Benny Utama: Perluasan Perampasan Aset Dibatasi Norma yang Jelas
Jakarta, 9 November 2026, pelakubisnis.com – Anggota Komisi III DPR RI, Benny Utama, mengingatkan agar perluasan jenis tindak pidana yang dapat menjadi dasar perampasan aset dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset, disertai batasan normatif yang jelas. Kejelasan tersebut diperlukan agar penguatan kewenangan negara dalam merampas aset tidak menimbulkan ketidakpastian hukum maupun mengabaikan perlindungan hak masyarakat.
Menurut Politisi dari Fraksi Partai Golkar itu, RUU Perampasan Aset merupakan regulasi yang memiliki konsekuensi luas sehingga setiap ketentuan di dalamnya perlu dibahas secara hati-hati. Perumusan norma, khususnya mengenai tindak pidana yang menjadi dasar perampasan, harus memiliki ukuran yang tegas agar penerapannya tidak menimbulkan penafsiran yang terlalu luas.
“Perluasan jenis tindak pidana dalam rancangan undang-undang perampasan aset ini harus disertai batasan normatif yang jelas,” ujar Benny dalam RDPU Komisi III DPR RI bersama akademisi terkait pembahasan RUU Perampasan Aset di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/11).
Dalam pembahasan tersebut, Benny juga menyoroti sejumlah aspek substansial yang perlu dicermati, antara lain ketentuan non-conviction based (NCB), hubungan antara aset dan tindak pidana yang mendasarinya (asset-crime nexus), pembuktian terbalik, serta perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik (bona fide third parties).
Aspek-aspek tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan bahwa mekanisme perampasan aset memiliki landasan hukum yang memadai. Terutama, hubungan antara aset dan tindak pidana perlu dirumuskan secara jelas agar tindakan perampasan tidak dilakukan tanpa keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Benny menegaskan, efektivitas perampasan aset tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan pembentukan regulasi tersebut. Di sisi lain, kepastian hukum dan rasa keadilan juga harus menjadi pertimbangan utama. Hal ini penting karena kewenangan untuk menelusuri, membekukan, hingga merampas aset berpotensi berdampak langsung terhadap hak kepemilikan seseorang maupun pihak lain yang berkaitan dengan aset tersebut.
“Efektivitas perampasan aset itu juga harus berjalan bersama kepastian hukum dan keadilan. Jadi tidak hanya kita merampas, ini yang menjadi catatan betul bagi kita, tetapi harus ada kepastian hukum dan keadilan,” ungkapnya.
Ia menilai, pengaturan mengenai perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik juga perlu mendapat perhatian. Jangan sampai pihak yang tidak terlibat dalam tindak pidana justru kehilangan hak atas aset hanya karena memiliki hubungan kepemilikan atau keterkaitan tertentu dengan pihak yang sedang diproses hukum.
Karena itu, Benny berharap seluruh aspek tersebut dapat dicermati dalam pembahasan RUU Perampasan Aset. Rumusan yang jelas dan proporsional diperlukan agar regulasi ini mampu memperkuat upaya pemulihan aset hasil tindak pidana sekaligus menjaga prinsip negara hukum, kepastian hukum, dan perlindungan hak masyarakat.
Sebelumnya, pada Kamis (5/11/2026), Komisi III DPR RI bersama Pemerintah menyepakati perubahan judul Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Perubahan tersebut dilakukan untuk mempertegas fokus pengaturan sekaligus ruang lingkup tindak pidana yang menjadi dasar perampasan aset.
Perubahan tersebut dimaksudkan untuk mempertegas fokus pengaturan, dengan tindak pidana korupsi sebagai perhatian utama, sementara tindak pidana lainnya akan dibatasi melalui pembahasan dalam batang tubuh RUU.
Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menjelaskan bahwa usulan pemerintah tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa judul sebelumnya masih terlalu umum dan belum secara tegas menggambarkan sasaran pengaturan. Meski demikian, tindak pidana lain di luar korupsi tetap dimungkinkan masuk dalam cakupan undang-undang, sepanjang jenisnya disepakati bersama dalam pembahasan.
Adapun selain tindak pidana korupsi, tindak pidana lainnya yang dimaksud dalam RUU ini adalah Tindak pidana narkotika dan psikotropika, Tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme, Tindak pidana penyelundupan manusia, Tindak pidana penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya, Tindak pidana di bidang kehutanan, Tindak pidana di bidang lingkungan hidup, Tindak pidana di bidang perpajakan, Tindak pidana di bidang perbankan, Tindak pidana di bidang perasuransian, Tindak pidana di bidang pertambangan, Tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan, Tindak pidana perdagangan orang.[]fa/rdn/sp/laman DPR RI/foto: Farhan Karisma
