Disparbud Optimis Target 80 Juta Kunjungan Wisata Jabar Terlampaui

Walaupun  Dinas Pariwisata Budaya (Disparbud)  Provinsi Jawa Barat (Jabar) tidak mempunyai Tourism Information Center (TIC), tapi dengan instrumen pendukungnya sudah cukup mengkomunikasikan objek-objek wisata dan event-event yang ada di Jabar. Kadisparbud Jabar yakin target  80 juta kunjungan wisata akan terlampaui di tahun 2025 ini.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Provinsi Jawa Barat (Jabar) berupaya menaikkan kunjungan wisatawan ke Jabar di tahun ini, dengan target mencapai 80 kunjungan wisata. Walaupun  kunjungan wisata selama ini hanya dipahami sebagai kedatangan wisatawan ke destinasi wisata, namun sesungguhnya menurut Kepala Disparbud Jabar, Iendra Sofyan, pariwisata adalah pergerakan orang dari satu titik ke titik yang lain dengan  tujuan bermacam-macam. Ada kunjungan  untuk rekreasi, kunjungan  pengembangan diri dan  kunjungan unik lainnya.

“Orang itu bergerak ke Jabar atau daerah lain tujuannya bermacam-macam. Kalau itu disebut pariwisata, sehingga orang yang berkunjung, yang bergerak, seperti rekreasi atau pengembangan diri (pelatihan), tujuan unik lainnya seperti health  tourism, kegiatan olahraga, itu harus dihitung sebagai kunjungan wisata,” ujar Iendra kepada pelakubisnis.com, pada minggu ketiga Agustus lalu.

Menurut Iendra, bila  dihitung betul berdasarkan definisi pergerakan orang, maka angka 80 juta itu akan tercapai. Apa yang akan dilakukan untuk mencapai target tersebut? Kebetulan Pemda Jabar sedang menyusun Restra (Rencana Strategis) sebagai penterjemahan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) lima tahun ke depan yang sekarang masih proses Perda arah pembangunan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi (KDM) yang di sektor pariwisata dipertajamkan lagi.

Paling tidak ada 3 isu, kata Iendra,  yang  dikerjakan pada  pembangunan pariwisata. Pertama, isu masalah data. Yang harus dipahami adalah pariwisata itu adalah berkunjung dengan tujuan rekreasi. Kunjungan pengembangan diri dan kunjungan unik lainnya, termasuk  event.

“Ini semua harus dihitung! Event-event yang ada di Jawa Barat yang  paling banyak di Indonesia, khususnya di Bandung.  Saya sudah komunikasi dengan kabupaten/kota, ternyata di kabupaten/kota banyak event. Cuma sayangnya pengunjungnya masih lokal,” lanjutnya seraya menambahkan  bagaimanapun juga harus dihitung sebagai kunjungan atau pergerakan manusia dari satu tempat ke tempat lain.

“Masalah data ini saya minta ke teman-teman dibuatkan mekanisme yang lebih tepat dan lebih spesifik supaya bisa terhitung. Pertama,  mengidentifikasi event yang akan berlangsung. Kemarin-kemarin kayaknya pemahaman itu tidak terjadi. Itu yang kita garap sekarang. Kedua, data kunjung ke destinasi wisata dan ketiga kunjungan-kunjungan lain, seperti kunjungan ke universitas, kawasan industri sekalipun supaya terhitung,” tandasnya.

Namun demikian, pendataan tersebut perlu ada pemahaman bersama dengan stakeholder dalam proses perhitungannya seperti apa. “Harapan kami setiap kunjungan mengisi/scan  barcode yang hanya mendata nama dan asal dari mana. Kami meminta di tempat-tempat yang banyak dikunjungi menggunakan barcode,  kalau tidak daftar menggunakan online. Seperti event lari Pocari Sweat Run Indonesia yang pesertanya 1000-an orang,” tambah Iendra.

Sementara Badan Pusat Statistik (BPS) hanya  menghitung dari sektor lapangan usaha dan perhotelan, tidak menghitung sektor-sektor lain. Faktanya data BPS  mengandalkan dari Disparbud, terutama teman-teman kabupaten/kota. Salah satnya data yang berasal dari Persatuan Usaha Taman Rekreasi Indonesia (PUTRI).

Mantan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat ini  menambahkan,  Disparbud sudah mengajak BPS untuk membuat mekanisme  baku dalam pendataan, sehingga data ini bisa mewakili betul. Ini menjadi tantangan tersendiri.  BPS belum mempunyai metode. Mereka terikat dengan teori  dan metode yang standar dari ke 17 sektor lapangan usaha. Kalau data di luar itu memang menjadi kegiatan khusus bagi BPS. Sebut saja survei khusus pelaksanaan Makan Begizi Gratis (MBG).  “Ini yang saya bilang bahwa pariwisata adalah semi makro yang merupakan kumpulan dari lapangan usaha,” urainya.

Lebih lanjut ditambahkan, Disparbud membuat juga program OPDA (Optimalisasi Destinasi dan Atraksi),  di dalamnya termasuk event. Misalnya event pertujukan musik. Di Jawa Barat banyak pertunjukan musik yang juga termasuk wisata. “Optimalisasinya pertama adalah akses, amenity dan atraksi. Sejauh ini sudah mulai berkembang . Misalnya daya tarik itu bisa  tentang alam, bisa non alam atau buatan, “jelas Iendra.

Sedangkan daya tarik, menurut Iendra, ada tiga. Pertama alam, kedua buatan manusia  dan yang ketiga budaya. “Nah yang buatan ini  sebetulnya ekonomi kreatif. Ada 17 subsektor ekonomi kreatif.  Di Jabar nomor satu kuliner, kedua fesyen , ketiga kriya, aplikasi game dan sebagainya. Ini daya tarik yang perlu dioptimalkan,” tambahnya.

“Saya selalu mendukung kalau ada komunitas menyelenggarakan event. Karena inilah yang disebut kolaborasi. Kami tidak bisa memberikan bantuan uang, tapi bantuan rekomendasi, tentunya yang membuat mereka bisa mencari uang. Toh nanti tercatat menjadi ekonomi kita juga, “lanjut Iendra.

Ia menambahkan, pembangunan itu memang seharusnya dibangun dari pemerintahan terkecil, yaitu  di desa atau kelurahan. Apalagi kepala desa dipilih langsung oleh rakyat, sehingga seolah-olah mempunyai otomomi daerah penuh yang bertanggungjawab dengan masyarakat. Program pemerintah itu bisa terselenggarakan dengan baik bila diawali di level desa.

Kaitannya dengan wisata, kata Iendra, kita punya program  Desa Wisata. Program ini sudah ada Perdanya. Desa Wisata lokasinya berada di kabupaten/kota. Ada sekitar 600-an Desa Wisata yang diakui atau didorong  oleh kabupaten/kota dari 27 kabupaten/kota di Jabar. Tentunya  Desa Wisata tersebut terklasifikasi. Ada Desa Wisata  yang sudah maju, masih setengah maju dan  yang masih berniat membangun Desa Wisata, tapi potensinya ada.

“Tugas saya  mencoba mendidik Sumber Daya Manusia (SDM) dari sudut wisata. Mungkin itu bisa menjadi pendorong sebuah desa itu bisa berkembang dan bisa menyelesaikan masalah-masalah masyarakatnya, baik ekonomi, sosal maupun lingkungan,”tandasnya.

Iendra melanjutkan, ada program namanya Pokdarwis (Kelompok Sadar Pariwisata) di tingkat provinsi dan sampai kabupaten/kota yang fokus dalam pegembangan Desa Wisata.  Pembentukan program mulai dari sosialisasi sampai pembinaan.  Ada beberapa asosiasi yang berhubungan dengan Pokdarwis. Asosiasi ini saling saling tukar pikiran, informasi dengan pegelola Desa Wisata. “Contohnya bulan lalu Pokdarwis yang didukung Bank Indonesia mengadakan   Pameran  Desa Wisata,”tambahnya.

Sementara pihak travel pun, lanjut Iendra, banyak melakukan pembinaan SDM Desa Wisata. Hal ini merupakan kolaborasi. Toh akhirnya pihak travel menikmati bisnisnya. “Travelkan menjual sesuatu, jangan sampai pihak travel memberi PHP (Pemberi Harapan Palsu-red). Travel-travel ini memberikan dorongan kepada Pokdarwis tentang ‘demand’, apa saja yang diinginkan  pengunjung. Sehingga teman-teman travel, seperti ASITA dan lain-lain mempunyai tugas membina Pokdarwis. Minimal menginformasikan kesenangan wisatawan,” tambah Iendra.

Menurut Iendra, dalam rangka menjalankan tugas, pihak Disparbud  melakukan pendataan melalui kolaborasi. “Ini yang saya lakukan pada saat sekarang .Saya mengajak para pelaku usaha melalui asosiasinya untuk terus bergerak bersama. Kami hanya bisa mempromosikan, regulasinya dan lain-lain. Kalau pun ada untung bukan ke saya. Kami tidak meminta apa pun dari sini,” jelasnya.

Tidak hanya itu, Disparbud mempunyai banyak event sampai di 27 kabupaten/kota. Pihak Disparbud menyusun Calendar Of Event setiap tahunya di masing-masing kabupaten/kota.  “Kan Calendar of Event tersebut belum tentu terselenggara semua atau minimal pindah lokasi, pindah waktu penyelenggaraan. Satu bulan (B-1) sebelum penyelenggaraannya di cek lagi. Jadi nggak,  kalau jadi ya dipromosikan lagi,” jelas Iendra.

Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapedda) Jawa Barat  ini menambahkan, Calenders OF Event tersebut dipromosikan melalui medsos. Sebetulnya di kabupaten/kota ada juga bidang pemasaran, bahkan masing-masing punya websitenya juga. Tapi Provinsi juga bantu mempromosikan.

“Kalau program ini berjalan semua, maka kunjungan wisata ke Jabar bisa melebihi 80 juta kunjungan. Walaupun  Disparbud Jabar tidak mempunyai Tourism Information Center (TIC). Tapi dengan medsos juga saya rasa cukup. Kita juga dibantu dengan medsos individu medsos masyarakat,” tandasnya.

Apalagi infrastruktur penunjang di Jabar, lanjut Iendra, dari mulai jalan tol, jalan provinsi yang bagus, menjadi salah satu daya tarik wisata. “Jalan di level provinsi sudah bagus di tahun 2025/2026,  pakai marka jalan dan lampu. Sudah tidak ada masalah,” tandasnya seraya menambahkan yang  masih  ada  masalah justru jalan-jalan di kabupaten/kota ke objek-objek wisata.[] Yuniman Taqwa/Siti Ruslina