepatan perwujudan global Net Zero Emission (NZE),” pungkas Rida.
Menindaklanjuti komitment tersebut, Kementerian ESDM telah menyusun Roadmap transisi energi untuk mencapai NZE pada tahun 2060 atau lebih cepat melalui strategi antara lain dari sisi suplai adalah pengembangan EBT secara masif termasuk hidrogen dan nuklir, retirement PLTU, penggunaan teknologi bersih seperti CCS/CCUS, sedangkan dari sisi demand strategi yang digunakan adalah pemanfaatan kendaraan listrik, kompor induksi, pengembangan jaringan gas rumah tangga, pemanfaatan biofuel, penerapan manajemen energi dan penerapan standar kinerja energi minimum.
Melalui upaya yang signifikan ini, diharapkan total emisi dapat dikurangi sebesar 1.798 juta ton CO2 pada tahun 2060 dari 1.927 juta ton CO2 (skenario BAU) menjadi 129 juta ton CO2 (skenario NZE).
Itu sebabnya, pemerintah berencana membangun kabel listrik bawah laut untuk menyambungkan lima area utama kelistrikan di Indonesia atau yang dikenal dengan istilah Jaringan Listrik Supergrid Nusantara. Dengan adanya interkoneksi jaringan listrik Supergrid, sumber-sumber energi baru terbarukkan (EBT) yang tersebar dapat dimanfaatkan secara optimal sehingga bauran energi nasional berbasis EBT dapat meningkat.
“Kita akan membuat apa yang dinamakan nasional super grid atau super grid karena kita negara kepulauan yang teridri 17.000 atau 18.000 pulau yang pada saatnya akan kita hubungkan dengan kabel listrik bawah laut,”ujar Rida.
Rida mencontohkan, pembangunan Supergrid mirip seperti jaringan kabel Telkom yang menghubungkan seluruh wilayah Indonesia melalui kabel bawah laut.”Supergrid itu seperti halnya sekarang kita yang sudah terhubung dengan kabel Telkom seluruh Indonesia, sampai kecamatan manapun sudah terhubung. Itu akibat adanya kabel Telkom bawah laut. Kita juga akan menghubungkan antar pulau dengan kabel listrik seperti halnya Telkom,” tambah Rida.
Rida juga memastikan pembangunan Supergrid akan diwujudkan untuk menyalurkan listrik dari satu titik ke titik yang lain untuk mengoptimalkan sumber-sumber listrik EBT tersebar hampir diseluruh wilayah Indonesia dari Papua hingga Aceh. “Insyaa Allah super grid ini akan diwujudkan untuk menyalurkan listrik dari satu titik ke titik yang lain karena sumber-sumber energi terbarukkan itu tersebar di seluruh Indonesia dari mulai Papua sampai ke Aceh itu ada sementara yang menggunakannya ada di Pulau Jawa, makanya listriknya harus diangkut,” jelas Rida.
Pembangunan super Grid sebagai solusi pemerataan listrik berbasis EBT sebelumnya pernah diungkapkan Menteri ESDM Arifin Tasrif diacara Bloomberg NEF Summit 2022 bertajuk ‘Indonesia’s Sustainable Energy Transition Ambition’ di Nusa Dua, Bali tahun lalu.
Saat ini Menteri Arifin menegaskan hal yang sama bahwa dengan super grid adalah salah satu upaya untuk mencapai target Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat karena banyak menggunakan pembangkit berbahan dasar dari EBT. Hal itu didukung pula bahwa isu global terkini adalah terkait dengan green industry yang sedikit atau bahkan tidak menghasilkan emisi karbon.
Ide pembangunan Supergrid Nusantara digagas oleh Guru Besar Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Institut Teknologi Bandung (ITB) almarhum Pekik Argo Dahono. Saat itu, Pekik mengungkapkan gagasannya untuk menghubungkan jaringan listrik dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, sampai Papua. Karena Pekik melihat bahwa potensi EBT kita tidak merata dan jauh dari permintaan. Salah satu syarat mengembangkan EBT adalah dengan transmisi. Jadi interkoneksi transmisi sangat diperlukan. [] Yuniman Taqwa
