Penjualan Otomotif diprediksi Terkoreksi Tahun 2025

Penjualan mobil tahun ini diprediksi  di bawah 1 juta unit, atau sekitar 900.000 unit. Target ini di atas realisasi tahun sebelumnya sebesar 865.723 unit. Prediksi penjualan tersebut dapat berpotensi turun hingga 750.000 unit lantaran pemberlakuan PPN 12%, opsen pajak, serta kondisi ekonomi yang tidak stabil.

Lembaga riset S&P Global Mobility memperkirakan pasokan mobil meningkat, sedangkan produksi cenderung turun. Ini karena produsen mobil mengambil sikap mengandalkan persediaan. Akibatnya penjualan mobil di seluruh dunia diperkirakan tumbuh tipis pada tahun 2025 ini.

Penjualan global mobil ringan—meliputi mobil penumpang, kendaraan sport, dan truk pikap— akan naik 1,7 persen pada tahun 2025 menjadi 89,6 juta unit. Kenaikan ini sebagian didasarkan pada peningkatan yang terus berlanjut dalam stabilitas rantai pasokan. Proyeksi ini disampaikan S&P melalui siaran pers yang terbit pada Jumat 20 Desember 2024. Untuk pasar Amerika Serikat (AS) saja, penjualan akan tumbuh 1,2 persen pada tahun ini menjadi 16,2 juta unit mobil.

Kukuh Kumara: menargetkan penjualan mobil tahun ini di bawah 1 juta unit, yakni 900.000 unit/foto: ist

Sedangkan produksi mobil ringan di seluruh dunia akan turun 0,4 persen tahun 2025 depan menjadi 88,7 juta unit. Ini termasuk penurunan 2,9 persen pada produksi AS menjadi 9,9 juta unit mobil. Gambaran ini menandakan kegelisahan industri otomotif global tentang ketahanan permintaan. China dan Amerika Selatan adalah kawasan yang diperkirakan mengalami kenaikan produksi.

Sekretaris Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), Kukuh Kumara, menargetkan penjualan mobil tahun ini masih di bawah 1 juta unit, yakni 900.000 unit. Target ini di atas realisasi tahun sebelumnya sebesar 865.723 unit. Prediksi penjualan tersebut juga dapat berpotensi turun hingga 750.000 unit lantaran pemberlakuan PPN 12%, opsen pajak, serta kondisi ekonomi yang tidak stabil.

“Kami belajar dari sebelumnya, kita belum duduk bareng, belum ngitung secara rinci ya. Tapi kan harus muncul, kira-kira berapa? Kalau tahun kemarin saja, nggak ada opsen, kita satu juta saja nggak dapat,” kata Kukuh dalam agenda Prospek Otomotif 2025, pada 14/1/2025, sebaaimana dikutip dari bisnis.com.

Target penjualan mobil 900.000 unit merupakan target paling optimis yang ditetapkan Gaikindo tahun ini. “Kalau turunnya itu kita bisa balik ke waktu zaman pandemi ya. 650.000-an unit, 700.000 unit. Sudah berat lah,” ungkapnya.

Namun demikian, GAIKINDO berharap penjualan mobil di Indonesia pada tahun 2025 kembali mencapai angka normal, menembus 1 juta unit. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua I GAIKINDO Jongkie Sugiarto, yang menyebut bahwa tahun 2025 ini industri menghadapi tantangan kenaikan pajak. 

“Proyeksi tahun 2025 belum kami putuskan, mengingat masih ada rencana beberapa kenaikan perpajakan yang bisa menjadi kendala. Tapi kami berharap tahun ini bisa kembali ke angka-angka normal,” katanya, pada  8/1/2025.

Boleh jadi industri otomotif masih menghadapi tantangan yang cukup berat untuk bisa semakin melaju. Tidak hanya terbentur dengan pelemahan daya beli masyarakat serta kenaikan suku bunga kredit kendaraan bermotor, di tahun 2025 kinerja industri otomotif diproyeksi bisa menurun karena adanya implementasi kebijakan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) serta penerapan opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).

“Sebagai salah satu sektor yang memiliki kontribusi signifikan terhadap PDB nasional, industri otomotif mencatatkan perkiraan penurunan sebesar Rp4,21 triliun pada 2024. Ini berimbas ke sektor backward linkage sebesar Rp 4,11 triliun dan sektor forward linkage sebesar Rp3,519 triliun,” kata Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Setia Darta pada acara diskusi yang bertajuk “Prospek Industri Otomotif 2025 dan Peluang Insentif dari Pemerintah” di Jakarta, Selasa (14/1).

Sektor otomotif bagi kontribusi ekonomi Indonesia dan tantangan yang dihadapi pada tahun 2025, Kementerian Perindustrian secara aktif menyampaikan usulan insentif dan relaksasi kebijakan kepada pemangku kepentingan terkait. Beberapa usulan insentif itu antara lain PPnBM ditanggung pemerintah (PPnBM DTP) untuk kendaraan hybrid (PHEV, fullmild) sebesar 3%.

Selain itu, insentif PPN DTP untuk kendaraan EV sebesar 10% untuk mendorong industri kendaraan listrik, dan penundaan atau keringanan pemberlakuan opsen PKB dan BBNKB.  “Saat ini sebanyak 25 provinsi yang menerbitkan regulasi terkait relaksasi opsen PKB dan BBNKB. Kebijakan ini diharapkan mampu memberikan dukungan nyata terhadap keberlanjutan industri otomotif nasional serta menjaga daya saingnya di pasar domestik maupun global,” ungkap Setia Darta.

Ke-25 provinsi itu di antaranya Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, NTB, Bali, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan.

Sekretaris Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Kukuh Kumara menuturkan, diperlukan dukungan kebijakan dari pemerintah, termasuk untuk mengatasi dampak opsen pajak kendaraan bermotor sehingga industri kendaraan bermotor nasional tetap bisa tumbuh.

“Dukungan insentif dapat meningkatkan pertumbuhan industri kendaraan bermotor, yang terlihat pada peningkatan penjualan. Ini akan menggairahkan industri komponen, industri perbankan, hingga lembaga pembiayaan,” ungkapnya.

Gaikindo, kata Kukuh, meminta semua kendaraan berteknologi elektrifikasi (xEV), meliputi HEV, PHEV, dan BEV, diberi kesempatan untuk mendapatkan insentif sesuai dengan kontribusi dalam penurunan emisi karbon dioksida (CO2) dan bahan bakar minyak (BBM).

“Meningkatnya perkembangan pasar xEV dapat memberikan dampak pada pendalaman industri untuk xEV juga potensi peningkatan ekspor xEV,” imbuhnya.

Sementara itu, Pengamat Otomotif LPEM Universitas Indonesia, Riyanto menyatakan, pasar mobil membutuhkan intervensi cepat, karena kondisi semakin berat. Adapun perbaikan fundamental, berupa penguatan daya beli dan akselerasi pertumbuhan ekonomi merupakan solusi jangka panjang.

Berdasarkan hitungan LPEM Universitas Indonesia, pemberian insentif bakal berdampak positif terhadap ekonomi. Kontribusi industri mobil baik langsung dan tidak langsung terhadap produk domestik bruto (PDB) akan mencapai Rp177 triliun dengan tarif PPnBM 10%, lalu Rp181 triliun dengan PPnBM 7,5%, Rp185 triliun PPnBM 5%, dan Rp194 triliun dengan PPnBM 0%, dibandingkan skema business as usual Rp168 triliun.

Selain itu, akan ada tambahan tenaga kerja otomotif sebanyak 7.740 orang dengan PPnBM 10%, lalu 11.611 orang (PPnBM 7,5%), 15.481 orang (PPnBM 5%), dan 23.221 orang (PPnBM 0%). Riyanto juga mengusulkan PPnBM mobil murah tahun ini bisa dikembalikan ke 0% dari saat ini 3%. “Adapun insentif PPnBM untuk mobil pertama layak dipertimbangkan, bersama lokalisasi, ekspor, dan litbang karena bakal berimbas positif terhadap industri otomotif,” pungkasnya. [] Yuniman Taqwa