Kolaborasi Perusahaan Besar Dengan UMKM
Kolaborasi menjadi suatu keniscayaan untuk menutupi gap yang lebar antara perusahaan besar dengan perusahaan kecil. Perlu meningkatkan usaha kecil menjadi penengah, sehingga kesenjangan tidak terlalu melebar.
Saat ini jumlah entrepreneurs di Indonesia mencapai 3,4% dari rasio jumlah penduduk di Tanah Air. Jumlah tersebut masih sangat kecil untuk bisa menjadi “lokomotif” ekonomi Indonesia menjadi suatu negara maju. Menurut Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), paling tidak dibutuhkan 12 hingga 14% rasio dari jumlah penduduk.
Diperlukan motivasi untuk membangkitkan anak-anak muda berani membangun usaha. Pasalnya, peluang sukses membangun usaha di Indonesia masih terbuka lebar. Jumlah penduduk Indonesia sebanyak 270-an juta jiwa merupakan pasar potensial. Jangan sampai pasar potensial tersebut justru dinikmati oleh produk-produk atau jasa-jasa dari luar negeri.
Indonesia mempunyai potensi basis ekonomi nasional yang kuat karena jumlah UMKM terutama usaha mikro yang sangat banyak dan daya serap tenaga kerja sangat besar. Pemerintah dan pelaku usaha harus menaikkan ‘kelas’ usaha mikro menjadi usaha menengah. Basis usaha ini terbukti kuat menghadapi krisis ekonomi. Usaha mikro mempunyai perputaran transaksi yang cepat, menggunakan produksi domestik dan bersentuhan dengan kebutuhan primer masyarakat.
Sejauh ini potret UMKM Indonesia didominasi oleh pelaku usaha mikro yang berjumlah 98,68% dengan daya serap tenaga kerja sekitar 89%. Sementara itu sumbangan usaha mikro terhadap PDB hanya sekitar 37,8%.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengajak Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) mengikis kesenjangan antara perusahaan besar dengan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). HIPMI memiliki kemampuan melakukan hal tersebut.
Ia menekankan HIPMI sudah sukses membangun tokoh-tokoh nasional, tapi Erick mengharapkan 10-20 tahun ke depan justru HIPMI harus terus mendorong menjadi bagian membangun perusahaan nasional yang kelasnya juga besar. Hal itu disampaikan saat menghadiri Diklatda Badan Pengurus Daerah (BPD) HIPMI Jaya di Jakarta, pada 27 Oktober 2022.
Menurut Erick, HIPMI dan UMKM bisa membangun ekosistem supply chain yang terintegrasi. Hal ini tak lepas dari begitu besarnya jumlah UMKM Indonesia yang mencapai 65,4 juta pelaku UMKM. Dalam bisnis ada yang namanya supply chain, yang besar menyuplai yang kecil, UMKM bagian fondasi tapi jangan sampai yang tengah kosong, hanya ada yang besar dan kecil. Yang tengah harus diisi agar gap yang besar dan kecil tidak terlalu jauh.
Sementara Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya kolaborasi antara usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan usaha besar untuk bersama-sama membangun Indonesia incorporated.“Kalau ini kuat betul, kita bisa bersatu, kita kompak, seperti saat kita menangani pandemi sampai ke tingkat daerah dan RT, semuanya bergerak, ini akan cepat menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi,” ungkap Presiden Jokowi, seperti dilansir dari siaran pers, pada 11 Oktober 2022.
Pada pembukaan Investor Daily Summit 2022 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, 11 Oktober 2022, Presiden Jokowi menekankan pentingnya meningkatkan pembelian produk dalam negeri, antara lain; dengan mendorong agar pemerintah pusat maupun daerah mengalokasikan dana dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) serta anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk belanja produk dalam negeri.
“Ini uang APBN, APBD yang kita kumpulkan dari pajak, dari royalti, dari bea ekspor, dari penerimaan negara bukan pajak bersusah payah kita kumpulkan, terkumpul kemudian kita belanjakan produk impor, ndak, sama sekali ndak bener,” jelas Presiden.
Menurut Presiden, pemerintah telah membuat komitmen bersama kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk pembelian produk dalam negeri.
Kepala Negara menyadari bahwa target anggaran belanja produk dalam negeri yang ditetapkan pemerintah belum sepenuhnya terealisasi, tetapi Presiden meyakini kapasitas produksi UMKM akan meningkat jika anggaran tersebut dapat terealisasi 100 persen.
“Memang realisasinya untuk BUMN baru 72 persen, kemudian untuk APBN dan APBD memang masih kecil masih 44 persen dari angka yang tadi saya sampaikan Rp950 triliun. Tetapi kalau ini nanti terealisasi 100 persen akan kelihatan sekali UKM kita harus menaikkan kapasitas produksi produk-produknya,” tambah Presiden Jokowi.
Kementerian Investasi/Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) kembali melakukan program kemitraan antara Usaha Besar dan UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan lewat penandatanganan komitmen kerja sama dalam program kolaborasi penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) dengan UMKM, sebagaimana dikutip dari validnews.id, pada 17/12/2022.
Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyampaikan, program ini sesuai dengan misi pemerintah dan amanat UU Cipta Kerja, yang bertujuan untuk terus meningkatkan kemudahan berusaha serta terus mendorong kemitraan strategis antara perusahaan besar dengan UMKM melalui prinsip mutualisme.
“Pemerintah siap memfasilitasi kolaborasi ini, dengan adanya kesempatan yang diberikan untuk melebarkan sayap bersama dapat memacu UMKM menjadi lebih kompetitif dan semakin memiliki daya saing,” jelas Bahlil dalam keterangannya, Jakarta, pada 16/12.
Lebih lanjut ditambahkan, perusahaan besar diharapkan dapat menjadi motivasi dan partner yang dapat memberikan masukan serta kontribusi positif bagi UMKM. Agar usaha skala mikro-menengah bisa berkembang lebih cepat dengan meningkatkan kualitas usahanya..
Adapun, komitmen kerja sama diikuti oleh 84 perusahaan PMA dan PMDN serta 320 UMKM atau pengusaha lokal dari seluruh wilayah Indonesia, dengan nilai kerja sama Rp5,14 triliun di 2022. Nilai ini meningkat 88% dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp2,7 triliun.
Program kemitraan antara Usaha Besar dengan UMKM dilaksanakan secara konsisten sejak 2020 dan tersebar di seluruh Indonesia. Pada 2020, potensi nilai kontrak kerja sama dan prakontrak sebesar Rp1,5 triliun yang diikuti oleh 56 usaha besar, terdiri dari 29 PMA dan 27 PMDN yang bekerja sama dengan 196 UMKM.. Pada 2021, nilai kontrak dan prakontrak kerja sama kemitraan sebesar Rp2,7 triliun. Kegiatan tersebut diikuti oleh 89 usaha besar, yang terdiri dari 46 PMA dan 43 PMDN bersama 383 UMK. [] Yuniman Taqwa
