Indonesia Butuh Dana Jumbo Untuk Mencapai NZE
Membutuhkan pembiayaan besar untuk melakukan transisi energi. Bagi negara-negara sedang berkembang tidak mungkin mampu melakukannya sendiri. Indonesia butuh investasi lebih dari USD1 triliun untuk mencapai NZE di tahun 2060.
Dalam Forum KTT Pemimpin Dunia tentang Perubahan Iklim (COP Ke-28) di Dubai Uni Emirat Arab beberapa waktu lalu, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengundang sejumlah pihak seperti mitra bilateral, investasi swasta, filantropi, dan negara sahabat untuk menjalin kolaborasi pendanaan dalam mewujudkan Net Zero Emission (NZE) pada 2060 di Indonesia. Presiden Jokowi mengutarakan butuh sokongan investasi lebih dari USD1 triliun untuk mewujudkan target tersebut.
“Indonesia mengundang kolaborasi dari mitra bilateral investasi swasta dukungan filantropi dan dukungan negara-negara sahabat. Kami telah mempunyai platform pembiayaan inovatif yang kredibel, bursa karbon, mekanisme transisi energi sukuk dan obligasi hijau, pengelolaan dana lingkungan hidup dari Result-Based Payment, bank-bank pembangunan dunia, Multilateral Development Banks (MDBs) harus meningkatkan kapasitas pendanaan transisi energi dengan bunga rendah. Target Paris agreement dan NZE hanya bisa dicapai jika kita bisa menuntaskan masalah pendanaan transisi energi ini. Dari situlah masalah dunia bisa diselesaikan,” kata Jokowi, pada 1/12 waktu setempat.
Sementara posisi Indonesia untuk mengurangi perubahan iklim sudah jelas yakni membangun Indonesia yang resilient prosperous sustainable dan ekonomi inklusif. “Kami ingin bekerja keras mencapai NZE di tahun 2060 atau lebih awal sekaligus menikmati pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kemiskinan yang terus diturunkan secara signifikan serta lapangan kerja yang terus tercipta,” tambah Jokowi.
Jokowi menyakini banyak negara-negara berkembang yang mempunyai posisi seperti Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang kolaboratif dan inklusif berupa aksi-aksi nyata untuk menghasilkan karya nyata.
Lebih lanjut ditambahkan, sejumlah upaya yang telah dilakukan Indonesia guna menurunkan emisi karbon. Kepala Negara menyampaikan komitmen Indonesia dalam memperbaiki pengelolaan forest and other land use (FOLU), serta mempercepat transisi energi menuju energi baru terbarukan. “Dalam hal pengelolaan FOLU, Indonesia terus menjaga dan memperluas hutan mangrove serta merehabilitasi hutan dan lahan,” katanya.
Indonesia juga telah berhasil menurunkan angka deforestasi pada titik terendah dalam 20 tahun terakhir. Hal ini diikuti dengan pembangunan persemaian yang telah dilakukan dalam skala besar dan sudah mulai efektif untuk berproduksi. “Pembangunan persemaian juga kita lakukan dalam skala besar dengan kapasitas total sekitar 75 juta bibit / tahun juga sudah mulai efektif berproduksi,” lanjut Jokowi.
Sementara dalam hal transisi energi, Jokowi menuturkan bahwa upaya Indonesia mempercepat pengembangan energi baru terbarukan. “Pengembangan energi baru terbarukan terutama energi surya, air, angin, panas bumi, dan arus laut, serta pengembangan biodiesel, bioethanol, dan bioaftur juga makin luas,” tuturnya.
“Saya baru saja meresmikan Cirata floating Solar Power PLTS terbesar di Asia Tenggara menghasilkan 192 MW hasil kerja sama Indonesia dengan Uni Emirat Arab,” ungkap Jokowi seraya menambahkan,
Tidak hanya itu, Indonesia dan Asian Development Bank (ADB) menyepakati komitmen memfasilitasi pelaksanaan pensiun dini (Early Retirement) Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Indonesia, yang dijalankan dalam kerangka Energy Transition Mechanism (ETM).
Kesepakatan ini ditegaskan melalui penandatanganan MoU mengenai Penyelarasan Mekanisme Transisi Energi antara Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman Hutajulu dan Director General and Group Chief Sector Group Ramesh Subramaniam, di sela penyelenggaraan COP28 UNFCCC Dubai, pada 5/12. Penandatanganan disaksikan langsung oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif dan Presiden ADB Masatsugu Asakawa.
“MoU ini menjadi milestone kolaborasi ADB dengan ETM dan support dari berbagai donor melalui JETP (Just Energy Transition Partership) yang akan dimulai dengan pensiun dini PLTU,” ujar Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM, Agus Cahyono Adi di Jakarta pada 5/12
Agus mengungkapkan, secara umum MoU tersebut bertujuan untuk mendukung inisiatif dekarbonisasi di Indonesia dalam langkah menuju NZE, khususnya dengan tujuan utama untuk memastikan pengurangan emisi lebih awal dan dekomisioning atau pengalihgunaan, dari PLTU di Indonesia melalui pengaturan ETM guna memberikan ruang peningkatan kapasitas pembangkit berbasis EBT.
ETM sendiri adalah program pembiayaan ADB untuk mengakselerasi transisi energi berkelanjutan dari energi fosil ke energi bersih, yang dikolaborasikan bersama dengan pemerintah negara-negara, investor swasta dan filantropi. ETM saat ini sedang dijalankan di lima negara, yaitu, Indonesia, Vietnam, Filipina, Pakistan, dan Kazakhstan. Program ETM ADB di Indonesia terbilang yang paling ambisius dan progresif.
Memang transisi energi muncul sebagai tantangan yang berat. Tidak ada negara di dunia yang pernah melakukan transisi energi sebelum ini. Saat ini, setiap negara tengah mengimplementasikan transisi energi, dengan tantangannya masing-masing. Diperlukan kerja sama dan kolaborasi antarnegara untuk dapat menghadapi tantangan transisi energi. Hal tersebut disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif di Paviliun Jepang pada gelaran COP 28 di Dubai.
“Kolaborasi menjadi kunci dalam perjalanan transisi ini. Tahun lalu, Indonesia dan Jepang memperkenalkan inisiatif “Asia Zero Emission Community” (AZEC). Hal ini dimaksudkan untuk mempercepat transisi energi negara-negara anggotanya yang sebagian besar berasal dari kawasan Asia Tenggara,” ujar Arifin, pada pembukaan Japan Pavilion Side Event “Taking Action together with ASEAN”, pada 4/12.
Arifin menyampaikan bahwa AZEC dapat membantu Indonesia dan Jepang dalam mempromosikan transisi energi, sejalan dengan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi, melalui berbagai cara sesuai dengan kebutuhan setiap negara. Lewat AZEC, imbuhnya, Jepang dapat mendukung Indonesia dan negara-negara ASEAN dengan memberikan capacity building dan knowledge sharing, menyediakan teknologi rendah karbon yang terjangkau dan mudah diakses.
“Selanjutnya, memobilisasi dan menyediakan pembiayaan berkelanjutan yang berbiaya rendah dan mudah diakses dari berbagai sumber,” tambah Arifin seraya menambahkan, Indonesia berkomitmen dalam memajukan transisi energi dan pengurangan emisi, dengan berpedoman pada prinsip kolaborasi, inovasi, dan keberlanjutan.
AZEC diluncurkan pada KTT G20 di Bali tahun 2022, dengan tujuan mengembangkan kerja sama dengan negara-negara mitra strategis. Kerja sama ini dilakukan untuk memanfaatkan teknologi, kemampuan teknis dan pengetahuan Jepang, khususnya terkait pemanfaatan sumber daya hidrogen dan ammonia, untuk mendukung negara-negara kawasan Asia melakukan transisi menuju dekarbonisasi/net zero emission.
Hingga saat ini, negara yang diundang dan bergabung dalam AZEC adalah Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapore, Vietnam, Filipina Kamboja, Laos, Brunei dan Australia. Anggota AZEC akan bekerja sama dalam transisi energi menuju netralitas karbon melalui pengembangan, demonstrasi, dan penerapan teknologi dekarbonisasi seperti energi terbarukan, hidrogen, amonia, biomassa, dan CCUS. Kemudian investasi infrastruktur dekarbonisasi dan pengembangan rantai pasokannya energi terbarukan, hidrogen, amonia, biomassa, serta standardisasi dan pengembangan sumber daya manusia, teknologi dekarbonisasi untuk efisiensi energi dan energi terbarukan, dan usaha dekarbonisasi.
Semua upaya tersebut, menurut Jokowi, membutuhkan pembiayaan yang besar negara-negara sedang berkembang tidak mungkin mampu melakukannya sendiri. Indonesia butuh investasi lebih dari USD1 triliun untuk mencapai NZE di tahun 2060.
“Target Paris agreement dan NZE hanya bisa dicapai jika kita bisa menuntaskan masalah pendanaan transisi energi ini. Dari situlah masalah dunia bisa diselesaikan,” pungkas Jokowi. [] Yuniman Taqwa
