Melirik Potensi Ekonomi Syariah

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia berpotensi dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Bagaimana masterplan ekonomi syariah Indonesia ke depan untuk menangkap peluang itu?

Ekonomi dan keuangan syariah masih memiliki potensi besar dikembangkan lebih besar. Pasalnya, sektor ini tidak hanya diminati  negara-negara  mayoritas penduduk muslim, tapi juga dilirik oleh negara-negara lain seperti Jepang, Thailand, Inggris, dan Amerika Serikat mengingat potensi yang dimilikinya.

“Indonesia dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia harus menangkap peluang ini dengan mendorong akselerasi, percepatan, pengembangan ekonomi, dan keuangan syariah nasional sebagai bagian dari transformasi menuju Indonesia Maju dan upaya menjadikan Indonesia sebagai pusat rujukan ekonomi syariah global,” ujar Presiden Joko Widodo dalam sambutan virtualnya pada pembukaan acara Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) ke-7 Tahun 2020, pada 28 Oktober  lalu.

Berdasarkan laporan The State of The Global Islamic Economy 2020, Indonesia kini berada di posisi ke-4, meningkat dari posisi 5 di tahun 2019 dan tahun sebelumnya yang menempati posisi ke-10. Indonesia juga disebutkan memimpin dalam hal jumlah kesepakatan investasi yang diperoleh di seluruh sektor ekonomi Islam yang tercakup dalam laporan tersebut.

• 

Apalagi  Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia sangat mungkin untuk dikembangkan. Sayangnya, dengan potensinya yang besar, Indonesia saat ini masih lebih berperan sebagai konsumen.

Adapun sektor ekonomi syariah meliputi banyak industri seperti perbankan syariah, keuangan nonbank, pasar modal, rumah sakit Islam, perhotelan, pariwisata, halal food, fashion dan masih banyak lagi.

Ekonom Syariah Institut Pertanian Bogor (IPB) Irfan Syauqi Beik mengatakan, masih ada kesenjangan yang cukup tinggi antara potensi dengan realitas dari pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Hal ini terlihat dari pangsa pasar perbankan syariah yang masih berada di level 6,1%.

“Artinya, antara realisasi dan potensi masih ada gap. Demikian juga di sektor zakat, kita potensinya Rp233 triliun, realisasinya tahun ini diperkirakan Rp12 triliun. Ini memberikan PR buat kita untuk bagaimana mendekatkan jarak antara potensi dengan realisasi,” ujarnya pada Market Review IDX Channel, pada minggu pertama Januari lalu, sebagaimana dikutip dari sindonews.com, pada 4/1.

Padahal Indonesia  memiliki Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) untuk menyambut peluang itu dengan mengupayakan akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah. Sejumlah strategi yang ditempuh untuk mewujudkan hal itu di antaranya ialah penguatan rantai nilai halal, penguatan keuangan Islam, penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta penguatan ekonomi digital.

Bahkan, sejak 2019 Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah menyusun peta jalan (roadmap) ekonomi syariah Indonesia dengan program penguatan tiap indikatornya. Ada empat indikator pencapaian dari roadmap yang berisi strategi-strategi untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah terkemuka di dunia.

Keempat indikator tersebut adalah peningkatan produksi dan aset usaha syariah, peningkatan skor/peringkat dalam laporan ekonomi syariah global, peningkatan swasembada pangan dan energi dan peningkatan indeks maqasid syariah nasional dan internasional.

Untuk mencapai hal-hal tersebut perlu penguatan empat aspek yaitu: halal value chain (rantai nilai halal), keuangan syariah, UMKM, dan ekonomi digital. Setiap aspek didukung berbagai macam program yang akan dilaksanakan.

Strategi penguatan halal value chain, akan dilaksanakan dengan cara menciptakan halal hub daerah, sertifikasi halal, mempromosikan kampanye gaya hidup halal, memberikan insentif investasi dan memperkuat kerjasama internasional.

Sementara pada pada saat peluncuran Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MES) 2019-2024 di Kantor Bappenas, Jokowi berpendapat bahwa ekonomi syariah bisa menjadi penggerak bagi ekonomi nasional dan sumber kesejahteraan umat. Apalagi mengingat fakta Indonesia yang adalah negara muslim terbesar di dunia.

“Ekonomi syariah memiliki potensi besar di tingkat dunia. Seperti disampaikan Menteri Bappenas, tahun 2023 akan mencapai  USD 3 triliun. Kalau dirupiahkan berapa, kurang lebih Rp45 ribu triliun. Saya gak bisa bayangkan angka seperti itu. Karena APBN kita Rp2000 triliun lebih sedikit,” kata Jokowi pada kesempatan tersebut, sebagaimana dikutip dari idntimes.com, pada saat pelantikan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir terpilih sebagai Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) periode 2021-2024 dalam Musyawarah Nasional Masyarakat Ekonomi Syariah yang berlangsung pada 23 Januari lalu.

Erick Thohir mengatakan dirinya merasa terhormat telah dipercaya menjadi Ketua Umum MES. Ia berharap bisa menjalankan amanah dengan baik. Terpilihnya Erick Thohir juga disambut baik oleh beberapa pengurus MES lainnya, termasuk Ketua Umum Pengurus Wilayah Khusus MES Jepang.

Sementara strategi penguatan keuangan syariah, akan dilaksanakan melalui pendirian National Halal Fund, Islamic Inclusive Financial Services Board (IIFSB), pengintegrasian ZISWAF-Fiskal-Komersial, menciptakan Framework dan indikator kebijakan moneter, makroprudensial, dan makroekonomi serta penguatan Bank BUMN syariah.

Sedangkan strategi penguatan UMKM, akan dilaksanakan melalui edukasi usaha mikro, fasilitas pembiayaan terintegrasi UMKM, penguatan database dan literasi UMKM.

Pada strategi penguatan ekonomi digital, akan dilaksanakan adalah menciptakan Halal Marketplace dan sistem pembayaran syariah, mendorong inkubator start-up halal value chain, dan memperkuat sistem informasi terintegrasi untuk traceability produk halal.

Selain itu, menciptakan ekosistem halal diperlukan strategi peningkatan kesadaran publik, peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, penguatan kapasitas riset dan pengembangan serta penguatan fatwa, regulasi, dan tata kelola.

Menurut Jokowi, penyelenggaraan ISEF ini dapat menjadi momentum untuk mengembangkan potensi ekonomi dan keuangan syariah lebih jauh dengan membuat peta jalan yang jelas dan detail serta menentukan langkah-langkah konkret yang harus segera dilakukan. “Industri keuangan syariah adalah raksasa yang sedang tidur. Saat ini pemerintah memiliki perhatian besar untuk membangkitkan raksasa ini,” tuturnya.

• 

Sejak beberapa waktu lalu, pemerintah mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di tingkat bawah, yakni dengan mengembangkan bank mikro di berbagai tempat di wilayah Indonesia yang bekerja sama dengan pondok-pondok pesantren maupun organisasi keagamaan yang ada. Dengan cara itu, Kepala Negara berharap agar industri keuangan syariah dapat menjadi instrumen keuangan alternatif untuk memajukan ekonomi rakyat.

Sementara semua industri mengalami berbagai macam tantangan krisis yang luar biasa di tengah wabah pandemi, meskipun demikian berdasarkan Laporan Ekonomi dan Keuangan Syariah 2019 yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, kinerja ekonomi syariah secara umum lebih tinggi dibandingkan PDB nasional yakni dengan pertumbuhan mencapai 5,72%, sebagaimana dikutip dari okezone.com, pada 15 Desember tahun lalu.

Indonesia juga disebutkan memimpin dalam hal jumlah kesepakatan investasi yang diperoleh di seluruh sektor ekonomi Islam yang tercakup dalam laporan tersebut. Tentunya hal tersebut menjadi kabar baik di tengah perjuangan ekonomi melawan dampak Covid-19.

Bank Indonesia menyebutkan bahwa ekonomi syariah menunjukkan kinerja yang berdaya tahan pada 2019 dengan potensi besar yang untuk terus berkembang ke depan, termasuk dapat turut mendukung upaya menghadapi dampak pandemi Covid-19. Pangsa pasar syariah yang besar dan terus bertumbuh di Indonesia adalah modal penting dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah nasional sebagai salah satu motor penggerak perekonomian.

Salah satu langkah pemerintah untuk memperkuat kelembagaan keuangan syariah di dalam negeri adalah dengan melakukan merger tiga bank umum syariah anak usaha BUMN yakni Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, dan BNI Syariah, di mana BRI Syariah lah yang akan menjadi surviving entity dalam penggabungan ini.

Menyikapi merger tersebut, CEO Partner Grant Thornton Indonesia Johanna Gani, masih dari sumber okezone.com,  menilai, penggabungan tiga bank syariah merupakan langkah besar untuk memperkuat ekonomi syariah di Indonesia dari segi model, aset, maupun produk dan layanan yang tentunya dapat memenuhi kebutuhan nasabah sesuai dengan prinsip syariah.

Sistem perekonomian syariah dapat menjadi alternatif dari sistem perbankan konvensional karena sistem ini mempunyai daya resistansi yang cukup kuat terhadap krisis keuangan global seperti sekarang “Dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia selanjutnya bisa menjadi pelopor ekonomi syariah dunia,” ujarnya, dalam keterangan.

Menurut hasil survey Moody’s Investors Service, total asset leburan ketiga bank ini  mencapai 2% dari total asset seluruh perbankan di Indonesia. Merger yang diharapkan dapat menciptakan bank terbesar nomor tujuh di Indonesia dari segi asset. [] Yuniman Taqwa