Sektor Industri The Biggest Contributor Ekonomi Indonesia
Sektor industri masih memberi kontribusi terbesar terhadap nilai ekspor nasional. Ke depan kinerjanya semakin meningkat bila kita dapat segera menyelesaikan hambatan-hambatan ekspor, karena ada beberapa perjanjian dagang dengan beberapa negara belum diselesaikan, khususnya masalah tarif bea masuk.
Kementerian Perindustrian mencatat, perolehan ekspor industri tahun lalu sebesar US$125 miliar atau setara Rp1.673 triliun. Angka tersebut memberikan kontribusi tertinggi hingga 76 persen, dari total nilai ekspor Indonesia yang mencapai US$168,73 miliar. Bila dibanding tahun-tahun sebelumnya, terjadi kenaikan sebesar 13,14 persen dari tahun 2016 yang meraih US$110,50 miliar. Sementara itu, capaian ekspor tahun 2015 adalah US$108,60 miliar.
Selanjutnya, total nilai ekspor produk industri pengolahan nonmigas sepanjang tahun 2014 menyentuh angka US$119,75 miliar, naik menjadi US$125,02 miliar di tahun 2017. “Sementara, semenster I-2018, jumlah ekspor produk industri kita sebesar US$63,01 miliar, naik 5,35 persen dibanding periode yang sama tahun lalu,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto ketika memberikan pemaparan pada Konferensi Pers Bersama FMB9 di Jakarta, Selasa 23 Oktober lalu.
Nilai ekspor produk industri di semester pertama 2018 itu memberikan kontribusi sebesar 71,59 persen dari total ekspor nasional yang mencapai US$88,02 miliar. Artinya, banyak produk industri manufaktur nasional yang sudah kompetitif di pasar global.
Capaian tersebut juga menunjukkan bahwa industri merupakan tulang punggung ekonomi di Indonesia. “Secara konsisten industri pengolahan selalu menjadi the Biggest Contributor dari ekonomi Indonesia, dengan rerata 20 persen. Ini sekaligus memperlihatkan Indonesia sebagai among the global elite dalam kontribusinya, di mana Indonesia lebih tinggi dari rata-rata dunia yang sebesar 14 persen,” imbuhnya.
Airlangga menambahkan, selama kinerja pemerintahan Jokowi-JK, daya saing industri nasional semakin meningkat. Hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan pada nilai tambah industri, indeks daya saing global, peringkat manufacturing value added (MVA), serta pangsa pasar industri nasional terhadap manufaktur global.
Airlangga menyebutkan, komoditas yang mendominasi lima besar ekspor industri pengolahan sepanjang tahun 2017, yaitu minyak kelapa sawit berkontribusi tinggi terhadap ekspor industri makanan senilai Rp272 triliun, diikuti produk pakaian jadi menyumbangkan Rp90 triliun. Selanjutnya, produk industri karet, barang karet, serta barang dari karet dan plastik sebesar Rp66 triliun, produk industri barang kimia dan barang dari bahan kimia Rp59 triliun, serta produk industri logam Rp51 triliun.
Sementara Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, ekspor nonmigas hasil industri pengolahan pada Januari-November 2017 naik 14,25 persen dibanding periode yang sama tahun 2016. Sementara itu, pada semester I tahun 2017, ekspor industri pengolahan non-migas mencapai US$59,78 miliar atau naik 10,05 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2016 sebesar US$54,32 miliar.
Ekspor industri pengolahan non-migas tersebut memberikan kontribusi sebesar 74,76 persen dari total ekspor nasional pada semester I/2017 yang mencapai US$79,96 miliar. Negara tujuan ekspor nonmigas, antara lain ke China, Amerika Serikat, Jepang, dan Uni Eropa.
Sementara ekspor industri pengolahan mencapai US$10,88 miliar pada September 2018, turun 7,66 persen jika dibandingkan ekspor peride Agustus 2018. Namun dibandingkan September 2018 ekspor industri pengolahan meningkat 2,48 persen. “Industri pengolahan berkontribusi paling besar dalam keseluruhan ekspor yakni 73,37 persen pada September 2018,” ujar Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik Yunita Rusanti di Jakarta, pertengahan Oktober lalu..
Selain itu, ekspor industri manufaktur juga tercatat bertumbuh dari US$92,25 miliar pada September 2017 menjadi US$97,52 miliar pada September 2018 atau naik 5,71% secara tahunan.
Awalan Januari lalu, Airlangga memproyeksikan subsektor yang akan memacu pertumbuhan manufaktur nasional di tahun 2018, yaitu industri baja dan otomotif, elektronika, kimia, farmasi, serta makanan dan minuman. Kelima sektor ini diharapkan mampu mencapai target pertumbuhan industri pengolahan non-migas tahun 2018 yang telah ditetapkan sebesar 5,67 persen.
Berdasarkan catatan Kementerian Perindustrian, pada triwulan III tahun 2017, beberapa subsektor tersebut kinerjanya di atas pertumbuhan ekonomi. Industri logam dasar, misalnya, sebesar 10,60 persen, industri makanan dan minuman 9,49 persen, serta industri alat transportasi 5,63 persen.
Lebih lanjut ditambahkan, sektor manufaktur masih menjadi kontributor terbesar bagi perekonomian nasional, di antaranya melalui peningkatan pada nilai tambah bahan baku dalam negeri, penyerapan tenaga kerja lokal, dan penerimaan devisa dari ekspor. “Oleh karena itu, Kementerian Perindustrian fokus menjalankan kebijakan hilirisasi industri,” tegasnya.
“Nilai tambah Industri nasional meningkat hingga US$34 miliar, dari tahun 2014 yang mencapai US$202, 82 miliar menjadi US$236,69 miliar saat ini. Sementara itu, apabila melihat indeks daya saing global, yang sekarang diperkenalkan metode baru dengan indikator penerapan revolusi industri 4.0, peringkat Indonesia naik dari posisi 47 tahun 2017 menjadi level ke-45 di 2018,” ujarnya.
Bahkan, merujuk data The United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), indeks MVA untuk industri di Indonesia naik tiga peringkat dari posisi 12 pada tahun 2014 menjadi level ke-9 di 2018. “Selain itu, pangsa pasar industri manufaktur Indonesia di kancah global pun ikut meningkat menjadi 1,84 persen pada tahun 2018,” lanjutnya.
Menperin memastikan, guna memacu pertumbuhan industri manufaktur nasional, diperlukan kebijakan strategis yang mendukung seperti ketersediaan bahan baku, pembangunan infrastruktur, kelancaran arus logistik, dan penurunan harga gas industri. “Ini yang akan mendorong pula investasi dan ekspansi di sektor industri. Apalagi, saat ini sudah dikembangkan 13 kawasan industri baru dan 22 sentra IKM baru,” tegasnya.
Walaupun Pengamat Ekonomi Chistianto Wibisono memgungkapkan beberapa faktor yang menjadi penyebab melempemnya ekspor Indonesia. Faktor utamanya adalah lambatnya pembangunan industri nasional. Seharusnya, industrialisasi sudah digenjot sejak lama “Telat membangun industri nasional walaupun sektor industri sudah luar biasa juga 70 persen ekspor kita sektor manufakturing. Walaupun manufacturing katakanlah tidak jadi bernilai tambah artinya masih yang gitu-gitu aja,” kata dia saat ditemui dalam sebuah acara diskusi di Kawasan Menteng, Jakarta, sebagaimana dikutip dari liputan6.com.
Sementara Presiden Joko Widodo menyebut ekspor Indonesia masih kalah dibandingkan beberapa negara tetangga. “Negara sebesar ini kalah dengan Thailand. Dengan resources dan SDM yang sangat besar, kita kalah. Ini ada yang keliru dan harus ada yang diubah. Ini tanggung jawab saudara sekalian” kata Presiden Jokowi saat pidato pembukaan rapat kerja Kementerian Perdagangan 2018, di Istana Negara, Jakarta tanggal 31 Januari 2018 silam. Presiden Jokowi mengingatkan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita agar melakukan evaluasi apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan ekspor Indonesia (Tempo, 31 Januari 2018).
Memang sejauh ini masih ada kendala dalam melakukan akselerasi ekspor industri nasional. Salah satunya adalah hambatan tarif ini masih terjadi karena sejumlah perjanjian kerja sama ekonomi belum rampung disepakati, di antaranya dengan Eropa, Amerika Serikat, dan Australia. “Saat ini dalam proses negosiasi untuk bilateral agreement tersebut, seperti bea masuk ekspor produk tekstil Indonesia masih dikenakan 5-20 persen, sedangkan ekspor Vietnam ke Amerika dan Eropa sudah nol persen,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto.
Itu sebabnya, Kementerian Perdagangan berkomitmen meningkatkan kerja sama perdagangan dengan negara-negara di kawasan Afrika, misalnya.. Upaya ini dilakukan melalui pertemuan bilateral yang dilakukan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dengan negara Maroko, Somalia, dan Nigeria di sela penyelenggaraan Indonesia-Africa Forum 2018. Pertemuan bilateral tersebut berlangsung 10/4 di Bali Nusa Dua Convention Centre (BNDCC), Nusa Dua, Bali.
“Pertemuan bilateral ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan perdagangan Indonesia dengan negara-negara di kawasan Afrika yang ditargetkan naik 11% dibandingkan tahun sebelumnya,” jelas Mendag.
Sebelumnya, perdagangan antara Afrika-Indonesia pada tahun 2017 mencapai US$8,84 miliar atau meningkat sebesar 15,25% dibandingkan tahun 2016. Mendag menyampaikan, salah satu tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan kerja sama perdagangan dengan negara-negara di kawasan Afrika adalah hambatan tarif. Ini dikarenakan belum ada perjanjian dagang yang mengikat. Selain itu, kesepakatan dengan negara-negara di Afrika belum dapat dilakukan melalui pertemuan bilateral karena adanya kesepakatan regional yang mengikat negara-negara tersebut. Tantangan lainnya adalah dinamika politik internal di kawasan Afrika.
Mendag melakukan pertemuan bilateral dengan Wakil Menteri Luar Negeri Maroko Mounia Boucetta. Salah satu hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut yaitu kesepakatan tarif preferensial (PTA). “Dalam pertemuan tersebut, Maroko menyampaikan dukungan usulan PTA yang disampaikan oleh Indonesia. Untuk itu, sebelum perundingan PTA dimulai, kedua negara akan bertemu di tingkat tenaga ahli sebelum Juni 2018,” jelas Mendag.
Bahkan, beberapa waktu lalu Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita melakukan pertemuan dengan United States Trade Representative, Duta Besar Robert E. Lighthizer di kantornya di Washington DC, membahas upaya peningkatan perdagangan dan pengurangan hambatan perdagangan kedua negara. Pertemuan tersebut menjadi agenda puncak dalam kunjungan kerja Mendag Enggar ke Amerika Serikat (AS) pada 23–27 Juli 2018.
“Dubes Lighthizer sangat menghargai dan menyambut baik pendekatan Pemerintah Indonesia untuk bekerja sama meningkatkan hubungan bilateral kedua negara sebagai mitra strategis. Kerja sama Indonesia–AS diharap dapat meningkatkan nilai perdagangan kedua negara yang menurut kami masih sangat rendah dibanding potensi yang ada,” kata Enggar.
Kunjungan Enggar ke AS kali ini berupaya meningkatkan perdagangan Indonesia–AS secara timbal balik yang memberikan manfaat kepada keduanya. Enggar menyampaikan, Indonesia akan meningkatkan ekspor produk-produk Indonesia yang potensial di pasar AS. Di sisi lain, Indonesia siap membeli bahan baku dan barang modal produksi AS yang tidak diproduksi di Indonesia untuk mendukung industri Tanah Air, sehingga produksi dan ekspor Indonesia akan meningkat.
Enggar menjelaskan kepada Dubes Lighthizer isu-isu terkait hambatan perdagangan yang menjadi perhatian Indonesia. Isu-isu tersebut antara lain proses peninjauan ulang terhadap Indonesia sebagai negara penerima skema generalized system of preferences (GSP) dan pengecualian bagi Indonesia atas pengenaan kenaikan tarif impor produk besi baja dan aluminium AS.
“Permintaan mempertahankan GSP untuk Indonesia tersebut tidak hanya untuk kepentingan industri di Indonesia, tetapi juga juga untuk kepentingan industri di AS karena terkait proses produksi domestik mereka, jadi sebetulnya ini kerja sama win-win (saling menguntungkan),” ungkap Enggar.
Di tahun 2017, produk Indonesia yang menggunakan skema GSP bernilai US$ 1,9 miliar. Angka ini masih jauh di bawah negara-negara penerima GSP lainnya seperti India sebesar US$ 5,6 miliar; Thailand US$ 4,2 miliar; dan Brasil US$ 2,5 miliar.
Sementara Kamar Dagang dan Industri (Kadin) pun berharap, pemerintah mempercepat penyelesaian beberapa perjanjian perdagangan, seperti Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA CEPA) dan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), yang mana seharusnya selesai tahun ini. “Itu juga agar Indonesia mampu menaikkan daya saingnya di pasar global,” imbuhnya.
Menurut Airlangga, pihaknya turut mengakselerasi penyelesaian perundingan perdagangan bebas dalam kerangka Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA). “Kerja sama bilateral yang komprehensif tentu akan mendongkrak ekspor produk RI ke Australia,” ujarnya.
Saat ini, Kementerian Perindustrian sedang menggenjot ekspor RI ke Australia melalui produk industri manufaktur berupa tekstil, pakaian, dan alas kaki. “Jadi, kami minta bea masuk produk tersebut bisa diturunkan, karena sekarang dikenakan tarif sebesar 10-17 persen. Kalau bisa dihapuskan atau menjadi 0 persen,” paparnya.
Di samping itu, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menegaskan, Indonesia dan Swiss sepakat menyelesaikan perjanjian Indonesia-European Free Trade Association Comprehensive Economic Partnership Agreement (IE-CEPA) sebelum akhir 2018. EFTA terdiri dari empat negara Eropa, yaitu Islandia, Liechtenstein, Norwegia, dan Swiss.
Penegasan ini disampaikan usai melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Ekonomi Swiss Johann Schneider-Ammann pada 12/10 di Nusa Dua, Bali di sela Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia 2018. “Pertemuan bilateral dengan Swiss ini dimaksudkan untuk melanjutkan hasil pertemuan bilateral yang kami lakukan di Zurich, Swiss beberapa waktu lalu. Indonesia dan Swiss bertekad menyelesaikan perjanjian IE-CEPA tahun ini,” jelas Enggartiasto.
Bila hambatan-hambatan tersebut dapat segera diselesaikan, bukan tidak mungkin kinerja ekspor kita akan makin meningkat dari waktu ke waktu. Kita tunggu…![] Yuniman T Nurdin
