Sulawesi Selatan Tercatat 159 Desa Siap Menembus Pasar Ekspor
Komoditas unggulan desa di Sulawesi Selatan berpotensi memiliki daya saing di pasar internasional. Sebanyak 159 desa dari total 247 desa binaan di Sulawesi Selatan telah siap menembus pasar ekspor dengan komoditas unggulan kakao, rumput laut, dan minyak nilam.
Forum bertajuk “Forum Desa BISA Ekspor: Dari Desa untuk Dunia – Chapter Sulawesi Selatan” ini membeberkan strategi pengembangan ekspor, penguatan kualitas produk, serta peluang kerja sama dengan mitra usaha yang dapat membuka akses ke pasar internasional.
Forum Desa Berdaya, Inovatif, Sejahtera, Akuntabel (BISA) Ekspor di Makassar, Sulawesi Selatan ini diselenggarakan Kementerian Perdagangan pada, 10/3. Forum ini menjadi momen edukasi bagi para pelaku usaha di desa-desa di Sulawesi Selatan untuk merambah pasar luar negeri. Melalui Forum Desa BISA Ekspor, pemerintah berupaya mendorong peningkatan ekosistem agar produk-produk desa dapat menjadi komoditas berkualitas ekspor.

Forum tersebut diikuti oleh 100 peserta dari desa-desa binaan yang memiliki potensi produk unggulan, perusahaan eksportir (off-taker), badan usaha milik desa (BUMDes), dan BUMDes Bersama (BUMDesma) di Provinsi Sulawesi Selatan.
Desa Bisa Ekspor (DBE diinisiasi oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) untu terus memperkuat peran desa sebagai penggerak ekonomi nasional. Melalui program ini, pemerintah mendorong transformasi desa menjadi subjek utama pertumbuhan ekonomi yang mandiri, inovatif, dan berdaya saing global.
Wakil Menteri Desa, Ahmad Riza Patria, saat peluncuran DBE, pada 9/9/2025, di Desa Nusasari, Jembrana, menyebut program ini bagian dari 12 rencana aksi Bangun Desa, Bangun Indonesia. Khususnya Rencana Aksi Nomor 5 yang menitikberatkan pada pengembangan desa ekspor.
“Desa adalah pilar masa depan bangsa. Dari total wilayah Indonesia, 90 persen merupakan pedesaan. Karena itu, pengelolaan desa harus diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan kemandirian,” ujarnya.
Riza menegaskan peran strategis Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan koperasi sebagai tulang punggung ekonomi. Saat ini, terdapat lebih dari 5.594 BUMDes aktif dan lebih dari 80 ribu koperasi desa yang menjadi penggerak usaha masyarakat. Ia menekankan desa harus mampu menghasilkan produk olahan bernilai tambah, tidak hanya mengandalkan bahan baku.
Sementara Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (PEN) Kemendag Fajarini Puntodewi, pada 10/3, hadir langsung membuka acara tersebut. Ia mengatakan, melalui Desa BISA Ekspor, Kemendag melihat desa bukan lagi sekadar penyangga produksi, melainkan motor penggerak ekspor nasional.
“Kemendag bersinergi dengan berbagai kementerian dan lembaga untuk meningkatkan ekspor dari desa dengan memangkas hambatan logistik dan birokrasi bagi pelaku usaha di desa. Dengan begitu, pelaku usaha di desa dapat ikut berkontribusi dalam rantai pasok global,” ujar Puntodewi.
Komoditas unggulan desa di Sulawesi Selatan berpotensi memiliki daya saing yang besar di pasar internasional. Tercatat sebanyak 159 desa dari total 247 desa binaan di Sulawesi Selatan telah siap menembus pasar ekspor dengan komoditas unggulan kakao, rumput laut, dan minyak nilam.
Forum ini juga menghadirkan sesi presentasi bisnis (pitching) secara daring antara para binaan Desa BISA Ekspor dengan para perwakilan perdagangan luar negeri, yakni Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) Taipei dan Atase Perdagangan RI Kuala Lumpur. Sesi pitching menjadi kesempatan bagi para pelaku usaha di desa untuk memperluas akses pasar.
Salah satu peserta forum, Renaldi Kurniawan dari binaan Petani Milenial Jeneponto menyampaikan apresiasi terhadap penyelenggaraan forum Desa BISA Ekspor. “Melalui forum ini, kami harap bisa mendapat informasi dan bimbingan teknis yang dapat meningkatkan pemahaman ekspor serta berdampak nyata terhadap kemampuan menembus ekspor,” ujar Renaldi.
Pada forum tersebut, turut dilaksanakan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Ditjen PEN Kemendag dengan Ditjen Perhutanan Sosial Kemenhut yang berfokus pada pengembangan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) dan Produk Hasil Hutan Perhutanan Sosial Berorientasi Ekspor. Penandatanganan menjadi wujud nyata memberdayakan KUPS melalui pertukaran data, peningkatan kapasitas, hingga promosi produk hasil hutan yang dikelola masyarakat secara berkelanjutan.
Desa BISA Ekspor merupakan inisiatif kolektif antara pemerintah dan swasta untuk menciptakan ekosistem ekspor yang terintegrasi di tingkat desa. Tujuannya, agar desa mampu menembus pasar internasional secara mandiri dan berkelanjutan.
Puntodewi menambahkan, Kemendag terus mendukung para pelaku usaha di daerah untuk naik kelas melalui penguatan ekosistem dari hulu hingga hilir. Dengan begitu, desa-desa di Indonesia dapat berkontribusi signifikan terhadap capaian target ekspor nasional dan menjadi pilar ketahanan ekonomi nasional di masa depan.

Hingga Maret 2026, Kemendag telah memetakan 2.503 desa di seluruh Indonesia. Sebanyak 755 desa masuk dalam Klaster 1 yang artinya sudah siap ekspor, sementara 1.627 desa berada di Klaster 2 yang memerlukan pendampingan untuk menjadi siap ekspor. Di Sulawesi Selatan sendiri, sebanyak 159 desa telah masuk Klaster 1.
Sementara Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, ekspor 75 ton rumput laut jenis Eucheuma cottonii senilai USD 100.215, atau setara Rp1,7 miliar ke Tiongkok. Pelepasan ekspor dilakukan Menteri Perdagangan Budi Santoso dari Gudang SRG PT Asia Sejahtera Mina (AsiaMina) di Maros, Sulawesi Selatan pada 4/3.
Menurut Mendag Budi, Kementerian Perdagangan memperluas akses pasar internasional melalui sinergi dengan pemerintah daerah, lembaga pembiayaan, pengelola gudang SRG, dan eksportir. Selain itu, ke depan SRG akan terintegrasi dengan program Desa BISA Ekspor (DBE) yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha, termasuk petani.
“Kemendag memberikan dukungan yang dapat dimanfaatkan pengelola SRG, koperasi, dan petani untuk memperkuat daya saing produk di tingkat produsen melalui program DBE. Selain itu, akses pasar komoditas yang disimpan dalam gudang SRG juga diperluas melalui kegiatan pitching dan penjajakan bisnis (business matching) yang difasilitasi Atase Perdagangan RI dan Indonesia Trade Promotion Center (ITPC) di 33 negara,” kata Budi.
Budi menambahkan, melalui DBE, produk unggulan seperti rumput laut yang diproduksi para petani atau nelayan di berbagai desa dapat disimpan di gudang SRG dan dijual ketika harga pasar menguntungkan.
Program DBE bertujuan untuk memperkuat ekosistem ekspor di desa melalui enam pilar strategi, yaitu penguatan sumber daya manusia ekspor, pengembangan produk, produktivitas dan teknologi, logistik, pembiayaan, serta promosi dan akses pasar.[] Yuniman Taqwa
