Sinergi Revitalisasi Pendidikan Vokasi di Jabar Suatu Keniscayaan
Sinergi Pemerintah Pusat, Pemprov Jawa Barat dan Balai Latihan kerja (BLK) dalam revitalisasi pendidikan vokasi mampu mencetak lulusan yang sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja. Oleh karena itu, Uji Kompetensi Keahlian (UKK) bagi siswa SMK menjadi suatu keniscayaan.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno, Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardhana dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memulai aksi nyata merevitalisasi pendidikan vokasi dan menyelenggarakan pelatihan vokasi di Jabar.
Di mana Pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyepakati langkah revitalisasi pendidikan vokasi yang lebih inovatif guna memutus tren pengangguran terbuka yang justru didominasi oleh kelompok masyarakat berpendidikan tinggi.
Langkah ini diambil karena adanya anomali di pasar kerja. Lulusan pendidikan formal kerap terjebak dalam antrean kerja sektor administratif, sementara peluang ekonomi di sektor pariwisata, kebudayaan, dan pengolahan sumber daya alam masih minim terserap.
Menko PMK Pratikno mengatakan, pihaknya telah mengintegrasikan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan Balai Latihan Kerja (BLK) dengan dunia industri sebagai penyedia lapangan kerja. Tujuannya, agar pendidikan dan pelatihan vokasi dapat mencetak lulusan yang sesuai kebutuhan pasar kerja.
Menurut Pratikno, kualitas pendidikan harus bergerak dinamis mengikuti peluang kerja yang tidak lagi hanya bertumpu pada industri teknologi.”Ini kan era bonus demografi. Jadi kami harus meningkatkan kualitas pendidikan yang sesuai dengan peluang kerja. Tadi pak gubernur bilang, peluang kerja tidak hanya di teknologi, tapi juga di bidang kepariwisataan, kebudayaan, dan pemanfaatan kekuatan alam,” tutur Pratikno, sebagaimana dikutp dari antaranews.com, posting 23/4.
Sinergi ini diharapkan dia, mampu mengubah wajah pendidikan vokasi di Jawa Barat dari sekadar pencetak pencari kerja menjadi inkubator tenaga kerja kreatif yang mampu mengonversi kekuatan alam dan budaya menjadi nilai ekonomi berkelanjutan
“Jangan sampai pendidikan kita justru mengajarkan keterampilan yang sudah tidak relevan lagi. Revitalisasi ini, selain menyiapkan yang sesuai kebutuhan juga dapat memunculkan kesempatan pekerjaan-pekerjaan baru,” jelasnya di Bale Pakuan, pada 22/4/2026.
Pendidikan vokasi harus menyiapkan tenaga kerja yang bukan sekedar pencari kerja, tetapi juga mampu menciptakan peluang baru baik pada sektor teknologi, maupun berbasis budaya dan potensi lokal.
Sementara Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menambahkan, saat ini pengangguran terdidik justru lebih banyak ketimbang yang pendidikannya rendah sehingga cukup ironis. Padahal, Jawa Barat memiliki segalanya, namun tidak banyak orang yang mau menekuni peluang yang ada, contohnya pembuat anyaman bilik bambu. Pengrajin anyaman sudah jarang ditemukan, sementara permintaan banyak. Selain itu, orang yang menekuni industri makanan tradisi juga semakin berkurang.
“Jumlah pemetik teh, pemetik kopi juga semakin menurun, padahal teh dan kopi memiliki nilai tinggi. Jadi sebenarnya pasar kerja itu bisa dibangun dalam ruang inovasi, termasuk vokasi yang dikembangkan menyesuaikan kearifan lokal,” tuturnya.
Menurutnya, peluang kerja terbuka lebar, baik di dalam negeri maupun luar negeri, selama pendidikan vokasi mampu menjawab kebutuhan di lapangan.
“Sekolah selalu membangun pikiran untuk kerja pada sektor formal. Akhirnya, mereka ngantri di pabrik, antri jadi ASN mulai menjadi tenaga honorer, P3K. Padahal, lapangan kerja di luar itu terbuka lebar,” ujar Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Gedung Pakuan Bandung, masih dari sumber antaranews.com, yang posting pada 23/4.
Dedi Mulyadi mendorong agar lembaga vokasi mulai berani melirik potensi ekonomi yang selama ini dianggap marginal namun memiliki pasar yang stabil, seperti industri anyaman, pangan tradisional, hingga tenaga ahli perkebunan kopi dan teh. Strategi ini dinilai mampu menciptakan kemandirian bagi generasi muda agar tidak sekadar bergantung pada lowongan pekerjaan konvensional.
Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardhana mengatakan, Kementerian Pariwisata dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi telah menyusun 438 skema pendidikan vokasi dari 34 bidang pariwisata.
Penyusunan skema vokasi ini menjadi fondasi strategis untuk memastikan setiap profesi di sektor pariwisata memiliki standar kompetensi yang jelas dan diakui secara nasional. “Jawa barat salah satu provinsi yang akan menjalankan pendidikan vokasi pada bidang pariwisata,” tegasnya.
Oleh karena itu, Uji Kompetensi Keahlian (UKK) bagi siswa SMK menjadi penentu penting bagi siswa untuk membuktikan kemampuan yang telah ditempa selama tiga tahun pembelajaran.
Sebelumnya Kepala SMKN 14 Bandung, Dudi Rudiatna menyampaikan, UKK bukan sekadar ujian akhir, melainkan instrumen utama untuk mengukur keterampilan nyata siswa.“Yang terpenting bukan anak dapat pelajaran apa, tapi anak bisa apa. UKK menjadi bukti kemampuan mereka,” ujarnya saat ditemui di sekolah, pada 16/4, yang dikutip dari jabarprov.go.id
Ia menambahkan, sebelum pelaksanaan UKK, siswa telah melalui proses panjang berupa pelatihan dan pra-UKK. Hasilnya, mayoritas siswa dinilai sudah terampil dan mampu menyelesaikan proyek sesuai standar. Produk yang dihasilkan pun tidak hanya menjadi nilai, tetapi juga portofolio yang dapat digunakan saat melamar kerja.[] Yuniman Taqwa
