Langkah Jabar Menuju Indonesia Emas
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Barat tak mau ketinggalan mengusung Bandung Emas tahun 2045. Untuk mencapai target itu, kini Bappeda sedang menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) tahun 2025 – 2045. Langkah strategis apa untuk mencapai target tersebut?
Boleh jadi Jawa Barat merupakan provinsi dengan penduduk terbanyak di Indonesia. Saat ini jumlah penduduknya mencapai 49 juta jiwa. Angka ini tak jauh beda jumlahnya dengan penduduk Korea Selatan. Bahkan lebih besar dibandingkan Australia. Sementara luas wilayah Jawa Barat mencapai 5,3 juta hektar. Dari jumlah tersebut 3,2 juta hektar terdiri dari daratan. Sedangkan wilayah perairan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
Menurut Kepala Dinas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Barat, Dr. Iendra Sofyan ST MSi, diperkirakan penduduk Jabar tahun 2045 mencapai 56,8 juta jiwa. Angka ini terbanyak di Indonesia atau 17 persen dari total penduduk Indonesia. “Itulah Pekerjaan Rumah (PR) dan tantangan Bappeda yang akan disusun masterplan jangka panjang tahun 2025 – 2045,” kata Iendra kepada pelakubisnis.com, pada 15 Agustus lalu.
Pernyataan tersebut menurutnya seiring dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang disusun oleh Bappenas tahun 2025 – 2045. Bila tagline Bappenas tahun 2045 adalah Indonesia Emas, maka tagline Jawa Barat pun sama “Jawa Barat Emas” di tahun itu.
Iendra mengatakan, dalam konteks menyusun RPJP Jawa Barat, tentunya mengakomodir masyarakat Jawa Barat. “Saya punya prinsip bahwa RPJP ini milik masyarakat Jawa Barat. Untuk itu, saya mencoba merangkul berbagai kalangan untuk ikut memberi masukan,” katanya seraya menambahkan PR penyusunan ini cukup berat! Betapa tidak, menyusun pembangunan untuk 20 tahun yang disusun dalam tempo satu tahun.
Penyusunan RPJP Jawa Barat ini, lanjut Iendra, dikemas dalam West Java Development Forum yang digelar dalam bentuk serangkaian Fokus Group Discussion (FGD) dengan berbagai kalangan dan aspek serta sektor. “Rangkaian kegiatan ini sudah dilakukan. Waktu kick off kami mengundang sesepuh Jawa Barat yang membumi untuk memberikan masukan dan diskusi,” tandas mantan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Jawa Barat ini. Masukan dari sesepuh itu dikombinasikan dengan kalangan millennial.
Lebih lanjut ditambahkan, yang menjadi indikatornya adalah kondisi ekonomi. Dan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat kembali normal seperti sebelum pandemi Covid-19 tahun 2019 lalu. Pertumbuhan ekonomi Jabar di angka 5,45 persen. Angka ini di atas rata-rata nasional. Di akhir tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Jabar tertinggi dibandingkan Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten dan DKI Jakarta.
Saat pandemi Covid-19, kata Iendra, analogi sedang melakukan penyelamatan ekonomi pada tahun 2020 – 2021. Kemudian tahap berikutnya pemulihan, yaitu tahun 2022 – 2023. “Diharapkan tahun 2024 -2025 menjadi tahap penormalan. Walau LPE (Laporan Perubahan Ekuitas) tinggi, tapi belum merata. Di mana Gini Ratio masih dikisaran 0,41. Artinya masih dinikmati orang kaya. Angka ini termasuk sedang, tapi target Gini Ratio 0,30,” jelasnya.
Iendra menambahkan, tingkat kemiskinan masih tinggi, walau berada pada posisi satu digit. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka paling banyak, tapi setelah Maret 2023 kemarin, Banten menyusul. Hal ini karena ekonomi Jawa Barat dibangun dari industri dengan kontribusi 42 persen, perdagangan 14 persen dan 8 persen pertanian. “Industri sekarang bukan lagi senjata memangkas pengangguran. Kalau dulu industri padat karya, tapi sekarang padat modal dengan teknologi tinggi. Artinya cukup pegawai sedikit, tapi skill yang dibutuhkan,” tambahnya. Ini PR Jabar ke depan dengan jumlah penduduk 56,8 juta jiwa di tahun 2045.
Sementara realisasi investasi Jawa Barat baik dalam dan luar negeri mencapai Rp685,35 triliun dalam tempo lima tahun. Investasi dipastikan semakin moncer tahun 2023 ini. Meski baru berjalan setengah tahun, realisasi investasi di Jabar sudah mencapai Rp103,6 triliun atau separuh lebih dari target investasi yang dicanangkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jabar, yakni sebesar Rp188 triliun.
Mengutip jabarprov.go.id , Kepala DPMPTSP Jabar Nining Yuliastiani mengungkapkan, secara historis selama periode tahun 2018-2022 capaian realisasi investasi secara konsisten melampaui target yang ditetapkan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM RI) dan berturut-turut menempati peringkat satu nasional.
Sedikitnya ada tiga aglomerasi metropolitan, yaitu: Jabodetabek, Cekungan Bandung (Cekban) dan Cirebon atau kawasan Rebana (Cirebon, Pelabuhan Patimbang dan Kertajati). Bandara Kertajati, misalnya, dengan dibukanya jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu), oleh Presiden Joko Widodo, pada 11/7 akan mempermudah dan memperlancar konektivitas menuju Bandar Udara Internasional Jawa Barat (BJIB) Kertajati. “Kita harapkan dengan beroperasinya jalan tol ini, akan mempermudah konektivitas menuju ke Bandara Kertajati,” ujar Jokowi pada kesempatan dibukanya Tol Cisumdawu.
Presiden menjelaskan, Jalan Tol Cisumdawu awalnya dikerjakan bersamaan dengan pembangunan Bandara Kertajati. Namun, karena adanya sejumlah masalah pembebasan lahan, pembangunan bandara terbesar kedua di Indonesia ini justru rampung lebih dahulu dibanding Jalan Tol Cisumdawu.
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi peningkatan aktivitas penerbangan di Bandar Udara (Bandara) Internasional Kertajati, Jawa Barat (Jabar), yang telah berjalan dengan baik. Apresiasi tersebut disampaikan Kepala Negara usai meninjau langsung kegiatan dan fasilitas yang ada di bandara terbesar di Jawa Barat tersebut, pada 11/7.
“Saya senang karena aktivitas di Bandara Kertajati sudah sangat baik. Sekarang telah digunakan untuk embarkasi haji, bandara embarkasi haji untuk kurang lebih 8 ribu jemaah dari tujuh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat,” ujar Presiden dalam keterangannya kepada awak media usai peninjauan.
Selain untuk embarkasi haji, Presiden menyebut bahwa Bandara Internasional Kertajati juga telah melayani sejumlah penerbangan internasional. Di antaranya penerbangan umrah empat kali seminggu dan penerbangan rute Kuala Lumpur-Kertajati sebanyak dua kali seminggu.
“Nantinya dimulai Oktober akan operasi penuh, artinya dari Bandara Husein Sastranegara akan digeser ke Kertajati, utamanya untuk yang pesawat jet,” ungkap Presiden.
Wilayah Cirebon ini, menurut Iendra, dipersiapkan untuk Wilayah Pusat Pengembangan Industri (WPPI) kedua, sedangkan pusat WPPI pertama adalah Purwakarta, Bekasi dan Karawang. “Kawasan ini berada di wilayah masterplan Kementerian Perindustrian. “Kemenperin mengeluarkan masterplan industri ada 22 di Indonesia. Dua diantaranya ada di Jawa Barat,” jelasnya. Sementara ada 13 kawasan peruntukan industri, diantaranya di daerah Patimbang.
Bagaimana kita mengelola Cekungan Bandung yang meliputi Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Bandung Barat, kota Cimahi, Jatinangor (Sumedang). Kawasan ini sudah padat, dan secara perlahan mulai dibenahi dalam rangka mendukung dan menyiapkan kehadiran Kereta Api Cepat (KA Cepat-red). Di sekitar Stasiun KA Cepat akan muncul kota-kota baru. Stasiun-stasiun tersebut ada di Karawang, Padalarang, Tegalluar.
Menurut Iendra, wilayah stasiun-stasiun tersebut terus dibenahi. Di Padalarang, misalnya, jalan dipelebar. “Di daerah tersebut ada kota baru Parahyangan,” katanya sambil menambahkan akses menuju stasiun dilengkapi dengan feeder untuk mengakses stasiun KA CEPAT.
Di Cekungan Bandung direncanakan ada tiga moda transportasi, yaitu, moda berbasis jalan dengan menggunakan BRT (Bus Rapid Transit-red), bantuan dari Kementerian Perhubungan. Moda berbasis rel atau RLT yang sedang dirancang dengan bekerjasama pemerintah dan badan usaha. Kemudian akan ada cable car atau kereta gantung. “Cable car ini sebetulnya sudah lama dirancang oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan kamil, ketika masih menjadi Walikota Bandung. Belakangan ini didorong oleh Presiden Joko Widodo,” jelasnya. Kereta kabel ini bisa digunakan di daerah pegunungan. Bahkan, kemungkinan kereta gantung ada di Ibu Kota Negara (IKN).
Rencananya BRT akan dibangun tahun depan (2024), RLT memang memerlukan perencanaan cukup panjang. Sedangkan cable car akan diinisiasi oleh pemerintah pusat. “Study kelayakan pembangunan BRT dan LRT sudah dilakukan sedangkan pembangunan cable car belum dilakukan,” tambah Iendra.
Sementara harga tiket kereta cepat dibandrol sebesar Rp 250.000 per orang. Harga tersebut, sama dengan harga tiket kereta Parahyangan Jakarta – Bandung. Sedangkan waktu tempuh kereta cepat hanya sekitar 30 menit dari Jakarta ke Bandung (Stasiun Padalarang).
Kehadiran KA Cepat akan mengakselerasi tiga aglomerasi menjadi Metropolitan Bandung. Apalagi rencananya kereta cepat ini akan dilanjutkan sampai ke Surabaya. “Kami menyiapkan akses, karena DKI Jakarta rencana undang-undangnya sudah keluar. Nama ibu kotanya hilang, menjadi Daerah Khusus Jakarta,” tambah Iendra.
Lebih lanjut ditambahkan, Jakarta disiapkan menjadi seperti New York, Amerika Serikat. Sekarang kota Bandung pun sudah dipersiapkan untuk itu, menjadi hub Jakarta. Ditambah juga kehadiran Kertajati, sehingga antarmoda bisa berjalan dengan baik.
Memang ada sikap resisten di masyarakat atas kehadiran KA Cepat ini. Namun menurut Iendra, kalau masyarakat belum mencoba dan merasakan memang di awal selalu banyak yang resisten. Tapi kalau sudah merasakan baru tahu manfaatnya.
Sedangkan Ridwan Kamil, menurut Iendra, sebagai arsitek langkah awalnya adalah imajinasi. Langkah kedua, ada kemauan untuk mewujudkan. Ketiga, harus diyakini dengan adanya imajinasi dan implementasi, maka akan ada kemajuan. “Itu prinsip-prinsip pemimpin yang harus dipegang,” tandas alumni Institut Teknologi Bandung (1996) ini.
Menurut Iendra, kehadiran KA Cepat, selain berfungsi sebagai angkutan penumpung juga dapat menjadi angkutan logistik yang dapat diakses secara cepat. Saat ini cost logistik kita masih tinggi. Hal ini disebabkan karena moda logistik masih melalui jalan. Kedua, fasilitas kendaraan yang digunakan logistik yang masih kurang bagus dan ketiga dampak sosialnya masih tinggi, seperti pungutan-pungutan liar di jalan raya. “Dengan kehadiran kereta cepat tidak ada dampak sosial seperti itu,” tambahnya, sehingga dapat mengurangi biaya logistik.
Sedangkan untuk mencapai “Bandung Emas” tahun 2045, kata Iendra yang akan didorong pertama adalah Sumber Daya Manusia (SDM). Tantangannya adalah jumlah penduduk Jabar pada tahun itu mencapai 56,8 juta. Sementara usia harapan hidup bertambah sampai 76 tahun. Fenomena ini artinya usia lansia semakin banyak, sehingga usia produktif harus menanggung anak yang baru lahir dan orangtua-orangtuanya. Berbeda dengan sekarang, lansia sedikit, sehingga grafiknya seperti kubah masjid. Pada tahun 2045 grafiknya seperti gentong, agak lurus antara atas dan bawah sementara bagian tengah menyempit.
Kondisi itu harus dipersiapkan. Apalagi salah satu indikator Indonesia Emas adalah ekonomi Indonesia masuk ranking 5 dunia. “Hal itu akan terjadi bila, pertama masalah SDM, kedua ekonomi dari mulai pertanian, UMKM dan industri besar. Tentunya dengan teknologi digitalisasi. Ketiga, infrastruktur, keempat masalah sosial dan kelima birokrasi,” jelasnya.
Sementara masalah pangan, menurut Iendra, tidak ada provinsi yang bisa hidup sendiri. Pasti tergantung dari provinsi lain. Masalah tata niaga pemerintah tidak bisa ikut campur. Paling tidak yang harus dijaga adalah ketahanan pangan, sehingga tidak terjadi rawan pangan. Padahal yang memainkan rawan pangan itu bukan pemerintah, melainkan tata niaga. Yang ditentukan pemerintah hanya beberapa komoditas seperti beras.
“Jawa Barat mencoba menyelesaikan ketahanan pangan diantaranya menyiapkan Bulog-nya Jawa Barat. Kalau nasional punya Bulog. Pemda Jawa Barat punya Agro Jabar (BUMD/Badan Usaha Milik Daerah). Jabar ingin belajar seperti DKI Jakarta, punya food station. Jawa Barat sudah punya sumber dan harus bisa menguasai swasembada juga,” tambahnya.
Agro Jabar sendiri punya Pusat Distribusi Pangan (PDP). “Saya merencanakan dua tempat, yaitu wilayah Barat dan wilayah Timur, yaitu Purwakarta dan Cirebon serta Tasikmalaya. Di Purwakarta sudah dibangun PDP dengan mempunyai dua gudang di Cirebon dan di Tasik akan segera dibangun,” tandasnya [] Yuniman Taqwa/Siti Ruslina/Abrar Rizq Ramadhan
