Surabaya Patut Menjadi Benchmark Smart City Indonesia
Surabaya boleh jadi menjadi pioneer penerapan smart city di Indonesia. Kota pahlawan ini sukses membangun smart city dengan membangun IT untuk pemerintah dan layanan publik. Bagaimana hasilnya?
Pertengahan Desember lalu, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyatakan Gerakan Menuju 100 Smart City di Indonesia ditujukan agar pemerintah bisa melayani warganya dengan cara yang lebih baik. “Bukan membeli teknologi, bukan berarti hanya membeli komputer, yang harus kita lakukan adalah bagaimana melayani masyarakat dengan lebih baik,” ujar Rudiantara di hadapan 50 wakil pemerintah kota dan kabupaten yang akan menerima penghargaan Gerakan Menuju 100 Smart City di ICE BSD, Tangerang, minggu kedua Desember lalu.
Gerakan Menuju 100 Smart City dimulai sejak 2017. Inisiatif itu melibatkan 25 kota/kabupaten pada tahun lalu. Pada 2018, pemerintah menambah 50 kota/kabupaten yang terpilih dalam menyusun rencana induk (masterplan) pembangunan berbasis smart city. Target yang diharapkan pemerintah pusat, agar pemerintah kota dan kabupaten dapat memiliki rencana berbasis teknologi yang lebih terarah guna menjawab tantangan dan peluang masing-masing daerah.
Adapun 50 pemerintah kota dan kabupaten yang diberikan penghargaan kali ini antara lain Kota Sibolga, Kota Banjarbaru, Kota Banjarmasin, Kota Binjai, Kota Cimahi, Kota Denpasar, Kota Manado, Kota Mataran, Kota Medan, Kota Padang Panjang, Kota Padang, Kota Palembang, Kota Pekalongan, Kota Pekanbaru, Kota Pontianak, Kota Probolinggo, Kota Surakarta, Kota Surabaya, Kota Yogyakarta, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bantul, Kabupaten Batang, Kabupaten Blitar, Kabupaten Blora, Kabupaten Bogor, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Jember, Kabupaten Jepara, Kabupaten Kendal, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Langkat, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Magelang, Kabupaten Morowali, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Pati, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Solok, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Tuban.
Jauh sebelumnya Pemerintah Kota Surabaya sudah mnerapkan Smart City, Bahkan, menurut walikota Surabaya, Tri Rismaharini, sebagaimana dikutip dari koinworks.com, Surabaya sudah menjadi pioneer dari smart city di Indonesia dengan menerapkan e-procurement dan e-government bahkan dari tahun 2002. Selanjutnya ada konsep lain seperti e-monitoring, e-controlling, e-delivery dan e-budgeting yang kemudian diterapkan.
Surabaya salah satu kota yang menggunakan teknologi informasi dalam akuntabilitas dan transparansi anggaran melalui e-budgeting. Boleh jadi Surabaya merupakan salah satu kota yang memiliki transparansi anggaran yang baik dan dilakukan secara online dengan menggunakan kemajuan teknologi informasi, (lihat opini bertajuk: Transparansi Pengawasan Libatkan Masyarakat, oleh: Samsu Haili, pelakubisnis.com, Agustus 2018).
Tidak hanaya itu, Tri Rismaharini memaparkan tentang pelayanan publik Surabaya Single Window (SSW). Surabaya Single Window (SSW) adalah sistem yang memungkinkan dilakukannya suatu penyampaian data dan informasi secara tunggal, pemrosesan data dan informasi secara tunggal dan sinkron serta pembuatan keputusan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam memberikan perizinan, dengan Surabaya Single Window, pelayanan perizinan ini lebih hemat waktu dan biaya, dan yang lebih penting lagi adalah transparansi biaya, sebagaimana dikutip dari tangerangekspres.co.id.
Masih dengan Risma, aplikasi e-government yang dilaksanakan di Surabaya ini berguna untuk menyusun sistem anggaran pemerintah daerah. Semua perencanaan anggaran yang dilakukan di Pemerintah Kota Surabaya saat ini menggunakan aplikasi e-budgeting dari berapa besar biaya perjalanan dinas, sampai kebutuhan lainnya di masing-masing OPD.
Untuk mencapai performance anggaran yang baik, terarah, efektif dan efisien maka dalam tahapan proses penyusunan anggaran ini didorong menggunakan proses penganggaran berbasis elektronik. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas serta menghindari keterlambatan penyusunan anggaran dan menghindari program, kegiatan dan anggaran di luar dari yang disusun dalam dokumen awal. Maka muncullah apa yang disebut dengan mekanisme e-budgeting pada penyusunan anggaran daerah.
Menurut Rudiantara pemerintah harus bisa mendisrupsi diri sebelum didisrupsi yang lain. “Pemerintah berubah, Kementerian Kominfo setidaknya mendisrupsi diri. Saya katakan kepada teman-teman kalau kita gak mendisrupsi, kita yang akan didisrupsi,” tandasnya seraya menambahkan bahwa visi utama Gerakan Menuju 100 Smart City untuk mendorong pemerintah daerah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan memanfaatkan teknologi. Oleh karena itu, pemerintah harus berpikir secara kritis.
Smart city atau kota cerdas merupakan konsep tata kelola kota yang membantu masyarakat bisa mengelola sumber daya yang ada secara efisien dengan mengacu pada informasi-informasi yang diberikan secara tepat. Smart city menjadi impian dari hampir semua negara di dunia. Melalui konsep smart city, berbagai macam data dan informasi dari setiap sudut kota bisa dikumpulkan melalui sensor yang terpasang di seluruh penjuru kota, dianalisis dengan kebutuhan pengguna melalui aplikasi yang bisa diakses oleh berbagai jenis gadget . Interaksi para pengguna gadget juga menjadi sumber data. Mereka mengirim informasi ke pusat data untuk dikonsumsi pengguna lain.
Menurut Risma, penerapan smart city di Surabaya terbagi menjadi enam bagian yaitu smart economy (ekonomi pintar), smart mobility (mobilitas cerdas), smart environment (lingkungan cerdas), smart people (orang pintar), smart living (hidup cerdas), smart governance (pemerintahan cerdas).
Dalam paparannya, Risma menjelaskan banyak hal terkait keenam parameter yang pada akhirnya mampu membuat pemerintah membangun kota serta masyarakatnya meski dengan biaya yang terbatas. “Apa kita kerja harus menunggu uang dulu, kan tidak mungkin. Kita harus berani melangkah,” katanya.
Lebih lanjut ditambahakan, semua itu harus utuh dapat dilaksanakan tidak bisa hanya beli dan pasang peralatan cangih, software mahal tapi tanpa tenaga operasional yang kompeten. Fokus utama pemerintah Surabaya dalam menjalankan smart city bukan memperoleh penghargaan dan pengakuan tapi menyelesaikan permasalahan di masyarakat secara lebih efektif, efisien dan melayani.
Awal November lalu, Kementerian Kominfo bekerjasama dengan Pemerintah Kota Surabaya menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) IV Smart City yang diselenggarakan di ruang konferensi Dinas Kominfo Surabaya. Yudho Febriadi, Kabid Layanan Pemerintah Berbasis Elektronik mewakili Kepala Dinas Kominfo dalam pembukaan penyampaikan tentang kesiapan kota Surabaya smart City yang dibungkus dalam slogan : SURABAYA LIGHT OF JAVA (liveable, investable, green, humble, and trusthworthy).
Lebih kanjut Yudho menyatakan saat ini terdapat enam calon Quickwins yang akan dibahas dan dipilih sebagai unggulan Quickwins ditahun 2018 ini. Enam Quickwins tersebut yakni : Mall Layanan Publik (integrasi layanan), Wisata Air, Rumah kreatif Surabaya (Rukmaya), Panel surya dan detektor (Surya Raya), Tim Penegak Perda, dan GoBis.
Bimtek berlangsung selama 2 hari hingga 1 November 2018 dengan dihadiri Walikota Surabaya, Sekda Kota Pekalongan, para pimpinan OPD dan stakeholders terkait, perwakilan provider, dan juga Dewan Smart City. Prof. Marsudi Kisworo selaku pembimbing yang ditunjuk oleh Kementerian Kominfo menyampaiakan bahwa setelah penyelesaian Buku 1 hingga Buku 3 maka dalam di Bimtek IV harus dapat diselesaikan dokumen Master Plan Smart City dan pilihan Quickwins yang akan dimplementasikan di tahun 2018 ini.
Marsudi Optimis Surabaya diharapkan dapat benar-benar menjadi Light of Java, cahaya yang menjadi contoh implementasi kota lainnya. Mantan Rektor Perbanas ini juga memaparkan tentang pentingnya Literasi Smart City agar masyarakat tahu tentang program smart city yang sedang dijalankan Pemkot sehingga ikut mengawasi dan berpartisipasi, sebagaimana dikutip dari aptika.kominfo.go.id.
Bahkan, beberapa waktu lalu, Indonesia Road Safety Award (IRSA) 2018 kembali digelar untuk keenam kalinya. Penghargaan ini diberikan kepada kota dan kabupaten terbaik dalam hal penerapan tata kelola keselamatan jalan. Tahun ini mengangkat tema “Kontekstualisasi Smart City dalam Penerapan Program-Program Tata Kelola Keselamatan Jalan”.
Tahun ini, telah terselenggara Sharing Session dan Penjurian IRSA di Kota Surabaya pada Oktober 2018. Kota Surabaya dipilih sebagai tuan rumah acara sebelumnya, karena Kota Surabaya merupakan kota pionir dalam penerapan smart city dalam tata kelola keselamatan jalan di Indonesia. Harapannya Kota Surabaya mampu menjadi benchmarking untuk kota dan kabupaten finalis IRSA 2018.
Tri Rismaharini juga memperhatikan sistem transportasi utamanya keselamatan kepada setiap pengendara sepeda motor (R-2) maupun mobil (R-4) saat berlalu lintas. Perhatian ini penting dilakukan untuk menekan angka kecelakaan di jalan raya. “Saya paling cerewet soal marka karena saya tidak ingin orang-orang mengalami kecelakaan. Apalagi sampai diamputasi,” ujarnya dalam acara sharing dan diskusi Indonesia Road Safety Award (IRSA), Oktober lalu.
Lebih lanjut ditambahkan, kondisi lalu lintas di Kota Surabaya sudah sangat padat. Kendati demikian, Pemkot Surabaya masih dapat mengendalikan karena menggunakan sistem cerdas bernama Surabaya Inteligent Transport System (SITS). “Untuk mendukung manajemen transportasi dengan pemanfaatan teknologi dan membangun sistem informasi serta manajemen trasportasi secara otomatis,” sambungnya, sebagai dikutip dari humas.surabaya.go.id
Selain terobosan SITS, Wali Kota perempuan pertama di Surabaya ini menambahkan bahwa Pemkot Surabaya menyediakan gedung parkir park and ride di beberapa titik yang sudah tersebar di wilayah Surabaya. Tujuannya mengurangi kemacetan di jalan raya utamanya di sisi tepi jalan atau trotoar. “Mengatur lalu lintas itu tidak hanya di jalan, tapi juga perlu mengatur lahan parkir dan terminal,” jelas Risma.
Ke depan, dirinya berencana menambah gedung park and ride, mengingat lahan yang dimiliki Pemkot Surabaya masih banyak. Hal ini, lanjutnya, penting dilakukan agar jumlah kendaraan R-2 maupun R-4 dapat ditampung dengan jumlah yang lebih banyak. “Insyallah tahun depan ada 4 gedung parkir park and ride dan bertingkat,” imbuhnya. Usai acara sharing dan diskusi, kemudian Wali Kota Risma bersama tamu rombongan meninjau command center.
Sementara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, sebagaimana dikutip dari merdeka.com mengatakan, Surabaya menjadi salah satu kota yang menerapkan konsep kota pintar (smart city). Smart city merupakan konsep pengelolaan kota terintegrasi agar menjadi laik huni dan mampu mendorong produktivitas masyarakat serta meningkatkan daya saing ekonomi.
“Tentu tidak mesti sama satu kota dengan yang lain itu bisa beda. Ada kota yang mungkin lebih fokus, Surabaya misalnya fokus ke e-government dengan seluruh layanan pakai IT. Misalnya logistik, transportasi umum atau yang lainnya, masing masing kota bisa mulai dengan konsep berbeda-beda,” katanya, sebagaimana dikutip dari suara.com.
Selain itu lanjut Darmin, konsep smart city ini akan membuat sebuah tatanan kota yang memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi secara cepat dan tepat dan juga smart city juga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kota tersebut.
Wali Kota Tri Rismaharini mengatakan, pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya makin berkualitas dan di atas perekonomian Jawa Timur. “Kita akan terus memacu pertumbuhan ekonomi Surabaya makin berkualitas. Jika di tahun 2015 sempat menyentuh angka 5,8 persen, kini sudah meningkat dan diharapkan di atas 7 persen, tetap di atas Jawa Timur dan Indonesia,” demikian Rismaharini sebagaimana dikutip dari detik.com.[] Yuniman Taqwa
