Peluang Investasi EBT Terbuka Lebar
Komitemen Indonesia menekan emission carbon meman tidak tanggung-tanggung. Target 23 persen EBT sampai tahun 2025 menjadi target awal yang akan tingkatkankan sampai sampai 48-an persen sampai 2030. Pemerintah membuka peluang investasi sebesar-besarnya di sektor EBT.
Energi Baru dan Terbarukan (EBT) boleh jadi menjadi energi masa depan. Pasalnya, masyarakat dunia berkomitmen mengurangi energi berbasis fosil. Indonesia, misalnya, pada tahun 2025, target bauran energi yang disumbangkan kepada total energi nasional encapai 23%. .
Fenomena itu menunjukan peningkatan sangat signifikan terhadap pengembangan pemanfaatan EBT di dalam negeri. Tak pelak lagi, akselerasi pembangunan EBT tersebut membuat peluang investasi EBT di Indonesia terbuka lebar.
Sejauh ini peluang investasi energi baru dan terbarukan (EBT) di Indonesia sangat terbuka. Selain memiliki sumber daya yang melimpah dan meningkatnya permintaan, pemerintah Indonesia juga merespon kebijakan dengan menyiapkan sejumlah teknologi andal. Catatan ini menjadi bagian penting dalam diskusi panel ketika peluncuran Net Zero World pada COP ke-26 di Glasgow, United Kingdom, pada 3/11 waktu setempat.
Sementara Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) membahas sejumlah penguatan kerja sama Indonesia-Amerika Serikat dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden, di Scottish Event Campus (SEC), Glasgow, Skotlandia, pada 1/11 lalu.
Salah satu yang dibahasa adalah sektor energi. Presiden Jokowi menyebut telah mencanangkan transformasi Indonesia menuju energi baru dan terbarukan, serta akselerasi ekonomi berbasis teknologi hijau. Presiden Jokowi mengajak AS melakukan investasi pada energi baru dan terbarukan termasuk pengembangan ekosistem mobil listrik dan baterai lithium. “Saya harapkan dukungan AS melalui investasi yang mempercepat transisi energi, khususnya teknologi rendah karbon,” imbuhnya.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengutarakan besarnya potensi bisnis EBT di Indonesia dilihat dari sisi potensi EBT yang belum dioptimalkan. “Peluang pertama dan utama tentu saja Indonesia memiliki sumber daya baru dan terbarukan yang melimpah, terutama solar PV, diikuti oleh hidro, bioenergi, angin, panas bumi, dan lautan, dengan total potensi 648,3 GW, termasuk potensi uranium untuk pembangkit listrik tenaga nuklir. Hingga saat ini, baru 2% dari total potensi yang telah dimanfaatkan,” kata Arifin.
Arifin menyoroti harga energi baru dan terbarukan mulai tumbuh kompetitif, khususnya harga Solar PV (Photovoltaic) global yang cenderung menurun. Apalagi didukung dengan pengembangan teknologi baru seperti pumped storage, hidrogen, dan Battery Energy Storage System (BESS) sehingga akan mengoptimalkan pemanfaatan potensi EBT yang melimpah di Indonesia. “Ini bisa bersaing dengan energi fosil,” ungkapnya.
Meningkatnya kebutuhan energi, jelas Arifin, mendorong pemerintah untuk terus menyediakan akses energi ke seluruh lapisan masyarakat terutama di wilayah 3T (Terluar, Terdepan, dan Tertinggal) dengan harga terjangkau dan tetap memperhatikan ketersediaan sumber daya energi setempat. Kondisi ini sejalan dengan pemenuhan target rasio elektrifikasi 100% di tahun 2022 mendatang. “Tentu ini menjadi peluang bagi pengembangan EBT karena harga bahan bakar fosil di daerah terpencil bisa begitu mahal, sedangkan sumber EBT tersedia dan dapat dimanfaatkan secara lokal,” tegasnya.
Pemerintah sendiri memperkuat kerangka peraturan untuk memastikan keberhasilan transisi energi di Indonesia. Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2021-2030 memberikan porsi lebih besar kepada EBT. “Energi terbarukan akan berkontribusi lebih besar dalam penambahan kapasitas pembangkit listrik, di mana 20,9 GW sumber energi terbarukan untuk listrik, atau 51,6% dari total kapasitas pembangkit yang akan dibangun hingga tahun 2030,” jelas Arifin.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menekankan bahwa Energi Baru Terbarukan (EBT) adalah masa depan, bukan pilihan, sehingga harus diupayakan semaksimal mungkin. “Saya tegaskan sekali lagi, EBT adalah masa depan kita. EBT itu bukan pilihan. Kalau kita membangun pembangkit-pembangkit listrik yang baru, kita upayakan semaksimal mungkin dari energi yang terbarukan,” kata Wamenkeu dalam kunjungannya ke PLTP Small Scale Dieng 10 MW, pada 13/11.
Wamenkeu menyampaikan apresiasi kepada PT Geo Dipa Energi (Persero) dalam upaya menyediakan energi listrik yang bersumber dari EBT. PT Geo Dipa telah melakukan langkah strategis untuk menyelamatkan bumi karena sumber energi panas bumi merupakan salah satu sumber energi yang bersih dan ramah lingkungan, serta operasinya yang berkelanjutan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, awal November lalu juga menghadiri dalam 4th High-Level Ministerial Dialogue on Long Term Climate Finance dan meluncurkan kerja sama dengan Bank Pembangunan Asia (ADB) terkait mekanisme transisi energi (Energy Transition Mechanism/ETM). Dalam dialog ini, Menkeu mendorong agar negara maju segera merealisasikan dukungan bagi negara-negara berkembang dalam penanganan perubahan iklim.
Sementara pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon, yang mengatur tentang mekanisme perdagangan karbon dan pajak atas karbon. “Salah satu prinsip utama dari kebijakan tersebut adalah mengenakan pajak karbon pada kegiatan yang menghasilkan karbon dan memberi insentif efisiensi-karbon,”ungkap Arifin.
Arifin mengakui, penggunaan EBT sebagai sumber energi masih memiliki sejumlah tantangan, seperti intermitten Surya dan Angin, keterbatasan kemampuan jaringan untuk menyerap listrik dari EBT, kurangnya minat dari lembaga keuangan untuk berinvestasi di sektor energi terbarukan karena risikonya yang tinggi, pembiayaan berbunga tinggi, biaya investasi yang tinggi untuk beberapa energi terbarukan seperti panas bumi, dan keterbatasan kemampuan industri dalam negeri, khususnya di bidang teknologi.
Salah satu fokus yang tengah digarap oleh Kementerian ESDM adalah optimalisasi teknologi andal dalam pengembangan EBT. Ada beberapa hal yang menjadi perhatian utama Arifin. Pertama, pemanfaatan Solar Photovoltaic (PV). Ia menilai Solar PV layak dikembangkan di Indonesia mengingat besarnya potensi serta masa konstruksinya relatif lebih pendek daripada teknologi lain dan harganya kian kompetitif. “Ada tiga program utama pengembangan solar yaitu Floating Solar PV, Solar Farm, dan Rooftop Solar PV. Solar PV juga akan dikembangkan lebih lanjut untuk produksi hidrogen,” ungkap Arifin.
Selanjutnya ada penyimpanan energi (energy storage). Aspek tekbologi ini juga menjadi kunci utama dalam pengembangan energi terbarukan secara masif seperti pumped storage yang akan mulai digunakan pada tahun 2025 dan Battery Eenergy Storage System (BESS) yang akan digunakan secara masif pada tahun 2021.
Sementara Pemerintah Indonesia menyatakan telah bergabung dengan Clean Energy Demand Initiative (CEDI), yaitu sebuah inisiatif dari Pemerintah Amerika Serikat yang bersedia melakukan investasi di sektor energi bersih. Ini menjadi dukungan Indonesia terhadap dunia internasional dalam menjalankan mitigasi perubahan iklim dan peningkatan ekonomi hijau (green economy).
“Arahan Presiden sejalan dengan The Clean Energy Demand Initiative dan merupakan inisiatif nyata bantuan internasional yang kita perlukan untuk mempercepat langkah-langkah kami dalam mencapai target Nationally Determined Contribution (NDC) kami pada tahun 2030 dan akhirnya mencapai Net Zero Emissions sebelum tahun 2060,” kata Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam peluncuran CEDI pada acara COP26 di Pavilion US, Glasgow, United Kingdom, pada 4/11 waktu setempat.
Menurut Presiden Joko Widodo, transformasi energi Indonesia menuju energi baru dan terbarukan (EBT) harus didorong dan diperkuat. “Ekonomi hijau, teknologi hijau, dan produk hijau perlu ditingkatkan agar Indonesia dapat lebih berdaya saing di pasar global,” Arifin menegaskan.
Bergabungnya Indonesia, sambung Arifin, dapat memperkuat kerja sama dengan pemerintah serta entitas bisnis yang berpengaruh di Amerika Serikat guna mempromosikan investasi energi bersih. “Saya mengucapkan rasa terima kasih dan apresiasi kami kepada Pemerintah AS yang telah mengundang kami untuk bergabung dalam inisiatif ini. Saya menantikan pembahasan lebih lanjut mengenai kerja sama kami,” harapnya.
Indonesia sendiri terus mengimplementasikan pembangunan ekonomi dan industri hijau. Salah satunya melalui pengembangan kawasan industri hijau dengan memanfaatkan pembangkit listrik berbasis EBT skala besar. Saat ini sedang dikembangkan PLT Air skala besar berkapasitas 9 GW di Provinsi Kalimantan Utara yang terintegrasi dengan pengembangan industri hijau di bawah program Renewable Energy Based Industry Development (REBID). “Program ini juga akan dikembangkan di daerah lain seperti Papua,” jelas Arifin.
Tak hanya itu, Arifin memberikan terobosan melalui pengembangan inovasi teknologi seperti sistem jaringan pintar (smart grid) yanh menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Saat ini terdapat 9 proyek smart grid yang menggunakan berbagai teknologi smart grid seperti two-way communication, smart communication, smart microgrid, dan Advanced Metering Infrastructure (AMI).
“Smart grid akan meringankan masalah saat ini dari sebagian besar pembangkit listrik. Penerapan sistem energi berkelanjutan akan mendukung penerapan energi terbarukan yang efisien dan andal karena smart grid dapat menganalisis beban dan produksi listrik,” jelas Arifin.
Di samping itu, mulai tahun 2025 akan ada pengembangan Super Grid sebagai bagian dari penyediaan akses energi bagi masyarakat lokal di seluruh wilayah Indonesia. Sementara untuk peningkatan pengembangan Green Grid didukung dengan adanya penyesuaian regulasi mengenai penggunaan jaringan bersama (power wheeling) guna mengakomodasi transfer langsung daya listrik dari sumber EBT ke fasilitas operasional perusahaan dengan menggunakan jaringan PLN yang ada.
“Semua upaya transisi energi kita akan membutuhkan infrastruktur yang kuat, teknologi canggih, dan pembiayaan yang memadai. Investasi besar diperlukan untuk membangun infrastruktur EBT,” ungkap Arifin.
Upaya lain yang ditempuh pemerintah adalah mengizinkan industri dan konsumen untuk mengambil bagian dalam pengembangan EBT dengan memperoleh Sertifikat Energi Terbarukan atau Renewable Energy Certificate (REC) yang diberikan oleh PT PLN (Persero). Layanan ini hadir bagi yang menginginkan pengakuan atas penggunaan listrik dari sumber EBT, seperti pemasangan panel surya atap. “Instalasi panel surya atap akan menambah manfaat bagi industri dan komersial karena akan menyediakan listrik dari sumber energi terbarukan, mengurangi emisi serta tagihan listrik mereka,” jelas Arifin.
Indonesia menetapkan target 23% EBT pada bauran energi primer di tahun 2025, mengurangi emisi sebesar 29 – 41% berdasarkan target Nationally Determined Contribution (NDC) di tahun 2030 dan Net Zero Emission (NZE) di 2060 atau lebih cepat dengan dukungan internasional. “Kami sedang mempersiapkan Roadmap NZE sesuai dengan (target) tersebut,” pungkas Arifin.[] Yuniman Taqwa Nurdin
