Bappebti Perkuat Perdagangan Nikel melalui Bursa Berjangka

Jakarta, 31Januari 2025, pelakubisnis.com – Kepala  Badan  Pengawas  Perdagangan  Berjangka  Komoditi  (Bappebti) Tirta Karma Senjaya menegaskan, Bappebti terus berupaya memperkuat perdagangan nikel melalui bursa berjangka di Indonesia. Oleh karena itu, Bappebti siap membentuk harga acuan nikel untuk mengoptimalkan perdagangan nikel yang juga merupakan komoditas unggulan Indonesia.

“Bappebti  terus  berupaya  memperkuat  perdagangan  nikel  melalui bursa berjangka. Sebagai produsen  sekaligus  pemilik  cadangan  nikel  terbesar  di  dunia,  Indonesia  harus  mengoptimalkan perdagangan nikel untuk meningkatkan pendapatan negara. Saat ini, harga nikel masih mengacu pada  bursa  luar  negeri  sehingga  diperlukan  harga  referensi  sendiri.  Salah  satu  instrumen  untuk mewujudkannya  adalah  melalui  Perdagangan  Berjangka  Komoditi  (PBK). Langkah  ini juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendorong hilirisasi, penguatan pasar dalam negeri, peningkatan pasarekspor, serta menumbuhkan lebih banyak pelaku usaha,”jelasTirtadi Jakartapada hari ini, Jumat(31/1).

Tirta menambahkan, nikel sangat berpotensi menjadi subjek kontrak berjangka di Bursa Berjangka Indonesia.  Upaya  ini diharapkan dapat  mendorong  pembentukan  referensi  harga nikeldi  pasar nasional  dan  global  sebagaimana  amanat  Undang-Undang  (UU) Nomor10  Tahun  2011  tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

“Awalnya,   nikel   banyak   digunakan   sebagai   bahan   baku   baja   tahan   karat.   Namun,   seiring perkembangan   teknologi,   penggunaannya   semakin   luas,   terutama   dalam   industri   baterai kendaraan  listrik.  Dari  sisi  harga,  nikel  tergolong  komoditas  dengan  tingkat  fluktuasi  tinggi.  Oleh karena itu, nikel idealuntuk diperdagangkan di bursa berjangka,” imbuh Tirta.

Berdasarkan data United States Geological Survey, produksi nikel Indonesia mencapai 1,8 juta ton dari  total  3,6  juta ton  produksi nikel  dunia pada  2023. Hal tersebut menunjukkan produksi nikel Indonesia  merupakan  yang  terbesar  di  dunia. Adapun daerah penghasil nikel  Indonesia  sebagian besar tersebar di Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara.

Berdasarkan  data  Kementerian  Perdagangan,  Indonesia  merupakan  eksportir  nikel  terbesar  di dunia. Sementara  itu,negara  tujuanutama  ekspor  nikel  Indonesia  adalah  Tiongkok,  Jepang, Norwegia, Belanda, dan Korea Selatan.

Selanjutnya,Dosen  Fakultas  Pertambangan Universitas  Islam  Negeri (UIN) Syarif  Hidayatullah Jakarta sekaligusTenaga Ahli Bappebti Veriyadi menjelaskan beberapa faktor pendukung kelayakan nikel  masuk  ke bursa  berjangka. Faktor  tersebut meliputi volume  perdagangan  yang  besar, keragaman produk nikel Indonesia, dan volatilitas harga nikel.

“Indonesia  merupakan  eksportir nikelterbesar  di  dunia  dan  berkontribusi sebesar 55 persendari produksi nikel  primer  dunia  pada  2023. Tidak  hanya itu,  produk nikel Indonesia  beragam  seperti feronikel, nickel pig iron (NPI), dan nikel matte yang perlu ditentukan harga referensinya. Harga nikel juga fluktuatif dan telah mengalami empat kali gelembung (bubble)sejak 2004,” terang Veriyadi.

Veriyadi melanjutkan, dari sisi tantangan, Indonesia perlu menetapkan harga nikel yang transparan, dapat  diamati  (observable  price),  dan  mencerminkan  kondisi  fisik  komoditas.  Proses  penetapan harga  ini  melibatkan  berbagai  pihak,  seperti  pembeli,  penjual,  pedagang  (trader),  dan lembaga keuangan. Kemudian,  tantangan lainnya adalah  kemungkinan  adanya  harga  premium,  mengingat nikel sebagai komoditas yang terkonsentrasi secara geografis sering terpengaruh isu-isu geopolitik.

“Selain itu, kebijakan politik Indonesia, kebijakan politik global, serta cadangan nikel yang masuk dalam kategori ore shortagejuga merupakan tantangan tersendiri. Oleh karena itu, perlu kajian dan analisisyang  mendalam dari  sisi  keuntungan  dan  tantangan  agar nikelmenjadi  komoditas  yang memberikan manfaat dalam perdagangan berjangka nantinya,” tambah Veriyadi.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) Meidy Katrin Lengkey mengungkapkan,  selain  potensi  yang  besar,  berbagai  tantangan  dalam  perdagangan  tetap  harus menjadi  perhatian  bersama.  Menurut  Meidy,Indonesia  sebagai  penghasil  nikel  terbesar  dunia sudah seharusnya bisa menjadi salah satu penentu harga nikel.

“Indonesia sudah memiliki harga patokan mineral (HPM) nikel. Hal ini telah diatur Peraturan Menteri  (Permen)  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral  (ESDM)  Nomor  11  Tahun  2020  tentang Perubahan Ketiga atas Permen ESDM Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara. Namun, harga bijih nikel Indonesia melalui HPM memiliki perbedaan sekitar 40 persen dibandingkan harga international,”ujar Meidy.

Meidy mengutarakan, rata-rata HPM untuk bijih nikel dengan kadar 1,8 persen hanya sebesar USD 36/mt pada 2024. Sementara itu, rata-rata harga internationalnya adalah sebesar USD 63/mt pada periode  yang  sama. Lebih  lanjut,  kesenjangan  (gap) harga bijih  nikel melalui  HPM  dibandingkan dengan  harga  internasional secara keseluruhan  mencapai USD  6,36 miliar sepanjang  2024. Di  sisi lain,  nilai  ekspor produk  turunan  nikel  (Matte,  MHP,  NPI,  Cathode,  Ni  Sulphate) pada  Januari—November 2024 sebesar USD 20,28miliar.

”Salah  satu  tantangan  perdagangan nikelglobal  saat  ini  adalah  industri  yang  mengharuskan penerapan kerangka lingkungan,    sosial,    dan    tata    kelola (environmental,    social,    andgovernance/ESG).  Pada  2027,  Uni  Eropa  mewajibkan  setiap  baterai  yang  masuk  ke  Uni  Eropa memiliki paspor baterai yang salah satu parameter penilaiannya adalah ESG. Hal iniharus menjadi perhatian kita bersama dalam upaya memperluas ekspor nikel ke pasar global,” jelasMeidy.

Meidy menambahkan, saat ini,Indonesia memiliki 395 izin usaha penambangan (IUP)nikel dengan pabrik  olahan nikel  untuk pirometalurgi sebanyak  49  perusahaan dan hidrometalurgi  enam perusahaan.  Adapun perusahaan yang  masih  dalam  tahap  konstruksi  pembangunanpabrik peleburan (smelter)  nikel  berjumlah 40  perusahaan.

Bagi  Meidy, langkah  untuk  menjadikan  nikel sebagai  subjek  kontrak  berjangka  di  Bursa  Berjangka  Indonesia  diharapkan  dapat  meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam ekosistem perdagangan nikel nasional.

“Seiring dengan  berkembangnya  industri  nikel  di  Indonesia  dan  besarnya  kontribusi  sektor  ini terhadap perekonomian nasional, PBK nikel diharapkan memberikan dampak positif dalam empat aspek. Keempat  aspek  tersebut  yaitu, transparansi  harga,transaksi  melalui  perbankan  Indonesia, identifikasi proses bisnis, dan manajemen risikoharga,”ungkap Meidy.

Sekretaris Bappebti merangkap Plt. Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan PBK Olvy Andrianita berujar,  Bappebti tengah fokus untuk memasukkan nikel  dalam  Peraturan  Bappebti. Dengan demikian,Peraturan Bappebti (Perba) Nomor 10Tahun 2024 tentang Perubahan atas Perba Nomor3Tahun 2019 tentang Komoditi yang dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif Lainnya yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka akan segera direvisi.

“Selanjutnya, Bappebti  akan  melakukan  reviu  atas  peraturan  kontrak  berjangka  dan  spesifikasi kontrak  nikel  yang  diajukan  proposalnya  oleh bursa  berjangka di  Indonesia  yang  telah  mendapat persetujuan  dari  Bappebti.  Targetnya,  nikel  akan  masuk  sebagai  subjek  kontrak  berjangka  untuk diperdagangkan di bursa berjangka di Indonesia pada tahun ini,”pungkas Olvy.[]sp