Tol Laut Mampu Menekan Biaya logistik Signifikan

Oleh:Ary Dicky Buntoro

Dalam debat kandidat calon presiden dan wakil presiden pada pemilihan presiden 2014 lalu, Joko Widodo melontarkan wacana pembangunan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Pembangunan itu diarahkan agar Indonesia dapat berkembang sebagai negara maju dan memiliki posisi tawar di kawasan melalui pembangunan ekonomi menyeluruh berbasis kemaritiman dengan melihat potensi laut yang selama ini terbengkalai.

Pernyataan Joko Widodo tersebut kembali dipertegas ketika pelantikan Joko Widodo sebagai Presiden RI di MPR pada tanggal 20 Oktober 2014 mengatakan, sudah saatnya kita kembali ke laut, kembali menjadikan laut sebagai kekuatan bangsa dan negara Indonesia, sehingga Indonesia dapat menjadi Poros Maritim Dunia. Tonggak baru pembangunan negara maritim dicanangkan oleh Presiden Indonesia ke-7. Ini merupakan orientasi baru dan tonggak kebangkitan bangsa Indonesia menjadi negara kepulauan yang segala aktivitasnya haruslah mencirikan kemaritiman.

Langkah strategis yang diambil Presiden Joko Widodo saat itu tertuang dalam program Nawa Cita Joko Widodo dengan sembilan agenda prioritas menjadi landasan pembangunan Indonesia 2014 – 2019. Salah satu dari sembilan program tersebut adalah menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.

Poros maritim dunia merupakan sebuah gagasan strategis yang diwujudkan untuk menjamin konektivitas antarpulau, pengembangan industri perkapalan dan perikanan, perbaikan transportasi laut serta fokus pada keamanan maritim. Atas dasar pemikiran itu dibuat program kerja sektor kemaritiman lima tahun ke depan 2014 – 2019 yang salah satunya adalah pembangunan Tol Laut.

Tol Laut merupakan salah satu instrument mempersatu bangsa. Pasalnya, Indonesia merupakan negara kepulauan. Tak kurang 17.000-an pulau yang berada di wilayah Indonesi. Kehadiran Tol Laut sebagai akses mobilasasi barang dan manusia terjadwal, menjadi instrumen itu mendorong pertumbuh dan pemerataan ekonomi di seantero Indonesia.

Diharapkan program Tol Laut ini dapat menekan biaya logistik. Pasalnya, bila Tol Laut merupakan program yang terintegrasi dari mulai infrastruktur pelabuhan yang memadai, jalur Tol Laut yang terjadwal, konektivitas antara pusat pusat industri dan komuditas lain ke pelabuhan yang memadai, bukan tidak mungkin biya logistik akan menurut.

Kendati Logistic Performance Indexs (LPI) 2018 mengalami peningkatan dari peringkat 63, menjadi peringkat 48 pada tahun ini (2018). Namun demikian peningkatan ini tidak serta merta menurunkan biaya logistik nasional. Buktinya biaya logistin Indonesia masih dinilai tinggi. Tahun lalu, misalnya, biaya logistik nasional bertengger diangka 23,5%  dari Produk Domestik Bruto (PDB), sebagaimana dikutip dari Laporan Utama pelakubisnis.com, edisi oktober 2018 bertajuk: Jalan Panjang Menurunkan Biaya Logistik.

Menurut catatan elogistik.id, beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja sistem logistik nasional dan tingginya biaya logistik, antara lain: Komoditas Utama. Dalam hal ini belum berkembangnya keterpaduan pusat atau sentra distribusi barang secara nasional, terutama barang pokok dan barang penting, sehingga sering terjadi kelangkaan stock, fluktuasi dan disparitas harga yang tinggi antar wilayah dan antar pulau.

Sejauh ini, infrastruktur yang dibangun pemerintah di era sebelumnya, masih menurut sumber pelakubisnis.com,  justru infrastruktur yang menimbulkan biaya tinggi bagi kegiatan logistik. Kalau dilihat di lapangan yang paling banyak dibangun adalah infrastruktur darat dan udara yang dikembangkan selama ini. Sementara infrastruktur laut dan kereta api kurang diperhatikan dibandingkan kedua infrastruktur tersebut. Bahkan, beberapa case akses-akses kereta api ke pelabuhan malah ditutup. Padaha geografi Indonesia bersifat maritim. Seharusnya pemerintah lebih fokus mengembangkan maritim based logistik.

Itu sebab, sangatlah tepat bila pemerintah Jokowi priode pertama memberikan porsi pembangunan cukup significant terhadap program Tol Laut. Rencananya pemerintah membangun dan mengembang 24 pelabuhan dalam upaya menunjang program Tol Laut. Dari jumlah tersebut, sedikitnya ada lima pelabuhan hub dan 19 pelabuhan feeder. Kelima pelabuhan hub tersebut meliputi: pelabuhan Belawan/Kuala Tanjung, Sumatra Utara, pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, pelabuhan Tanjung Priok/Kali Baru, DKI Jakarta, pelabuhan Makassar, Sulawesi Selatan dan Sorong, Papua.

Menurut sumber Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam Pengembangan Tol Laut, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2015 -2019) yang disusun Direktur Transportasi Bambang Prihartono, menyebutkan total indikasi kebutuhan pembiayaan untuk 24 pelabuhan strategis (di luar kebutuhan lahan) sekitar Rp. 66,805 triliun.

Tapi pertanyaan mengapa sampai empat tahun program Tol Laut belum mampu menekan biaya logistik yang masih dinilai tinggi di Indonesia?

Memang membangun konektivitas dan daya saing daerah dengan dukungan Tol Laut merupakan agenda jangka panjang yang memiliki banyak variabel, seperti aspek sumber daya manusia, dan tata kelola industrialisasi di daerah pinggiran dan pengelolaan sistem logistik yang terintegrasi sendiri.

Sementara dalam pemberitaan di detik.com pada 12 Juni lalu, berjudul: Ongkos Logistik RI Bisa Turun Jadi 4,9% Lewat Trilogi Maritim, menyebutkan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) atau Indonesia Port Corporation (IPC) tengah berupaya merealisasikan jaringan pelabuhan yang terintegrasi (integrated port network) atau yang dikenal dengan Trilogi Maritim. Ini sejalan dengan target operator pelabuhan Tanjung Priok ini menjadi trade facilitator pada tahun 2024.

Direktur Utama IPC, Elvyn G. Masassya, menjelaskan konsep Trilogi Maritim, mencakup tiga pilar, yaitu standarisasi pelabuhan, aliansi pelayaran dan industri yang terakses baik dengan pelabuhan. Dalam hal standarisasi pelabuhan, perlu ada kualitas standar, baik fisik maupun teknologi yang digunakan. “Ada aspek transformasi di tiga elemen yaitu pelabuhan, kawasan industri, dan kapal. Misalnya pelayaran dengan kapal-kapal besar yang bekerja sama satu sama lain, ada standarisasi infrastruktur antar pelabuhan, dan ada kawasan industri yang dekat dengan pelabuhan sehingga keluar masuk barang bisa lebih cepat,” jelas Elvyn dalam keterangannya, Senin (10/6/2019).

Berdasarkan pernyataan tersebut, maka terintegrasinyaan Tol Laut dengan infrastruktur pelabuhan, terkoneksinya infrastruktur darat antara pusat-pusat industri dengan pelabuhaan, menjadi variable yang turut menentukan sukses tidaknya keberadaan Tol Laut dalam menekan biaya logistik.

Itu artinya infrastruktur darat (Jalan Tol) yang menghubungkan pusat-pusat industri dengan pelabuhan menjadi sangat signifikan untuk mempertcepat akselerasi kegiatan supply chain. Mata rantai supply chain dari pusat-pusat industri sampai ke pelabuhan, bahkan sampai ke end user (konsumen), merupakan rangkaian yang tak perputus. Rangkaian itu merupakan satu totalitas dengan pendekatan logistic based. Artinya, semua proses mampu memberikan kontribusi nilai efisiensi, sehingga biaya logistic kita bisa ditekan sangat kompetitif.

Artinya optimisme orang nomor satu di Pelindo II mampu menekan biaya logistik mencapai 4,9% bisa tercapai pada 2022.  Itu artinya program Tol Laut ini pada priode ke-2 masa pemerintahaan Presiden Joko Widodo perlu lebih focus untuk membangu Tol Laut yang terintegrasi dengan pendekatan logistic based. Bagaimana Bung? []

*Penulis peminat masalah maritim yang berhubungan dengan Tol Laut