Hari Oeang ke-80, Menkeu Tekankan Peran APBN Untuk Pertumbuhan Ekonomi
Jakarta, 30 Oktober 2026, pelakubisnis.com – Di tengah peringatan Hari Oeang Republik Indonesia (HORI) ke-80, Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara menegaskan komitmen Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk terus memperkuat pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, melindungi masyarakat, dan menjaga kredibilitas fiskal.
Demikian sampaikan Suahasil dalam Upacara Peringatan HORI ke-80 dan Hari Sumpah Pemuda ke-98 di Kementerian Keuangan, Jakarta pada Jumat (30/10).
Mengangkat tema “Indonesia Berdaulat, APBN Kuat”, peringatan HORI tahun ini menjadi momentum untuk memperkuat semangat kedaulatan ekonomi dan keuangan yang telah dibangun sejak diterbitkannya Oeang Republik Indonesia (ORI) pada 30 Oktober 1946.
Dalam kesempatan tersebut, Suahasil mengingatkan semangat para pendiri bangsa untuk memahami bahwa kemerdekaan tidak cukup ditegakkan melalui diplomasi dan perjuangan di medan perang, melainkan juga harus diwujudkan melalui kemampuan negara mengelola perekonomian, membangun lembaga keuangan sendiri, dan memperoleh kepercayaan rakyat.
“Sekarang, 80 tahun kemudian, tantangan yang kita hadapi telah berubah. Namun, perjuangannya tetap sama. Kedaulatan ekonomi dan keuangan bukan hanya tentang memiliki mata uang dan lembaga keuangannya sendiri, tetapi juga tentang kemampuan negara menggunakan seluruh instrumennya untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan sejahtera. Negara harus mampu membiayai pembangunan, menjaga pelayanan publik dan melindungi rakyat. APBN yang kuat memberi Indonesia ruang untuk menentukan prioritasnya sendiri dan menjaga kepentingan nasional di tengah perubahan dunia,” tegas Suahasil.
Lebih lanjut ditambahkan, tiga peran utama APBN untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Pertama, APBN harus mampu menumbuhkan perekonomian melalui belanja pendidikan dan kesehatan yang meningkatkan kualitas sumber daya manusia; pembangunan infrastruktur yang memperluas akses dan menurunkan biaya usaha; serta dukungan fiskal bagi investasi, produksi, dan ekspor. Setiap alokasi anggaran perlu diarahkan pada kegiatan yang memberikan dampak ekonomi lebih luas bagi masyarakat.
Kedua, APBN harus mampu melindungi masyarakat, terutama ketika menghadapi kenaikan harga, gangguan pekerjaan, maupun bencana. Melalui perlindungan sosial, subsidi, dan pelayanan dasar, negara harus hadir untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Menkeu juga menekankan pentingnya memastikan seluruh dukungan tersebut tepat sasaran agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Ketiga, APBN harus dikelola secara kredibel dan bertanggung jawab. Penguatan pendapatan negara, peningkatan kualitas belanja, serta pengelolaan pembiayaan yang berhati-hati menjadi landasan untuk menjaga kesinambungan fiskal. Ia menekankan agar setiap upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi harus diiringi dengan disiplin fiskal yang terjaga.
Suahasil meminta seluruh jajaran Kemenkeu untuk menuntaskan pelaksanaan APBN tahun 2026 sekaligus mempersiapkan APBN tahun 2027 agar dapat mendukung agenda pembangunan.
“Anggaran tersebut harus menjadi layanan yang berfungsi, pembangunan yang bermanfaat, dan kesempatan ekonomi bagi masyarakat. Inilah makna amanah kita sebagai Nagara Dana Rakca, penjaga dan pengelola keuangana negara. Kita harus memahami bahwa setiap keputusan fiskal membawa dampak nyata bagi masyarakat,” ungkapnya.
Untuk mendukung pelaksanaan mandat tersebut, Suahasil memberikan empat arahan kepada seluruh jajaran Kemenkeu. Pertama, meningkatkan kinerja yang berorientasi pada hasil melalui pemanfaatan data, evaluasi program, dan efisiensi penggunaan sumber daya tanpa mengurangi kualitas pelayanan. Kedua, memperkuat kolaborasi dalam semangat Kemenkeu Satu, baik antarunit kerja maupun bersama kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan mitra pembangunan.
Ketiga, menjaga integritas dan akuntabilitas dalam setiap keputusan dengan mengutamakan kepentingan publik, keterbukaan informasi, serta menghindari konflik kepentingan. Keempat, meningkatkan kapasitas institusi dan kompetensi pegawai melalui pembelajaran berkelanjutan, pemanfaatan teknologi, serta pengembangan gagasan dan inovasi dalam pelayanan.[]sp
