Ekonomi Indonesia 2024: Optimis di Tengah Kondisi Ekonomi Global
Pemerintah mematok target pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2024 mencapai 5,2 persen. Target itu berdasarkan tingginya konsumsi masyarakat. Momentum pemilu serentak sepanjang tahun 2024 mendorong injeksi likuiditas dalam jumlah besar ke perekonomian!
Dunia masih terus dibayangi berbagai risiko dan ketidakpastian. Mulai dari risiko pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang melemah, harga komoditas yang volatile, geopolitik perang Ukraina-Rusia dan konflik Palestina-Israel, fragmentasi ekonomi (antitesis dari integrasi ekonomi), ancaman El Nino dan perubahan iklim, risiko debt-distress, kontraksi PMI Manufaktur global. Boleh jadi Pertumbuhan ekonomi global masih lemah dan melambat serta tidak merata. Tahun 2023 diperkirakan hanya tumbuh 2,9% dan tahun 2024 menurun ke 2,8%.
Perlambatan ekonomi global ini akan meningkatkan risiko terhadap pencapaian pertumbuhan ekonomi Indonesia di Q4 2023. Untuk tahun 2024, peningkatan risiko global diperkirakan juga akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang ditargetkan mampu mencapai 5,2%.
“Perlambatan ekonomi dunia dan berbagai risiko serta ketidakpastian global, berpotensi akan meningkatkan risiko bagi pencapaian target pertumbuhan ekonomi Indonesia di Q4 2023 dan di tahun 2024,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam rilis yang disampaikan Kementerian Kemenko, pada 21/10 lalu.
Sementara itu, untuk meraih target pertumbuhan ekonomi 5,2% (yoy) pada 2024, kebutuhan investasi yang diperlukan dari berbagai pelaku ekonomi yakni berada pada kisaran Rp6900 triliun. Jika dilihat dari sumber investasinya, kebutuhan tersebut dapat dipenuhi dari investasi pemerintah, perbankan, pasar modal, capital expenditure BUMN, penanaman modal, serta internal pendanaan korporasi.
Lebih lanjut, dengan target pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan investasi tersebut, sektor PMA dan PMDN pada 2024 diharapkan mampu memberikan sumbangan investasi di sekitar Rp1600-an triliun. Berdasarkan share realisasi tahun 2022 dan target 2023, sumber dari PMA dan PMDN mampu memberikan sumbangan sekitar 22% dari total kebutuhan investasi.
Sementara Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, Indonesia masih berpotensi mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 5% pada tahun 2024. Salah satu kunci tercapainya angka pertumbuhan tersebut yakni pada konsumsi masyarakat.
“Jadi untuk pertumbuhan 2024, Kementerian Keuangan itu masih melihat potensi kita tumbuh di sekitar 5,2%. Kunci dari Indonesia kalau mau tumbuh di angka 5,2% itu adalah dikonsumsi. Konsumsi kita harus bisa di atas 5%. Malah kalau bisa di atas 5,2%, sehingga konsumsinya itu yang menjadi penggerak,” ungkap Wamenkeu dalam Program Power Lunch CNBC TV Indonesia, 18/12.
Konsumsi penyumbang proporsi yang tinggi dalam produk domestik bruto Indonesia. Wamenkeu menilai tahun 2024 potensi konsumsi masih terlihat dari gerak ekonomi masyarakat dan gerak ekonomi rumah tangga, terlebih dengan adanya rangkaian kampanye Pemilu mendatang. Selain itu, Wamenkeu juga mengharapkan penyelenggaran Pemilu dapat memberikan keyakinan kepada investor sehingga mendorong angka investasi. “Kita termasuk negara yang cukup matang melakukan Pemilu. Jadi moga-moga dunia usaha bisa terus melihat dan tidak menunda keputusan investasinya,” tandas Wamenkeu.
Namun demikian, ada beberapa lembaga memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2024 akan stagnan seperti tahun 2023. Bank Pembangunan Asia (ADB), misalnya, memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2024 sebesar 5,0% yoy atau sama dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi tahun 2023.
Asian Development Outlook yang terbit September lalu, Senior Country Economic ADB Henry Ma menyebut, salah satu hal yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia stagnan karena tahun politik akan menghambat kinerja investasi.
Henry melihat, pertumbuhan investasi yang akan tersendat adalah investasi bangunan. “Kalau investasi mungkin akan lemah, dan khususnya investasi di bangunan akan lemah selama setahun ke depan. Berkaitan dengan kondisi politik,” kata dia, dikutip dari kontan.co.id, pada 12/10 lalu.
Namun, Henry menegaskan ini bukan berarti kinerja investasi akan berhenti. Setelah ada kepastian politik, ia melihat peluang ekspansi bisnis menjadi opsi yang baik. Hanya, ia mewanti-wanti, perhelatan pemilu harus bisa dilaksanakan secara lancar.
Kepala Pusat Riset Ekonomi Makro dan Keuangan (PR EMK) Badan Riset Inovasi Nasional ( BRIN), Zamroni mengatakan, pertumbuhan dan stabilitas ekonomi Indonesia tidak bisa lepas dari pengaruh perekonomian global, terutama perekonomian Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok. Faktor penting lainnya adalah pelaksanaan Pemilu 2024, di mana potensi dampak ekonomi akan lebih besar dirasakan dari pemilu-pemilu sebelumnya, akibat penyelenggaraan pesta demokrasi secara bersamaan. Untuk membahas Economic Outlook 2024, BRIN menyelenggarakan Simposium Praktisi dan Periset Ekonomi (PARETO) 2023, pada 7/12, di BRIN Kawasan Sains Sarwono Prawirohardjo, Jakarta, sebagaimana dikutip dari brin.co.id.
BRIN memiliki perhatian mendalam akan isu ekonomi makro dan keuangan yang menjadi perhatian dari masyarakat Indonesia.“Dari sisi kerangka kebijakan makroekonomi, Amerika Serikat memengaruhi perekonomian Indonesia melalui kebijakan moneter Bank Sentral AS (The Fed), sedangkan Republik Rakyat Tiongkok melalui permintaan sektor manufakturnya,” jabar Zamroni.
Sementara tingkat inflasi umum dan inti di Amerika Serikat saat ini sedang dalam tren penurunan yang mengindikasikan bahwa ada peluang pelonggaran kebijakan moneter pada 2024 mendatang. Skor purchasing manager index (PMI) Manufaktur Republik Rakyat Tiongkok hingga kini masih di atas 50 persen.
Ini mengindikasikan bahwa sektor manufaktur Tiongkok tetap melakukan ekspansi, meski kondisi ekonomi global belum pulih. Ditafsirkan permintaan industri pengolahan di Tiongkok terhadap input produksi dari Indonesia relatif tetap terjaga. “Atas dasar itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 mendatang diperkirakan tetap tumbuh positif,” ungkapnya.
Faktor penting lainnya adalah pelaksanaan Pemilu 2024. Pengalaman pada Pemilu 2014 dan 2019 lalu menunjukkan bahwa tingkat konsumsi rumah tangga (RT) dan lembaga non-profit rumah tangga (LNPRT) mulai meningkat 6 bulan sebelum pemilu berlangsung, dan mencapai puncaknya pada saat pelaksaaan Pemilu. Hal itu mengindikasikan bahwa pelaksanaan Pemilu mendongkrak tingkat konsumsi RT dan LNPRT selama 9 bulan. “Menariknya, Pemilu 2024 mendatang berpotensi memiliki dampak yang lebih besar dari tahun Pemilu sebelumnya, akibat penyelenggaraan pesta demokrasi secara bersamaan,” terangnya.
Di sisi lain, ungkap Zamroni, justru menjelang pemilu, kecenderungan pemerintah menciptakan kestabilan harga tampak dari upaya menahan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), meski ada kenaikan harga minyak dunia. Tidak jarang setelah pemilu diberi kompensasi dengan menaikkan harga BBM pada awal pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih.
“Kendati dampak ekonomi terbatas akibat pemilu, tahun depan potensi dampak ekonomi akan lebih besar dirasakan dari pemilu-pemilu sebelumnya. Hal itu akibat pelaksanaan pemilu serentak yang baru pertama kali diterapkan di Indonesia,” urainya seraya menambahkan agar data proyeksi yang disajikan bisa menjadi referensi bagi stakeholders dalam mengambil keputusan, termasuk lembaga pemerintah, dunia usaha, dan peneliti.
Sementara LPEM FEB Universitas Indonesia (UI) dalam Seri Analisa Makro: Indonesia Economic Outlook 2024, menyebutkan, iklim politik dan kondisi moneter global akan menjadi dua tema utama yang akan mempengaruhi kondisi perekonomian Indonesia di 2024. Periode Pemilu mendatang akan memiliki dampak pada pertumbuhan dan berbagai indikator makroekonomi lainnya di tahun depan. Indonesia akan melaksanakan Pemilu Serentak untuk pertama kalinya dari level nasional hingga kabupaten/kota; sehingga mendorong terjadinya injeksi likuiditas dalam jumlah besar ke perekonomian akibat adanya pengeluaran kampanye dan belanja publik. Besarnya dampak pengganda di perekonomian akan memicu kondumsi domestik selama tahun 2024 mengingat pemilu di tingkat provinsi dan kabupaten/Kota diperkirakan akan terjadi menjelang akhir tahun. Namun, di sisi lain, panjangnya periode transisi kekuasaan hingga pemerintahan baru menjabat akan memperpanjang periode sentimen ‘wait-and-see’ oleh sektor swasta dan berpotensi menghambat laju pertumbuhan ekonomi dan investasi.
Ketatnya pasar tenaga kerja dan masih tingginya inflasi di beberapa negara maju mendorong berbagai bank sentral untuk menjaga rezim tingkat suku bunga ‘higherfor-longer’. Kondisi ketatnya kebijakan moneter global menggerus arus modal keluar dari negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, dan menyulut terjadinya depresiasi pada mata uang negara tersebut.
Imbasnya, BI ‘terpaksa’ secara aktif melakukan intervensi di pasar valuta asing dan bahkan menaikkan tingkat suku bunga acuan untuk meredam fluktuasi nilai tukar. Di 2024, kami berpandangan bahwa ruang untuk BI melakukan pelonggaran kebijakan moneter akan sangat dipengaruhi oleh posisi yang diambil oleh the Fed. Apabila the Fed melanjutkan untuk menahan tinggi tingkat suku bunga acuannya, maka BI kemungkinan juga harus mengambil langkah serupa untuk menjaga spread suku bunga acuan. Dalam skenario ini, tingginya suku bunga kredit akan memberikan tekanan pada pertumbuhan kredit di 2024.[]Yuniman Taqwa
