Peluang PPP Menangkap Rumah Persatuan Umat

Oleh : Yuniman Taqwa Nurdin

Menjelang setengah abad Partai Persatuan Pembangunan  (PPP), menjadi catatan sendiri bagi wajah  demokrasi di Indonesia.  Partai ini merupakan fusi dari sejumlah partai Islam, yaitu Nahdlatul Ulama (NU), Partai Serikat Islam Indonesia (PSII), Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti), dan Parmusi yang berdiri pada 5 Januari 1973.

Dalam perjalanan panjang itu, penuh dinamika yang menjadi catatan penting bagi pembelajaran umat. Betapa tidak, PPP pada Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 1977 mampu menduduki posisi kedua setelah GOLKAR dan juru kunci adalah Partai Demokrasi Indonesia (PDI).  Peringkat kedua ini terus berlangsung sampai tumbang Orde Baru.

Namun dinamika demokrasi pada masa Orde Baru, kekuatan partai “dikebiri” oleh penguasa. Ini bukan rahasia umum lagi bahwa kekuatan partai “terbonsai” dalam “pagar pembatas” untuk merebut suara umat. Seluruh potensi kekuatan sosial kemasyarakatan digiring dalam pragmatisme oleh penguasa untuk berada dalam barisan penguasa. Itu sebabnya,
PPP hanya sebagai “simbolis” dalam peradaban demokrasi di negeri  ini pada saat itu.

Sayangnya momentum reformasi – setelah Soeharto tumbang – tak mampu dimanfaatkan oleh PPP untuk menunjukkan jadi dirinya  bahwa Rumah Persatuan Umat ini dapat mengakomodasi aspirasi umat. Saat itu bermunculan partai-partai baru  bak jamur di musim penghujan. Di antaranya bermunculan partai-partai  berbasis Islam sebagai lahan mendulang suara.  Tak kurang ada 48 partai yang ikut dalam ajang Pemilu tahun 1999.

Wajah demokrasi yang warna-warni  itu memecahkan suara umat, sehingga PPP pada Pemilu 1999 bertengger di posisi ke-4 di bawah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Namun drama politik saat itu, seakan mematahkan dogmatisme bahwa partai pemenang Pemilu  — secara rasional – akan menduduki posisi RI satu (Presiden). Justru yang menjadi presiden berasal dari PKB yang berada di urutan ke-3 dalam Pemilu. Meskipun Presiden Abdurrahman Wahid  menduduki kursi RI I kurang dari dua tahun dan digantikan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri  dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan Wakil Presiden Hamzah Haz dari PPP.

Sementara sejarah pun seakan “berlari kencang” merubah peta politik dengan pemilihan Presiden secara langsung. Kendati PPP sempat mencalonkan Hamzah Haz yang diusung dari PPP, tapi hasilnya jauh panggang dari api. Justru yang terpilih adalah Susilo Bambang  Yudhoyono (SBY) dari partai yang baru seumur jagung.

Apa yang salah dari PPP? Padahal bila dilihat rekam jejak, seharusnya partai ini  mampu menjadi salah satu partai terbesar di negeri ini. Tapi sayang konflik internal yang kerap terjadi di dalam tubuh partai, membuat kekuatan partai melorot, karena tercerai berai. Itu sebabnya PPP menjadi termajinalkan di mata masyarakat.

Kendati siapa pun yang memimpin negeri ini, bukan berarti kesuksesan pembangun menjadi klaim sepihak. Sekecil apa pun potensi partai, tetap memberi sumbangan terhadap pembangunan bangsa ini.  Partai pasti mempunyai basis massa. Dan partisipasi masyarakat merupakan penggerak pembangunan. Bayangkan bila masyarakat terseret dalam pengkotak-kotakan , maka bukan tidak mungkin akan terjadi polarisasi yang mempertajam jurang pemisah, sehingga boleh jadi dapat mengancam persatuan dan kesatuan.  Apalagi potensi itu mudah tersulut karena pluralisme di masyarakat, baik suku, ras dan agama dapat menjadi pemicu  retaknya persatuan.

Terlalu mahal harga yang harus dibayar bila fenomena itu terjadi. PPP sebagai Rumah Persatuan Umat harus “tegak lurus” menjaga dan merawat persatuan dan kesatuan bangsa. Pasalnya, kesatuan dan persatuan bangsa menjadi modal dasar penggerak pembangunan. Bila PPP konsisten merawat persatuan umat, bukan tidak mungkin partai ini akan menjadi besar.

Saya pernah membaca pernyataan Almarhum Mbak Maimoen Zubair – ulama karismatik dan tokoh senior PPP. Ia pernah mengatakan,  “Sebaiknya kita galang antara religius dan nasionalis. Dulu saat negara dibangun ada PNI-PKI, NU-dan apa lagi semua mau masuk. Untungnya Bung Karno bisa mengembalikan bangsa ini pada Pancasila. Saya ingin NU ini nasionalis, bukan pada satu partai saja. Sehingga kalau nasionalis dengan religius, insya Allah Indonesia menjadi baldatun toyyibatun,” kata kata KH Maimoen Zubir, dalam pemberitaan sebuah website.

Pesan Mbah Moen itu  sangat kontekstual dengan kondisi bangsa yang pluralisme ini. Bila PPP ingin menjadikan partai ini sebagai Rumah Persatuan Umat, maka dimensi arah pengembangan partai harus mampu mengakomodir kaum nasionalis untuk bersama-sama membangun Rumah Persatuan Umat dalam perspektif  membangun bangsa.

Oleh karena itu dalam menjelang Pemilu 2024 – PPP sudah harus dapat merumuskan – suatu garis ideologi  nasionalis religius  dalam konsep kepartaian. Perlu dirumuskan tagline Rumah Persatuan Umat dalam konteks nasionalis religius. Tagline itu merupakan cermin diri PPP yang dapat memantulkan “cahaya pencerahan” bagi masyarakat. Sudah tidak bisa lagi berpijak dalam landscape sempit, tapi meluas sesuai dengan warna-warni identitas bangsa.

Oleh karena itu, perlu dilakukan reformasi di dalam tubuh partai bahwa “Lokomotif Rumah Persatuan Umat” mampu mengakomodir pluralisme sebagai ciri khas bangsa ini. Garis kebijakan partai dengan konsep nasionalis religius masih punya waktu untuk disosialisasikan ke masyarakat. Di mana garis komando partai – dari Pimpinan Pusat – sampai tingkat ranting sudah mempunyai frame of reference  yang sama  bahwa nasionalis religius yang digerakkan oleh mesin partai, sudah dapat ditekan “pedal gas” sejak sekarang.

Masih punya waktu untuk melakukan sosialisasi dan apa pun bentuknya agar hal itu menjadi “plat berpijak” untuk menggiring massa mengambang masuk ke Rumah Persatuan Umat, di bawah PPP. Oleh karena itu, sejak sekarang mulai melakukan seleksi kader-kader yang memahami nasionalis  religius. Kader-kader yang terseleksi ini yang dapat dicalonkan menjadi wakil rakyat pada pemili 2024.

Ingat waktu tinggal kurang dari dua tahun lagi, perlu segera melakukan konsolidasi internal agat tematik yang disampaikan ke masyarakat mencerminkan nilai-nilai nasionalis religius. Bila segenap kader – dari pimpinan pusat – sampai ranting mampu memainkan “ orkestra” dengan irama yang sama, maka PPP dapat merepresentasikan  menjadi Rumah Persatuan Umat.

Harapan itu masih ada! Di ujung terowongan yang gelap akan muncul cahaya yang dapat menerangi umat. Semoga…!

*Penulis pimpinan redaksi pelakubisnis.com