Jateng Sabet Penghargaan Pembangunan Daerah 2023
Kali ketiga Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terpilih sebagai provinsi terbaik pertama Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2023. Penghargaan serupa pada tahun 2019 dan 2020. Apa kunci suksesnya?
Penghargaan PPD 2023 diterima langsung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dari Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa di Kantor Bappenas pada 14/6 lalu. “Keberhasilan ini menunjukkan indikasi reformasi birokrasi kita berjalan, ini indikasi kawan-kawan ASN memperbaiki diri, melakukan inovasi, dan menunjukkan performance terbaiknya,” ujar Gubernur seraya menambahkan, penghargaan yang diterima, akan menjadi motivasi bagi dirinya untuk menuntaskan program-program yang telah menjadi target pembangunan.
Ganjar Pranowo di Semarang, Selasa, mengatakan bahwa PPD 2023 kategori perencanaan dan pencapaian terbaik tingkat provinsi ini menunjukkan keberhasilan Pemprov Jateng dalam menjalankan fungsi kepemerintahan, khususnya keberhasilan reformasi birokrasi. “Saya bahagia, saya bangga karena beberapa kali penghargaan diberikan dalam sekian tahun, itu menunjukkan indikasi reformasi birokrasi kita berjalan, ini indikasi kawan-kawan ASN memperbaiki diri, melakukan inovasi dan kemudian menunjukkan performance terbaiknya,” katanya, sebagaimana dikutip dari antaranews.com, 16/5.
Penghargaan diraih berkat keseriusan Gubernur dan seluruh jajarannya, dalam mengembangkan penerapan energi baru terbarukan atau EBT. Bahkan Bappenas mengakui, di bawah kepemimpinan Ganjar Pranowo Jawa Tengah mampu menjadi ‘Provinsi yang Memulai Inisiasi Awal untuk Sirkular Ekonomi’.
Saat ini Jawa Tengah bahkan telah memiliki 2.353 Desa Mandiri Energi (DME). DME tersebut terdiri dari 2.167 DME inisiatif, 160 DME berkembang, dan 26 DME mapan.
Ganjar mengembangkan EBT. Diantaranya mengeksekusi potensi sumber daya alam Jateng seperti panas matahari, gas rawa, geothermal, termasuk juga angin dan air. Melalui sumber daya alam itu, ia mampu memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Bahkan pemanfaatannya bisa dirasakan di rumah-rumah warga hingga instansi pendidikan. Sebut saja pemanfaatan gas rawa sebagai pengganti gas LPG 3 Kg di Desa Krendowahono Karanganyar atau memanfaatkan panas matahari melalui PLTS atap untuk Pondok Pesantren di Kudus.
Ganjar juga mengembangkan proyek geothermal di kawasan Dieng Wonosobo yang digunakan untuk menyuplai energi panas bumi. Dampaknya pun akan terasa di berbagai sektor seperti masyarakat industri dan pariwisata. Baca juga: Turunkan Kemiskinan Ekstrem di Banjarnegara,
Penilaiannya ini tak lepas dari upaya Ganjar yang menginisiasi sirkular ekonomi hingga ke tingkat desa. Sirkular ekonomi bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam, mengurangi limbah, dan mempromosikan keberlanjutan tersebut. “Sekarang mesti kita dorong terus menerus maka mulai kita berkomunikasi dengan industri, berkomunikasi dengan kelompok masyarakat,” kata Ganjar saat ditemui di Candi Borobudur, Magelang, Jateng, Minggu (4/6), sebagaimana dikutip dari mediaindonesia.com, 5/6.
Sebagai informasi, sirkular ekonomi yang diinisiasi Ganjar di Jateng sejalan dengan arah pembangunan Indonesia untuk mencapai zero emission di tahun 2 060 mendatang. Upaya Ganjar ini juga menekan emisi yang ditargetkan berkurang 29 persen di tahun 2030.
Raihan PPD 2023 kategori perencanaan dan pencapaian terbaik tingkat provinsi ini juga menunjukkan, bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah berhasil dalam menjalankan fungsi reformasi birokrasi.
“Sampai masa jabatan berakhir, saya akan membereskan seluruh yang sudah diprogramkan di APBD, tidak bisa tidak. Ada dua prioritas, yang pertama, pengentasan angka kemiskinan ekstrem dan kedua angka stunting. Kita bukan hanya menggunakan anggaran APBD, tadi saya paparkan ada dari Baznas, CSR, filantropi, kelompok masyarakat yang peduli,” jelasnya.
Menurut Gubernur, pihaknya juga masih haris turut serta menyelesaikan proyek nasional, di antaranya penataan kawasan Borobudur.”Tapi selebihnya kita mencoba mengejar yang sudah terprogramkan, termasuk proyek strategis nasional. Maka, kemarin kita dibantu Presiden membereskan kawasan yang ada di Borobudur. Sedangkan kemiskinan, harus ada satu data jangan sampai ada ego sektor,” tuturnya.
Selain provinsi, satu kabupaten dan satu kota di Jawa Tengah juga mendapat penghargaan dari Bappenas RI, yaitu Kabupaten Temanggung dan Kota Semarang. Temanggung dinobatkan sebagai Kabupaten Terbaik Pertama kategori Perencanaan dan Pencapaian tingkat kabupaten. Sedangkan Kota Semarang dinobatkan sebagai peringkat tiga kota terbaik di Indonesia.
Indikator yang digunakan Bappenas dalam penentuan pemenang PPD, antara lain, penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD), kualitas dokumen RKPD, pencapaian pembangunan daerah (target daerah, progres, dan wilayah setara) dan inovasi pembangunan.
Selain itu Bappenas juga melakukan tiga tahap penilaian sebelum menetapkan daerah terbaik, yakni tahap penilaian dokumen RKPD, tahap presentasi dan wawancara, hingga terakhir tahap verifikasi.
Berdasarkan hal itu, Jawa Tengah dinilai memiliki capaian indeks pembangunan manusia (IPM) lebih baik melalui kebijakan daerah lewat penyelenggaraan pendidikan secara luas, pembangunan kesehatan serta kualitas pembangunan perempuan dan anak.
Selain itu Jawa Tengah juga dinilai memiliki RKPD yang komperhensif dan konsistensi, antara evaluasi dengan isu-isu strategis yang terjadi di 35 kabupaten dan kota di Jawa Tengah.
Ganjar menyebut proses pembangunan Jateng dimulai dari perencanaan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Termasuk kalangan perempuan, penyandang disabilitas, hingga anak-anak. Program pembangunan di Jateng tak hanya berfokus pada pengembangan infrastruktur tetapi juga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Seperti pencegahan stunting, angka kematian ibu dan bayi, hingga pernikahan dini. “Maka, tiap musrenbang saya keliling di enam eks karesidenan dan wajib mengundang tiga kelompok, maaf, yang masuk ketegori marjinal. Yakni perempuan, disabilitas dan anak-anak,” kata Ganjar, sebagaimana dikutip dari jawapos.com, pada, 14/6.
Keterlibatan kelompok tersebut, kata Ganjar, juga dilakukan demi membuka ruang luas untuk seluruh masukan masyarakat. Hal itu dilakukan agar setiap kelompok masyarakat, khususnya kategori marjinal, mendapatkan perhatian pemerintah. “Seluruh usulan kami masukkan, baru proses politik ke dewan (DPRD). Karena APBD kita terbatas, maka perlu ada edukasi dan keputusan berdasar skala prioritas,” paparnya.
Ganjar menjalin sinergitas dan menekankan kreativitas antara pemerintah pusat, daerah, kabupaten/kota, serta CSR dan filantropi. Hal ini merupakan salah satu cara memaksimalkan program yang sudah berjalan. [] Yuniman Taqwa
