Menkeu Suahasil: Pertumbuhan Ekonomi lebih tinggi, membutuhkan investasi yang lebih kuat
Jakarta, 23 September 2026, pelakubisnis.com – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak hanya berperan sebagai shock absorber untuk menjaga stabilitas perekonomian, tetapi juga sebagai agent of development yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan pelaksanaan prioritas pembangunan.
Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara dalam Antara Business Forum 2026 di Jakarta, Rabu (23/9), menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi membutuhkan investasi yang lebih kuat. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen pada 2027, investasi perlu tumbuh sekitar 7 persen. Karena itu, diperlukan sinergi berbagai elemen dalam perekonomian, termasuk APBN, Danantara, dan sektor swasta, untuk mendorong investasi dan memperbesar kapasitas ekonomi.
“Untuk tahun depan kita memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi mencapai 6 persen, dengan investasi yang perlu tumbuh di sekitar 7 persen. Kalau bisa lebih. Ini menjadi PR yang sangat besar. Karena itu kemudian berbagai macam elemen di dalam pembangunan kita harus bersinergi, harus bekerja sama.” ujar Suahasil.
Menurut Suahasil, pertumbuhan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh belanja pemerintah. APBN perlu diarahkan pada titik-titik strategis yang dapat memberikan dampak lebih luas terhadap perekonomian, termasuk melalui dukungan terhadap konsumsi rumah tangga, investasi, dan ekspor.
Pada semester I 2026, pertumbuhan investasi tercatat sebesar 6,87 persen. Angka tersebut menunjukkan perkembangan positif, tetapi peningkatan investasi tetap diperlukan untuk mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
Dalam kerangka tersebut, APBN memiliki peran sebagai fiscal enabler. Kebijakan fiskal diarahkan untuk mendukung kegiatan prioritas pembangunan sekaligus menciptakan kondisi yang mendorong dunia usaha dan investasi. Peran tersebut antara lain dilakukan melalui belanja yang lebih terarah, peningkatan kualitas belanja, serta pemberian insentif perpajakan pada titik-titik yang memberikan manfaat bagi perekonomian.
“APBN tentu harus terus menjadi fiscal enabler. Kalau kita belanja, kita memiliki belanja yang seperti titik refleksi tadi, titik akupunktur tadi. Kalau kita melakukan pajak, memungut pajak, pajak itu kita pungut dari yang betul-betul menghasilkan. Tapi di sisi lain, adanya insentif pajak, APBN juga bisa memberikan insentif pajak.” pungkas Menkeu.
Selain APBN, Pemerintah mendorong penguatan peran Danantara sebagai investment catalyst untuk mempercepat investasi. Danantara diharapkan dapat mengombinasikan kemampuan negara melalui badan usaha milik negara dengan peran sektor swasta dalam mendukung investasi strategis.
Sektor swasta tetap menjadi salah satu mesin pertumbuhan melalui investasi, pengembangan usaha, dan penciptaan aktivitas ekonomi. Sinergi antara APBN, Danantara, dan sektor swasta tersebut diarahkan untuk mendukung program-program prioritas, antara lain ketahanan energi, ketahanan pangan, hilirisasi sumber daya alam, serta industrialisasi.
Pemerintah juga mengidentifikasi sejumlah sektor yang dapat menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi, seperti infrastruktur digital, elektrifikasi, sumber daya alam, manufaktur bernilai tambah tinggi, industri hulu strategis, ketahanan pangan, dan energi terbarukan. Sektor-sektor tersebut dinilai memiliki kebutuhan domestik yang kuat dan berpotensi terus berkembang seiring meningkatnya permintaan masyarakat.
Untuk mendukung pengembangan sektor prioritas tersebut, diperlukan berbagai faktor pendukung, antara lain peningkatan kualitas modal manusia dan produktivitas, penguatan infrastruktur dasar dan konektivitas, efektivitas kelembagaan, kepastian regulasi, stabilitas makroekonomi, serta dukungan pembiayaan dan sektor keuangan yang kompetitif.
Penguatan investasi juga berjalan seiring dengan upaya menjaga kredibilitas dan kesehatan APBN. Dalam RAPBN 2027, Pemerintah merancang defisit anggaran sebesar 2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Pada saat yang sama, belanja negara dirancang untuk mendukung peningkatan kualitas modal manusia, produktivitas, kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan konektivitas infrastruktur.
Menkeu menekankan bahwa besarnya belanja negara harus diikuti dengan peningkatan efisiensi dan ketepatan sasaran. Belanja tidak sekadar dipercepat, tetapi juga harus memberikan manfaat yang optimal bagi perekonomian dan masyarakat.
Dari sisi penerimaan, Pemerintah terus mendorong peningkatan kepatuhan, perluasan basis pajak, dan implementasi sistem perpajakan yang efektif. Pajak juga memiliki fungsi sebagai instrumen kebijakan untuk memberikan insentif pada sektor-sektor tertentu guna mendukung daya beli, investasi, dan daya saing.
Dengan pendekatan tersebut, kebijakan fiskal diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara stabilitas, pertumbuhan, dan keberlanjutan fiskal. APBN tetap menjalankan fungsi sebagai shock absorber ketika perekonomian menghadapi tekanan, sekaligus sebagai agent of development untuk mendukung prioritas pembangunan.
Sinergi antara kebijakan fiskal, Danantara, sektor swasta, kebijakan moneter, dan sektor keuangan menjadi bagian penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Melalui sinergi tersebut, investasi diharapkan dapat tumbuh lebih kuat dan mendukung peningkatan kapasitas serta kesejahteraan masyarakat. []sp
