Krisis Global, Indonesia Perlu Waspada…!
Meski Indonesia mampu bertahan dalam terpaan krisis global yang dipicu oleh krisis pangan, krisis energi dan krisis keuangan, tapi kita tetap waspada terhadap fenomena itu. Sampai saat ini instrumen APBN masih mampu mensubsidi energi hingga Rp 502 triliun, tapi risiko gejolak ekonomi global masih tinggi. Perlambatan ekonomi dunia berpotensi mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi domestik dalam jangka pendek.
Dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 20-21 Juli 2022 terungkap, perekonomian global diprakirakan tumbuh lebih rendah dari proyeksi sebelumnya, di tengah meningkatnya risiko stagflasi dan tingginya ketidakpastian pasar keuangan global. Tekanan inflasi global terus meningkat seiring dengan tingginya harga komoditas akibat berlanjutnya gangguan rantai pasokan sejalan dengan ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina yang terus berlangsung serta meluasnya kebijakan proteksionisme, terutama pangan.
Berbagai negara, terutama Amerika Serikat (AS) merespon peningkatan inflasi tersebut dengan pengetatan kebijakan moneter yang lebih agresif sehingga menahan pemulihan ekonomi dan meningkatkan risiko stagflasi. Pertumbuhan ekonomi berbagai negara, seperti AS, Eropa, Jepang, Tiongkok, dan India, diprakirakan lebih rendah dari proyeksi sebelumnya yang disertai dengan peningkatan kekhawatiran resesi di AS.
Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi global pada 2022 diprakirakan lebih rendah dari proyeksi sebelumnya 3,5% menjadi sebesar 2,9%. Sejalan dengan perkembangan tersebut, ketidakpastian pasar keuangan global tetap tinggi dan mengakibatkan terbatasnya aliran modal asing dan menekan nilai tukar di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.
Sementara Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan dengan para pimpinan lembaga negara di Istana Negara, Jakarta, pada 12/8. Dalam keterangannya selepas pertemuan, Presiden menyampaikan bahwa pertemuan tersebut membahas tentang krisis global yang sedang terjadi di beberapa negara di dunia, mulai dari krisis pangan, krisis energi, hingga krisis keuangan.
“Kita berbicara mengenai krisis global yang berkaitan dengan krisis pangan, krisis energi, dan juga krisis keuangan. Kita berbagi, sharing mengenai hal-hal yang berkaitan dengan domestik kita, baik yang berkaitan dengan pangan, yang berkaitan dengan energi, dan juga yang berkaitan dengan keuangan,” ujar Presiden.
Kepala Negara menuturkan bahwa pertemuan tersebut juga membahas subsidi pemerintah dalam rangka mengantisipasi kenaikan harga energi. Presiden menyebut, saat ini Indonesia telah memberikan jumlah subsidi yang cukup besar dengan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
“Cari negara yang subsidinya sampai Rp502 triliun karena kita harus menahan harga Pertalite, gas, listrik, termasuk Pertamax, gede sekali. Tapi apakah angka Rp502 triliun ini masih terus kuat bisa kita pertahankan?” tutur Kepala Negara.
Presiden Jokowi meminta jajarannya untuk terus waspada apabila APBN tidak lagi kuat untuk memberikan subsidi bahan bakar minyak (BBM) secara terus menerus sehingga terjadi kenaikan harga di masyarakat. Bahkan menurut Presiden, saat ini kenaikan harga BBM sudah terjadi di banyak negara di dunia.
“Kalau bisa ya alhamdulillah baik, artinya rakyat tidak terbebani. Tapi kalau memang APBN tidak kuat bagaimana? Kan negara lain harga BBM-nya sudah Rp17 ribu, Rp18 ribu, sudah naik dua kali lipat semuanya. Ya memang harga ekonominya seperti itu,” ucap Presiden.
Presiden Jokowi mengingatkan semua pihak untuk terus waspada karena risiko gejolak ekonomi global masih tinggi. Perlambatan ekonomi dunia tetap berpotensi memengaruhi laju pertumbuhan ekonomi domestik dalam jangka pendek. Sementara itu, konflik geopolitik dan perang di Ukraina telah menyebabkan eskalasi gangguan sisi suplai yang memicu lonjakan harga-harga komoditas global dan mendorong kenaikan laju inflasi di banyak negara, tidak terkecuali Indonesia.
Demikian disampaikan Presiden dalam pidato Penyampaian Keterangan Pemerintah atas RUU APBN Tahun Anggaran 2023 beserta Nota Keuangannya pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2022-2023 yang digelar di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, pada 16/8 lalu.
“Bank Sentral di banyak negara melakukan pengetatan kebijakan moneter secara agresif. Pengetatan telah menyebabkan guncangan pada pasar keuangan di banyak negara berkembang. Konsekuensinya, nilai tukar mata uang sebagian besar negara berkembang mengalami pelemahan,” kata Presiden.
Dengan berbagai tekanan tersebut, IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi global melambat signifikan dari 6,1% di tahun 2021 menjadi 3,2% di tahun 2022 dan 2,9% di tahun 2023. Namun, Presiden menekankan bahwa ketidakpastian global tidak boleh membuat bangsa Indonesia pesimistis.
“Dalam delapan tahun terakhir, kita telah memupuk modal penting untuk menciptakan ekosistem pembangunan yang lebih kondusif. Pembangunan infrastruktur secara masif, perbaikan kualitas sumber daya manusia, serta penyederhanaan aturan berusaha dan berinvestasi merupakan upaya-upaya kunci untuk memperkuat fondasi perekonomian nasional menghadapi tantangan masa depan,” ujarnya.
Presiden mengungkapkan, pemerintah terus memacu transformasi struktural untuk membangun mesin pertumbuhan ekonomi yang lebih solid dan berkelanjutan. Selain itu, hilirisasi industri untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi terus diperkuat, ekonomi hijau terus didorong.
“Penggunaan produk dalam negeri harus diprioritaskan guna mengurangi ketergantungan impor. Ekonomi digital juga difasilitasi agar UMKM naik kelas dan melahirkan decacorn-decacorn baru kelas dunia di masa depan,” ujarnya.
Kemudian, keseimbangan kebijakan makro-fiskal juga terus dijaga. Presiden menilai, bahwa konsolidasi fiskal menjadi sangat krusial. “Kesehatan APBN ditingkatkan agar adaptif dan responsif dalam jangka menengah dan dalam jangka panjang,” tandasnya.
Sementara perbaikan ekonomi domestik diprakirakan terus berlanjut, meskipun dampak perlambatan ekonomi global perlu tetap diwaspadai.Perekonomian domestik pada triwulan II 2022 diprakirakan terus melanjutkan perbaikan, ditopang oleh peningkatan konsumsi dan investasi nonbangunan serta kinerja ekspor yang lebih tinggi dari proyeksi awal. Berbagai indikator dini pada Juni 2022 dan hasil survei Bank Indonesia terakhir, seperti keyakinan konsumen, penjualan eceran, dan Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur mengindikasikan terus berlangsungnya proses pemulihan ekonomi domestik.
Sedangkan dari sisi eksternal, kinerja ekspor lebih tinggi dari prakiraan sebelumnya, khususnya pada komoditas batu bara, bijih logam, dan besi baja didukung oleh permintaan ekspor yang tetap kuat dan harga komoditas global yang masih tinggi. Pertumbuhan ekonomi juga ditopang oleh perbaikan berbagai lapangan usaha, seperti Industri Pengolahan, Perdagangan, serta Transportasi dan Pergudangan.
Sementara itu, secara spasial, perbaikan ekonomi ditopang oleh seluruh wilayah terutama Jawa, Sumatera, dan Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua). Ke depan, perbaikan perekonomian domestik didukung oleh peningkatan mobilitas, sumber pembiayaan, dan aktivitas dunia usaha.
Namun demikian, perlambatan ekonomi global dapat berpengaruh pada kinerja ekspor, sementara kenaikan inflasi dapat menahan konsumsi swasta. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi 2022 diprakirakan bisa ke bawah dalam kisaran proyeksi Bank Indonesia pada 4,5-5,3%.
Kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) diprakirakan tetap baik, di tengah meningkatnya tekanan terhadap arus modal. Transaksi berjalan triwulan II 2022 diprakirakan mencatat surplus, lebih tinggi dibandingkan dengan capaian surplus pada triwulan sebelumnya, terutama didukung oleh kenaikan surplus neraca perdagangan nonmigas, sejalan dengan masih tingginya harga komoditas global.
Neraca transaksi modal dan finansial diperkirakan tetap terjaga didukung oleh aliran modal masuk dalam bentuk penanaman modal asing (PMA). Sementara itu, investasi portofolio pada triwulan II 2022 mencatat net inflow sebesar 0,2 miliar dolar AS. Namun demikian, memasuki triwulan III 2022 (hingga 19 Juli 2022), investasi portofolio mencatat net outflow sebesar 2,0 miliar dolar AS sejalan dengan ketidakpastian pasar keuangan global yang tinggi.
Posisi cadangan devisa Indonesia akhir Juni 2022 tercatat sebesar 136,4 miliar dolar AS, setara dengan pembiayaan 6,6 bulan impor atau 6,4 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.
Ke depan, kinerja NPI pada 2022 diprakirakan akan tetap terjaga dengan transaksi berjalan dalam kisaran surplus 0,3% sampai dengan defisit 0,5% dari PDB terutama ditopang oleh harga komoditas global yang tetap tinggi. Kinerja NPI tersebut juga didukung neraca transaksi modal dan finansial terutama dalam bentuk PMA sejalan dengan iklim investasi dalam negeri yang terjaga.[] Yuniman Taqwa
