Keran Mudik Dibuka, Vaksin Booster Diserbu
Salah satu syarat bisa mudik adalah harus sudah disuntik vaksin booster. Tak pelak, lokasi tempat vaksin booster pun diserbu masyarakat. Meski demikian, remaja di bawah usia 18 tahun tak mesti melakukan PCR atau swab antigen. Cukup dengan vaksin tahap 1 dan 2, sudah bisa Mudik Lebaran.
Meski hujan mengguyur kawasan Perumahan Limus Pratama Regency, Cileungsi, Kabupaten Bogor Jawa Barat, paska Sholat Tarawih, di bulan Ramadhan tahun ini, tak membuat masyarakat di satu rukun warga (RW) di perumahan itu mengurungkan niat untuk mendapatkan suntikan vaksin booster. Mereka berbondong-bondong menuju lokasi vaksin. Antrean panjang memadati lokasi tempat vaksin, tanpa menghiraukan hujan yang masih belum reda.
Ternyata lokasi tempat vaksin booster di wilayah lain pun juga di serbu masyarakat. Di Kabupaten Indramayu, masyarakat rela mengantre untuk mendapatkan vaksin booster . Seperti terlihat di Terminal Indramayu, pada 29 Maret 2022. Dari target puluhan peserta, ternyata warga yang menjalani vaksinasi mencapai ratusan orang.
Boleh jadi sebagian besar warga yang tinggal di kota-kota besar memburu untuk mendapatkan suntikan vaksin booster. Pasalnya, Presiden Joko Widodo mengatakan, salah satu syarat untuk bisa mudik lebaran tahun ini adalah harus memiliki sertifikat vaksin 1 dan 2 serta vaksin booster. Persyaratan ini yang menjadi pemicu mengapa gelombang masyarakat berbondong-bondong untuk mendapatkan suntikan vaksin booster.
Apalagi sudah dua tahun terakhir ini pemerintah melarang mudik lebaran. Baru tahun ini “keran mudik” dibuka, meskipun dengan syarat harus sudah mendapat suntikan vaksin booster. Berdasarkan data dari Satgas Covid-19, total jumlah warga yang sudah divaksin booster dalam 2 bulan terakhir (sejak pertama kali dimulai pada 12 Januari 2022 hingga sebelum pengumuman pemerintah yaitu tanggal 13 Maret 2022) berjumlah 18.155.763 orang.
Bahkan menurut catatan Satgat Covid-19 sampai 17 April 2022, sebanyak 30.947.385 jiwa yang sudah mendapat suntikan vaksin booster. Angka ini meningkat cukup signifikan dibandingkan data pada 13 Maret 2022 yang baru tercatat sebesar 18.155.763 jiwa. Angka tersebut akan terus meningkat seiring menjelang H-7 Lebaran, bahkan sampai H-1 Lebaran.
Sementara pemerintah memutuskan anak-anak dan remaja yang telah mendapatkan vaksinasi dosis kedua dapat melakukan mudik tanpa perlu menunjukkan hasil test COVID-19, baik PCR maupun Antigen. Keputusan tersebut diambil setelah pemerintah memperhatikan dinamika yang terjadi di masyarakat terkait kebijakan vaksin penguat (booster) sebagai salah satu syarat mudik.
Hal itu disampaikan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dalam keterangannya di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (18/4), usai Rapat Terbatas mengenai Evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
“Kita memang mensyaratkan booster kalau tidak mau test antigen atau PCR untuk mudik. Tapi booster ini kan hanya diberikan ke usia di atas 18 tahun ke atas. Jadi memang ada dinamika. Ini kalau anak-anak di bawah 18 tahun gimana? Mau di-booster juga belum boleh. Jadi akhirnya diputuskan oleh Bapak Presiden anak-anak, remaja, kalau mau mudik belum di-booster enggak apa-apa, enggak usah test antigen,” ujar Budi.
Dengan keputusan ini, pemerintah berharap anak-anak dapat menikmati mudik bersama keluarga. “Jadi bisa mendampingi orangtuanya untuk mudik tanpa perlu test PCR atau antigen, asal vaksinasinya sudah dua kali. Jadi, ini hadiah dari beliau kepada anak-anak kita yang keluarganya mau menikmati mudik ini dengan lebih baik lagi,” ujarnya.
Menkes mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak baik TNI, Polri, BIN, dan pemerintah daerah yang turut bekerja keras menyukseskan program vaksinasi nasional. Menurut Budi, hampir 200 juta masyarakat Indonesia telah mendapat suntikan vaksin dalam kurun waktu 15 bulan.
“Alhamdulillah sampai sekarang sudah 392 juta dosis vaksin diberikan ke 198 juta masyarakat Indonesia. Sudah hampir 200 juta dalam waktu 15 bulan. Ini pencapaian yang luar biasa,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Ekonomi) Airlangga Hartarto mengungkapkan, Presiden Jokowi memberikan catatan terkait kegiatan-kegiatan saat Lebaran. Pemerintah mempersilahkan halalbihalal diselenggarakan dengan protokol kesehatan yang ketat dan dihimbau tanpa acara makan dan minum.
“Kegiatan halalbihalal diselenggarakan dengan protokol kesehatan dan diimbau untuk tidak ada makan minum, dan makan minum pun harus sesuai dengan jarak dan tempat,” jelasnya.
Di samping itu, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bekerja sama dengan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) kembali melakukan penelitian antibodi tubuh terhadap virus (Sero survei) beberapa waktu lalu untuk mengambil kebijakan dalam menghadapi Lebaran tahun 2022 di tengah pandemi COVID-19. Hasil survei tersebut menunjukkan antibodi masyarakat Indonesia meningkat menjadi 99,2 persen.
Hal tersebut diungkapkan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dalam keterangan pers, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (18/4), usai mengikuti Rapat Terbatas mengenai Evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
“Bisa disampaikan bahwa kadar antibodi masyarakat Indonesia naik menjadi 99,2 persen. Artinya, 99,2 persen dari populasi masyarakat Indonesia sudah memiliki antibodi, bisa itu berasal dari vaksinasi maupun juga berasal dari infeksi,” ujar Menkes.
Budi menyampaikan, sebelumnya di Desember 2021 pemerintah telah melakukan Sero survei dan menunjukkan sekitar 88,6 persen dari masyarakat Indonesia sudah memiliki antibodi.
“Kalau di Desember kita lakukan Sero survei ordenya masih di angka ratusan titer antibodinya sekitar 500-600, di Maret ini ordenya sudah di angka ribuan, sekitar 7.000-8.000. Ini menunjukkan, bukan hanya banyak masyarakat yang sudah memiliki antibodi tapi kadar antibodinya tinggi,” sambungnya.
Berdasarkan hasil survei ini, Menkes menambahkan, pemerintah meyakini dengan titer antibodi yang tinggi tersebut akan mengurangi risiko akibat COVID-19.
“Kalau nanti diserang virus, kita daya tahan tubuh bisa cepat menghadapinya dan mengurangi sekali risiko untuk masuk rumah sakit, apalagi risiko untuk wafat. Itu yang menyebabkan kenapa kami percaya, pemerintah, bahwa InsyaAllah Ramadhan kali ini, mudik kali ini bisa berjalan dengan lancar tanpa membawa dampak negatif kepada masyarakat kita,” tandasnya.
Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Prof. Wiku Adisasmito mengingatkan masyarakat untuk senantiasa waspada dan disiplin menegakkan protokol kesehatan (Prokes) dalam setiap kesempatan, terutama saat merayakan Idul Fitri 1443 H. Pada masa ini, juga terjadi peningkatan mobilitas masyarakat yang mudik ke kampung halaman yang akan berdampak pada meningkatnya potensi penularan dari interaksi pemudik saat bersilaturahmi.
“Saya ingin kembali mengingatkan bahwa kita masih perlu untuk tetap waspada dengan senantiasa menegakkan disiplin protokol kesehatan dalam setiap aktivitas yang kita jalani,” Wiku dalam Keterangan Pers Perkembangan Penanganan COVID-19 di Graha BNPB, pada 19/4 yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Sangat diharapkan dalam lebaran tahun ini, masyarakat seharusnya sudah belajar banyak dari pengalaman di tahun-tahun sebelumnya. Karena, kenaikan kasus kerap terjadi setelah periode libur panjang. Bahkan, akibatnya akan terjadinya gelombang kasus yang sejauh ini sudah terjadi sebanyak 3 kali di Indonesia. Dan semuanya terjadi paska periode libur panjang.
Setidaknya terdapat 3 hal yang menjadi dasar kehati-hatian yang harus dipahami masyarakat. Pertama, kegiatan silaturahmi saat Idul Fitri nanti, banyak melibatkan interaksi dengan kelompok rentan. Seperti kelompok lansia, anak-anak, dan penderita komorbid. Kedua, risiko lebih besar untuk terpapar virus bagi masyarakat setelah perjalanan jauh, serta mengunjungi fasilitas umum dengan kepadatan tinggi. Ketiga, keberadaan kasus tanpa gejala akan menjadi sumber penularan.
Sementara, pada masa lebaran tahun ini, masyarakat memiliki tanggung jawab lebih dalam mencegah penularan. Apalagi, Pemerintah telah melakukan penyesuaian kebijakan tidak lagi membatasi mobilitas masyarakat. Sehingga potensi peningkatan mobilitas masyarakat diprediksi terjadi dalam jumlah yang besar.
Untuk itu, masyarakat juga diharapkan melihat lagi pada pengalaman dari 3 lonjakan kasus yang lalu. Bahkan, lonjakan kasus tetap terjadi meskipun telah diterapkan kebijakan pembatasan mobilitas selama periode libur panjang, termasuk Idul Fitri di tahun sebelumnya.[] Yuniman Taqwa
