Pemerintah Perkuat Ekonomi  Syariah,  Dorong Inklusi Keuangan

Indonesia memiliki modal kuat untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah sebagai sumber pertumbuhan baru. State of the Global Islamic Economy Report 2025/2026 menempatkan Indonesia pada peringkat ke-4 dunia. Bagaimana prospek ke depannya?

Pemerintah terus memperkuat pengembangan ekonomi syariah sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan sosial. Penguatan dilakukan melalui perluasan inklusi keuangan syariah, akses pembiayaan, pengembangan industri halal, serta optimalisasi potensi keuangan syariah.

“Kita hadir dalam simposium sumbangan ekonomi Pancasila, ekonomi Islam, ekonomi Konvensional menuju pembangunan Indonesia yang berkeadilan sosial. Kalau kita lihat dari keadilan, yang sebagai prinsip utama seperti yang ada dalam surat An-Nahl ayat 90, yang mengatakan ‘sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan’, dan ini kebijakan ekonomi kita, pembangunan harus memberikan manfaat yang adil bagi seluruh masyarakat, bukan hanya kelompok tertentu,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Simposium Sumbangan Ekonomi Pancasila, Ekonomi Islam, dan Ekonomi Konvensional: Menuju Pembangunan Indonesia yang Berkeadilan Sosial, di Jakarta, pada 8/09.

Airlangga yang juga sekaligus sebagai Wakil Ketua Dewan Penasihat Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI), menyampaikan bahwa perekonomian Indonesia tetap tumbuh kuat di tengah ketidakpastian global. Pertumbuhan ekonomi pada semester I 2026 mencapai 5,45 persen, sementara realisasi investasi telah mencapai sekitar Rp1.010,6 triliun atau tumbuh 7,2 persen secara tahunan.

Sementara nilai kapitalisasi pasar ekonomi Islam global pada 2026 mencapai 8,6 triliun dolar AS. Menurut data State Global Islamic Economy Report (SGIER) 2025/2026 perputaran ekonomi Islam pada  2029 akan mencapai sekitar  12-13 triliun dolar AS.

Laporan SGIER 2025/2026 yang dipublikasikan DinarStandard dan Indonesia Halal Lifestyle Center (IHLC) dihimpun dari data belanja muslim dunia dalam tujuh sektor utama industri halal. Dinar Standard adalah perusahaan konsultan strategi dan riset global yang berpusat di Amerika Serikat dan berkantor utama di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA). 

DinarStandard menggandeng IHLC yang didirikan Prof Sapta Nirwandar, menjadi mitra strategis dalam pengembangan dan peluncuran riset ekonomi serta pasar halal global dan nasional, termasuk dalam menyusun laporan khusus seperti Indonesia Halal Markets Report.

Ketujuh industri  ekonomi syariah yang menjadi indikator penilaian laporan SGIER 2025/2025 adalah: (1) Kosmetik Halal (Halal Cosmetics) dengan nilai kapitalisasi 92 miliar dolar AS (2) Farmasi Halal (Halal Pharmaceuticals) senilai 112 miliar dolar AS (3) Makanan Halal (Halal Food) perputaran ekonomi mencapai 1,53 triliun dolar AS (4) Keuangan Islam (Islamic Finance) nilai asetnya mencapai 5,99 triliun dolar AS (5) Media & Rekreasi (Media & Recreation) dengan nilai transaksi 276 miliar dolar AS dan (6) Busana Muslim (Modest Fashion) sebesar  347 miliar dolar AS (7) Pariwisara Ramah Mislim (Muslim Friendly Travel) transaksi 249 miliar dolar AS. Total nilai ekonomi Islam global 8,6 triliun dolar AS, sebagaimana dikutip dari mui.or.id, pada 3/6/2026.

Sementara Gubernur Bank Indonesia, Destry Damayanti, saat membuka Festival Ekonomi Syariah (FESyar) Regional Jawa 2026 di Kota Surabaya (26/9).  menyampaikan bahwa Indonesia memiliki modal kuat untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah sebagai sumber pertumbuhan baru. State of the Global Islamic Economy Report 2025/2026 menempatkan Indonesia pada peringkat ke-4 dunia. Pada triwulan II 2026, sektor unggulan rantai nilai halal Indonesia tumbuh 5,50% (yoy), terutama didukung makanan halal, fesyen muslim, dan pariwisata ramah muslim. Aset keuangan syariah juga meningkat menjadi Rp3.131 triliun, sejalan dengan pertumbuhan pembiayaan syariah. Di sisi lain, literasi ekonomi syariah meningkat dari 16,30% pada 2019 menjadi 50,18% pada 2025, yang berarti sekitar satu dari dua penduduk Muslim Indonesia telah memiliki pemahaman ekonomi syariah yang baik.

Pemerintah terus mendorong agar manfaat pertumbuhan dapat dirasakan secara lebih luas melalui peningkatan inklusi keuangan. Saat ini, tingkat inklusi keuangan konvensional telah mencapai 93,53 persen. Namun, inklusi keuangan syariah masih memiliki ruang yang besar untuk ditingkatkan.

Lebih lanjut ditambahkan, tingkat inklusi keuangan syariah masih berada di sekitar 13 persen, sementara tingkat literasinya telah mencapai lebih dari 43,07 persen. Kondisi tersebut menunjukkan adanya peluang besar untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan syariah, terutama di perdesaan, sektor pertanian, dan UMKM.

Pemerintah mendorong perluasan akses tersebut melalui kepemilikan rekening perbankan bagi masyarakat. Rekening tersebut juga diarahkan untuk mendukung penyaluran berbagai program Pemerintah, termasuk bantuan sosial, sekaligus memperluas penggunaan sistem pembayaran digital.

Sementara itu, penguatan ekosistem ekonomi syariah juga dilakukan melalui peningkatan akses pembiayaan. Pemerintah terus mendorong KUR Syariah agar dapat dimanfaatkan lebih luas oleh pelaku usaha, khususnya UMKM. Di sisi lain, perbankan syariah juga terus diperkuat untuk mendukung pembiayaan produktif dan pengembangan aktivitas ekonomi masyarakat.

Selain pembiayaan, Pemerintah melihat potensi besar dari zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF). Potensi tersebut perlu terus dioptimalkan melalui penguatan koordinasi dan konsolidasi antarlembaga sehingga dapat memberikan dampak yang lebih besar bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah juga terus memperkuat industri halal melalui sertifikasi halal serta mendorong peningkatan kapasitas UMKM. Penguatan sumber daya manusia, tata kelola, dan sinergi antara UMKM dengan industri keuangan syariah menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem halal yang semakin kuat.

Dalam konteks pengembangan ekosistem tersebut, Airlangga mencontohkan Provinsi Aceh sebagai salah satu model pengembangan keuangan syariah. Ekosistem di Aceh menunjukkan sinergi antara perbankan, lembaga keuangan nonbank, dan keuangan sosial melalui Baitul Mal yang dapat menjadi pembelajaran bagi daerah lain.

Dengan potensi aset keuangan syariah, pembiayaan, industri halal, serta keuangan sosial yang besar, ekonomi syariah memiliki ruang yang semakin luas untuk memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional. Penguatan ekosistem tersebut juga diharapkan dapat memperluas akses masyarakat dan meningkatkan peran UMKM dalam perekonomian.

“Nah IAEI tentunya harapannya bisa menjadi penggerak kolaborasi ekonomi Islam untuk pembangunan Indonesia dengan menghubungkan gagasan, kebijakan, dan ekosistem ekonomi syariah. Saya tentu berharap bahwa simposium ini melahirkan pemikiran dan rekomendasi yang konstruktif bagi kebijakan pembangunan Indonesia yang inklusif dan berkeadilan sosial,” pungkas Airlangga.

Menteri Agama sekaligus Ketua Umum IAEI Nasaruddin Umar, menekankan bahwa penguatan ekonomi umat juga perlu diiringi dengan peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengoptimalkan berbagai sumber keagamaan sebagai bagian dari pemberdayaan ekonomi umat.

“Oleh karena itu dengan simposium ini nanti kita berharap kita menemukan cara-cara yang terbaik, untuk satu sisi menciptakan kesadaran warga masyarakat terutama umat Islam, ini untuk memberdayakan ekonomi umat Islam sendiri dengan cara kesadaran syariahnya ditingkatkan ya. Kesadaran membayar zakat, infak, sedekah, jariah, hibah, wasiat, dan juga sumber-sumber keagamaan yang lain, dan itu pasti akan sangat bermanfaat untuk kita semuanya,” ujar Menag Nasaruddin Umar.[] Yuniman Taqwa