Pelabuhan Kijing Perkuat Daya Saing Produk Kalbar
Kehadiran Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak memperkuat competitiveness yang dihasilkan Provinsi Kalimantan Barat. Pulau ini memiliki kekuatan besar crude palm oil, alumina, bauksit, dan produk-produk lainnya dan memperkuat konektivitas antarpulau.
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak, di Kabupaten Mempawah, 9 Agustus 2022. Diharapkan Presiden kehadiran pelabuhan ini akan memperkuat daya saing Provinsi Kalimantan Barat.
Panjang dermaga pelabuhan tersebut sepanjang 1 KM dengan lebar 100 Meter dan teleste sepanjang 3,5 Kilometer, luas dan lebar area sekitar 200 Hektar, ditambah dengan perlengkapan area fasilitas lainnya kurang lebih 400 hektar.
“Pelabuhan ini akan memperkuat competitiveness, daya saing dari produk produk unggulan yang dihasilkan oleh Provinsi Kalimantan Barat, karena di sini memiliki kekuatan besar crude palm oil, alumina, bauksit, dan produk-produk lainnya,” ujar Jokowi.
Pembangunan Terminal Kijing dilakukan sejak tahun 2016 dan selesai pada Mei 2022 dengan menghabiskan anggaran sebesar Rp2,9 triliun. Pelabuhan ini merupakan pelabuhan terbesar di Pulau Kalimantan yang memiliki kapasitas 500 ribu TEUs dan 8 juta nonpeti kemas.
“Jangan sampai investasi yang besar seperti itu tidak bisa memperkuat daya saing dan tidak bisa memperbaiki konektivitas antarpelabuhan, antarpulau, dan antarnegara,” kata Presiden.
Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi mengatakan, pembangunan Pelabuhan Terminal Kijing ini berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
“Pelabuhan Terminal Kijing yang merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang pembangunannya dilakukan oleh PT Pelindo, dan mendapatkan konsesi dari Pemerintah. Pembangunan ini dilatarbelakangi oleh Pelabuhan Dwikora Pontianak yang semakin terbatas akibat pendangkalan dan juga berada di tengah kota,” jelas Menhub.
Dirinya mengatakan Pelabuhan Terminal Kijing diharapkan dapat menggantikan Pelabuhan Dwikora Pontianak, dan memberikan ruang dan peluang bagi industri-industri yang tumbuh di Provinsi Kalimantan Barat yang memiliki potensi luar biasa, serta memberikan kesempatan tol laut untuk menyinggahi produk-produk dalam negeri ke Kalimantan Barat. Konektivitas antarpulau akan menjadi baik dengan kehadiran Pelabuhan Terminal Kijing ini, sebagaimaa dikutip dari kalbar.kemenkumham.go.id, pada 9 Agustus lalu.
Sementara Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyakini peresmian proyek strategis nasional (PSN) Pelabuhan Terminal Kijing di Mempawah, Kalimantan Barat memiliki nilai strategis bagi pemerataan dan akselerasi pertumbuhan ekonomi di daerah dan nasional. Hal itu memperkuat ekosistem industri pelabuhan nasional, sekaligus daya saing pelabuhan-pelabuhan Indonesia sebagai jalur strategis perdagangan di Asia Tenggara serta internasional, sebagaimana dikutip dari republika.co.id, pada 9 Agustus lalu.
Erick menambahkan, ada nilai strategis bagi pemerataan dan akselerasi pertumbuhan ekonomi di daerah dan nasional melalui pembangunan pelabuhan. “Ini akan mendukung hilirisasi untuk memaksimalkan ekspor kita dengan cara-cara baru dan percepatan,” ujar Erick.
Erick menilai pengembangan Pelabuhan Terminal Kijing yang kapasitasnya meningkat akan meningkatkan daya saing, memperkuat rantai ekosistem industri pelabuhan sehingga kian terkoneksi dan mendukung hilirisasi industri. Ia menambahkan, peran Kementerian BUMN dalam pembangunan Pelabuhan Terminal Kijing, salah satunya melalui pendanaan mandiri dari anggaran BUMN hasil kolaborasi antara Pelindo dan WIKA. Tujuannya mempercepat kapasitas Pelindo menjadi operator pelabuhan bertaraf internasional.
Lebih lanjut ditambahkan, Pelabuhan Terminal Kijing adalah pelabuhan terbesar di Pulau Kalimantan dengan kapasitas hingga 1,95 juta TEUS container dan 28 juta ton barang. Meski saat ini baru digunakan untuk 500 ribu TEUs container dan 8 juta ton, namun kapasitas itu memiliki nilai strategis bagi pemerataan dan akselerasi pertumbuhan ekonomi di daerah dan nasional. Kontribusi yang disediakan pelabuhan tersebut memperkokoh posisi Pelindo sebagai operator terminal peti kemas terbesar ke-8 di dunia dengan total arus peti kemas atau throughput mencapai 16,7 juta TEUs.
Di sisi lain, Kepala Negara meminta kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) agar akses jalan dari pelabuhan tersebut menuju Kota Pontianak bisa diperlebar. Dengan demikian, diharapkan perjalanan kendaraan pengangkut kontainer bisa berjalan dengan lancar.
“Ini Pak Menteri PU hadir, diselesaikan sekalian, sehingga perjalanan kontainer maupun yang nonpeti kemas bisa lancar dan tujuan akhir kita memperkuat daya saing itu bisa kita lakukan,” ungkapnya.
Sementara itu, terkait usulan perubahan nama pelabuhan, Presiden Jokowi mempersilakan agar usulan tersebut diajukan kepada pemerintah pusat. “Saya kira seluruh aspirasi yang ada akan kita tampung, tapi pada hari ini tadi telah kita resmikan,” tandasnya.
Pada kesempatan tersebut, Presiden menyampaikan bahwa kehadiran pelabuhan ini merupakan salah satu upaya hilirisasi dan industrialisasi yang gencar dilakukan pemerintah. Presiden meyakini bahwa dengan adanya hilirisasi dan industrialisasi, maka pemerintah akan mendapatkan nilai tambah yang berlipat, baik berupa pendapatan negara hingga terbukanya lapangan pekerjaan.
“Larinya nanti ke sana, larinya hilirisasi di crude palm oil, larinya di hilirisasi bauksit, larinya ke industrialisasi. Karena di situlah kita akan mendapatkan yang namanya nilai tambah, baik itu urusan income untuk negara, pajak perusahaan, pajak karyawan, pajak dari badan, ada bea keluar, PNBP. Kemudian yang paling penting kalau industrialisasi hilirisasi, membuka lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya untuk rakyat.” jelasnya.
Pelabuhan tersebut hadir untuk bisa mendongkrak kecepatan, konektivitas, dan efisiensi pengiriman logistik yang menjadi salah satu faktor penentu tingkat daya saing Indonesia di pasar global. Presiden juga tidak menutup kemungkinan jika di kemudian hari ada investor luar negeri yang tertarik berinvestasi di pelabuhan tersebut.
“Ya kalau melihat potensinya besar, ada investasi yang ingin masuk kan enggak apa-apa, akan baik. Nanti ada capital inflow yang masuk yang akan memperkuat ekonomi kita karena memang Kalimantan Barat memiliki potensi besar, utamanya untuk crude palm oil, untuk bauksit, alumina, dan produk-produk perkebunan lainnya,” tuturnya.
Di area sekitar pelabuhan pun, Presiden mengatakan masih bisa dikembangkan untuk berbagai industri yang ingin berdekatan dengan pelabuhan. Dengan demikian, maka biaya transportasi dari pabrik atau industri ke pelabuhan bisa menjadi sangat efisien.
“Sektor apa yang pengusaha melihat itu efisien dan untung pasti akan masuk (berinvestasi). Kita enggak bisa menentukan, saya menentukan A, enggak bisa, tapi yang jelas fasilitas ini akan memperkuat daya saing produksi dari produk-produk di Kalimantan Barat,” tandasnya.
Turut hadir pada peresmian ini Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji, Wakil Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan, Bupati Mempawah Erlina, dan Direktur Utama Pelindo Arif Suhartono.
Sebelumnya rombongan Komisi V DPR RI yang diketuai Lasarus, S.Sos., M.Si., pada 12 Juli lalu melakukan kunjungan kerja ke Pelabuhan Kijing, dengan didampingi Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H. Bupati Mempawah, Hj. Erlina, S.H., M.H., serta mitra kerja Komisi V DPR RI “Mudah-mudahan keberadaan Pelabuhan Internasional Kijing di Kabupaten Mempawah ini dapat mendongkrak perekonomian Kalimantan Barat,” harap Ria Norsan..
Area Pelabuhan Internasional Kijing sudah di-ploting dengan area Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di sekitar Pelabuhan dan kurang lebih 5.000 hektar akan ditempati oleh para pengusaha yang akan berinvestasi di wilayah pelabuhan tersebut, diantaranya perusahaan yang sudah berinvestasi yakni PT Wilmar serta PT Saraswanti yang akan mendirikan pabrik pupuk dari Kota Surabaya, Jawa Timur, dan masih banyak perusahaan besar yang akan berinvestasi di pelabuhan darat ini, sebagaimana dikutip dari siap-adpim.kalbarprov.go.id, 12 Juli lalu.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sangat mendukung Pelabuhan Internasional Kijing ini segera beroperasi. Insya Allah, dari sini kita akan mendapat retribusi CPO kelapa sawit dan sangat besar untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kalimantan Barat. Dengan mendapatkan kontribusi dari CPO, maka perekonomian kita akan terangkat,” jelas Ria Norsan.
Proyek Pelabuhan Kijing / Tanjung Pura berada di wilayah Kabupaten Mempawah yang terletak 80 Km di utara Kota Pontianak. Pelabuhan Kijing merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional yang dikembangkan menjadi Pelabuhan berstandar Internasional terbesar di Kalimantan dan akan menjadi pusat Smelter, Aspal, distribusi CPO, Bauksit dan transshipment bahan bakar serta dirancang untuk memberikan kemudahan berbisnis one stop service bagi para investor.
Saat ini antara Kota Pontianak dengan Pelabuhan Kijing terhubung ruas Jalan Nasional yang membutuhkan waktu tempuh 2 jam perjalanan dengan rata-rata kecepatan 40 Km/Jam. Sehingga dengan adanya rencana Jalan Tol Pontianak – Pelabuhan Kijing akan menurunkan waktu tempuh dan menjadi akses utama dari wilayah Perkotaan Pontianak sebagai pusat administratif pemerintahan menuju ke PSN Pelabuhan Kijing dan Pelabuhan Pontianak akan berperan sebagai feeder bagi Pelabuhan Kijing.
Anggota Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dari Unsur Akademisi Eka Pria Anas mengatakan, saat ini progressnya sedang penyusunan Feasibility Study mungkin akhir tahun ini selesai dan tahun depan AMDAL, , sebagaimana dikuti dari bpjt.pu.go.id, pada 12/7.
Rencananya Jalan Tol Pontianak – Kijing akan dibagi menjadi dua seksi. Seksi 1 Pontianak (Batulayang) – Sei Pinyuh sepanjang 37,6 Km dan Seksi 2 Sei Pinyuh – Pelabuhan Kijing sepanjang 31,83 Km. Proyek ini merupakan Kerja sama badan usaha dengan Pemerintah.[] Yuniman Taqwa
