Derek 30 Juta UMKM Masuk Digital Pada Tahun 2024
Presiden Joko Widodo menargetkan 30 UMKM masuk marketplace pada tahun 2024. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), Teten Masduki mengaku optimis target itu bisa tercapai!
Digitalisasi telah menjadi solusi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Koperasi agar tetap bertahan dan tumbuh bahkan berkembang di tengah situasi yang sulit. Pelaku UMKM dan Koperasi yang tidak mengikuti perkembangan perubahan bisnis ke arah digital, bukan tidak mungkin akan tergerus dengan perkembangan zaman.
Mengutip data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada April 2020, Dirjen Aplikasi Informatika (APTIKA) Kementerian Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan menyebutkan telah terjadi peningkatan penjualan online sebesar 480 persen dibandingkan data pada Januari di tahun yang sama. Peningkatan ini menandakan bahwa pandemi Covid-19 betul-betul mampu mengakselerasi tumbuhnya pedagang online.
Berdasarkan data Digital Commerce Confidence Index (DCCI) Lazada yang dilakukan pada kuartal pertama 2022 mencatat bahwa 74 persen penjual online diperkirakan akan mendapatkan peningkatan keuntungan penjualan sebanyak 10 persen dalam kuartal pertama 2022.
Terlebih, 73 persen konsumen memandang belanja daring menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Surveinya itu dibuat dengan responden yang lebih luas yakni Asia Tenggara.
Itu sebabnya Pemerintah memanfaatkan momentum pasca pandemi untuk mendorong percepatan transformasi digital. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mengajak pemilik dan pengelola e-commerce atau lokapasar untuk mendorong peningkatan transaksi pelaku UMKM di platform digital. Demikian dikatakan Menteri Johnny saat membuka Forum Ekonomi Digital IV: Platform Digital Marketplace yangtar berlangsung secara hibrida dari Hotel Grand Hyatt, Jakarta Pusat, pada 4 April lalu.
“Di tahun 2022 ini, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi menargetkan 20 juta UMKM bisa tembus pasar lokal. Pada masa pandemi Covid-19, sudah tercatat ada 17,5 juta pelaku UMKM yang masuk ke ekosistem digital. Capaian ini belum cukup dan harus ditingkatkan. Target tahun 2023, 24 juta UMKM masuk marketplace dan 30 juta di tahun 2024,” ungkapnya.
Menurut Johnny, pemerintah telah berusaha melibatkan UMKM masuk dalam skema pengadaan barang dan jasa pemerintah. Hal itu telah disampaikan Jokowi kepada menteri, gubernur, bupati, wali kota, dan dirut BUMN di Bali pada Maret lalu. Lewat aksi afirmasi dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, pemerintah mendorong pemakaian produk dalam negeri agar bisa bersaing.
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menargetkan ada satu juta UMKM masuk ke dalam e-katalog untuk mendorong pemerataan ekonomi di seluruh Indonesia. Kepala LKPP Abdullah Azwar Anas mengatakan, target itu selaras dengan arahan Presiden Joko Widodo yang menginginkan adanya peningkatan pembelian dan pemanfaatan produk dalam negeri berbasis UMKM, sebagaimana dikutip dari posting berita tempo.com, 25 April lalu.
E-katalog merupakan aplikasi belanja daring yang dikembangkan pemerintah melalui LKPP. Aplikasi ini menyediakan berbagai macam produk dari beragam komoditas yang dibutuhkan oleh pemerintah. Abdullah mengungkapkan sejak arahan Presiden Joko Widodo di Bali pada 1 Maret 2022 lalu. Kini telah terjadi lonjakan rencana penggunaan produk dalam negeri. Per 1 Maret 2022, rencana penggunaan produk dalam negeri tercatat sebanyak 30,6 persen. Jumlah itu meningkat menjadi 46,5 persen per 18 April 2022.
Sementara Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Fiki Satari mengatakan, Tidak hanya disrupsi akibat pandemi, tetapi disrupsi teknologi mengharuskan UMKM go digital. Jadi mohon dukungan dari seluruh komponen untuk mendigitalisasi UMKM. Nah, ini fokus utama transformasi UMKM di Kemenkop UKM,” kata Fiki saat mewakili Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam webinar nasional bertema Pers Mendorong Perbankan Mempercepat Digitalisasi Sektor UMKM dan Sistem Pembayaran 2025, pada 2 Juni tahun lalu.
Fiki menambahkan, digitalisasi menjadi kunci utama untuk mendorong pemulihan ekonomi. Apalagi dampak pandemi menyebabkan terjadi penurunan mobilitas barang dan orang sehingga memicu penurunan permintaan produk barang dan jasa. Order sepi pada sektor usaha termasuk UMKM. Diperlukan terobosan dan inovasi agar UMKM bisa lebih tahan banting dan bisa tetap tumbuh walaupun di tengah pandemi yaitu melalui digitalisasi.
Untuk mendorong UMKM masuk dalam ekosistem digital, lanjut Fiki, terdapat beberapa tantangan yang harus dicarikan solusinya. Pertama, terkait dengan literasi digital bagi UMKM nasional relatif masih rendah. Hal ini menjadi salah satu persoalan utama pemerintah agar literasi terus ditingkatkan, sebagaimana dikutip dari kemenkopukm.go.id, yang ditayangkan pada 2 Juni tahun lalu.
“Survei dari KemenkopUKM bersama idEA (Indonesian E-Commerce Association) ternyata 75 persen keberlanjutan dari UMKM setelah masuk ke e-commerce itu sulit mempertahankan sisi karakteristik, layanan purna jual, dan lainnya,” kata Fiki.
Tantangan kedua adalah kapasitas produksi UMKM masih relatif rendah. Hal ini menjadikan daya saing UMKM Masih lemah lantaran tidak bisa memenuhi order yang besar.
Ketiga, sulitnya UMKM memenuhi aspek kualitas dan konsistensi produk yang sama. Artinya produk UMKM yang satu dengan yang lain belum standar. Keempat adalah tantangan akses pasar yang belum sepenuhnya bisa dioptimalkan meski sudah masuk dalam ekosistem digital.
Hal ini menjadi PR besar bagi pemerintah, asosiasi, swasta dan semua pihak terkait untuk bisa mengurai persoalan-persoalan mendasar dari UMKM ketika sudah memanfaatkan media digital. Terlebih saat ini ada sekitar 37 persen pengguna jasa internet baru dan sebanyak 93 persen konsumen akan tetap memanfaatkan digital, dengan rata-rata penggunaan media digital antara 4,3 – 4,7 jam penggunaan online per hari.
Namun demikian, Menteri Koperasi dan Usaha kecil Menengah (UMK), Teten Masduki mengaku optimis sebanyak 30 juta UMKM Indonesia akan masuk ke ekosistem digital pada tahun 2024, sebagaimana target yang diberikan Presiden Joko Widodo.
“Dengan pendekatan digital kami optimis target yang diberikan Bapak presiden dapat tercapai, sehingga kita dapat mengoptimalkan potensi ekonomi digital Indonesia,” kata Teten dalam pembukaan Rakornas Transformasi Digital dan Pendataan Lengkap Koperasi dan UMKM, di Istana Negara, Jakarta, pada 28 Maret lalu, sebagaimana dikutip dari antaranews.com.
Teten menjelaskan, transformasi digital bukan hanya menghadirkan UMKM dalam platform digital. Transformasi digital adalah sebuah upaya holistik, yang tidak hanya mencakup aspek pemasaran UMKM di rana digital saja, namun membangun ekosistem yang meliputi prose bisnis dari hulu ke hilir UMKM.
Mantan Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) Ignatius Untung mengatakan untuk mencapai target 30 UMKM masuk ke digital itu bisa saja tercapai. ”Tapi menurut saya yang perlu ditargetkan itu bukan berapa UMKM yang masuk ke digital. Masuk ke digital itu gampang, tapi yang susah itu bertahan,”kata Untung kepada pelakubisnis.com.
Sejauh ini Untung melihat bukan hanya UMKM saja yang gagap teknologi (gaptek), tapi pemerintah pun gaptek. Sebab, kalau pemerintahannya tidak gaptek, boleh jadi pemerintahannya akan kejar targetnya di tahun 2024, dimana ada sekian UMKM yang setidaknya 50 persen omzetnya datang dari digital.
Jadi seolah-olah mengedukasi UMKM, kata Untung, untuk berpikir kalau masuk digital bisnis pasti beres. Padahal masuk digital itu bukan jaminan apa-apa, karena persaingan digital itu jauh lebih keras. “Kalau kita buka toko handphone di ITC terbesar di Cempaka Mas, Jakarta. Di situ ada 900 toko handphone,” katanya.
Menurut Untung, UMKM perlu diedukasi untuk bisa bertahan di channel digital. Tips-tips apa ketika mereka masuk digital juga bisa kebagian kue yang cukup. “Pemerintah berusaha melakukan tapi levelnya masih seremonial. Kita sudah bikin pelatihan, tapi belum sampai tindak lanjutnya, monitoringnya masih belum. Seharusnya pemerintah lebih ambil bagian dalam hal pendampingan,” tambahnya. Kalau kita butuh pendampingan, bukan dalam hitungan minggu atau bulan, tapi dilakukan secara terus menerus, secara intens pendampingannya.
Lebih lanjut ditambah, orang-orang yang duduk di pemerintahan belum seluruhnya otak bisnis. Otaknya masih public service obligation (PSO), sehingga membantu orang untuk bisa kompetitif secara bisnis bukan keahlian mereka.
Sementara Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan presiden No. 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional 2021 – 2024. “Saya ingin ekosistem kewirausahaan kita semakin baik dan akan lahir lebih banyak wirausaha-wirausaha muda yang produktif, kreatif dan siap bersaing di pasar Global,” kata Joko Widodo, Maret lalu.
Presiden meminta jajaran pemerintah pusat dan daerah bekerja keras untuk memperbaiki ekosistem usaha, seperti izin, akses permodalan, inovasi dan teknologi hingga kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di industri UMKM.
“Memberikan pelatihan-pelatihan, memberikan pelatihan keahlian-keahlian baru, mengenal dan memanfaatkan teknologi produksi serta berbagai teknologi digital yang bermanfaat bagi pengembangan usaha,” ucap Presiden.
Selain UMKM masuk digital, Presiden juga minta koperasi modern berbasis digital ditingkatkan menjadi 500 koperasi pada tahun 2024 dari 250 koperasi pada tahun 2022 dan 400 koperasi pada tahun 2023. “Kalau semua kerja keras, memiliki keinginan yang sama, mencapai target yang kita tentukan saya yakin Insya Allah bisa dilakukan,” ujar Presiden Jokowi.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Iwan Faidi menilai, digitalisasi UMKM menjadi hal yang harus segera dilakukan. Pasalnya, nilai ekonomi digital Indonesia merupakan yang terbesar di kawasan Asia Tenggara atau mencapai US$146 miliar di 2045. “Memang onboard UMKM itu mudah, yang susah itu mendampingi mereka tetap jualan. Karena banyak UMKM yang masih belum melek digital dan kita harus mengajari dari hulu ke hilir. Kalau sudah berjualan di Instagram, Facebook dan lainnya relatif mengerti sedikit. Adopsi teknologi dapat meningkatkan produktivitas UMKM,” ucap Iwan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Transformasi Digital dan Pendataan Lengkap Kopetasi dan UMKM Tahun 2022, di Gedung SMESCO, Jakarta, pada 28/3.
Sementara pada 4/4 lalu, Kemkominfo mengumumkan 15 usaha rintisan terpilih untuk mengikuti program inkubasi intensif Startup Studio Indonesia (SSI) Batch 4 untuk tahun 2022.SSI merupakan program Kemkominfo yang bertujuan untuk mendampingi dan membina para startup digital yang sedang berada di tahap awal (early-stage) agar bisa menemukan produk market-fit dan berkembang pesat.
“Startup yang mendaftarkan diri dalam SSI tahun ini berasal dari latar belakang industri yang makin beragam. Hal ini membuktikan teknologi dan digitalisasi telah menyebar ke hampir semua sektor kehidupan,” kata Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kemkominfo, Semuel Abrijani Pangerapan seperti dilansir dari Liputan6.com, pada 5/4.
Dirjen Semuel berharap dengan konsep “more brainstorming, less classes’, SSI bisa memberikan pembekalan ilmu dan wawasan praktis melalui sesi coaching oleh lebih dari 60 coach berupa para praktisi startup aktif dan terkemuka. Harapannya agar startup early-stage bisa berkembang secara optimal, dan bisa berprestasi seperti para alumni-alumni batch sebelumnya.[]Yuniman Taqwa
