Konflik di Timur Tengah Kerek Harga Minyak Dunia Tembus di atas US$ 100 Per-Barel

Serangan Amerika Serkat (AS) dan Israel terhadap Iran, akhir Februrari lalu menjadi pemicu naiknya harga minyak. Fenomena itu menggangu pasokan minyak mentah dunia. Distribusi minyak negara-negara di Timur Tengah, di Selat Hormuz terganggu.

Harga minyak dunia melonjak drastis menembus US$100-US$119 per barel akibat konflik intensif antara Iran dan Israel yang melibatkan AS pada Maret 2026. Kenaikan ini dipicu kekhawatiran gangguan pasokan energi global, terutama karena blokade di Selat Hormuz dan serangan terhadap fasilitas minyak. 

Padahal sebelum pecahnya konflik Iran-Israel pada akhir Februari 2026, harga minyak dunia berada di kisaran US$65 hingga US$73 per barel. Harga minyak mentah Brent sempat tercatat sekitar US$70,84 per barel pada 26 Februari 2026, sebelum akhirnya melonjak drastis hingga di atas US$100 per barel setelah konflik berlangsung. 

Pasalnya, tak kurang sekitar 20 persen lalu lintas migas global melewati Selat Hormuz, sehingga setiap konflik di kawasan tersebut dapat berdampak pada pasokan energi internasional. Boleh jadi Indonesia akan terdampak akibat perang antara Amerika Serikat dan  Israel melawan Iran, karena sebagian impor minyak mentah Indonesia melewati jalur tersebut.

Beberapa waktu lalu, Pemerintah Iran menyatakan, kapal-kapal yang mereka kategorikan sebagai non-hostile atau yang tidak bermusuhan, diizinkan melintasi Selat Hormuz. Pernyataan tersebut disampaikan melalui nota resmi Kementerian Luar Negeri Iran kepada Organisasi Maritim Internasional (IMO), sebagaimana dilansir AFP.

Namun demikian, akses tersebut diberikan dengan syarat ketat, yaitu kapal-kapal itu harus mematuhi regulasi keselamatan dan keamanan serta berkoordinasi dengan otoritas terkait. “Kapal-kapal non-hostile, sepanjang mereka tidak berpartisipasi maupun mendukung tindakan agresi terhadap Iran, serta sepenuhnya mematuhi peraturan keselamatan dan keamanan yang dinyatakan, bisa mendapat manfaat dari lintasan aman melalui Selat Hormuz dengan berkoordinasi dengan otoritas yang berwenang,” bunyi pernyataan resmi tersebut.

Sementara harga minyak dunia diprediksi melonjak drastis, berpotensi menembus USD150 per barel,  jika konflik Iran-Israel-AS berlangsung lama karena terganggunya pasokan di Selat Hormuz. Ketegangan ini memicu kekhawatiran global. Gangguan pasokan akibat penutupan Selat Hormuz (jalur 16 juta barel/hari) menjadi pemicu utama kenaikan drastis ini, meningkatkan inflasi global, dan menekan anggaran subsidi energi, termasuk di Indonesia. 

Pemerintah Filipia kini mendeklarasikan keadaan darurat energi nasional dengan alasan bahaya yang mengancam pasokan bahan bakar negara akibat konflik Amerika Serikat (AS)-Israel melawan Iran. Presiden Ferdinand Marcos Jr. mengatakan telah menandatangani perintah eksekutif untuk menjaga keamanan energi di tengah gangguan parah pada rantai pasokan global.

Dilansir BBC, pada 24/3, perang AS-Israel dengan Iran yang berakibat pada penutupan efektif Selat Hormuz, jalur pelayaran utama, telah mengirimkan gelombang kejut ke pasar energi global. Konflik tersebut menyebabkan kenaikan harga dan kekurangan pasokan. Padahal, Filipina sangat bergantung pada impor bahan bakar dan sangat rentan terhadap gangguan produksi dan pengiriman.

“Keadaan darurat energi nasional dengan ini dideklarasikan mengingat konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah, dan bahaya yang mengancam ketersediaan dan stabilitas pasokan energi negara,” kata Marcos dalam perintah eksekutif yang dibagikan kepada media, sebagaimaa dikutp dari detk.com, pada 24/3.

Marcos mengatakan langkah ini akan memungkinkan pemerintah mengambil “langkah-langkah terkoordinasi” untuk mengatasi gangguan dalam perekonomian negara. Ia menambahkan,  sebuah komite telah dibentuk untuk memastikan pergerakan, pasokan, distribusi, dan ketersediaan bahan bakar, makanan, obat-obatan, dan barang-barang penting lainnya berjalan tertib.

Melansir Kantor Berita Resmi Filipina (Philippines News Agency/PNA), pemerintah Filipina mengidentifikasi bahwa memanasnya situasi geopolitik di Timur Tengah, khususnya potensi penutupan jalur strategis Selat Hormuz, dapat memicu gangguan produksi dan transportasi minyak global.

Kondisi tersebut dinilai berpotensi besar menyebabkan krisis pasokan bahan bakar domestik sekaligus memicu volatilitas harga yang mengancam stabilitas ekonomi negara. “Sebagai importir bersih produk minyak bumi, Filipina tetap sangat bergantung pada sumber pasokan bahan bakar eksternal dan karenanya rentan terhadap gangguan dalam produksi dan transportasi minyak global,” bunyi dokumen Perintah Eksekutif Nomor 110 tersebut melansir PNA, Selasa (24/3/2026).

Menteri Energi Filipina telah memberikan rekomendasi kepada Presiden bahwa situasi saat ini menghadirkan bahaya yang mengancam ketahanan pasokan energi di tingkat kritis. Oleh karena itu, penetapan status darurat ini memberikan landasan hukum bagi pemerintah untuk mengeksekusi langkah-langkah cepat dan terkoordinasi demi melindungi perekonomian dan masyarakat.

Puluhan negara dilaporkan telah menaikkan harga bahan bakar minyak imbas dari melambungnya harga minyak dunia akibat perang AS-Israel melawan Iran. Beberapa pengamat memandang “APBN akan jebol” jika pemerintah terus menahan harga BBM subsidi.

Pemerintah beralasan langkah itu diambil karena kapasitas APBN masih cukup kuat untuk menanggung beban kenaikan biaya energi global. Ditambah lagi, kenaikan harga BBM berisiko menekan daya beli masyarakat dan memperlambat pertumbuhan ekonomi, sebagaimna dikutp dari bbc.com, pada 18/3.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira. Bhima berkata kini telah terlihat adanya riak-riak dari dampak kenaikan minyak dunia, yang berpotensi selaras dengan harga BBM subsididi Indonesia.

Pertama, kata Bhima ditandai dengan penurunan jumlah pemudik. Survei Kementerian Perhubungan menunjukkan pergerakan mudik pada tahun ini turun 1,7% dibandingkan 2025, dari 154,6 juta orang menjadi 143,9 juta orang.

“Jadi memang dampak ke masyarakatnya itu akan langsung terasa pasca-Lebaran. Makanya mudik sekarang ini sudah mulai turun karena banyak yang duration of stay-nya berkurang, banyak yang sisakan THR buat dipakai pasca-Lebaran, untuk antisipasi kalau harga pangan naik, sama BBM naik,” kata Bhima, masih dari sumber bbc.com.

Presiden Prabowo Subianto menerima sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada, 19/3/2026. Pertemuan digelar guna membahas langkah-langkah strategis penghematan energi nasional.

Dalam keterangan tertulisnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan,  pertemuan tersebut difokuskan pada upaya pemerintah dalam mengantisipasi dinamika geopolitik global, khususnya di kawasan Timur Tengah, yang berpotensi memengaruhi stabilitas pasokan dan harga energi dunia.

Dalam pembahasannya, Presiden menekankan pentingnya langkah antisipatif yang terukur untuk menjaga ketahanan energi nasional di tengah situasi global yang dinamis. “Presiden membahas langkah-langkah strategis terkait rencana penghematan energi di berbagai sektor, sebagai antisipasi atas dinamika geopolitik di kawasan Timur Tengah yang dapat mempengaruhi stabilitas pasokan dan harga energi global,” tulis Sekretaris Kabinet.

Presiden menginstruksikan agar kebijakan efisiensi energi difokuskan pada sektor-sektor spesifik yang memiliki dampak signifikan terhadap konsumsi energi nasional.“Presiden menginstruksikan agar efisiensi difokuskan pada beberapa sektor spesifik guna menjaga stabilitas dan ketahanan energi dalam negeri,” lanjut Seskab.

Langkah ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk memastikan keberlanjutan pasokan energi sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Melalui koordinasi lintas kementerian, pemerintah berupaya memastikan kebijakan penghematan energi dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan tidak mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat.

Menko Perekonomian menjelaskan bahwa Presiden menegaskan pentingnya menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap di bawah 3 persen. Untuk itu, pemerintah melakukan langkah efisiensi di berbagai kementerian dan lembaga.

“Kita menjaga APBN agar defisit tetap di bawah 3 persen dan sesuai dengan arahan pada saat Sidang Kabinet Paripurna dan sudah dirapatkan dengan kementerian teknis, itu dilakukan efisiensi dari berbagai K/L. Dan dengan efisiensi berbagai K/L itu defisit 3 persen bisa dijaga,” ujar Airlangga, pada 19/3

Selain itu, pemerintah menyiapkan langkah antisipatif terhadap dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan komoditas lainnya. Salah satu upaya yang akan dilakukan adalah meningkatkan volume produksi batu bara.

“Bapak Presiden juga meminta agar volume daripada produksi batu bara bisa ditingkatkan. Artinya akan ada perbaikan terkait dengan RKAB (Rencana Kerja dan Anggaran Biaya),” jelasnya.

Pemerintah tengah mengkaji penyesuaian kebijakan terkait pajak ekspor batu bara guna meningkatkan penerimaan negara, seiring dengan tren kenaikan harga komoditas tersebut.

Di sektor energi, pemerintah juga mendorong percepatan konversi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) menjadi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sebagai langkah efisiensi di tengah tingginya harga minyak. Penugasan tersebut diberikan kepada Badan Pengelola Investasi Danantara untuk segera ditindaklanjuti.

Selain itu, pemerintah juga mengkaji kebijakan fleksibilitas kerja melalui skema work from home (WFH) satu hari dalam lima hari kerja. Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi konsumsi bahan bakar hingga 20 persen dari konsumsi normal melalui pengurangan mobilitas.

“Ada penghematan dari segi penggunaan mobilitas dari bensin penghematannya cukup signifikan, seperlima dari apa yang biasa kita keluarkan,” ungkap Airlangga.

Ia menambahkan bahwa skema WFH tersebut nantinya tidak hanya berlaku bagi aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga diharapkan dapat diadopsi oleh sektor swasta dan pemerintah daerah. Pemerintah saat ini masih mematangkan berbagai kebijakan tersebut dan akan menyampaikan secara lebih rinci kepada publik setelah seluruh konsep final disiapkan.

Langkah-langkah ini mencerminkan pendekatan pemerintah yang adaptif, terukur, dan proaktif dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memperkuat fondasi menuju kemandirian energi dan ketahanan nasional.[] Yuniman Taqwa