Program Mandatori B50 Akan Mampu Hemat Devisa Mencapai USD10,84 Miliar

Setelah sukses menjalan program Mandatori B40 pada tahun ini, pemerintah mencanangkan program mandatorri B50 pada tahun 2026. Program ini akan menghemat devisa capai US$ 10,84 miliar pada tahun 2026. Sudah sejauhmana tahapan program ini?

Bila tidak ada aral melintang, pemerintah akan menerapkan program mandatori biodiesel B50 (campuran 50 persenbahan bakar nabati)  pada tahun 2026. Langkah ini akan menjadi kunci sebagai substitusi seluruh kebutuhan solar impor..Boleh jadi ini merupakan langkah strategis untuk mencapai kedaulatan energi dengan menargetkan penghentian total impor minyak solar pada tahun 2026

Demikian disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, saat menjadi pembicara utama di Investor Daily Summit 2025, di Jakarta, pada 9/10. Di hadapan para pelaku industri, Bahlil secara terbuka menyatakan bahwa implementasi program mandatori biodiesel B50 karena didasari keberhasilan program biodiesel yang telah berjalan dan terbukti mampu menekan ketergantungan impor sekaligus menghemat devisa negara secara signifikan.

Program ini diluncurkan sebagai upaya memenuhi kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam negeri dengan mencampurkan biodiesel ke dalam solar. Pada 2025, Indonesia sudah menerapkan mandatori biodiesel B40, dan pemerintah berencana meningkatkan campuran hingga B50 tahun depan.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, pemanfaatan biodiesel dari tahun 2020 hingga 2025 telah berhasil menghemat devisa hingga USD40,71 miliar. Dengan penerapan B50, pemerintah memproyeksikan adanya potensi penghematan devisa tambahan yang sangat besar, yakni mencapai USD10,84 miliar hanya dalam satu tahun implementasinya di 2026.

Catatan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pada tahun 2024 dan 2025, Indonesia berhasil menghemat devisa sebesar USD17,19 miliar atau setara dengan Rp271,78 triliun.

“Keputusan strategis dan keberpihakan negara terhadap kedaulatan energi. Kita tidak bisa terus bergantung pada impor yang menguras devisa. Dengan B50, kita maksimalkan potensi sawit dalam negeri, kita perkuat ekonomi petani, dan yang terpenting, kita pastikan ketahanan energi nasional berada di tangan kita sendiri. Ini  langkah menuju kemandirian sejati,” ujar Bahlil.

Secara teknis, program B50 dirancang untuk menutup sisa kuota impor yang masih ada di bawah kebijakan B40 saat ini. Data menunjukkan, pada tahun 2025, impor minyak solar diperkirakan masih berada di angka 4,9 juta kiloliter atau setara 10,58% dari total kebutuhan nasional. Implementasi B50 akan meningkatkan porsi bahan bakar nabati (Fatty Acid Methyl Ester/FAME) dalam solar secara masif, sehingga mampu menggantikan sepenuhnya volume impor tersebut dan menjadikan pasokan solar nasional 100% berasal dari sumber daya domestik.

“Ini adalah sebuah keputusan strategis dan bentuk keberpihakan negara terhadap kedaulatan energi kita.”Kita tidak bisa terus bergantung pada impor yang menguras devisa dan rentan terhadap gejolak harga global. Dengan B50, kita maksimalkan potensi sawit dalam negeri, kita perkuat ekonomi petani, dan yang terpenting, kita pastikan ketahanan energi nasional berada di tangan kita sendiri. Ini adalah langkah menuju kemandirian sejati,” ujar Bahlil.

Untuk mewujudkan target ini, peningkatan kapasitas produksi FAME menjadi syarat mutlak. Pasokan FAME harus digenjot dari 15,6 juta kiloliter pada 2025 menjadi 20,1 juta kiloliter pada 2026. Peningkatan kapasitas ini tidak hanya memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian Indonesia.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dalam jumpa pers selepas rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan RI, Jakarta, 9/10 mengungkap, rencana pemerintah memangkas ekspor minyak sawit mentah (CPO) hingga 5,3 juta ton untuk mendukung penerapan wajib bahan bakar nabati jenis biodiesel B50 yang dicanangkan berjalan pada tahun 2026.

“Ekspor ini, nantinya kita tarik 5,3 juta ton, kemudian dijadikan biofuel, jadikan pengganti solar,” katanya menjawab pertanyaan wartawan seraya menambahkan, produksi CPO Indonesia mencapai 46 juta ton per tahun. Dari jumlah itu, rata-rata 20 juta ton diolah di dalam negeri, dan sebanyak 26 juta ton CPO diekspor ke luar negeri.

Selain menghemat devisa, kebijakan mandatori biodiesel juga mendorong pertumbuhan industri dalam negeri dan menciptakan lapangan kerja. Pada tahun 2024, program mandatori B35 menyerap sekitar 12 ribu tenaga kerja di sektor off-farm dan 1,64 juta orang di sektor on-farm. Sementara itu, program mandatori B40 pada tahun 2025, jumlah tenaga kerja yang terserap mencapai 14 ribu orang (off-farm) dan 1,95 juta orang (on-farm). Diperkirakan mencapai 2,5 juta  orang di perkebunan dan 19 ribu orang di pabrik pengolahan pada tahun 2026.

Sejak diluncurkan pada 2015 dengan B20, program ini terus berkembang menjadi B30 pada tahun 2020 dan mencapai puncaknya pada Januari 2025 dengan B40 sebagai capaian tertinggi di dunia. Keberhasilan ini tidak lepas dari sinergi dan kolaborasi berbagai pihak. Tahun depan, pemerintah akan terus meningkatkan campuran biodiesel di dalam minyak solar mencapai 50% guna menurunkan emisi gas rumah kaca dan memperkuat ketahanan energi nasional.

Sementara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah tengah melakukan uji coba di lapangan untuk penerapan bahan bakar nabati (BBN) jenis B50. Uji jalan penggunaan solar B50 di kendaraan tengah dilakukan dan akan berlangsung 6 bulan ke depan.  “Ini sedang dilakukan road test sampai 6 bulan ke depan,” kata Airlangga kepada wartawan, pada 9/10. 

Akhirnya pemanfaatan Crude Palm Oil (CPO) sebagai bahan baku biodiesel diharapkan dapat meningkatkan ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan impor BBM. Langkah ini selaras dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan swasembada energi.

Kebijakan untuk mendorong B50 pada 2026 merupakan penegasan visi pemerintah dalam “New Economic Order” yang dibahas dalam forum Investor Daily Summit 2025 tersebut. Ini adalah bukti nyata bahwa Indonesia tidak hanya mengeksplorasi potensi energi dan komoditas, tetapi juga secara aktif mengeksekusi kebijakan berani untuk mengubah potensi tersebut menjadi kekuatan ekonomi riil, menciptakan stabilitas, dan membangun fondasi untuk Indonesia yang lebih baik dan mandiri.[] Yuniman Taqwa