Rupiah Melemah, Peluang Meningkatkan ekspor
Melemahkan nilai tukar Rupiah terhadap dollar dapat meningkatkan daya saing ekspor produk-produk dalam negeri. Sementara masih tertergantungan beberapa industri terhadap bahan baku impor perlu ditingkatkan nilai tambahnya melalui hilirisasi yang kemudian diekspor kembali.
Badan Pusat Statistik (BPS) merilis neraca dagang Indonesia pada semester I 2018 defisit sebesar US$ 1,02 miliar. Kinerja neraca dagang tersebut merupakan yang terburuk bila dibandingkan dengan neraca perdagangan Indonesia pada semester pertama tahun 2015 -2017 yang mengalami surplus.
Bila pada semester I 2015 neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus sebesar US$ 7,67 miliar. Kemudian semester I 2016 dengan raihan surplus US$ 9,53 miliar serta semester I tahun lalu dengan realisasi surplus yang lebih tinggi sebesar US$ 11,84 miliar.
Sayangnya periode Januari-Juni 2018, Indonesia mencatat ekspor sebesar US$ 88,08 miliar. Namun angka tersebut terkoreksi seiring dengan realisasi impor yang mencapai US$ 89,04 miliar sehingga akhirnya menghasilkan defisit perdagangan sebesar US$ 1,02 miliar.
Walaupun dilihat secara bulanan (month-to-month/mom), neraca perdagangan Indonesia pada Juni 2018 berhasil surplus US$ 1,74 miliar setelah sebelumnya mengalami defisit sebesar USD 1,52 miliar pada Mei 2018. Perolehan surplus tersebut juga melampaui prediksi Bank Indonesia yang sebelumnya memprediksi surplus di angka US$ 1 miliar.
Sementara BPS mencatat neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit pada Juli 2018 sebesar US$2,03 miliar. Kepala BPS Suhariyanto menyebutkan, penyebab defisit kali ini tidak biasa, sebab disumbang baik oleh defisit neraca perdagangan migas, maupun non migas. “Kalau dilihat penyebabnya agak tidak biasa, defisit US$2,03 miliar dollar AS itu berasal dari migas maupun non migas. Untuk migas defisit US$1,18 miliar, sedangkan non migas US$842,2 juta. Ya semoga ada perbaikan, sehingga bisa surplus di akhir tahun seperti tahun lalu,” kata Kepala BPS Suhariyanto saat menggelar konferensi pers di kantornya, pertengahan Agustus lalu.
Tapi September lalu, BPS melaporkan surplus perdagangan pada September 2018 mencapai US$230 juta. Realisasi ini membaik dibandingkan bulan lalu yang mencatat defisit mencapai US$1,02 miliar. Surplus neraca perdagangan disebabkan karena jumlah ekspor lebih besar dibanding impornya. Tercatat, ekspor di angka US$14,83 miliar dan impornya di angka US$14,60 miliar.
Nilai ekspor Indonesia September 2018 mencapai US$14,83 milliar atau menurun 6,58 persen dibanding ekspor Agustus 2018. Sementara dibanding September 2017 meningkat 1,70 persen. Sementara impor mencapai US$ 16,60 milliar atau turun 13,18 persen dibanding Agustus 2018, sebaliknya jika dibandingkan September 2017 naik 14,18 persen.
Ekspor nonmigas September 2018 mencapai US$13,62 miliar, turun 5,67 persen dibanding Agustus 2018. Sementara dibanding ekspor nonmigas September 2017, naik 3,78 persen. Secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia Januari–September 2018 mencapai US$134,99 miliar atau meningkat 9,41 persen dibanding periode yang sama tahun 2017, sedangkan ekspor nonmigas mencapai US$122,31 miliar atau meningkat 9,29 persen.
Penurunan terbesar ekspor nonmigas September 2018 terhadap Agustus 2018 terjadi pada mesin/peralatan listrik sebesar US$98,2 juta (11,48 persen), sedangkan peningkatan terbesar terjadi pada bijih, kerak, dan abu logam sebesar US$75,3 juta (18,86 persen).
Menurut sektor, ekspor nonmigas hasil industri pengolahan Januari–September 2018 naik 5,71 persen dibanding periode yang sama tahun 2017, demikian juga ekspor hasil tambang dan lainnya naik 31,65 persen, sementara ekspor hasil pertanian turun 8,33 persen.
Ekspor nonmigas September 2018 terbesar adalah ke Tiongkok yaitu US$1,93 miliar, disusul Amerika Serikat US$1,49 miliar dan Jepang US$1,33 miliar, dengan kontribusi ketiganya mencapai 34,83 persen. Sementara ekspor ke Uni Eropa (28 negara) sebesar US$1,39 miliar.
Menurut provinsi asal barang, ekspor Indonesia terbesar pada Januari–September 2018 berasal dari Jawa Barat dengan nilai US$22,76 miliar (16,86 persen), diikuti Jawa Timur US$14,26 miliar (10,56 persen) dan Kalimantan Timur US$13,67 miliar (10,13 persen).
Sementara impor nonmigas September 2018 mencapai US$12,32 miliar atau turun 10,52 persen dibanding Agustus 2018, namun meningkat 13,54 persen dibanding September 2017. Impor migas September 2018 mencapai US$2,28 miliar atau turun 25,20 persen dibanding Agustus 2018 dan meningkat 17,75 persen dibanding September 2017.
Penurunan impor nonmigas terbesar September 2018 dibanding Agustus 2018 adalah golongan mesin/peralatan listrik US$259,5 juta (13,22 persen), sedangkan peningkatan terbesar adalah golongan buah-buahan sebesar US$42,2 juta (66,46 persen).
Tiga negara pemasok barang impor nonmigas terbesar selama Januari–September 2018 ditempati oleh Tiongkok dengan nilai US$32,48 miliar (27,83 persen), Jepang US$13,31 miliar (11,40 persen), dan Thailand US$8,21 miliar (7,03 persen). Impor nonmigas dari ASEAN 20,42 persen, sementara dari Uni Eropa 9,11 persen.
Nilai impor semua golongan penggunaan barang baik barang konsumsi, bahan baku/penolong dan barang modal selama Januari–September 2018 mengalami peningkatan dibanding periode yang sama tahun sebelumnya masing-masing 26,39 persen, 22,06 persen, dan 27,86 persen.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyambut gembira perolehan neraca perdagangan di bulan September 2018. “Senang dengan arahnya sudah mulai membaik. Dari sisi neraca perdagangan, terutama nonmigas, September sudah menunjukkan positif, meskipun migas masih negatif,” kata Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, pertengahan Oktober lalu.
Lebih lanjut ditambahkan dengan menerapan program mandatory B20 (program 20% biodiesel) bisa menurunkan konsumsi BBM, sehingga akhir tahun bisa tercapai positif. Dan ini trennya sudah benar, walau ratenya harus akselerasi lebih cepat.
Awal September lalu, pemerintah meluncurkan perluasan mandatori biodiesel B20. Penggunaan BBM jenis solar B20 ini diberlakukan baik PSO (public service obligation) maupun non-PSO, sehingga diharapkan tidak ada lagi BBM jenis solar B0 yang beredar di pasar.
Perluasan mandatori B20 ini dirancang untuk mampu mengurangi impor bahan bakar minyak, serta menghemat devisa. Pemerintah ingin menekan defisit neraca perdagangan. Untuk terus memantau implementasi kebijakan B20 ini, pemerintah berkomitmen duduk bersama pemangku kepentingan terkait, seminggu sekali.
Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, penerapan B20 ini mendorong ekspor dan memperlambat impor untuk menyehatkan neraca pembiayaan dan mengurangi defisit transaksi berjalan. Kebijakan ini bisa berbuah cepat bagi negara, terutama untuk penyelamatan devisa karena akan ada penghematan devisa karena solarnya dicampur minyak CPO.
“Berdasar hitungan Kementerian ESDM jika kebijakan berlaku efektif per 1 September nanti, maka penghematan yang bisa didapat negara untuk sementara adalah US$1,1 miliar atau Rp15,8 triliun,” ungkap Darmin.
Terkait penerapan B20 yang berlaku mulai tanggal 1 September 2018, Pemerintah akan melakukan pengawasan dengan sungguh-sungguh dan menampung apa yang bisa diperbaiki dari waktu ke waktu. “Tujuan untuk mencapai penerapan B20 ini harapannya bisa menghemat devisa kira-kira sekitar US$2,3 miliar untuk 4 bulan, September sampai Desember 2018. Kalau tahun depan, secara total mungkin bisa menghemat lebih dari US$3,3 miliar. Ini termasuk juga PLTD yang dioperasikan oleh PLN. Malah kami juga minta ke PLN dalam dua tahun agar PLTD yang kapasitas operasionalnya sudah rendah, itu bisa diganti dengan 100% minyak kelapa sawit,” jelas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan.
Sementara Presiden Joko Widodo menilai, data BPS bulan lalu menunjukkan kinerja perekonomian berjalan ke arah lebih baik. Meski demikian, Presiden meminta agar kinerja ekspor-impor terus dipantau di lapangan sehingga pada bulan-bulan berikutnya surplus tetap terjaga. “Karena pada rapat-rapat yang lalu kita selalu berkonsentrasi menekan impor dan meningkatkan ekspor,” ujar Jokowi seusai memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Negara, beberapa waktu lalu.
“Berkaitan dengan B20, saya nanti minta laporan harus dipastikan eksekusinya di lapangan. Saya mendengar ada sedikit masalah mengenai pasokan dari CPO-nya di lapangan. Jadi, saya minta laporan mengenai hal ini,” tuturnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengakui ada beberapa kendala teknis dalam implementasi B20. Dia pun telah melaporkan apa saja yang diperlukan, diputuskan, dan dilakukan. “Ini persoalan tangki, persoalan kapal, persoalan ya. Kalau purchase order kan gampang. Kalau bangun tangki itu butuh waktu,” ungkapnya.
Sementara Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo mengatakan yang terkait ekspor, memang belum optimal terutama karena pertumbuhan ekonomi China yang merupakan negara tujuan ekspor komoditas utama Indonesia masih relatif lambat. “Dengan pertumbuhan ekonomi China melambat, ya wajar permintaan ke komoditas agak melambat, tapi kita juga sudah bersyukur bahwa ekspor kita naik. Cuma memang untuk menggenjot lebih tinggi lagi, kalau hanya bertumpu pada komoditas, agak susah,” katanya.
Menurut dia, ekspor dari sisi manufaktur dan sektor pariwisata perlu didorong sehingga bisa membantu perbaikan defisit transaksi berjalan. “Selain mendorong ekspor untuk memperbaiki CAD (Current Account Deficit), mengurangi impor, dan mendorong pariwisata. Pariwisata ini cepat bisa mendorong devisa sehingga bisa memperbaiki CAD,” ujar Perry, sebagaimana dikutip dari okezone.com.
Sedangkan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Dody Budi Waluyo mengatakan, untuk mengatasi masalah defisist neraca perdagangan pemerintah perlu meningkatkan nilai ekspor. Apalagi dengan terdepresiasinya rupiah saat ini menjadi kesempatan baik untuk mendorong ekspor. “Memang kita masih punya upaya agar ekspor lebih tumbuh, khususnya ekspor manufaktur. Harusnya dengan dorongan rupiah yang sudah terdepresiasi bisa jadi faktor untuk kompetitif kita di sisi ekspor,” kata Dody September lalu sebagaimana dikutip dari liputan6.com.
Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita membeberkan tiga kunci utama yang perlu dilakukan pemerintah khususnya dalam upaya peningkatan kinerja ekspor, yang pada 2018 ini ditargetkan naik sebesar 11 persen dari tahun sebelumnya. Ia mengatakan hal tersebut dalam rapat koordinasi pemerintah, pemerintah daerah, dan Bank Indonesia di Batam, Provinsi Kepulauan Riau, pekan ini, yang mengusung tema “Pengembangan Industri Berorientasi Ekspor melalui Perluasan Akses Pasar dan Optimalisasi Kawasan Industri” pada April lalu.
“Ketiga hal tersebut yaitu menjaga ketersediaan bahan baku dan barang modal serta stabilitas harga barang modal pada harga internasional yang kompetitif, perluasan pasar ekspor, serta peningkatan ekspor jasa,” kata Enggartiasto,
Upaya menjaga ketersediaan bahan baku dan barang modal, menurut Enggartiasto dapat dilakukan melalui penurunan tarif, memberikan kemudahan dalam proses pengurusan lisensi dan perizinan ekspor dan impor, serta meningkatkan transparansi peraturan ekspor dan impor. Sedangkan perluasan pasar ekspor dapat dilakukan dengan menjaga jumlah perjanjian perdagangan bilateral, regional dan multilateral, dan penjajakan pasar-pasar ekspor nontradisional, sebagaimana dikutip dari beritasatu.com.
Kementerian Komunikasi dan Informatika menargetkan untuk mendukung peningkatan ekspor melalui marketplace e-commerce. Menurut Menteri Kominfo Rudiantara peluang ini terbuka dengan kehadiran platform e-commerce yang besar. “Kita akan bekerjasama dengan Alibaba.com, untuk memasarkan produk ekspor dari Indonesia ke China. Kita akan manfaatkan momen Single Days pada tanggal 11/11,” kata Rudiantara ketika menjadi pembicara kunci dalam Indonesia Eximbank Panel Discussion, The Perfect Time To Enhance Emerging Economies Cooperations On Trade, di Sofitel Hotel, Nusa Dua, Bali, Oktober lalu.
Dalam paralel event Annual Meeting IMF-WBG 2018 itu, Menteri Rudiantara menyatakan peluang ekspor lewat e-commerce bisa dimanfaatkan oleh usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) Indonesia. “Bisa memperluas pasar dan ekspor, salah satunya ke China. Saya sudah minta Kementerian Perdagangan dan Bekraf untuk menyiapkan UMKM yang akan bisa mengikuti Singles Day,” jelasnya.
Peluang ekspor UMKM menurut Rudiantara relatif besar karena China saat ini adalah pasar e-commerce ritel terbesar dan paling inovatif di seluruh dunia. “Retailing online di China diperkirakan akan tumbuh dari 17% pada 2017 menjadi 25% pada 2020. Alibaba mendominasi lingkup e-commerce di China dan di banyak bagian Asia yang menyumbang 1/10 dari total penjualan ritel China,” jelas Rudiantara.
Meski demikian, Menteri Rudiantara mengakui ada beberapa tantangan bagi UMKM Indonesia, salah satunya adalah kemampuan untuk menyediakan barang. “Biasanya volume belanjanya jutaan. Tinggal apakah UMKM kita siap atau tidak,” ungkapnya.
Tidak hanya itu, Kementerian Perindustrian terus mendorong industri di dalam negeri agar semakin meningkatkan nilai tambah dari bahan baku yang diimpor. Upaya hilirisasi ini guna meningkatkan manfaat bagi perekonomian nasional, misalnya dari hasil kegiatan ekspor.
“Misalnya di industri tekstil, kita masih impor kapas dari Amerika Serikat, tetapi kita kembalikan ke sana lagi dengan produk jadi garmen. Itu yang lebih baik,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto seusai menjadi pembicara pada The 6th US-Indonesia Investment Summit 2018 di Jakarta, September lalu.
Airlangga menyampaikan, pihaknya tengah memacu peningkatan ekspor produk manufaktur nasional ke Negeri Paman Sam, yang antara lain meliputi komoditas pakaian, tekstil, dan sepatu. “Untuk itu, kami ikut mengakselerasi penyelesaian perundingan kerja sama bilateral yang komprehensif,” ujarnya.
Salah satu yang ingin disepakati dengan Amerika Serikat, yakni tarif bea masuk untuk ketiga komoditas manufaktur Indonesia tersebut bisa dihapuskan atau nol persen. “Kami meyakini, langkah menggenjot ekspor ini, tentu akan mendongkrak produktivitas dan penyerapan tenaga kerja industri,” imbuhnya.
Kemenperin mencatat, neraca perdagangan RI dengan AS mengalami surplus pada dua tahun terakhir. Pada 2016, surplus sekitar USD8,47 miliar, sedangkan di 2017 surplus sebesar USD9,44 miliar. Sementara itu, total nilai ekspor nonmigas RI ke AS mencapai USD15,68 miliar pada 2016 dan naik di tahun 2017 menjadi USD17,14 miliar.
Sementara di waktu yang berbeda Airlangga menegaskan, industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) juga sebagai salah satu kelompok manufaktur yang dikategorikan sebagai sektor padat karya berorientasi ekspor. Oleh karena itu, sesuai Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN), industri TPT termasuk yang diprioritaskan pengembangannya.
Menurut catatan Kementerian Perindustrian, nilai ekspor dari industri TPT nasional mencapai USD12,58 miliar pada tahun 2017 atau naik 6 persen dibanding tahun sebelumnya. Dengan membidik ekspor industri TPT sebesar USD14 miliar pada 2018, diproyeksi akan menyerap tenaga kerja sebanyak 2,95 juta orang.
Dengan kondisi melemahnya rupiah terhadap dollar, menjadi momentum bagi pelaku usaha yang berorientasi ekspor untuk meningkatkan nilai ekspor. Pasalnya, kondisi demikian harus dimanfaatkan semaksimal mungkin karena daya saing produk-produk dalam negeri akan lebih meningkat.
Bila kita mampu memanfaatkan momentum itu, maka bukan tidak mungkin necara perdagangan kita ke depan kembali surplus. Oleh karena itu, semua pihak perlu menjadi surplus neraca perdagangan September lalu agar tetap dapat dipertahankan. Semoga. [] Yuniman T Nurdin/foto ilustasi: ist
