Perdebatan Block Masela Capai Titik Akhir

Minggu keempat Mei 2019 Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan, kembali bertemu dengan CEO Inpex Corporation Takayuki Ueda di Tokyo. Setelah 20 tahun pembahasan block yang kaya gas ini, akhirnya dicapai titik akhir yang berdampak terhadap iklim investasi migas di Indonesia.

Setelah terkatung-katung nasib pengembangan block Masela, tapi belakangan ini mulai menemukan titik terang. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan, kembali bertemu dengan CEO Inpex Corporation Takayuki Ueda di Tokyo, pada 16 Mei lalu. Dalam pertemuan itu Jonan didampingi Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto, Duta Besar Indonesia untuk Jepang Arifin Tasrif, dan Deputi Perencanaan SKK Migas Jaffe Arizon Suardin.

Pemerintah berkeinginan kuat agar Plan of Development (PoD) Block Masela bisa segera tuntas, sehingga block gas raksasa itu bisa segera berproduksi. Pertemuan tersebut difokuskan untuk membahas finalisasi Plan of Development (PoD) Block Masela, untuk mendapatkan opsi terbaik, dengan estimasi investasi yang rasional dan efisien.

Sementara Dwi Soetjipto,Januari lalu mengatakan,  pihaknya masih melaksanakan kajian teknis block Masela. Hasil kajian teknis nantinya menjadi acuan dalam mengambil langkah selanjutnya. “Setelah itu, kalau sudah final baru kita hitung-hitung kan, capex-nya berapa,  nanti sampai dengan IRR (Internal Rate of Return),” urainya, sebagaimana dikutip dari cnbcindonesia.com.

Untuk membahas proyek ini, pemerintah sampai mendatangkan sejumlah pakar migas dari luar negeri. Para pakar tersebut didatangkan dari beberapa negara, salah satunya dari Amerika Serikat (AS). Konsultan tersebut yakni Energy World Coorporation (EWC). Dwi Soetjipto, mengatakan, EWC dipanggil untuk memberikan masukan dalam penyusunan rencana pengembangan (Plan of Development/PoD) Block Masela. Khususnya yang berkaitan dengan persoalan teknis.

Block Masela digadang-gadang sebagai satu dari dua mega proyek gas di Indonesia yang diandalkan untuk cegah impor gas di masa depan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan, sebelumnya mengatakan, kajian awal atau pre-FEED (Front End Engineering Design) pengembangan Block Masela telah selesai. Dari kajian tersebut, terdapat penurunan biaya pengembangan.

Pre FEED merupakan tahapan pembuatan desain dan rekayasa  sebuah proyek migas. Bila Pre FEED selesai,  tahap berikutnya dilanjutkan  proses rekayasa rinci, konstruksi. Tanpa Plan of Development (POD), suatu proyek tidak bisa berlanjut. Dalam hal ini Inpex sedang menuju revisi POD I.

SKK Migas merevisi nilai belanja modal alias capex hasil dari Pre Front End Engineering Design (Pre FEED) Lapangan Abadi, Block Masela yang sudah selesai Oktober 2018 lalu. Padahal, Inpex, Shell, dan SKK Migas sudah melakukan kajian Pre FEED Lapangan Abadi, Block Masela tersebut dari April sampai Oktober 2018, sebagaimana dikutip dari kontan.co.id

Menteri ESDM Jonan pada minggu keempat November tahun lalu pernah mengatakan, biaya pengembangan itu turun dari sebelumnya US$ 25 miliar hingga US$ 26 menjadi US$ 20 miliar hingga US$ 21 miliar. “Masela ini sudah diskusi, mungkin nanti PoD pertamanya mudah-mudahan karena sudah pre-FEED selesai, dari US$ 25-26 miliar bisa kurang jadi US$ 20-21 miliar,” kata dia di Hotel Raffles, Jakarta Selatan, masih dari sumber cnbcindonesia.com.

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan berharap proyek pembangunan Block Masela, Maluku, bisa dimulai pada kuartal II-2019 mendatang. Dengan demikian, proses pembangunan proyek Masela akan lebih cepat empat tahun dari target sebelumnya pada 2023.

Sementara SKK Migas sejak Maret lalu, menurut sumber republika.co.id sedang melakukan maraton atas penyelesaian rencana pembangunan (POD) Block Masela. Inpex Corporation dan Shell Indonesia sebagai operator existing dari block ini sudah mengajukan revisi POD-nya. Kepala SKK Migas, Dwi Sucipto, menjelaskan saat ini baik Pemerintah, Inpex dan Shell sedang merampungkan negoisasi dari revisi POD tersebut. Dwi mengatakan memang ada beberapa hal yang dinegoisasikan terutama soal keekonomisan proyek.

Menurut Dwi, SKK Migas  berusaha mempercepat proses tersebut. Tapi tidak bisa menjanjikan target rampungnya pembahasan POD Revisi I Block Masela. “Mudah-mudahan secepatnya. Kami lagi maraton ini, ya mudah-mudahan secepat mungkin,” tambah Dwi.

Sebagai informasi, Inpex mulai mengelola Lapangan Gas Abadi Masela sejak tahun 1998 sejak ditandatangani kontrak bagi hasil produksi (Production Sharing Contract/PSC) dengan jangka waktu 30 tahun. PoD pertama block Masela ditandatangani Pemerintah pada 2010. Kala itu, Inpex memiliki hak partisipasi sebesar 65 persen sedangkan sisanya oleh mitranya, Shell Upstream Overseas Services Ltd.

Inpex kemudian menyerahkan PoD pertama di 2008 ke regulator hulu migas yakni BP Migas, yang sekarang telah digantikan oleh SKK Migas. Kemudian Desember 2010, pemerintah menyetujui PoD pertama, yang mengajukan adopsi Floating LNG (gas alam cair) atau singkatnya sebuah pabrik lepas pantai dengan kapasitas pemrosesan tahunan 2,5 juta ton.

Tahun 2014, Inpex bersama Shell merevisi PoD setelah ditemukannya cadangan baru gas di Lapangan Abadi, Masela dari 6,97 triliun kaki kubik (TCF) ke level 10,73 TCF. Di dalam revisi tersebut, kedua investor sepakat akan meningkatkan kapasitas fasilitas LNG dari 2,5 MTPA menjadi 7,5 MTPA dengan skema di laut (offshore).

Saat itu sempat dihebohkan atau tarik menarik antara pembangunan kilang gas Masela di Offshore dan pembangunan di onshore. Debat kusir dari dua pemikiran berbeda itu sempat membuat masyarakat menjadi bingung. Mana yang harus dipilih?

Namun, di awal tahun 2016 lalu, Presiden Joko Widodo meminta pembangunan kilang LNG Masela dilakukan dalam skema darat (onshore). Konsekuensinya, Inpex harus mengulang kembali proses kajian pengembangan LNG dengan skema baru. Rencananya, kapasitas produksi kilang nantinya mencapai 150 juta kaki kubik per hari (mmscfd) gas pipa dan 9,5 juta ton per tahun (MTPA) gas alam cair (LNG).

Keputusan tersebut berdampak pada biaya investasi yang sebelumnya berdasarkan studi SKK Migas pada aspek ekonomi. Mengutip dari sumber cnbcindonesia.com, pada 26 Maret lalu, fasilitas di darat ternyata akan lebih mahal daripada fasilitas offshore, yakni sebesar US$ 15 miliar. Serangkaian perubahan dalam beberapa tahun terakhir telah secara langsung mempengaruhi tanggal onstream proyek lapangan Abadi, yang kerangka waktu awalnya ditargetkan sekitar 2018 dan kemudian mundur ke 2027 atau satu tahun sebelum PSC blok Masela berakhir.

Sementara kilas balik ke tahun 2016 lalu, tentang keributan nilai investasi Block Masela sudah lama diperdebatkan. Rizal Ramil yang saat itu sebagai Menko Maritim mempersoalkan nilai investasi FLNG yang bisa mencapai US$ 22 miliar. Sedangkan jika membangun kilang gas di darat investasinya hanya mencapai US$ 16 miliar.

Namun, SKK Migas membantah soal perhitungan Rizal Ramli, bahwa investasi memakai FLNG hanya mencapai US$ 14,8 miliar sedangkan untuk membangun kilang di darat membutuhkan dana US$ 19,3 miliar. Lantaran Presiden Jokowi lebih percaya dengan hitungan Rizal Ramli, maka saat itu Jokowi mengubah proyek FLNG menjadi Onshore, sebagaimana dikutip dari kontan.co.id pada 1 Maret lalu.

Tapi yang jelas sampai saat ini, tercapainya beberapa kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dengan Inpex Coorporation dalam pengembangan block Masela akan menguntungkan negara. Boleh jadi, Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan dengan CEO Inpex Corporation, Senin 27 Mei 2019 di Tokyo, adalah sebuah momentum bersejarah yang menandakan makin kondusifnya iklim investasi di Indonesia.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan kembali bertemu dengan CEO Inpex Corporation Takayuki Ueda di Tokyo, Senin 27 Mei 2019 untuk membahas Blok Masela. Sejumlah poin strategis berhasil disepakati, yang memungkinkan lapangan gas raksasa ini bisa segera dikembangkan.

Berdasarkan rilis dari Kementerian ESDM pada 27 Mei lalu, Menteri Ignasius Jonan tiba di Tokyo dari lawatan sebelumnya ke Houston, Amerika Serikat. Pertemuan ini merupakan pertemuan lanjutan dari pertemuan Jonan dengan Ueda pada 16 Mei di Tokyo.

Pada pertemuan 16 Mei, berhasil disepakati kerangka final Plan of Development (PoD) Block Masela di Laut Arafuru, Maluku. Pertemuan hari ini membahas negosiasi detil dari kerangka tersebut, sehingga perjanjian antara pemerintah Indonesia dan Inpex Corporation Jepang bisa segera ditandatangani.

Dalam pertemuan kali ini, Jonan didampingi Duta Besar RI untuk Jepang Arifin Tasrif, Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto, Wakil Kepala SKK Migas Sukandar, dan Deputi Perencanaan SKK Migas Jafee Suardin.

Nilai investasi pengembangan Block Masela akan mencapai sekitar USD 20 miliar. Kedua pihak berhasil mencapai win-win solution dengan skema bagi hasil, dimana pemerintah sekurangnya mendapat bagian 50 persen. Kesepakatan final yang bersejarah tersebut ditandai dengan penandatanganan Minute of Meeting oleh Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto dan CEO Inpex Corporation Takayuki Ueda, disaksikan Menteri ESDM Ignasius Jonan.

“Akhirnya Inpex dan SKK Migas sepakat atas pokok-pokok pengembangan block Masela di Tokyo. Pembahasan telah berlangsung sejak 18 tahun yang lalu, lho. Nilai investasi antara 18-20 Milyar USD dengan pembagian yang fair bagi Negara RI dan kontraktor. Saya sampai terharu,” ungkap Menteri ESDM usai acara tersebut (27/5).

Adapun penandatanganan perjanjian antara Pemerintah Indonesia dan Inpex Corporation, Menteri Ignasius Jonan menjelaskan, direncanakan dilaksanakan pada pertemuan negara-negara G20 di Jepang dalam waktu dekat.

Dengan demikian maka pembahasan tentang Block Masela yang sudah berlangsung lebih 20 tahun telah menemukan titik akhir, yang akan memberi dampak positif bagi peningkatan iklim investasi nasional serta pembangunan kawasan Timur Indonesia.[] Yuniman Taqwa