Pengendalian Transportasi Mudik, Rugikan Pengusaha Bus

Larangan mudik lebaran yang mulai berlaku sejak 6 – 17 Mei 2021 mengancam perusahaan bus kehilangan peluang menangkap rejeki. Padahal momentum mudik  merupakan peak season yang dapat mendulang rupiah.

Pengusaha transportasi angkutan darat jelang mudik Idul Fitri tahun ini terpaksa menelan pil pahit. Pasalnya, pemerintah secara resmi melarang mudik sejak tanggal 6 – 17 Mei mendatang. Padahal mudik lebaran sudah menjadi tradisi masyarakat kita untuk melakukan silaturahmi dengan sanak keluarga. Ini kali kedua pemerintah melarang mudik Lebaran seperti halnya tahun lalu.

Larangan mudik lebaran, berpotensi merugikan pengusaha bus/foto: ist

Organisasi Angkutan Darat (Organda) mengaku sangat memahami adanya kebijakan pelarangan mudik Lebaran 6-17 Mei 2021 sebagai salah satu antisipasi terjadinya lonjakan kasus baru Covid-19. Sekretaris Jenderal DPP Organda Ateng Haryono mengatakan momen Lebaran di tengah pandemi membuat posisi pemerintah sulit untuk menetapkan sejumlah kebijakan.

“Mengenai larangan mudik, sebenarnya kita memahami karena seperti biasa kita mengikuti aturan, kita bukan niat melanggar, tetapi kan kemudian memang karena posisi di Covid-19 yang ada ini menjadikan pemerintah juga simalakama,” katanya, sebagaimana yang dikutip dari bisnis.com, pada 12/4

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi mengatakan, masih dari sumber bisnis.com,  akan mendirikan sekitar 333 posko check point untuk mengawasi operasional transportasi di periode pelarangan tersebut. Pengawasan akan dilakukan bersama dengan Korlantas Polri, TNI, Polisi Pamong Praja (Pol PP), hingga Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota.

Merujuk kepada Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 13/2021 tentang Pengendalian Transportasi Massal Idul Fitri 1442 H, sejumlah kendaraan yang dilarang beroperasi atau berpegian saat pelarangan mudik 6–17 Mei 2021 adalah kendaraan bermotor umum dengan jenis mobil bus dan juga mobil penumpang, kendaraan bermotor perseorangan dengan jenis mobil penumpang, mobil bus dan sepeda motor, serta kapal angkutan sungai, danau, dan penyeberangan.

Iqbal Tosin, pengurus Ikatan Pengusaha Bus Indonesia, mengeluhkan larangan mudik Lebaran 2021. Menurut dia, perusahaan otobus akan mengalami kerugian miliaran karena itu.”Mudik tahun ini tahun kedua (ada pelarangan) akibat pandemi Covid-19,” ucap Iqbal, sebagaimana dikutip dari tempo.co, 16/4.

Dia berharap, bukan larangan mudik Lebaran yang diterapkan melainkan  bersifat pengendalian. Sedangkan larangan mudik Lebaran membuat bisnis mereka berhenti. “Kami perkirakan pengusaha otobus akan mengalami kerugian sekitar Rp 18 miliar,” kata Iqbal masih dari sumber yang sama seraya menambahkan, asosiasi berharap pemerintah memberikan solusi agar perusahaan bus bisa beroperasi saat Lebaran 2021. Komunikasi dengan Kementerian Perhubungan pun terus dibangun.

Menanggapi hal ini, pengamat transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia Djoko Setijowarno  menyebut jika pemerintah mau serius melarang, ada cara yang mudah.

Pada rentang tanggal yang ditetapkan untuk larangan mudik, pemerintah bisa memberhentikan semua operasional transportasi di bandara, terminal penumpang, stasiun kereta, dan pelabuhan. “Tidak perlu ada pengecualian, sehingga hasilnya akan lebih terasa manfaatnya. Perlu dipertimbangkan menggunakan frase melarang, namun nanti masih banyak pengecualian yang dilakukan,” kata Djoko, sebagaimana dikutip dari voi.id, pad 29/3.

Namun, ada satu hal yang tak boleh luput dari perhatian Presiden Joko Widodo, yakni perhatian terhadap dampak perekonomian usaha transportasi. Djoko menyebut, pengusaha maupun pekerja transportasi sangat merasakan lesunya perekonomian dari kebijakan larangan mudik lebaran tahun lalu.

Sebab, program bantuan langsung tunai (BLT) yang diusulkan Organisasi Angkutan Darat tidak ditanggapi serius oleh pemerintah. Adanya bantuan ke pengemudi transportasi umum selama tiga bulan, kenyataannya tidak tersalurkan tepat sasaran.

“Pengemudi ojek justru ikut mendapatkan bantuan itu. Tidak ada kordinasi dengan Organda setempat. Tidak ada satupun instansi pemerintah memiliki data pengemudi transportasi umum yang benar,” ungkapnya.

Sementara pengusaha bus antar kota meminta Pemerintah meninjau ulang larangan tersebut, alasannya kondisi pandemi yang sudah berlangsung selama setahun ini sudah membuat  banyak pengusaha bus antar kota dan pariwisata yang gulung tikar karena sepi penumpang dan sewa armada.

Pemilik bus AKAP PO Haryanto, Haji Haryanto, menegaskan, pemerintah perlu mempertimbangkan ulang kebijakan larangan mudik Lebaran tahun ini. “Saya hitung kira-kira 75 persen pengusaha bus ini terkena dampak pandemi. Kalau sampai tidak bisa mudik bagaimana nanti,” ujarnya, sebagaimana dikutip dari tribunnews.com, pada 31/3.

Selama pandemi ini kondisi pengusaha bus memprihatinkan hingga menjual assetnya agar tetap hidup. Dia mengaku perusahaannya selama membantu menolong para pengusaha bus tersebut dengan membeli puluhan armada busnya. “Yang sudah saya beli 15 unit, ini rencana mau beli lagi 25 unit.‎ Saya beli untuk menolong mereka,” ucap Haryanto.

Sedangkan Pengurus Perusahaan Otobus (PO) Warga Baru Purwakarta, Rajab berharap pemerintah pusat bisa melakukan sedikit perubahan pada larangan mudik agar tidak memberatkan para pengusaha angkutan darat. “Momen Lebaran kan sudah identik dengan tradisi mudik dan balik. Itu justru momen di mana kami berusaha meraup rezeki. Jadi, kami harap tetap bisa beroperasi,” jelas Rajab, dikutip dari Tribunjabar.id, pada 16/4.

Sejumlah masyarakat pun berinisiatif untuk menghindari larangan pemerintah tersebut dengan opsi mudik duluan alias colong start. Namun, meski ada peningkatan jumlah  penumpang sebelum diberlakukan  larangan mudik, tapi tidak akan menutup kerugian besar yang dialami sejumlah PO bus. Salah satunya yang dialami PO Pahala Kencana Ciputat, Tangerang Selatan.

Suasana loket AKAP di terminal Pulo Gebang/foto: ist/dari beritatrans.com

Menurut salah satu agen tiket bus tersebut, meningkatnya jumlah penumpang seminggu terakhir ini belum bisa menutupi kerugian perusahaan. “Tidak ada, mas. Karena jujur, meski ada peningkatan penumpang sekitar 20 persen yang berangkat ke luar kota, hitungannya tetap minim karena tidak bisa menutupi kerugian kami,” kata agen tiket PO Pahala Kencana Ciputat Aril, sebagaimana dikutip dari tribunnews.com, pada 16/4.

Itu sebabnyak, larangan Larangan mudik lebaran Idul Fitri pada 6-17 Mei 2021  yang dikeluarkan Menteri Perhubungan, telah membuat sejumlah perusahaan otobus  berpotensi “gigit jari”. Bukan hanya sebatas mengalami kerugian perusahan otobus, semata, tapi ribuan supir bus terancam dirumahkan, sepanjang kurun waktu larangan mudik.

Mungkin ada baiknya. Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 13/2021 tentang Pengendalian Transportasi Masa Idul Fitri 1442 H, ditinjau ulang. Artinya tetap masih diperbolehkn beroperasi  dengan peraturan yang sangat ketat, termasuk rapid tes antigen atau tes lainnya, sehingga potensi penularan covid-19 dapat diminimalisir. [] Yuniman Taqwa/foto ilustrasi/ist