Sikap Indonesia di G20 Menuju Energi Terbarukan

Langkah strategis Indonesia memberi kontribusi terhadap kampanye green energy atas  pentingnya akses transisi energi global. Indonesia menekankan pentingnya akses energi, dan  gencar mempromosikan bioenergi dan biofuel agar menjadi bagian dari Energi Baru Terbarukan yang mendunia

Upaya Indonesia menghadapi  menghadapi transisi energi global tampaknya serius di gaungkan dalam momentum internasional. Pada pertemuan ke-2 Energy Transitions Working Group (ETWG) G20, di Jepang pada 18 – 19 April lalu, Delegasi Republik Indonesia (DELRI), menaruh perhatian besar terhadap  isu energi global.

“Indonesia berpegang teguh dalam menyuarakan akses energi dengan mempertimbangkan aspek keterjangkauan (affordability) dan keadilan (equity),” kata Staf Ahli Menteri Bidang Perencanaan Strategis Yudo Dwinanda Priadi selaku Permanent Delegation G20 dari Kementerian ESDM saat mengikuti pertemuan tersebut, sebagaimana dikutip dari siaran pers Kementerian ESDM, 24 April lalu.

Jauh sebelumnya Indoneisa berkomitmen mengurangi emisi gas buang Pidato Presiden Joko Widodo pada Conference of the Parties (COP 21) United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), akhir November 2015 lalu mengatakan bahwa  Indonesia berkomitmen mengurangi emisi 29% di bawah business as usual pada 2030. Angka ini meningkat menjadi 41% dengan bantuan dana internasional.

Pernyataan Presiden itu menunjukkan komitmennya kepada masyarakat dunia bahwa Indonesia peduli terhadap efek rumah kaca. Sikap tersebut  diperkuat dengan dikeluarkannya UU N0. 16 tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change. Dengan dikeluarkan UU tersebut, berarti menjadi suatu kewajiban bangsa ini mengurangi emisi sesuai dengan komitmen itu.

Sebagai salah satu langkah strategis dalam memberi kontribusi terhadap kampanye green energy. Indonesia menekankan pentingnya akses energi, dan  gencar mempromosikan bioenergi dan biofuel agar menjadi bagian dari Energi Baru Terbarukan. “Setelah kami perjuangkan sejak G20 di Argentina 2018, pesan ini telah mendapat dukungan positif tanpa resistensi dari anggota G20 lain, seperti Brasil, Italia, dan Argentina,” imbuh Yudo.

Pada pertemuan ETWG sebelumnya, pada Februari lalu, Indonesia memperkenalkan secara lisan program “Greening the Fuel“. Langkah ini ditempuh oleh sebagai upaya Pemerintah Indonesia mempromosikan green fuel sebagai salah satu jalan transisi energi, dengan asumsi dasar bahwa target energi terbarukan secara global tidak mampu dicapai tanpa kontribusi biofuel/green fuel.

Berdasarkan Studi International Renewable Energy Agency (IRENA) pada 2018 memprediksi, bioenergi berkontribusi atas seperempat bauran energi global di sektor transportasi pada tahun 2050. Tantangan ini telah dijawab Indonesia sebagai negara pemrakasra di dunia yang telah mengimplementasikan Co-Processing Crude Palm Oil (CPO) menjadi Green Gasoline dan Green Liquified Petroleum Gas (LPG) untuk skala komersial.

Pemerintah secara resmi meluncurkan mandatori biodisesel 20 atau B20 yang akan berlaku efektif mulai awal September 2018 untuk semua sektor. Penggunaan B20 tidak hanya digunakan untuk public service obligation (PSO) namun juga non PSO meliputi alat berat hingga untuk keperluan industri,  yang berlangsung di lapangan kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Lapangan Banteng, Jakarta Pusat,  awal September tahun lalu.

Proses pencapaian B20 dilakukan secara bertahap. Pada periode 2006 hingga 2009, tingkat pencampuran ditetapkan 2,5% hingga 7,5%. Persentase pencampuran terus meningkat pesat, dimulai pada 2013 hingga 2014 yang mencapai 10% (B10). Tahun berikutnya, persentase itu meningkat lagi menjadi 15% dan setahun kemudian naik menjadi 20% hingga saat ini. Ditargetkan, pencampuran itu bisa mencapai 30% (B30) pada tahun 2025.

Bahkan, April lalu,  Kementerian Pertanian (Kementan) secara resmi melaksanakan uji coba perdana produk Biodiesel B100 di Kantor Pusat Kementerian Pertanian. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman optimistis B100 akan menjadi produk lokal unggulan yang mampu memperkuat ketahanan energi nasional.

“B100 adalah energi masa depan kita. Ini adalah peluang besar karena produksi CPO kita sebanyak 41,6 juta ton. Pada kurun waktu 2014 – 2018, produksi CPO meningkat 29,5 persen setiap tahunnya .Bisa dibayangkan berapa triliun yang bisa dihemat. Ke depannya kita sudah tidak akan tergantung lagi dengan BBM impor,” terang Amran.

Biodiesel adalah bahan bakar alternatif yang dihasilkan dari bahan alami yang terbarukan seperti minyak nabati dan hewani. Karena memiliki sifat fisik yang sama dengan minyak solar, biodiesel dapat digunakan sebagai bahan bakar pengganti untuk kendaraan bermesin diesel. Selama ini, biodiesel masih dicampur dengan bahan bakar minyak bumi dengan perbandingsn tertentu. Tapi dengan teknologi pengembangan B100, biodiesel mengandung 100 persen bahan alami, tanpa dicampur dengan BBM.

Produk B100 merupakan salah satu inovasi yang dihasilkan Kementan melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan). Para peneliti Balitbangtan mengembangkan Reaktor biodiesel multi fungsi yang sudah mencapai generasi ke-7. Mesin ini dapat mengolah 1.600 liter bahan baku setiap harinya.

“Impian Indonesia ciptakan biodiesel B100 dari CPO berhasil terwujud. Bahan bakar yang berasal dari 100 persen CPO dengan rendemennya 87 persen ini masih terus dikembangkan. Semua tidak ada campuran,” jelas Amran.

Sementara pada pertemuan forum energi G20 dalam ETWG yang diselenggarakan secara paralel dengan Environment Senior Officials Meeting (ESOM). ETWG tahun ini mengambil tema utama 3E+S (Energy Security, Economic Efficiency and Environment (3E), dan Safety (S). Pembahasan dalam ETWG dan ESOM akan diadopsi dalam Ministerial Communique on Energy Transitions and Sustainable Growth sebagai dokumen komitmen yang akan disepakati pada Ministerial Meeting on Energy Transitions and Sustainable Growth di Karuizawa, Jepang pada 15-16 Juni 2019 nanti.

Di tengah tingginya prioritas Jepang pada Inovasi Energi seperti Hidrogen, Carbon Capture Storage and Utilization (CCUS), dan Well-to-Wheel Analysis, Indonesia tengah menekankan pentingnya acuan pada Sustainable Development Goals (SGDs) khususnya SDG7 dalam Ministerial Communique.

Sedangkan Direktur Kebijakan APBN Hidayat Amir sebagai perwakilan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan memaparkan presentasi Indonesia’s Effort to Phase Out and Rationalise Fossil Fuel Subsidy pada sesi OECD: Update on Inefficient Fossil Fuel Subsidies (IFFS). Presentasi ini merupakan laporan keberhasilan Indonesia dalam pengurangan dan pengalihan subsidi bahan bakar fosil untuk sektor-sektor produktif dan pelayanan publik, yang diangkat pada Kegiatan G20 IFFS Peer Review Indonesia-Italia yang telah selesai pada tahun lalu. Presentasi para delegasi mendapat apresiasi dari forum dan menjadi contoh best practices kebijakan yang dapat diaplikasikan oleh negara-negara G20 lainnya. Argentina akan mengikuti jejak Indonesia dengan melakukan peer review dengan Kanada pada tahun ini.

Sebagai informasi, Group-of-Twenty (G20) beranggotakan 20 kelompok negara dengan ekonomi terbesar dunia yang mencakup 85% Produk Domestik Bruto (PDB) dunia, 75% volume perdagangan internasional, 81% emisi karbon global dari sektor energi, serta 77% konsumsi energi global.

Tak kalah pentingnya, keputusan-keputusan dan komitmen-komitmen di G20 menjadi rujukan dan mempengaruhi posisi Indonesia serta negara-negara G20 lainnya di beragam forum internasional. Selain membahas isu-isu perekonomian dan keuangan global, G20 memiliki sejumlah forum yang membahas isu-isu strategis lainnya seperti energi, perubahan iklim, ekonomi digital dan lainnya.[] Yuniman Taqwa