Akselerasi  Presiden Prabowo Menekan Emisi Karbon

PT PLN (Persero) menegaskan kesiapannya  mendukung visi swasembada energi dengan meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan sebesar 75% hingga tahun 2040. Langkah strategis ini selaras dengan upaya pemerintah menjangkau pertumbuhan ekonomi 8% yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia dalam Conference of the Parties (COP) 29, Hashim Djojohadikusumo, pada 11/11  menyatakan, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia berkomitmen penuh mengurangi emisi karbon lewat transisi energi. Itu sebabnya, pemerintah berupaya menyelaraskan sumber daya dan seluruh kebijakan ke dalam strategi transisi energi yang efektif dan efisien.

Hashim Djojohadikusumo: Indonesia berkomitmen penuh mengurangi emisi karbon lewat transisi energi/foto: doc. PLN

”Transisi energi bukan hanya tentang mengurangi emisi gas rumah kaca, tetapi juga tentang menyeimbangkan pertumbuhan dengan keberlanjutan lingkungan. Indonesia akan mencapai energi bersih, hijau, dan terjangkau, sambil mempercepat pertumbuhan ekonomi 8%,” tegas Hashim dalam CEO Climate Talks COP29 dengan tema “Enhancing Ambition on Renewable Energy” di Baku, Azerbaijan, Senin (11/11).

Hashim menambahkan,  hingga tahun 2040, Indonesia siap meningkatkan bauran energi terbarukan sebesar 75 gigawatt (GW) yang berasal dari pembangkit listrik hidro, geotermal, bioenergi, surya, dan angin. Untuk menyukseskan target ambisius ini. Indonesia setidaknya membutuhkan investasi senilai USD235 miliar, termasuk untuk membangun jalur transmisi hijau sepanjang 70 ribu kilometer sirkuit (kms) yang membentang dari barat hingga timur Indonesia.

”Perubahan iklim global membutuhkan solusi global. Tidak ada satu negara pun yang bisa menghadapi dan menyelesaikan masalah ini sendirian. Satu-satunya cara untuk maju adalah melalui kolaborasi antarnegara. Saya yakin kita bisa melakukan ini, bukan hanya karena perjanjian lingkungan internasional seperti Protokol Kyoto dan Perjanjian Paris, tetapi karena kita benar-benar peduli untuk memastikan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang,” tambah Hashim.

Hashim menambahkan, terdapat komitmen lain dalam upaya mereduksi emisi karbon lewat implementasi Carbon Capture and Storage. Pemerintah Indonesia siap bekerja sama dengan perusahaan multinasional dan pihak lain yang berniat untuk berinvestasi di sektor tersebut.

”Kita diberkahi dengan jumlah besar saline aquifer di seluruh kepulauan, baik di darat maupun di lepas pantai, dan kami memperkirakan bahwa kami memiliki kapasitas penyimpanan karbon sebesar 500 gigaton,” lanjut Hashim.

Pemerintah Indonesia kata Hashim menyambut baik pihak internasional untuk berpartisipasi dalam mengatasi pemanasan global. Pasalnya kata Hashim dampak dari pemanasan global yang terjadi di Indonesia pada akhirnya juga akan dirasakan oleh masyarakat di seluruh belahan dunia.

“Kami akan memulai program ini, yang akan memakan waktu bertahun-tahun. Kami tidak bisa melakukannya dalam semalam. Ini akan membutuhkan pendanaan, teknologi, dan ilmu pengetahuan,” tambah Hashim.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menegaskan, komitmen PLN untuk mendukung target Pemerintah Indonesia dalam mencapai pertumbuhan ekonomi 8% melalui swasembada energi yang berkelanjutan. PLN telah menyiapkan peta jalan yang konkret serta terus memperluas kolaborasi dengan mitra lokal dan global.

Saat ini PLN, kata Darmawan, tengah merancang ulang usulan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL), di mana hingga tahun 2040, PLN akan menambah 100 GW energi listrik yang mayoritas bersumber dari energi terbarukan.

Dirut PLN Darmawan Prasodjo, tengah, komitmen PLN untuk mendukung target Pemerintah Indonesia dalam mencapai pertumbuhan ekonomi 8% melalui swasembada energi/foto: doc. PLN

”Pak Hashim sudah mengumumkan bahwa 75% atau sekitar 75 GW dari kapasitas tambahan tersebut berasal dari pembangkit energi terbarukan. Artinya, ke depan kami akan mengurangi emisi gas rumah kaca melalui penambahan pembangkit berbasis energi terbarukan yang berasal dari tenaga air sebesar 25 GW, surya 27 GW, angin sebesar 15 GW, panas bumi 6 GW, dan bioenergy 1 GW,” ucap Darmawan.

Darmawan menjabarkan, untuk mencapai target 75% energi terbarukan tersebut, PLN akan membangun Green Enabling Transmission Line sepanjang 70 ribu kms untuk mengalirkan sumber energi terbarukan yang mayoritas berada di daerah terisolir ke pusat demand.

Selain itu, PLN juga telah merancang pengembangan smart grid guna mengatasi intermitensi pada pembangkit energi terbarukan, sehingga energi bersih yang dihasilkan dari pembangkit tersebut bisa masuk ke dalam sistem PLN secara stabil.

”Kami perlu membangun pembangkit listrik yang fleksibel. Kami perlu membangun smart grid, smart transmission, smart control center, dan smart distribution. Tanpa smart grid, kami hanya bisa menambah 5 GW. Tetapi dengan smart grid, kami bisa menambah pembangkit angin dan surya hingga 42 GW, sehingga kami bisa menyeimbangkan antara suplai listrik dan permintaan,” tambah Darmawan.

Darmawan menekankan berbagai inisiatif tersebut membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Untuk itu, pihaknya terus menggalang kolaborasi guna menyukseskan transisi energi dalam mewujudkan swasembada energi berkelanjutan di tanah air.

”Indonesia, bersama dengan negara-negara lain, harus bekerja sama dalam merumuskan strategi, inovasi teknologi, dan investasi untuk mencapai tujuan bersama. Kolaborasi, baik antara investor domestik, regional, maupun internasional, menjadi kunci untuk mencapai target besar ini,” pungkas Darmawan.

Sementara Utusan Khusus Presiden Bidang Perdagangan Internasional dan Kerja Sama Multilateral, Mari Elka Pangestu menyampaikan, Pemerintah Indonesia telah menginisiasi Global Blended Finance Alliance (GBFA) guna merangkul berbagai negara berkembang untuk berkolaborasi dalam pembiayaan transisi energi. Sejak diluncurkan di KTT G20, GBFA telah diikuti oleh beberapa negara seperti Perancis, Kanada dan Kenya.

“GBFA bertujuan untuk membantu pembiayaan sebagai upaya mengurangi perubahan iklim dan SDGs. Perkiraan (pembiayaan) untuk aksi iklim saja berkisar antara USD 1-2 triliun. Jika ditambahkan upaya SDGs ke dalamnya, jumlahnya akan mencapai sekitar USD 6 triliun,” ungkap Mari dalam Indonesian Pavilion Talkshow “Fostering and Enabling Innovative Climate Finance Mechanism” di COP29, Baku, Azerbaijan, pada 12/11.

Dalam hal ini, lanjut Mari, negara berkembang termasuk Indonesia harus merancang strategi untuk menyiasati gap pendanaan tersebut. Berdasarkan perhitungan Kementerian Keuangan, dibutuhkan sekitar USD 280 miliar untuk seluruh aksi iklim Indonesia hingga tahun 2030 yang hanya sekitar 30% bisa didanai anggaran negara, sehingga sisanya akan bersumber dari swasta dan sumber lainnya.

“Sebagaimana yang disampaikan Pak Hashim (Djojohadikusumo) dalam sambutannya kemarin, beliau menegaskan bahwa pemerintahan baru akan melanjutkan komitmen pemerintahan sebelumnya. Dan ini (GBFA), adalah salah satu komitmen yang kami harap dapat dilanjutkan,” imbuh Mari.

Direktur Keuangan PLN Sinthya Roesly mengungkapkan bahwa PLN sebagai tulang punggung kelistrikan di Indonesia telah secara konsisten menunjukkan komitmennya dalam pengelolaan dana investasi hijau untuk mendukung visi swasembada energi. Oleh sebab itu, PLN terus menggalang pembiayaan hijau dari lembaga publik, bilateral, multilateral hingga swasta.

Dalam konteks ini, PLN telah merancang beberapa inisiatif pembiayaan hijau, salah satunya melalui penyusunan Sustainable Linked Financing Framework (SLFF) dan Green Financing Framework (GFF).

Sinthya memaparkan bahwa PLN telah merancang strategi pendanaan proyek energi hijau dalam transisi energi di tanah air. PLN menargetkan pengembangan pembangkit 75% berbasis energi terbarukan. Untuk mencapai target tersebut, dibutuhkan pendanaan yang diperkirakan mencapai lebih dari USD 100 miliar hingga 2033.

Sinthya juga menambahkan bahwa PLN akan terus mengeksplorasi berbagai opsi pendanaan, baik melalui kerja sama dengan pemberi pinjaman internasional maupun sumber daya lokal untuk memastikan transisi energi berjalan sesuai rencana. Beberapa partner institusi keuangan yang memberikan dukungan untuk transisi energi PLN di antaranya World Bank, Asian Development Bank (ADB) hingga Just Energy Transition Partnership (JETP).

“Dalam dua tahun terakhir, kami telah mendapatkan sekitar USD 2,9 miliar, dan saat ini kami sedang berdiskusi dengan ADB untuk pembiayaan sekitar USD 4,8 miliar. Kami juga tengah berbicara dengan beberapa investor lain dan total potensi pendanaan yang sudah kami miliki saat ini sebesar USD 46,9 miliar,” pungkas Sinthya.

Sementara Hashim Djojohadikusumo berhasil memikat pendanaan hijau sebesar EUR 1,2 miliar untuk sektor kelistrikan dari Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) pada ajang Conference of the Parties (COP) 29 di Baku, Azerbaijan, 13/11. Pendanaan tersebut digunakan untuk pengembangan sejumlah infrastruktur kelistrikan hijau menuju swasembada energi nasional yang berkelanjutan.

Kesepakatan ini ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara PT PLN (Persero) dengan KfW untuk pengembangan proyek energi bersih yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Pumped Storage dan transmisi yang menghubungkan ke pembangkit hijau.

Pada perhelatan Conference of the Parties (COP) 29 di Baku, Azerbaijan. PT PLN (Persero) menjalin lima kerja sama strategis dalam transisi energi di Indonesia dengan lima mitra internasional Kerja sama pendanaan, teknologi, dan pengembangan sumber daya manusia ini untuk mendukung pengembangan infrastruktur energi bersih di Indonesia guna mencapai swasembada energi yang berkelanjutan.

Kolaborasi global ini ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding dan Grant Agreement antara PLN dan lima mitra internasional dalam acara bertajuk “Leading the Charge: Strategic Partnership to Catalyze Decarbonization”. Kelima mitra tersebut yakni United Kingdom Export Finance (UKEF), Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), Sembcorp Utilities Pte Ltd, Transportasi Gas Indonesia (TGI), dan Global Energy Alliance for People and Planet (GEAPP).

“Kami berterima kasih kepada para mitra internasional atas kerja kerasnya dalam membantu kami memerangi perubahan iklim. Presiden Prabowo telah memberikan mandat untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, Presiden memiliki strategi baru dalam mendorong pertumbuhan ekonomi 8%, salah satunya melalui transisi energi,” pngas Hashim.[] Yuniman Taqwa/foto ilustrasi utama: ist