433 Desa Belum Berlistrik, Apa Kendalanya?

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan, rasio elektrifikasi hingga 2020  mencapai 99,48%, meningkat siginifikan dari tahun 2014 pada posisi 84% dan telah melampaui target RPJMN untuk 2015/2019 sebesar 96 persen.

Sedikitnya terdapat 433 desa yang belum berlistrik. Presiden Jokowi berpesan segera  diidentifikasi secara jelas desa mana yang berdekatan dengan desa yang telah berlistrik, desa mana yang jaraknya rumah antar penduduknya berjauhan dan mana yang berdekatan. ”Sehingga kita dapat menentukan strategi pendekatan teknologi yang  tepat, apakah dengan ekstensi jaringan listrik ataukah dengan pembangunan mini-grid seperti mini-grid seperti micro-hydro, PLTD ataupun distribusi tabung listrik yang dilengkapi dengan stasiun pengisian energi listrik,” ujar Presiden Jokowi, 3 April lalu dalam Rapat Terbatas melalui Konferensi Video.

Lebih lanjut ditambahkan, siapkan anggaran, regulasi, dan kebijakan investasi yang diperlukan untuk mendukung program desa listrik ini. Selain itu, peningkatan akses warga terutama warga miskin dalam mendapatkan listrik.

Program listrik untuk desa, kata Jokowi, betul-betul memberikan nilai tambah bagi peningkatan produktivitas ekonomi di desa, sehingga program desa berlistrik perlu ada sambungannya dengan program pemanfaatan listrik secara efisien dan produktif terutama dalam pengembangan industri rumah tangga/industri rumahan.

Pasalnya, peningkatan rasio elektrifikasi juga menjadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat yang mungkin tergabung di wilayah 3T. Apalagi energi tak bisa disubsitusi dengan benda lainnya. Ini menjadi suatu kebutuhan dalam tatanan moderisasi zaman.

Menteri Energi dan Sumber Daya Minera (ESDM) Arifin Tasrif  mengatakan,  memang menjadi kewajiban pemerintah karena energi khususnya listrik merupakan kebutuhan dasar kemudian juga merupakan modal pertumbuhan. ”Negara/pemerintah sesuai undang-undang wajib menjamin ketersediaan energi dan kemudian semua masyarakat perlu dijamin aksesnya terhadap energi dan juga yang pasti harus bisa terjangkau tarifnya,” ujarnya.

Dalam laporan kepada Presiden Joko Widodo, Menteri ESDM  menyampaikan bersama-sama dengan PLN, BUMN, bahwa jumlah desa yang ada di Indonesia ini berjumlah 83.436. ”Desa yang sudah berlistrik itu berjumlah 83.003, sehingga desa yang belum berlistrik itu masih tersisa 433 desa,” imbuh Arifin. Daya listrik selama ini disuplai berasal dari PLN untuk 74.430 desa, lanjut Menteri ESDM.

Menurut Menteri ESDM,  telah memetakan bahwa ada  desa yang belum berlistrik itu ada di Papua sejumlah 324 desa, kemudian Papua Barat sejumlah 103 desa, kemudian di Nusa Tenggara Timur itu 5 desa, dan Maluku.

“Kami sudah  mendapatkan data bahwa PLN sudah melakukan pemetaan daripada lokasi-lokasi desa ini. Masih banyak desa-desa terutama di daerah Papua yang memang masih memiliki kesulitan dalam hal keterjangkauan untuk bisa mendapatkan suplai dari grid,” sambung Menteri ESDM

Arifin Tasrif  menambahkan, kendala saat melistriki 433 desa sejak 5 tahun terakhir ini di antaranya infrastruktur, keamanan, dan sumber-sumber energi yang akan digunakan sebagai pembangkit. “Memang dari sisa yang ada terkendala masalah infrastrukturnya, bagaimana kita bisa masuk ke pelosok-pelosok tersebut, bagaimana kita bisa memetakan lokasinya,” ujar Menteri ESDM saat memberikan keterangan melalui konferensi video, pada 3 April lalu.

Kendala lain, menurut Menteri ESDM, juga sektor keamanan, karena daerah-daerah rawan yang akan dimasuki sehingga memerlukan dukungan dari aparat. “Kemudian juga kita harus mengidentifikasi sumber-sumber energi apa yang dipakai untuk bisa dijadikan sebagai energi pembangkit,” kata Arifin Tasrif.

Sekarang ini, lanjut Menteri ESDM, Pemerintah sudah memiliki banyak alternatif, antara lain prioritas untuk memanfaatkan sumber energi yang terbarukan. “Kemungkinan menambah 2 tahun terakhir kita menambah memasang Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE). Tapi alat ini life time-nya 3 tahun, tentunya saja harus kita ganti,” tambah Menteri ESDM.

Menteri ESDM menambahkan,  memang akan ada upaya-upaya khusus sehingga target 2020 ini, 433 desa tersebut sudah bisa dimasuki listrik. “Kita memang harus meningkatkan kualitas listrik suplai kita,” ujarnya.

Untuk itu, kata Arifin,  perlu dirampungkan transmisi-transmisi yang ada, bukan hanya di daerah tertinggal tapi di seluruh wilayah Indonesia, karena masih banyak ketimpangan-ketimpangan. “Dan itu sudah masuk di dalam program kita di dalam 5 tahun ke depan untuk kita bisa segera merampungkan transmisi-transmisi yang diperlukan. Sehingga memang daerah-daerah yang berpotensi untuk industri, yang selama ini harus tergantung dengan listrik sendiri nanti bisa disuplai melalui transmisi-tramisi yang kita pasang,” tambahnya.

Sementara Perusahaan Listrik Negara (PLN) memiliki program “Menghadirkan Terang Menyalakan Mimpi” bertujuan dapat menghadirkan terang dalam arti sesungguhnya yaitu listrik dan juga menyalakan mimpi-mimpi dari anak-anak di desa setelah Indonesia merdeka 75 tahun. Hal tersebut disampaikan Dirut PLN, Zulkifli Zaini saat memberikan keterangan pers melalui konferensi video, pada 3 April lalu.

Menurut Dirut PLN, pembiayaan program melistriki 433 desa ini terdiri dari pembangunan stasiun pengisian energi listriknya itu akan dari PLN sebesar Rp735 miliar, dan pengadaan tabung listrik atau talis, sebesar Rp525 miliar bisa dianggarkan dari Dana Desa atau anggaran Pemda. ”Selanjutnya pembiayaan yang lain yang sangat diperlukan untuk program ini adalah mobilisasi operasi pasukan TNI yang tadi sudah diputuskan untuk disediakan anggarannya,” ujar Dirut PLN.

Lebih lanjut, Dirut PLN juga menyampaikan bahwa kesulitan di lapangan saat memperluas elektrifikasi adalah medan, infrastruktur, dan juga mungkin ada kerawanan dari sisi keamanan. ”Dari sisi lokasi, itu melacak jejak koordinatnya saja tidak gampang. Jadi kami tadi sudah sampaikan kita menggunakan pattern recognition, spatial optimization, secara teknologi sehingga kita bisa menemukan lokasi dari 433 desa yang sudah diidentifikasi oleh Kementerian ESDM itu secara tepat,” imbuh Dirut PLN.

Dirut PLN menyebutkan,  di daerah, desa ini sangat remote jadi harus bisa menggunakan sumber-sumber energi pada desa tersebut. Selanjutnya, Dirut PLN menjelaskan, yang dipikirkan kemudian adalah sistem apa yang paling tepat untuk bisa melistriki desa yang sangat remote itu, berapa bebannya dan lain-lain, serta perlu persis diketahui tentang letaknya, jumlah penduduknya, jumlah rumahnya, dan lain-lain.

”Inovasi untuk koordinatnya, kemudian juga menemukan solusi untuk daerah yang terpencil ini dengan membangun Stasiun Pengisian Energi Listrik yang nantinya akan itu men-charge tabung listrik atau talis. Pembangkitnya dimana? Pembangkitnya lokal di setiap desa,” ujarnya.

Kalau pembangkitnya lokal, menurut Dirut PLN, maka harus menggunakan potensi lokal, yaitu tenaga surya, grid, pembangkit mikrohidro, pikohidro, kemudian pembangkit biomassa dan lain-lain.

”Dengan dukungan penuh dari kementerian, kami sudah bisa membuat program yang komprehensif untuk melistriki 433 desa di Papua, Papua Barat, Maluku, dan Nusa Tenggara ini,” imbuhnya seraya menambahakan, Insya Allah seluruh program melistriki 433 desa ini bisa akan diselesaikan sebelum akhir tahun 2020. Ia menambahkan malah kalau memungkinkan pada saat 17 Agustus 2020 sebagian besar dari 433 desa ini sudah terlistriki.

Mengenai kualitas listrik, Dirut PLN menyampaikan,  pembangkit saat ini dengan pembangunan 35.000 megawatt selama beberapa tahun terakhir ini sehingga dari sisi pembangkit itu Insya Allah tidak ada kendala. ”Kita harus membuat transmisi, gardu induk, distribusi untuk bisa menyalurkan listrik yang sudah dibangkitkan oleh pembangkit 35 ribu megawatt itu. Jadi tantangan kita adalah membangun transmisi, gardu induk, distribusi,” tambah Dirut PLN.

Sementara Moderisasi zaman – dalam nilai-nilai positif – menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan nilai tambah. Bayangkan bila di suatu daerah tak tersentuh listrik, maka bukan tidak mungkin optimalisasi potensi daerah akan mengalami stagnasi. Akselerasi masyarakat dalam menggali potensi ekonomi daerah, misalnya, jauh panggang dari apai. Dengan kata lain, ketiadaan energi di satu daerah akan menghilangkan peluang yang seharusnya bisa dioptimalkan bila ada energi di sana.

”Dan dengan adanya listrik kita harapkan anak-anak bisa belajar di malam hari dengan penerangan lampu yang cukup sehingga kualitas pendidikan kita juga semakin meningkat,” imbuh Presiden.

Presiden Jokowi  menyebutkan, data electricity access population Indonesia berada di peringkat 95, masih tertinggal dari Malaysia peringkat 87, Vietnam peringkat 84, dan Singapura, Thailand, Tiongkok, Korea Selatan berada pada peringkat 2.

”Begitu juga dengan electricity supply quality, kita juga masih berada pada peringkat 54, (sementara) Filipina 53, Malaysia 38, Thailand 31, Tiongkok 18, Singapura di peringkat ke-2,” kata Presiden.

Selain itu, Presiden menyebutkan,  masih terdapat 433 desa yang belum berlistrik meskipun jumlahnya sedikit kalau dibandingkan dengan jumlah desa di seluruh Tanah Air, 75 ribu, tapi apapun ini harus diselesaikan.[]  Yniman T Nurdin