KIH : Instrumen Menjadi Pusat Halal Dunia

Akselerasi pembangunan Kawasan Industri khusus (KIH) menjadi jawaban Indonesia sebagai pusat produk halal dunia. Rencana besar itu kini “tancap gas” dengan membangun lima KIH di Indonesia.

Rencana pemerintah menjadikan Indonesia sebagai produsen halal dunia adalah dengan cara membangun Kawasan Industri Halal (KIH). Saat ini,  Sidoarjo Safe N Lock, Modern Cikande Industrial Estate, dan Bintan Inti Industrial Estate telah ditetapkan sebagai KIH.

Beberapa tahun terakhir ini Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengakselerasi pengembangan kawasan industri halal (KIH) di Indonesia. Pasalnya industri produk halal sangat besar. Indonesia  ditargetkan menjadi pusat produksi produk-produk halal di dunia.

“Percepatan pembangunan kawasan industri halal perlu segera dilakukan. Hal ini ditempuh lewat beberapa instrumen insentif, selain  kami mengusulkan KIH ditetapkan statusnya sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) indstri berbasis halal,” kata Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita saat meninjau Kawasan Industri Halal (KIH) “Halal Modern Valley” di kawasan industri Modern Cikande, Serang, Banten, pada 11/5

• 

Investasi tersebut, menurut Agus dapat berupa pembiayaan dari calon tenant, termasuk pembiayaan sertifikat halal bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM). “Kami juga bekerja sama dengan Uni Emirat Arab, dan menyampaikan kepada mereka bahwa saat ini Indonesia telah memiliki 3 KIH sehingga perusahaan dari sana dapat segera berinvestasi,” ujarnya.

Lebih lanjut ditambahkan, untuk mengembangkan KIH, dibutuhkan tambahan investasi, misalnya untuk pembangunan laboratorium, dryport, dan logistik khusus. “Kebutuhan KIH berbeda dengan fasilitas yang dibangun pengembang pada umumnya,” jelas Menperin.

Pada peninjauan di Halal Modern Valley, Kawasan Industri Modern Cikande, Menperin menyampaikan bahwa kawasan tersebut akan menjadi klaster industri halal  yang terintegrasi pertama dan terbesar se-Indonesia dengan luas mencapai 500 hektare. KIH Halal Modern Valley merupakan area yang didesain dengan sistem dan fasilitas untuk mengembangkan industri yang memproduksi produk halal sesuai prinsip syariah.

Fasilitas pendukung yang telah ada dan akan tersedia di KIH Modern Cikande antara lain proses yang terintegrasi beserta fasilitas pendukung, pusat penelitian dan pengembangan, politeknik teknologi pangan, sistem manajemen mutu halal, lembaga pembiayaan syariah, serta pelabuhan. Selain itu, juga akan tersedia fasilitas kepabeanan.

Agus menuturkan, rencananya pembangunan KIH yang dikelola oleh PT Modern Industrial Estate tersebut akan berjalan dalam jangka waktu lima tahun dengan tiga tahapan. “Tahap pertama akan dibangun pada lahan seluas 150 hektare, tahap kedua seluas 150 hektare, dan tahap ketiga seluas 200 hektare,” ujar Menperin.

Sedangkan pengembangan tahap pertama telah dilakukan sejak Oktober 2019. “Berdasarkan masterplan, KIH akan dikembangkan menjadi klaster industri halal sebagai ekosistem halal dari hulu sampai hilir, termasuk sistem logistiknya dengan harapan menjadi hub halal internasional di Indonesia,” jelasnya.

Dengan kebutuhan KIH yang spesifik, Menperin menyampaikan komitmen pemerintah dalam pengembangan industri halal, sesuai dengan pesan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, bahwa KIH harus jalan dan berkembang. Karenanya, perlu dukungan dari pihak-pihak yang terkait agar dapat memberikan insentif yang lebih menarik dan progresif. “Kemenperin akan terus bekerja sama dengan instansi dan stakeholder terkait untuk mewujudkan pengembangan KIH,” papar Agus.

Terkait infrastruktur halal, manajemen KIH Halal Modern Valley telah bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM MUI) dalam hal pengembangan dan desain integrasi industri halal di KIH.

Agus menambahkan, produk yang dihasilkan oleh KIH bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan menembus pasar ekspor. Dengan potensi yang besar, Indonesia berpeluang menjadi pusat produksi halal di dunia. Terlebih, produk halal saat ini makin dinikmati masyarakat dunia, bukan hanya oleh kaum muslim. “Selain itu, KIH saat ini belum berkembang sesuai dengan yang diinginkan,” imbuhnya.

Namun, operasional di kawasan tersebut belum bisa dilakukan, salah satu penyebabnya adalah lamanya proses sertifikasi halal dan biaya yang dianggap masih mahal oleh pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta pihak-pihak terkait untuk bersinergi agar KIH segera terisi dan beroperasi. Kementerian Agama (Kemenag) dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) diminta  segera membuat peraturan terkait dengan sertifikasi produk halal. Terlebih, setelah terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dan PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM yang merupakan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja.

• 

Oleh karena itu, untuk memfasilitasi terisinya produk-produk halal UMKM di kawasan tersebut, proses sertifikasi halal harus dilakukan secara cepat dan murah. Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin saat memimpin rapat tentang Kawasan Industri Halal dan Sertifikasi Halal di  Jakarta, pada 11/5.

“Saya meminta kepada Menteri Agama dan BPJPH agar menindaklanjuti sesuai dengan peraturan turunannya yaitu terkait dengan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) jaminan produk halal terutama yang menyangkut kemudahan sertifikasi halal bagi UMK dan pendampingan proses produk halal bagi UMK,” ujarnya.

Selanjutnya, kepada Kementerian Keuangan dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Wapres meminta untuk segera menyelesaikan kodifikasi nomor sertifikasi halal pada pelaporan ekspor dan impor produk halal. Agar KIH segera terisi, Wapres juga meminta fatwa halal yang cepat dari Majelis Ulama Indonesia dan promosi yang gencar dari Kementerian Investasi.

Menanggapi arahan Wapres, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto,  berkomitmen memberikan kemudahan bagi UMKM dalam memperoleh sertifikat halal bahkan dengan biaya gratis, apabila mampu memberikan pernyataan halal (self declare) karena menggunakan bahan produk yang dipastikan halal.

Selain itu, Airlangga juga akan mendorong proses sertifikasi halal maksimal selesai dalam 21 hari. “Ini paling lama, maksimal. Jadi harapannya ini semua akan memakan biaya yang lebih rendah,” tegasnya seraya  minta Menteri Investasi untuk dapat melakukan promosi baik di dalam maupun di luar negeri.

Sejalan dengan Menko Perekonomian, Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan bahwa penetapan tarif sertifikasi halal  saat ini sedang dalam pembahasan lebih lanjut untuk penerbitan Peraturan Menteri Keuangannya.

“Self declare untuk UMKM biayanya adalah nol rupiah. Terus ada pendanaan yang berasal dari APBN, APBD, Hibah, Dana Bergulir, atau bahkan CSR, dan pendanaan mempertimbangkan kondisi keuangan negara dengan prioritas dan kesepakatan dari sertifikasinya,” papar Sri Mulyani.

“Guna mengakselerasi pembangunannya, Kemenperin telah menerbitkan Surat Keterangan Kawasan Industri Halal bagi KI Modern Cikande pada 2 September 2020 lalu, yang diverifikasi oleh Kemenperin, Kementerian Agama, dan MUI sesuai Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2020 tentang Tata Cara Memperoleh Surat Keterangan dalam Rangka Pembentukan Kawasan Industri Halal,” kata Menperin, Agus Gumiwang.

Dalam upaya mengolaborasikan pemain halal dunia untuk pengembangan supply chain, inovasi dan promosi industri halal, telah ditandatangani  perjanjian halal international network global bersama Cordoba Halal Park Spanyol, Iskandar Halal Park, Johor, Malaysia and the Penang International Halal Hub Penang, Malaysia.

“Selain itu, Di KIH Cikande pemerintah juga mendorong agar industri besar dan industri kecil menengah (IKM) mampu bersinergi dengan baik. Upaya tersebut salah satunya dengan menyiapkan sebuah platform e-commerce untuk ekosistem yang terbentuk di Halal Modern Valley bekerjasama dengan Nahdlatul Ulama (NU) dan Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI),” paparnya.

Saat ini, di area KIH Cikande telah beroperasi beberapa tenant, salah satunya PT. Charoen Phoekpand Indonesia. Perusahaan multinasional asal Thailand tersebut menempati area sekitar 94 hektare dengan beberapa bidang usaha seperti pembibitan ayam ras, rumah potong, pengepakan daging unggas dan bukan unggas, serta industri pengolahan dan pengawetan produk daging dan daging unggas.

“Kemudian ada juga PT Paragon Technology dan Innovation, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang kosmetik dengan merek Wardah Cosmetics, Make Over, dan Emina Cosmetics,” sebut Menperin.

Selain KIH Cikande di Banten, terdapat pula dua KIH lainnya, yaitu Safe n Lock Halal Industrial Park di Sidoarjo yang berada di Jawa Timur, serta kawasan industri halal Bintan Inti Halal Hub.

Sementara Halal awareness atau kesadaran akan produk halal salah satunya akan dikembangkan melalui Kawasan Industri Halal (KIH) sebagai upaya menjadikan Indonesia pusat halal dunia.

“Halal lifestyle (gaya hidup), kita ingin dorong supaya bisa berkembang lebih besar lagi, lebih pesat lagi, tidak pada fokus-fokus tertentu, tetapi semua yang memungkinkan. Oleh karena itu, kawasan industri ini kita dorong supaya berkembang,” tutur Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin seperti dikutip dari situs Setwapres.

Melalui KIH, industri halal Indonesia dapat dikembangkan tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di luar negeri. Untuk itu, ia menegaskan bahwa produksi-produk halal Indonesia harus dapat memenuhi kebutuhan pasar global.

“Industri halal ini kita ingin Indonesia itu bukan saja memenuhi kebutuhan dalam negeri, domestik tapi juga kita ingin menjadi produsen halal dunia yang bisa menjadi eksportir halal terbesar,” tegas Wapres.

Wapres menekankan, untuk mewujudkan cita-cita tersebut diperlukan literasi yang baik kepada masyarakat. Pengembangan produk halal ini bukan saja merupakan perintah agama, namun juga sebagai upaya yang membawa kebaikan di berbagai sektor.

“Mengembangkan literasi tentang pentingnya pendekatan untuk mengkonsumsi yang halal itu dan pendekatan kita di dalam membangun ekonomi dan keuangan syariah itu tidak hanya halal sebagai perintah agama, sebagai doktrin, tapi juga kita ingin lebih rasional pendekatannya. Karena itu, kita katakan bahwa ekonomi syariah itu sesuatu yang baik, yang berkeadilan, yang membawa kebaikan dari berbagai sektor,” ungkap Wapres.

Wapres mencontohkan, ia pernah mendapatkan laporan bahwa produk halal disukai oleh nonmuslim karena lebih bersih.“Makanan halal itu good food (makanan baik), dan itu ternyata orang-orang nonmuslim saja mereka itu lebih suka makanan halal. Seperti di Australia itu mereka lebih [suka mengonsumsi] daging [halal] karena dia lebih bersih,” jelasnya.[] Yuniman Taqwa