Siasat Mencapai 48 Persen EBT pada Tahun 2030
Guna mengantisipasi perubahan iklim ke depan, tak urung porsi pembangkti Energi Baru Terbarukan (EBT) kian digenjot. Dalam draft RUPTL 2021 – 2030, porsi EBT mencapai 48 persen. Bagaimana rencana besar itu terealisasi?
Masyarakat dunia berkomitmen menjaga suhu bumi berada di bawah 2 Drajat C sampai level 1,5 Drajat C. Berdasarkan Paris Agreement, Indonesia pun berkomitmen mengurang emisi carbon (CO2) mencapai 29% pada tahun 2030 dengan upaya sendiri, dan 41% dengan bantuan internasional.
Bahkan, Paris Agreement tersebut oleh pemerintah Indonesia diperkuat dengan dikeluarkannya Undang-Undang N0. 16 tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to The United Nations Framework Convention on Climate Changes (Persetujuan Paris atas konvensi kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim). UU ini disahkan pada 24 Oktober 2016 oleh Presiden Joko Widodo.
Boleh jadi untuk merespon komitmen tersebut, Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meningkatkan porsi pembangkit listrik berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT) menjadi 48 persen atau 19.899 MW. Hal ini dituangkan dalam draft Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) Perusahaan Listrik Negara (PLN) tahun 2021-2030. Angka ini meningkat dibanding RUPTL 2019-2028 yang masih di kisaran 30%. Dalam kurun waktu sepuluh tahun ke depan, target penambahan pembangkit mencapai 40.967 megawatt (MW) atau 41 gigawatt (GW).
“Kami ingin RUPTL yang sedang disusun saat ini adalah RUPTL yang greener, lebih hijau. Dalam artian, porsi EBT lebih baik daripada versi RUPTL sebelumnya. Perbandingannya, RUPTL yang ada saat ini (2019-2028) hanya merencanakan 30% EBT. Sementara yang kita susun saat ini minimum 48%,” ujar Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Rida Mulyana, dalam konferensi pers yang dilakukan secara daring, pada 4/6.
Sementara Indonesia berdasarkan Rencana umum Energi Nasional yang diamanatkan pada Kebijakan Energi Nasional (KEN) tahun 2015- 2050, target bauran energy yang meliputi energy terbarupakan pada tahun 2025 sebesar > 23%, meningkat menjadi > 31% pada tahun 2050. Sementara penyedia pembangkit tenaga listrik pada tahun 2025 mencapai > 115 GW, angka ini meningkat menjadi 430 GW pada tahun 2050.
Menurut Rida, penyusunan RUPTL ini sejalan dengan target bauran EBT sebesar 23% di tahun 2025. Kebijakan “hijau” yang terdapat dalam RUPTL 2021-2030 yang saat ini masih dalam pembahasan. Kebijakan tersebut antara lain konversi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) ke pembangkit EBT, co-firing Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara, retirement pembangkit tua, dan relokasi pembangkit ke sistem yang memerlukan.
“Sekarang yang sedang disusun, kita upayakan lebih hijau dengan komposisi 48 persen untuk EBT dan 52 persen untuk fosil. Jadi porsi EBT semakin besar sehingga kami bisa klaim ini green RUPTL atau lebih hijau,” ujarnya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR RI, pada 27/5.
Lebih lanjut ditambahkan, , untuk mencapai target bauran EBT 23 persen pada tahun 2025 dan menjaga agar biaya pokok penyediaan (BPP) tidak naik, pemerintah akan mendahulukan pembangkit EBT yang tidak banyak meningkatkan BPP. Selain itu mendorong Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) lebih banyak karena harganya cenderung turun dan memanfaatkan waduk.
Dalam draft RUPTL 2021-2030 pemerintah mengeluarkan kebijakan baru dengan tidak lagi menambah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara, kecuali yang telah financial closing atau konstruksi.
“Dalam RUPTL yang sedang kami rancang ini, kami mengambil kebijakan untuk tidak lagi menerima usulan PLTU baru. Jadi kalaupun ada, tergantung proyek-proyek di RUPTL yang sudah terlanjur ada dan kebanyakan di dalamnya dalam status sedang konstruksi,” jelasnya.
Menurut dia, dinaikkannya porsi EBT menjadi 48 persen ini bukan berarti negara memusuhi batu bara sebagai penghasil energi paling banyak di dalam negeri. Namun, pemerintah ingin yang terbaik untuk Indonesia terutama dalam penyediaan energi yang bersih dan ramah lingkungan, sebagaimana dikutip dari kumparan.com, pada 4/6
Hingga April 2021, Rida menyebut 63,52 persen listrik yang dihasilkan memang berasal dari batu bara, dari gas 18,70 persen, dari BBM plus BBN 4,32 persen. Sementara porsi listrik dari EBT seperti panas bumi 5,63 persen, dari air 7,59 persen dan EBT jenis lainnya 0,3 persen. Jadi, energi fosil masih mendominasi. Sementara Indonesia memiliki target bauran EBT 23 persen pada 2025.
Menurut Rida, porsi pembangkit fosil 52 persen dari draf RUPTL 2021-2030 ini bukan pembangkit baru. Tapi, dari proyek sebelumnya yang sudah berkontrak dan konstruksi.
Penambahan kapasitas ini, kata Rida, merujuk pada proyeksi demand listrik 10 tahun ke depan dan demi menjaga tingkatan reserve margin. “Insyallah dalam waktu dekat bisa diselesaikan dan jadi patokan kita semua termasuk investor dalam negeri maupun luar negeri,” jelas Rida, sebagaimana dikutip dari kontan.co.id, pada 27/5.
Pemerintah memastikan telah menyepakati untuk tidak lagi membangun PLTU pasca 2025. Rida menjelaskan dalam RUPTL yang tengah disusun, pihaknya mengambil kebijakan untuk tidak lagi menerima usulan PLTU baru. “Meluruskan yang sudah terlanjur ada minimum yang telah tahapan konstruksi atau Financial Close (FC). Ujungnya kita akan menuju net zero emmision,” kata Rida.
Sementara Wakil Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengungkapkan dengan besaran kapasitas terpasang saat ini mencapai 63,2 GW maka penambahan sekitar 40 GW dalam 10 tahun ke depan bakal membuat total kapasitas terpasang mencapai hampir 100 GW. “Penambahan EBT sekitar 16,1 GW atau mendekati 40% terdiri dari PLTA, PLTP dan EBT lainnya,” kata Darmawan.
Darmawan menambahkan, masih dari sumber kontan.co.id, nantinya dalam pelaksanaan program 7 GW dan mega proyek 35 GW pihaknya berkomitmen untuk bisa dirampungkan pada 2026 mendatang dimana bauran pembangkit batubara masih mendominasi. “Tentu saja bauran batu bara paling tinggi itu 62,4% karena sudah COD, ada pembangkit yang otomatis masuk sistem kami,” ujar Darmawan.
Kemudian sejalan dengan pembahasan RUPTL “hijau” ini, Ditjen Ketenagalistrikan tengah merancang template Net Zero Emission (NZE), sebagai perwujudan realisasi komitmen Presiden Joko Widodo pada COP 21 tahun 2015.
Pada United Nations Summit , September 2020 lalu, PBB menyarankan supaya masing-masing negara mengurangi emisi carbon yang namanya long term low greenhouse gas emission. Di Denmark, misalnya , target climate neutral society pada tahun 2050. German pun mentargetkan net zero emission pada 2050. Sementara China mulanya mentargetkan peak CO2 emission pada tahun 2030, berubah menjadi tahun 2060.
“Kita sedang menyusun program, termasuk regulasinya, bagaimana mengurangi porsi pembangkit (fosil) secara natural. Namun yang menjadi penting, bagaimana kita memenuhi demand yang diyakini akan naik serta di sisi lain mengurangi operasional pembangkit batu bara dan kemudian menggantikannya. Kita sedang merancang template NZE seperti apa, minimum dari pembangkit,” jelas Rida.
Saat ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sedang menyusun dokumen Long-term Strategy on Low Carbon and Climate Resilience 2050 di mana didalamnya terdapat visi mengenai rencana NZE. Untuk mendukung hal tersebut, Ditjen Ketenagalistrikan sedang menyusun perencanaan NZE yang berasal dari sub sektor ketenagalistrikan.
Pasalnya, sektor pembangkit listrik diproyeksikan menjadi penyumbang emisi terbesar, diikuti sektor industri, sektor transportasi. Proyeksi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) pada tahun 2025 sebesar 893 juta ton CO2, di tahun 2050 sebesar 1950 juta ton CO2.[] Yuniman Taqwa
