Menguak Rencana Pemekaran Kabupaten Bogor
Meski persyaratan Daerah Otoritas Baru (DOB) pemekaran Kabuptan Bogor, menjadi Kabupaten Bogor Timur dan Bogor Barat telah memenuhi syarat, tapi masih terhalang dengan adanya moratorium pemekaran wilayah. Itulah harapan dan kenyataan yang sampai saat ini belum terjawab
Jika tidak ada aral melintang, Kabupaten Bogor, dikembangkan menjadi Kabuptan Bogor Barat dan Kabupaten Bogor Timur. Rencana tersebuh jauh-jauh hari sudah direncanakan. Mengingat wialayah Kabupaten Bogor sangat luas, sehingga perlu dimekarkan menjadi Daerah otoritas Baru (DOB), agar pelayanan kepada masyarakat lebih baik, di samping perkembangan daerahnya lebih cepat.
Menurut catatan, ada sejumlah alasan mengapa pemekaran wilayah sangat krusial. Sebab, Kabupaten Bogor sangat luas serta memiliki jumlah penduduk terbanyak di Indonesia yang mencapai 5,4 juta atau 11,24 persen penduduk Jawa Barat. Boleh jadi Pemkab Bogor cukup berat dalam memberikan pelayanan prima secara efektif serta menjadi beban saat melakukan pemerataan pembangunan.
Pemekaran DOB Kabupaten Bogor Timur tersebut merupakan upaya untuk menciptakan pemerintahan yang efektif dan efisien berdasarkan kondisi riil daerah. “Maka wilayah Bogor Timur saat ini menjadi satu kebutuhan demi tercapainya pelayanan pemerintah yang merata dan percepatan kesejahteraan masyarakat,” kata Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Burhanudin, sebagaimana disarikan dari kontan.co.id, pada 15 April lalu.
Rencana pembentukan Kabupaten Bogor Timur ini sudah diusulkan sejak lima tahun lalu, yakni Juni 2015. Saat itu, presidium Kabupaten Bogor Timur menyampaikan aspirasi masyarakat melalui surat dengan nomor 041/dpp-ppbt/XI/15 perihal pengantar usulan masyarakat untuk pembentukan DOB kepada Bupati Bogor.
Pemkab Bogor langsung mengakomodir usulan itu dengan merevisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor tahun 2013-2018, kemudian dilakukan kajian potensi Kabupaten Bogor Timur pada tahun 2017 oleh Bappedalitbang bekerjasama dengan pihak ke tiga yang mengacu pada UU 32 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP Nomot 78 tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah.
“Kesimpulan hasil kajiannya bahwa Bogor Timur layak dimekarkan. Pada 25 Oktober 2017 Pemkab Bogor bersama Presidium Bogor Timur berkonsultasi kepada Kemendagri dan sesuai arahan Kemendagri tahun 2018 Pemda bekerja sama dengan tenaga ahli melakukan kajian komperehensif mengenai penegasan batas wilayah antara Kabupaten Bogor dengan calon daerah persiapan Kabupaten Bogor Timur,” ungkap Burhanudin, masih dari sumber yang sama.
Pada 22 Juli 2019 dilakukan persetujan bersama antara DPRD Kabupaten Bogor dengan Bupati Bogor mengenai pembentukan daerah persiapan Kabupaten Bogor Timur. Kemudian pada 26 Juli 2019 disampaikan usulan pembentukan calon daerah Kabupaten Bogor Timur ke Provinsi Jabar.
Cakupan wilayah calon daerah persiapan Kabupaten Bogor Timur terdiri dari 7 kecamatan dan 75 desa, yakni Kecamatan Gunung Putri 10 desa, Kecamatan Cileungsi 12 desa, Kecamatan Klapanunggal 9 desa, Kecamatan Jonggol 14 desa, Kecamatan Cariu 10 desa, Kecamatan Sukamakmur 10 desa, dan Kecamatan Tanjungsari 10 desa.
Sementara wilayah dan batas wilayah yakni, sebelah utara berbatasan dengan Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi dan Kota Depok. Kemudian untuk sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bekasi, Karawang dan Purwakarta. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Cianjur. Sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Kota Depok dan Kabupaten Induk atau Kabupaten Bogor.
Saat ini, langkah Calon Persiapan Daerah Otonomi Baru (CPDOB)Bogor Timur telah memasuki persetujuan antara Gubernur dengan DPRD Jawa Barat. Langkah ini terbilang cepat, karena wacana CPDOB Bogor Timur baru dimasukkan ke Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor pada Januari 2017, sebagaimana dikutip dari merdeka.com, pada 16 April 2021.
Menurut Bupati Bogor, Ade Munawaroh Yasin, semua usulan pemekaran wilayah saat ini terganjal kebijakan moratorium “Pemerintah masih moratorium. Kalaupun ada yang didahulukan, ya Bogor Barat, karena dari sisi kesiapan Bogor Barat kan ketok palu, yang lain kan masih dibahas, “ katanya sebagaimana dikutip dari wartakota.tribunnews.com, pada 5 April lalu.
Sementara telah diwacanakan sejak 20 tahun lalu dan hampir terealisasi pada 2015. Namun saat itu Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan kebijakan moratorium pemekaran CPDOB Kabupaten Bogor Barat.
Dengan langkah yang begitu cepat, bukan tidak mungkin Kabupaten Bogor Barat dan Bogor Timur bisa mekar secara bersamaan. Namun hal ini tergantung persetujuan DPR setelah melewati tahapan di tingkat Jawa Barat.
Kepala Bappedalitbang Kabupaten Bogor, Suryanto Putra, pada 16/April lalu mengatakan, jika boleh memilih maka Bogor Barat yang seharusnya diprioritaskan. “Karen itu (Bogor Barat) cuma tinggal ketuk palu saja. Kalau Bogor Timur kan masih proses. Tapi bisa saja berbarengan jika moratorium dicabut,” katanya.
“Rencana pemekaran wilayah itu tidak ujug-ujug. Jadi kronologisnya harus paham dulu. Jawa Barat itu dulu pernah ada Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 31 Tahun 1990. Ada 24 kabupaten/kota di Jawa Barat sudah melakukan kajian, dan punya keinginan dimekarkan menjadi 42 kabupaten/kota. Kebetulan saya pernah bertugas di provinsi selama 7 tahun, jadi hafal itu semua,” ungkap Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Burhanudin saat dialog di salah satu radio swasta, Kabupaten Bogor, pada 30 April lalu.
Burhanudin menyebutkan, Bupati Bogor Ade Yasin, termasuk DPRD sampai Gubernur Jawa Barat Ridwan Kami juga diklaim sudah menyetujui pembentukan CDPOB Bogor Barat dan Bogor Timur. Baca juga: Mendagri: Otonomi Daerah Bisa Lahirkan Pemimpin Inovatif Menurutnya itu merupakan amanat RPJMD, dimana Bupati mengusulkan pembentukan CDPOB Bogor Barat dan Bogor Timur, sebagaimana dikutip dari mediaindonesia.com pada 30 April lalu.
. “Saya menekankan, pembentukan CDPOB ini bukan seolah-olah hanya mengejar keinginan, tapi ini kebutuhan masyarakat. Kami sama sekali tidak berpikir nanti kalau jadi akan bagi-bagi kekuasaan, agar ada kursi tambahan dan lain- lain. Tidak begitu, tapi lebih bagaimana kami mendekatkan pelayanan, meningkatkan pelayanan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor sudah menyerahkan draft pemekaran wilayah Daerah Otonomi Baru (DOB) Bogor Barat ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) dan pemerintah pusat. Saat ini, Pemkab Bogor tinggal menunggu keputusan pemerintah pusat untuk merealisasikan pemekaran wilayah, sebagaimana dikutip dari republika.co.id, pada 9 April lalu.
Burhanudin menjelaskan, penentuan ibu Bogor Barat kota DOB nantinya ditentukan sesuai titik orbitasi atau titik tengah. Namun, hal tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat, walaupun usulan DOB merupakan aspirasi masyarakat. “Bobotnya di pemerintah yang harus punya kewenangan,” ujarnya.
Dia menuturkan, rencana ibu kota Kabupaten Bogor Barat diusulkan oleh para tokoh masyarakat dari Kecamatan Cigudeg, Leuwiliang, dan Dramaga. Dilihat dari luas lahan dan segi lainnya, sebelumnya ibu kota Bogor Barat ditetapkan di Kecamatan Cigudeg. Namun, karena kondisi Cigudeg rawan longsor, muncul juga usulan agar ibu kota di Rumpin.
Ade Munawaroh Yasin mengatakan, rencana matang yang dimiliki Pemkab Bogor masih belum bisa direalisasikan. Sebab, moratorium pemekaran wilayah masih belum dicabut oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Pertanyaannya apakah moratorium akan segera dicabut dalam waktu dekat ini oleh pemerintah pusat?
Hanya saja, Ade mengaku, belum mendapat keputusan resmi terkait wacana pemekaran DOB Bogor Selatan. Saat ini, Pemkab Bogor baru menerima pengajuan pemekaran wilayah Bogor Barat dan Bogor Timur. Kabupaten Bogor yang terdiri 40 kecamatan nantinya tinggal 19 kecamatan jika dua wilayah itu disetujui menjadi kabupaten mandiri.
Pemekaran Kabupaten Bogor mutlak dilakukan karena daerah tersebut menyandang status kabupaten terbesar di Indonesia. Berdasarkan sensus Januari 2021, jumlah penduduk Kabupaten Bogor mencapai 5,43 juta jiwa. “Belum ada. Kalau soal usulan resmi pemekaran Bogor Selatan, kami belum terima berkas-berkasnya,” kata Ade.
Sedangkan rencana lokasi calon ibu kota Kabupaten Bogor Timur, saat ini tersedia lahan seluas 15 hektare yang berada di Desa Singasari, Kecamatan Jonggol. Menurut Burhanudin hibah Rp 20 miliar untuk Kabupaten Bogor Timur sudah disiapkan. Pemkab Bogor juga sudah menyiapkan dana hibah sebesar Rp 20 miliar per tahun untuk jangka waktu 3 tahun berturut-turut, terhitung sejak peresmian.
Dana tersebut, lanjut dia, akan dialokasikan untuk menyewa kantor, operasional peralatan dan perlengkapan kantor, serta pembelian kendaraan roda empat atau mobil dinas. “Pada prinsipnya kami dengan DPRD sudah setuju ketika keluar PP tentang daerah persiapan maka akan dialokasikan Rp 20 miliar untuk Bogor Timur dan Rp 23 miliar untuk Bogor Barat karena luas wilayahnya lebih besar yang mencakup 14 kecamatan,” terang Burhan.
Sedangkan berkaitan dengan pegawai, tambah Burhan, ada sekitar 3.360 orang yang akan dilimpahkan, terdiri dari ASN yang saat ini bertugas di daerah induk dan ASN yang saat ini bertugas pada wilayah calon daerah persiapan. Sedangkan untuk Bogor Barat ada sekitar 4.359 orang ASN yang akan dilimpahkan.[] Yuniman Taqwa
