Karya Kreatif Indonesia 2026: Pembiayaan Tepat Bagi UMKM Berdaya Saing Kuat
Jakarta, 22 Agustus 2026, pelakubisnis.com – Delapan lembaga keuangan bersama UMKM mitranya melakukan penandatanganan pembiayaan. Empat kesepakatan pembiayaan merupakan pembiayaan inklusif dan empat lainnya merupakan pembiayaan berkelanjutan. Penandatanganan tersebut merupakan hasil dari fasilitasi business matching pembiayaan UMKM yang dilakukan Bank Indonesia.
Sampai Juli 2026, fasilitasi business matching telah mencapai Rp285 miliar, terdiri dari pembiayaan inklusif sebesar Rp150 miliar dan pembiayaan berkelanjutan sebesar Rp135 miliar. Capaian tersebut masih akan terus bertambah seiring realisasi pembiayaan hingga akhir 2026.
Penandatanganan ini disaksikan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Aida S. Budiman, dan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Maman Abdurrahman. Penandatanganan dilakukan oleh perwakilan BRI, BCA, BSI, Mandiri, SMBC, Panin Bank, OCBC, dan BNI dengan UMKM mitra masing-masing dalam acara Gebyar Pembiayaan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia sebagai rangkaian Karya Kreatif Indonesia 2026 di JICC Jakarta, pada 21/8.
Tantangan pembiayaan UMKM bukan semata ketersediaan dana, tetapi juga kesiapan usaha, persepsi risiko, serta kemampuan mempertemukan UMKM dengan lembaga keuangan. Untuk itu, Bank Indonesia memperkuat pengembangan UMKM dari hulu hingga hilir.
Langkah yang ditempuh Bank Indonesia diantaranya mencakup peningkatan kapasitas usaha, penguatan rekam jejak keuangan, peningkatan visibilitas UMKM, dan perluasan akses pasar. Bank Indonesia mempertemukan UMKM dengan lembaga pembiayaan untuk memfasilitasi akses pembiayaan. Sinergi seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci agar semakin banyak UMKM memperoleh pembiayaan, berkembang, dan naik kelas.
“Bank Indonesia berperan sebagai katalis dalam memperkuat pembiayaan UMKM dari sisi supply dan demand,” kata Aida seraya menambahkan dari sisi supply, Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) memberikan insentif likuiditas kepada perbankan yang menyalurkan pembiayaan kepada UMKM.
Sementara itu, Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) mendorong perluasan pembiayaan inklusif. Dari sisi demand, digitalisasi pembayaran memanfaatkan QRIS membangun rekam jejak usaha. “Penguatan ekosistem pembiayaan UMKM ke depan memerlukan komitmen yang konsisten, inovasi yang adaptif, serta sinergi yang semakin erat antara Bank Indonesia, Pemerintah, sektor keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya,” pungkas Aida.
Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, menekankan bahwa pembiayaan perlu didukung peningkatan kapasitas dan perluasan akses pasar agar UMKM dapat terus berkembang dan menjaga kualitas pembiayaan. Hingga 20 Agustus 2026, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp197 triliun kepada 3,05 juta UMKM, 65% diantaranya disalurkan kepada sektor produksi.
Pemerintah juga memperkuat layanan UMKM melalui platform digital SAPA UMKM, platform yang mengintegrasikan berbagai layanan dan informasi pengembangan usaha dalam satu ekosistem, serta mendorong sinergi business matching untuk memperluas pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan usaha. “Pembiayaan yang ditandatangani hari ini diharapkan dapat menjadi modal bagi penambahan kapasitas usaha, perluasan pasar, dan peningkatan omzet,” ujar Maman.
Kesiapan UMKM dalam mengakses pembiayaan juga diperkuat melalui Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan (SIAPIK) dan Sistem Aplikasi Input Data (BISAID). SIAPIK membantu UMKM melakukan pencatatan transaksi dan menghasilkan laporan keuangan terstandar. Sepanjang semester I 2026, SIAPIK telah membantu 63.396 UMKM. Sementara itu, BISAID menyediakan basis data profil UMKM yang potensial dibiayai, sebagai referensi lembaga keuangan. Pemanfaatan BISAID telah membantu 476 UMKM memperoleh pembiayaan pada 2025. Kedua inisiatif tersebut mendorong UMKM semakin mudah terhubung dengan lembaga keuangan.[]sp
