Jangan Salah Memilih Pemimpin

Oleh: Yuniman Taqwa Nurdin

Dalam beberapa kesempatan, Presiden Joko Widodo mengatakan, kini   Indonesia punya peluang menjadi negara maju dalam 13 tahun ke depan. Pernyataannya tersebut berdasarkan sejarah peradaban negara-negara di dunia. Dan kesempatan itu  terjadi hanya sekali. Bila kesempatan tersebut  tidak dimanfaatkan, maka hilanglah peluang emas tersebut.

Pernyataan Jokowi berdasarkan hasil penelitian pakar dari dalam dan luar negeri. Pasalnya pada sekitar tahun 2030, Indonesia akan mengalami bonus demografi. Bonus demografi Indonesia akan muncul pada 2030-an. Pada saat itu jumlah  penduduk usia produktif diperkirakan mencapai lebih dari 70 persen dari  populasi penduduk Indonesia. Fenomena itu menjadi dasar alasan mengapa momentum bonus demografi kerap dijadikan optimisme suatu negara menggapai mimpinya menjadi negara maju.

Namun demikian, mimpi itu bukan “bimsalabim” yang langsung terjadi tanpa sebelumnya mempersiapkan momentum itu. Dan Indonesia – sejak di bawah kemimpinan Jokowi – sudah meletakkan dasar-dasar  untuk melakukan akselerasi pembangunan. Pembangunan infrastruktur, misalnya.  Salah satu yang fokus dibangun pemerintah adalah infrastuktur transformasi. Apalagi Indonesia sebagai negara kepulauan yang tercatat sekitar 17.000-an pulau.

Pembangunan infrastruktur darat, laut dan udara yang dilakukan secara massif bertujuan untuk memperlancar konektivitas sebagai instrumen mobilitasi arus barang dan penduduk. Di mana pembangunan jalan tol dan pembangunan jalan-jalan penghubung ke pusat-pusat industri bertujuan memperlancar arus barang dari satu tempat ke tempat lain serta terhubung ke pelabuhan-pelabuhan maupun bandara udara. Fenomena ini untuk menghindari penumpukan barang di satu titik, sehingga akhirnya cost logistik bisa lebih efisien.

Selain itu, pembangunan jalan-jalan desa yang telah dibangun sekitar 316.590 kilometer jalan desa, selesai konstruksi di era Jokowi, memudahkan transformasi barang-barang dari desa ke kota kabupaten atau provinsi menjadi lancar. Hal ini membantu masyarakat desa mendistribusikan hasil pertanian atau produk-produk lain ke pusat-pusat kota, sehingga harga jualnya lebih tinggi karena kelancaran transportasi. Akhirnya pendapatan masyarakat desa pun makin meningkat karena keberadaan infrastruktur tersebut.

Tidak hanya itu, dalam waktu bersamaan, pemerintah pun mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk menyambut bonus demografi. Jangan sampai mengalami kegagalan, sehingga manfaat bonus demografi tidak membawa berkah bagi bangsa dan  negara ini.  Justru sebaliknya,  bonus demografi dapat merugikan dan menjadi masalah apabila tidak dapat dimanfaatkan dengan baik, seperti SDM yang tidak memiliki daya saing dan lapangan kerja yang terbatas akan meningkatkan angka pengangguran yang tinggi.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Pengembangan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, jika bonus demografi berhasil meningkatkan angka kerja maka kita akan bisa menjadi negara maju. Tapi ancamannya ada aging-population, Indonesia sangat rawan kalau kita tidak bisa melewati era bonus demografi.

Hal itu disampaikan   Muhadjir Effendy saat menjadi narasumber pada Kuliah Umum Sekolah Pascasarjana UHAMKA secara virtual, pada 5 Maret tahun 2022. Membangun SDM yang berkualitas bukan pekerjaan yang ringan. Pemerintah telah menyiapkan suatu konsep strategi pembangunan SDM dalam upaya menghadirkan SDM unggul yang dikembangkan dengan mencakup semua tahapan kehidupan manusia dan berproses terus-menerus.

Pembangunan tidak dapat berlangsung instan. Perlu proses. Dimulai dengan kesehatan pranikah,  masa kehamilan, asupan gizi pada periode anak-anak hingga pendidikan dasar dan menengah, serta menyediakan program pelatihan untuk mempersiapkan seseorang memasuki dunia kerja, dan meningkatkan kompetensi ataupun mendapatkan keterampilan baru.

Itu sebabnya Presiden Joko Widodo mencanangkan bahwa tahun 2024 sudah tidak ada lagi kemiskinan ekstrim di Indonesia. Dengan tidak ada lagi kemiskinan ekstrim, maka secara perlahan akan mempersiapkan SDM-SDM unggul di masa mendatang. Sementara secara bersamaan sistem pendidikan nasional mulai diarahkan untuk melahirkan tenaga kerja yang berkompetensi. Pendidikan vokasi, misalnya, dari tingkat sekolah menengah atas sampai jenjang sarjana terapan kini semakin banyak terselenggara.

Kesiapan tenaga kerja berkompetensi tersebut dalam rangka menempatkan anak negeri pada lapangan kerja yang mempunyai kompotensi. Jangan sampai lowongan-lowongan kerja yang tersedia – karena anak negeri tak mempunyai kompetensi – akhirnya peluang tersebut diambil SDM dari negara lain. Itu yang tidak kita  inginkan.

Apalagi pemerintah kini mengarahkan program hilirisasi di segala sektor industri. Hal ini sejalan dengan potensi sumber daya alam yang kita miliki. Nikel, misalnya, belakangan ini sudah diputuskan stop ekspor bijih nikel. Indonesia kini sedang membangun smelter pengelolan nikel menjadi barang setengah jadi atau barang jadi, sehingga meningkatkan nilai tambah dari nikel tersebut.

Segera menyusul hilirisasi sektor sumber daya alam lainnya. Bila fenomena ini sesuai on the track, maka nilai tambahnya dari potensi Sumber Daya Alam yang kita miliki akan bertambah berkali-kali lipat, sehingga Indonesia akan menjadi negara Industri yang terintegrasi dari hulu sampai hilir.

Keunggulan komperatif dan kompetitif Indonesia terhadap sektor industri tersebut karena kita memiliki sumber daya alam yang boleh jadi negara-negara industri lain di dunia tidak memiliki sumber daya alam tersebut. Keunggulan ini yang membuat Indonesia mampu bersaing dengan negara-negara industri di dunia.

Presiden Joko Widodo sudah membangun pondasi ke arah hilirisasi. Itu sebabnya, momentum bonus demografi yang diperkirakan puncaknya pada tahun 2035 akan mengantarkan Indonesia menjadi negara maju. Jangan sampai kita kehilangan momentum tersebut!

Oleh karena itu, suksesi kepemimpinan Indonesia pada pemilihan umum (Pemilu) tahun 2024 menjadi hal yang krusial. Jangan sampai pemimpin yang akan menggantikan Presiden Joko Widodo adalah antithesis dari Presiden Joko Widodo. Pemimpin yang selayaknya menggantikan Joko Widodo adalah pemimpinan yang mempunyai “satu tarikan napas” dengan Presiden Joko Widodo.

Sebab, pembangunan suatu bangsa – bila sudah on the track – harus dilanjutkan visi misinya untuk membawa Indonesia menjadi negara maju. Sebab, pembangunan bersifat berkesinambungan sampai  puncak yang diinginkan para pendiri bangsa.

Pembangunan tidak bisa berjalan zig-zag! Dengan kata lainnya, setiap pergantian presiden, maka akan terjadi perubahan arah pembangunan suatu bangsa. Bila hal ini terjadi, sampai kapan kita selalu menata ulang arah pebangunan suatu bangsa.

Itu sebabnya, kita harus berpikir dengan akal sehat. Jangan sampai memilih pemimpin yang salah dalam membawa “kapal besar Indonesia” dalam  melanjutkan pembangunan.[] foto ilustrasi ist

*Penulis pimpinan redaksi pelakubisnis.com