Mengelola Pemerintah Daerah Dengan Gaya CEO
Oleh: Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad
Disinyalir birokrasi kita cenderung menciptakan ketidakefisienan dan berkualitas buruk. Bahkan, birokrasi kita dalam “kebangkrutan” karena makin hari kian buruk. Oleh karena itu, bila berbicara masalah Good Governance , maka public service reform menjadi tantangan utama.
Itu sebabnya, implementasi good governance suatu keniscayaan. Pemerintah di pusat maupun di daerah harus bisa diukur. Mengukur kinerja pemerintah menjadi sangat penting. Bila tidak ada ukuran, maka sia-sia menjalankan pemerintahan.
Inti dari good governance pertama, transparansi, kedua partisipasi, ketiga akuntabilitas, keempat, supremasi hukum dan berikutnya bagiamana bisa efektif , efisien dalam menjalankan sesuatu, sehingga menghasilkan output yang memiliki relevansi dengan kebutuhan masyarakat.
Kinerja pemerintah itu adalah proksi untuk melakukan pemulihan kualitas dari good governance. Semakin baik kinerja pemerintah, maka semakin baik good governance-nya.
Bila berbicara mengenai pemerintah daerah, maka hal yang sangat pokok, yaitu kapasitas manajemen dari pemerintahan daerah, baik gubernur, walikota maupun bupati. Kapasitas manajemen itu sangat penting, menjadi kunci dari segala-galanya.
Dalam disertasi saya ketika mengambil gelar doctor (S3) di Universitas Gajah Mada bahwa kita harus mampu merobah pemerintahan ke depan dengan spirit atau kapasitas manajemen kewirausahaan. Kalau tidak mempunyai kapasitas manajemen kewirausahaan, spirit kewirausahaan, maka anggaran yang ada, baik di pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah hanya habis begitu saja, tidak memperbaiki multiplier effect.
Saya mengatakan bahwa kapasitas manajemen kewirausahaan itu adalah sebuah variabel independen. Ada faktor yang mempengaruhi di semua pemerintah daerah. Pertama, faktor lingkungan makro. Artinya baik bupati, walikota dan gubernur itu tergantung dari pemerintah pusat. Banyak SK-SK Menteri, banyak aturan-aturan pusat yang mempengaruhi pemerintah daerah. Ini saya sebut faktor makro.
Kedua, faktor organisasi. Bicara organisasi, otomatis ada budaya organisasi. Budaya organisasi yang kita miliki, yaitu birokrasi. Birokrasi sangat besar peranannya. Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan peran yang sangat besar dalam budaya organisasi.
Ketiga, faktor pengaruh dari peruguruan tinggi daerah, pengaruh LSM, pengaruh faktor-faktor budaya daerah. Ketiga faktor ini mempengaruhi faktor kapasitas manajemen. Saya mengatakan kapasitas kewirausahaan.
Apabilah kita memilih pemerintah daerah, tapi tidak memiliki spirit kewirausahaan, maka kapasitas manajemen kewirausahaan tidak muncul. Akibatnya pemerintah daerah tidak efisien. Padahal kapasitas manajemen kewirausahaan ini pengaruhnya sangat besar pada kinerja pemerintahan daerah, baik bupati, walikota dan gubernur dalam memimpin daerah.
Oleh karena itu, pengembangan manajemen menjadi kunci utama kepala daerah ke depan. Ada tiga hal yang harus diperhatikan. Pertama, penataan manajemen SDM. Ketika Saya menjadi Gubernur Gorontalo, saya mengatakan kepada seluruh staf; ada tiga hal yang utama, yaitu manajemen SDM, manajemen keuangan daerah dan manajemen informasi. Apabila ketiga ini mampu dikelola dengan baik di pemerintah daerah, maka pasti pemerintah daerah itu akan berhasil. Apabila unsur di daerah tersebut tidak cukup atau kurang, maka diberikan training-training dan kalau tidak ada jangan segan-segan mendatang SDM atau orang lain yang bisa bekerja dengan performance yang bagus.
Kedua, manajemen keuangan daerah. Sedih dan malu melihat keuangan daerah. Begitu banyak kepala daerah, baik gubernur, bupati dan walikota yang korupsi. Ada yang tertangkap tangan oleh KPK dan sebagainya. Bupati, gubernur itu menggunakan uang seenaknya. Cara demikian tidak boleh, harus ditata dengan baik.
Ketika saya menjadi gubernur, saya tidak memiliki orang yang ahli akutansi. Saya terpaksa ke Jakarta menemui kepala BPKP untuk mencari orangnya. Akhirnya saya diperbantukan 5 orang dari pemerintah pusat ke daerah untuk menjaga keuangan. Karena saya takut , bukan uang saya. Beda ketika saya di swasta. Ketika saya di Bukaka, mau pakai buat ini salah tidak ada-apa. Tapi ini uang rakyat. Saya katakana jaga diri. Mana uang kantor, mana uang kantong kalian.
Kemudian teknologi informasi. Sekarang ini teknologi semakin modern, teknologi semakin hemat, kita seperti dalam kaca. Semua orang bisa melihat apa yang kita perbuat. Semua orang memperhatikan kita. Jadi, setiap apa yang diperbuat kita terbuka.
Itu sebabnya, kepala daerah itu adalah kunci. Di kepalanya mau bikin perubahan bahwa di pemerintahannya harus bersih. Harus mempunyai kemauan yang keras. Kemudian punya komitmen. Jangan kongkalikong , harus ada komitmen dengan DPRD, supaya betul-betul dana yang ada dan terbatas ini dapat digunkan dengan baik.
Kemudian bikin komitmen dengan pejabat atau pegawai yang ada di lingkungannya. Saya harus beberapa kali sampaikan komitmen kepada para pejabat dan pegawai secara terbuka, supaya mereka menyadari dan mengetahui apa keinginan seorang kepala daerah.
Pengalaman saya pada waktu memulai di pemerintahaan, banyak sekali masalah, terutama pengadaan . Aturan mana yang bisa dan mana yang tidak bisa di pemerintahan daerah itu sangat sedikit sekali. Justru yang “abu-abu” itu sangat besar. Oleh karena itu, bupati, walikota dan gubernur harus memperkecil wilayah “abu-abu” karena wilayah ini sangat rawan.
Saya kini sebagai wakil ketua MPR. Ketika beraudiensi dengan KPK, saya mengatakan bahwa unsur yang sangat penting adalah pengawasan. Saya katakan kepada teman-teman di KPK bahwa ternyata banyak wilayah” abu-abu” . Dan wilayah “abu-abu” ini sangat rawan . kita harus mengatakan mana yang jelas, mana yang tidak, sehingga wilayah “abu-abu” semakin kecil.
Ketika saya menjadi Gubernur Gorontalo, saya terus-terus menggunakan anggaran secara efisiensi dan reformasi terus saya laksanakan, sehingga kinerja keuangan Pemda Gorontalo saat itu mendapatkan pengakuan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun kedua memerintah.
Tidak hanya itu, penghargaan yang saya terima dan menjadi terbesar dalam diri saya adalah pada tahun 2006. Ketika itu Bapak Prof. Anwar Nasution, kepala BPK, memilih saya sebagai satu-satunya kepala daerah yang dinilai berhasil membuat perubahan manajemen keuangan daerah dan SDM yang signifikan, menjadi pemerintahaan daerah yang good governance.
Saya sebagai pemimpin daerah merubah kepala pemerintah itu sebagai CEO. Kemudian orang yang pegang keuang seperti swasta, Chief Financial Officer dan saya buat corporate culture. Cara demikian sudah banyak dilakukan orang-orang di luar negeri, terutama di Amerika dan Eropa.
Saya berpendapat bahwa pemerintah daerah itu, baik bupati, walikota atau gubernur itu harus memiliki flag atau bendera. Apa yang dia bikin itu harus jelas.
Teori-teori modern local government sudah banyak diterapkan di Eropa, Amerika dan China. local-local government di sana banyak yang sukses. Ini yang saya laksanakan. Tidak ada pemerintah daerah itu seperti supermarket , semua dilaksanakan, apa saja dibeli, sehingga tidak focus.
Pemerintah daerah ke depan — dari berbagai teori local government — harus membuat sesuatu yang jelas dan sesuai dengan potensi apa yang ada. Di Gorontalo ini tidak punya hasil tambang, minyak bumi, dan lain-lain. Kalau kita mengerjakan sesuatu yang masih panjang waktunya, sementara rakyat membutuhkan waktu yang singkat untuk bisa berpenghasilan. Artinya dia bisa mendapatkan uang lebih baik dari tahun yang lalu. Uang itu bisa digunakan untuk sekolah anaknya, kesehatan dan belanja keseharian.
Untuk itu mereka harus mencari komoditas yang cepat menghasilkan, Berdasarkan study di Gorontalo ternyata komoditas jagung paling tepat . Dalam tempo 9 bulan bisa panen. Saya memprakarsai, mendorong semua orang tanam jagung, tetapi bukan cuma bicara. Kelemahan kita di pemerintah itu kita cuma bicara. Kita harus ikut dalam mengelola, maka saya membeli bibit-bibit jagung yang unggul dari Jawa Timur dan saya mendatangkan pupuk yang bagus dari Jawa Timur.
Saya yakinkan teman-teman di DPRD, kita focus membuat sebuah komoditas, termasuk ke pertanian dulu, perikanan dan perternakan. Hanya 3 ini yang saya bikin programnya. Semua rakyat tahu ada 3 program unggulan . Semua rakyat tahu ketiga program unggulan gubernur.
Pertanian saya utamakan adalah jagung , saya focus. Tapi kuncinya adalah pemerintah daerah harus bertanggungjawab terhadap produksi. Jangan dibiarkan. Kita bertanggungjawab membeli produk mereka.
Akibatnya fenomenal! Pertama produksi 50 ribu ton, bahkan saya bikin sampai 1 juta ton. Akhirnya Gorontalo terkenal sebagai provinsi penghasil jagung. Dan saya bertanggugjawab menjual produk mereka. Akibatnya harga saya bagus. Maka hasil jagung dari Minahasa, Menado dan makassar semua jual ke Gorontalo, saya ekspor ke luar negeri.
Sementara komunikasi sangat penting sekali, maka saya suruh BUMD bantu untuk mengelola tersebut. Nah, pendapatan dari sini masuk ke Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ketika jagung sudah maju. Begitu juga sapi. Saya bawa sapi dari Makassar dan Bali. Saya beli, saya kasih 3 ekor sapi ke masyarakat. Ketika sapi bertambah, dia setor ke BUMD- BUMD dan menjadi PAD.
Saya menyimpulkan pengalaman saya menjadi Gubernur 2 periode dari 10 Desember 2001 sampai 22 Oktober 2009 sebagaiberikut:
- Reformasi birokrasi itu adalah sangat penting yang harus disampaikan kepada public.
- Tujuan dari reformasi birokrasi harus jelas adalah mewujudkan pemerintahan yang terpercaya. Buktinya, ketika pemilihan gubenur kedua saya terpilih dengan suara 84%. Hanya dua yang memperoleh suara sebesar itu, saya dan Jokowi ketika pemilihan Walikota periode kedua di solo. Nah ini berhubungan dengan trust government
- Pemerintahan harus mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan professional. Saya mengatakan BTP (Bersih Transparan dan professional)
- Pemerintah yang berhasil mencapai BTP maka akan lebih mudah meningkatkan kualitas kinerja dan mendapat dukungan dari rakyat, sehinga tidak muncul berbagai demo dan lain-lain.***
*Penulis Wakil Ketua MPR RI dan mantan Gubernur Gorontalo dua periode. Opini ini disarikan dari Webinar bertajuk: Implementasi Entrepreneurship Government & Strategic Procurement Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, TKDN dan Kemandirian UMKM yang diselenggarakan oleh Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) pada 5 Juni 2021
