Indonesia Dukung Keketuaan Kamboja di ASEAN Sepanjang2022

Jakarta,  12 Januari  2022, pelakubisnis.com  – Indonesia  mendukung  keketuaan  Kamboja  di  2022  yang  mengusung tema ASEAN A.C.T.: Addressing, Challenges, Together. Di samping itu, Indonesia juga menantikan kerja  sama  yang  lebih  kuat  dengan  seluruh  negara  anggota  ASEAN  dalam  menyelesaikan berbagai permasalahan, serta memastikan pertumbuhan ekonomi di Kawasan, khususnya terkait penanganan  dampak  pandemi Covid-19  di  sektor  ekonomi,  perdagangan,  dan  investasi pada 2022.

Demikian  disampaikan  Direktur  Perundingan  ASEAN  Dina  Kurniasari  yang  mewakili  Direktur Jenderal  Perundingan  Perdagangan  Internasional  Djatmiko  Bris  Witjaksono  saat  memimpin delegasi Indonesia pada Senior Economic Officials Meeting (SEOM) Retreat yang diselenggarakan melalui video conference, pada 11/1.

“Indonesia  mendukung  penuh  usulan Priority  Economic  Deliverables  (PED) Kamboja.  Selain  itu, secara khusus kami mendorong agar seluruh negara anggota ASEAN dapat mempertimbangkan untuk   memiliki standarkeberlanjutan   berdasarkan   indikator   dalam tujuan   pembangunanberkelanjutan  (Sustainable  Development  Goals/SDGs) untuk  meningkatkan  daya  saing  produk asal  ASEAN  dan mendorong agar  dapat  dilakukan  kajian  terkait  pentingnya  memiliki  standar keberlanjutan di ASEAN,”jelas Dina.

Terkait Perundingan ASEAN-Kanada, SEOM sepakat agar work plan dan term of reference(TOR) untuk pembentukan Komite Perundingan untuk ASEAN–Canada Free Trade Agreement(ACAFTA) harus  segera  difinalisasi,  agar perundingan  dapat  segera  dimulai  pada  awal  2022  dengan  target penyelesaian secara  substansi selama  dua  tahun.  Sehingga,  dapat  dijadikan  sebagai  salah  satu capaian Indonesia pada masa keketuaan ASEAN pada 2023.

“Kami selaku  country  coordinator  ACAFTA  juga  mengingatkan  mandat  dari para  menteri  untuk segera  mengintensifkan  perundingan  ACAFTA di  tahun  inidan  juga  mendorong  agar  segera dilakukannya pertemuan khusus dengan Kanada di akhir Januari atau awal Februari 2022. Hal ini dilakukan untuk segera dapat menyelesaikan TORdan work plan serta melanjutkan pembahasan berbagai isu pending yang belum disepakati saat peluncuranACAFTA tahun lalu,”tegas Dina.

Khusus  penanganan  bersama  untuk  dampak  pandemi Covid-19,  secara  khusus  negara  anggota ASEAN   membahas   kemungkinan   ditambahnya daftaruntuk   produk   esensial   dalam Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) Essential Goods. MoU ini  bertujuan untuk membantu penanganan Covid-19 di ASEAN dengan memastikan tidak ada hambatan saat terjadi perdagangan  barang.  MoU  akan  berakhir  pada  13  November  2022  dan  terdiri  dari  107 daftarproduk esensial (terdiri dari obat medis, produk alat kesehatan, dan beberapa jenis makanan).

“Kami menekankan pentingnya  negara  ASEAN  menyepakati definisidari ‘produk  esensial’serta melakukan reviuterhadap efek langsung di  sektor perdagangan, implementasi dan utilisasi dari pelaksanaan  fase  pertama  dan  kedua  sebelum  memperluas  ruang  lingkup  dan  memperpanjang implementasidari MoU ini,”pungkas Dina.

Ekonomi Kamboja

Kamboja mengusulkan 17 PriorityEconomic Deliverables (PED) pada periode keketuaannya yang terbagi   dalam   empat Strategic   Thrust,   yaitu Enhancing   Digital   Connectivity,   Science,   and Technology; Narrowing the Development Gap for ASEAN’s Competitiveness; Promoting a More Integrated,  Inclusive,  Resilient  and  Competitive  ASEAN; danterakhir  Global  ASEAN  for  Growth and Development.

Terkait PED mengenai Feasibility  Study  of  Technology  Transfer  Models  for  Projects  Related  to Sustainable  Development  Goals  (SDGs),Indonesia  akan  mengusulkan  badan  khusus  standar  di ASEAN  (ACCSQ)  dapat  melanjutkan  pembahasan StandardProduct  SDGdi forum  ACCSQ  sesuai dengan  hasil  pertemuan pertemuan  ACCSQ  ke-56 padaNovember  2021  bahwa  ACCSQ  perlu membahas SDGsebagai tren baru kegiatan ACCSQ mendatang.

Sedangkan, terkait PEDmengenai Full   EIF   of   RCEP   Agreement,Indonesia   menargetkan penyelesaian   ratifikasi   pada   kuartal   pertama   tahun   2022   dan   bisa   mengimplementasikan persetujuan RCEP pada akhir semester I tahun 2022.[]sp