Imajiner Rezim Militer

Oleh: Abrar Rizq Ramadhan

Gelombang aksi penolakan RUU TNI semakin masif disuarakan oleh masyarakat Indonesia. Sejak pertama kali terkuak dari sebuah rapat rahasia oleh anggota DPR di Hotel Fairmont yang mewah pada 14-15 Maret 2025, masyarakat mulai menunjukkan sisi khawatir dan kritis mempertanyakan urgensi pengesahan undang-undang tersebut. Beberapa pihak mensinyalir potensi kembalinya Dwifungsi ABRI pada masa orde baru dengan rezim militernya dalam gerak-gerik modern di bawah pemerintahan Prabowo Subianto.

Kehadiran RUU TNI dianggap sebagai manifestasi penguatan peran militer di ranah sipil yang berpotensi mendekonstruksi supremasi sipil dalam berpolitik. Gelombang penolakan semakin vokal dalam serangkaian aksi di beberapa wilayah termasuknya Ibukota Jakarta, Wonosobo, Yogyakarta, dan Surabaya yang secara keras menyerang kantor DPR/DPRD setempat sebagai respon kekecewaan dan geram masyarakat. Potensi Dwifungsi TNI menjadi salah satu ketakutan tersendiri, terutama setelah beberapa pasal yang terdapat di dalam draft bernada serupa. Di antaranya adalah perluasan wewenang TNI dalam jabatan sipil dan peningkatan peran dalam memberantas ancaman siber.

Meluaskan wewenang TNI dalam menduduki jabatan sipil membuat kita kembali bertanya-tanya mengenai kapabilitas sipil yang dimiliki oleh Indonesia. Mengapa harus diisi oleh militer yang seharusnya bertugas di barak? Begitu lemahkan sipil kita dalam mengurus negara? Beberapa oknum terduga buzzer di media sosial menyatakan dukungannya terhadap undang-undang ini dengan alasan sipil kita tidak berjalan baik atas maraknya kasus korupsi yang diprakarsai oleh pejabat sipil. Respon yang paling rasional dalam menanggapi komentar tersebut adalah, “Apakah militer menjamin meminimalisir korupsi?”. Karena ketegasannya kah militer dianggap memumpuni mencegah korupsi? Ditambah banyaknya kasus korupsi yang dikuak oleh rezim Prabowo. Kasus Pertamina yang sangat merugikan negara dan masyarakat dengan total kerugian Rp. 193,7 Triliun.

Terkait ancaman siber. Pasal ini sangat rancu dalam memahami konteks terkait. Dan yang terpenting adalah mengapa memilih TNI sebagai badan yang menangani kasus-kasus ancaman siber? Lantas apa fungsinya Komdigi dan BSSN? Kekhawatiran terkait peran TNI – dan juga POLRI – dalam memberantas siber adalah pengkategorian ancamannya. Menulis kritik seperti artikel singkat ini saja berpotensi dianggap sebagai ancaman siber oleh rezim. Hal yang sangat mengganggu proses demokrasi kita dan mendekonstruksi kebebasan berpendapat.

Penulis bersitegas bahwa memperluas peran militer di sipil tidak akan membawa kestabilan politik. Mungkin stabil, namun dengan paksaan seperti yang terjadi di novel “1984” karya George Orwell. Pemandangan Oceania dalam novel tersebut menampakkan intervensi rezim di setiap aspek kehidupan yang memang membawa kestabilan, namun dengan todongan senjata di mana-mana. Alhasil adalah kestabilan palsu yang sejatinya justru menyiksa masyarakatnya. Tentu kita tidak mau Indonesia menjadi seperti Oceania dari novel karangan Orwell. Meski begitu, tidak perlu melihat terlalu jauh dari distopia “1984”. Alur sejarah dunia dan nasional juga telah menampilkan ketakutan dan bahaya dari rezim-rezim militer di berbagai negara.

Rezim Militer dalam Kaca Sejarah

Mengantisipasi potensi kebangkitan Dwifungsi ABRI pada masa modern yang memantik pendirian rezim militer dapat kita pahami jika membaca sejarah. Dalam konteks nasional, tentu yang akan selalu disorot adalah orde baru yang penuh dengan represivitas dan menjamurnya militer di berbagai aspek sipil. Banyak sekali kasus pelanggaran HAM yang timbul dari supremasi militer. Beberapa diantaranya adalah peristiwa Tanjung Priok 1984, Petrus, dan tentunya penculikan aktivis yang vokal mengkritik rezim hingga pada kerusuhan Mei 1998. Sayangnya reformasi yang diusung oleh angkatan 1998 kini harus terkhianati sejak DPR RI mengesahkan RUU TNI pada 20 Maret 2025. Sejatinya memang dogma orde baru tidak pernah hilang sepenuhnya dari akar masyarakat Indonesia, dan bangsa ini turut enggan belajar dari sejarah.

Banyak negara-negara di luar sana yang juga menerapkan militerisasi di kehidupan politiknya. Diantaranya yang selalu menjadi langganan adalah negara-negara Arab. Sejak memasuki era post-kolonial, banyak pemimpin Arab yang membangun rezim dari gerakan militer. Suriah era Hafez al-Assad merupakan buah dari kudeta militer dan Suriah di bawah kepemimpinannya menjadi kengerian tak tertandingi bahkan cenderung sektarian. Kasus-kasus nepotisme menjadi hal lumrah dalam pemerintahan Partai Ba’ath Suriah. Salah satu yang paling terkenal adalah mewariskan kepemimpinannya kepada sang putra mahkota baru, Bashar al-Assad.

Mesir ketika beralih menjadi republik di bawah pimpinan Gamal Abdel Nasser juga demikian sekalipun rezimnya dinilai positif oleh mayoritas orang. Nasser adalah sosok dibalik suksesnya kudeta perwira bebas terhadap Raja Farouk I di Mesir yang sudah berbuat sewenang-wenang dan rezim yang selanjutnya dijalankan oleh militer itu menggaungkan semangat pan-Arabisme. Meski begitu, ide Nasser juga sering diinterpretasikan sebagai kolonialisasi Mesir atas negara-negara Arab lainnya di bawah panji nasionalisme Arab.

Beralih ke Eropa, semangat fasisme menyokong militer ke tampuk kekuasaan. Salah satu yang paling terkenal adalah naiknya Adolf Hitler sebagai Fuhrer Jerman dan membawa Nazi sebagai penguasa tunggal negeri itu. Rezim fasisnya memantapkan pengaruh militer hingga kepada aspek personal masyarakatnya dan dogmanya dinilai sukses dalam mendoktrinasi masyarakat Jerman. Sesudah Nazi hancur dan Jerman dibagi dua, masyarakat Jerman baru merasakan masa-masa kegelapan setelah Perang Dunia I, yakni rezim fasisme Hitler. Mereka telat menyadarinya dan kekalahan atas Sekutu memberi kesadaran tersebut.

Perlu diingat bahwa Hitler menampuk kekuasaan juga berkat dari bantuan demokrasi. Penulis rasa hal ini juga relevan jika dibandingkan dengan Indonesia yang edukasi demokrasinya masih sangat minim. Buktinya adalah Pilpres 2024 di mana Prabowo Subianto berhasil memenangkan 58% suara dan keberatan terhadap rezimnya baru muncul sekarang. Padahal jika memahami track record-nya, khususnya di masa orde baru, pemilih Indonesia seharusnya bisa lebih bijak dalam menentukan pilihannya.

Angan-angan Rezim Militer

Bagaimana jika Indonesia benar-benar beralih menjadi rezim militer? Narasi soal rezim-rezim militer yang telah hadir dalam sejarah bisa menjadi bayangannya. Tapi apakah sifatnya sistematis seperti itu? Ada kemungkinan iya, namun juga tidak. Boleh jadi lebih moderat namun tetap mengekang. Jika Indonesia nekat menciptakan ketakutan bagi masyarakat dengan membangkitkan orde baru, ada potensi PBB mengecam Indonesia atas pelanggaran HAM. Rezim sendiri terlihat ingin mengambil untung dari dua kekuatan besar dunia; Amerika Serikat dan Cina, yang penulis rasa tidak mungkin akan mewujudkan total diktatorisme.

Namun, pengekangan itu pasti akan tetap ada. Tulisan-tulisan vokal akan dianggap subversif dan dicekal. Ide-ide berbahaya seperti Marxisme akan kembali menjadi seruan terhadap bahaya laten yang berpotensi terhadap pengekangan keilmuan khususnya di bidang sosiologi dan ekonomi. Alhasil keilmuan itu akan mati. Sekali lagi Tan Malaka mengucapkan pernyataan yang tepat dalam menganalisa angan-angan rezim militer, yakni perihal keengganan pemerintah dalam mencerdaskan masyarakatnya karena takut akan menumbuhkan lingkungan terdidik yang memantik pemberontakan. Indonesia hari ini masih minim memiliki sumber daya manusia yang terdidik dan diperparah dengan direduksinya pendidikan sebagai prioritas.

Indonesia akan meraih masa kegelapannya dan menciptakan surga bagi kelas penguasa. Militer menjadi media untuk membatasi peran masyarakat sementara pemerintah sibuk mengurusi kepentingan pribadinya. Sudah dibuktikan dengan absennya oposisi di DPR dan pemerintahan sehingga satu-satunya badan oposisi kembali pada rakyat Indonesia. Demonstrasi tertanggal 27 Maret 2025 juga kembali mewujudkan kekecewaan karena pihak DPR enggan menemui massa aksi.

Sementara itu, rakyat yang protes ditindas oleh polisi yang berjaga. Beberapa footage juga menunjukkan penghalang-halangan tim medis oleh polisi. Semakin menunjukkan betapa represifnya rezim ini di awal pemerintahannya. Bagaimana jika berjalan 5 tahun kedepan? Apakah menjamin baik-baik saja, atau justru malah kekuasaan tanpa batas?[]