Pemprov Kaltim Targetkan Rp 60 Triliun Realisasi Investasi Tahun 2023
Minat investor menanamkan investasi di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) masih tinggi. Apalagi rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) di Kaltim menjadi salah satu daya tarik invetasi. Apakah target realisasi investasi sebesar Rp 60 triliun bisa tercapai?
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Puguh Harjanto optimis investasi daerah akan makin melejit tahun ini. Dampak investasi ini pun akan membuka peluang lebih besar pada angkatan kerja.
Optimis itu bukan tanpa alasan. Mengacu pada tingginya capaian realisasi investasi pada tahun 2022. Pada tahun itu capaian nvestasi mencapai rp 57,76 triliun. “Kami optimis tahun 2023 target invetasi Kaltim sekitar Rp 60 triliun,” kata Puguh pada awak media, belum lama ini.
Rinciannya investasi pada tahun 2022 berasal dari PMDN sebesar Rp39,59 triliun atau sebesar 68,54 persen dari total realisasi investasi, dengan 6.706 proyek yang dikerjakan, kemudian dari PMA sebesar Rp18,17 triliun atau tercapai 31,46 persen dari total investasi, dengan 1.005 proyek.
Menurut Puguh, tahun 2022 lalu ada sebanyak delapan calon investor besar yang melakukan kunjungan ke Kaltim. Mereka berasal dari Jepang, Australia, Singapura, Korea Selatan, Finlandia, China dan Malaysia.“Lembaga dan perusahaan asing yang berminat berinvestasi di Kaltim itu, sudah bertemu jajaran Pemprov Kaltim dan melihat langsung lokasi Ibu Kota Negara (IKN). Sejak Juni 2022 hingga 12 Desember 2022. Mereka melihat peluang usaha di Kaltim, pasca IKN pindah ke Kaltim,” ungkapnya.
Sementara terbaru, ada calon investor dari Songgoritty Group yang berminat berinvestasi di sektor pengolahan limbah kayu industri daur ulang untuk bahan rumah atau bagunan tahan gempa. Jika rencana ini terealisasi, investasi senilai Rp75 triliun akan masuk ke Kaltim.”Partner lokalnya adalah PT MBS (Melati Bakti Satya) Perusda milik Pemprov,” imbuh Puguh.
Lebih lanjut ditambahkan, bidang usaha yang diincar investor asing tersebut sangat beragam. Mulai dari bidang infrastruktur, konstruksi, energi, pariwisata, waste management, retail, property, perdagangan otomotif, mall, dan hilirisasi industri. “Investasi dari Jepang bahkan dikawal langsung oleh Kementerian Investasi/BKPM, JETRO, dan JICA,” ujar Puguh.
Pemerintah Australia menyampaikan minat berinvestasi dan melanjutkan kerja sama dalam pembangunan infrastruktur ramah lingkungan di IKN. Teknologi ramah lingkungan, revitalisasi hubungan dagang dan investasi ini dalam rangka meningkatkan perekonomian Australia-Indonesia. Selain itu, memfasilitasi pengusaha Kaltim dan Australia meningkatkan perdagangan kedua negara. Sedangkan, calon investor dari China berminat berinvestasi di bidang transportasi, hilirisasi produk industri, dan perdagangan, sebagaimana dikutip dari diskominfo.kaltimprov.go.id, pada 2/3/2023.
Sementara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) berkomitmen melaksanakan transformasi ekonomi untuk melepas ketergantungan pada sektor ekstraktif pertambangan dan migas. Tulang punggung ekonomi Benua Etam ke depan, akan diarahkan pada sektor yang lebih ramah lingkungan berbasis renewable resource atau sumber daya alam terbarukan.
Dengan komitmen tersebut, Pemprov harus memastikan, sektor batu bara dan migas yang selama ini menjadi andalan pengungkit capaian realisasi investasi di Kaltim, harus dialihkan pada sektor lain, sebagaimana dikutip dari diskominfo.kaltimprov.go.id, pada 21/2/2023.
Gubernur Kaltim, Isran Noor meminta seluruh stakeholder yang berperan dalam peningkatan iklim investasi daerah, dapat meningkatkan capaian investasi setiap tahunnya. Salah satunya, dengan mengembangkan inovasi dan kreativitas para pengusaha.
“Peluang investasi di Kaltim terbuka lebar, terkait proyek infrastruktur, pengembangan kawasan ekonomi dan industri, pariwisata, perdagangan serta sektor lainnya. Untuk itu promosi perlu ditingkatkan, termasuk mekanisme kerja sama luar negeri serta kemudahan dalam perizinan,” kata Isran pada suatu kesempatan bersama Lembaga Regional Investor Relation Unit (RIRU) Provinsi Kaltim.
Puguh Harjanto mengungkapkan, target investasi tahun 2023 sebesar Rp 60 triliun. Pihaknya akan mendorong sektor investasi di luar industri ekstraktif. Ladang investasi yang tengah dikembangkan adalah sektor pertanian dan pariwisata.
“Kita dorong di pariwisata dan pertanian. Karena usaha pariwisata multiplier effect-nya luas. Sedangkan sektor pertanian mampu menyerap banyak tenaga kerja. Ini pertanian dalam arti luas ya, mencakup semuanya termasuk kelautan dan perikanan,” ujar Puguh belum lama ini.
DPMPTSP telah membangun jaringan dengan kementerian teknis sektoral untuk mendukung upaya pengembangan ladang investasi di luar sektor migas dan batu bara. Termasuk bersinergi dengan Perangkat Daerah (PD) terkait, sebagai pengelola sektor hulu dalam penyiapan bahan baku produksi.
“Dinas teknis sektoral di hulunya juga harus siap perform. Jangan sampai investasi datang, tapi barangnya tidak ada, kan non sense,” tutur eks Kabid Promosi dan Kerja Sama Investasi DPMPTSP Kota Bontang ini.
Memaksimalkan ekonomi non migas dan batu bara ini, sangat mungkin dilakukan. Terlebih dengan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kaltim, banyak investor yang mulai melirik Benua Etam sebagai wilayah seksi investasi.
Banyak investor yang mencari posisi atas keberadaan IKN di Kaltim. Contohnya negara tetangga Malaysia saja, sudah lima kali mengunjungi. Di samping itu, ada beberapa aspek yang menurut Puguh bisa dilakukan untuk menggaet para calon investor. Seperti aspek bahan baku, skema pembiayaan, potensi customer, atau pun dengan menggunakan aspek komparatif dengan daerah lain.”Misal, tarif listrik lebih murah di sini dari pada Sulawesi, jadi bangunlah smelter di sini. Itu namanya aspek komparatif yang harus kita perhatikan, saat menarik calon investor,” tutupnya.
“Seperti peluang tenaga kerja, beberapa investor asing sudah berkunjung ke Kaltim. Setidaknya ada tujuh calon investor yang sudah jatuh cinta dengan Kaltim,” terang Puguh seraya menambahkn, alasan dari para investor melirik Kaltim karena pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang mulai ditetapkan pada 2024 mendatang.[] Yuniman Taqwa/Foto ilustrasi utama/ BPMI Setpres/Laily Rachev
