Jumlah Hotspot Suhu di Kalimantan Menurun, Karhutla Belum Berakhir

Penurunan hotspot akibat karhutla di Kalimantan merupakan perkembangan positif. Namun demikian, seluruh kebakaran belum padam. Bagaimana penanganannya?

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan memasuki hari ke-48 pada 21 Agustus 2026. Berdasarkan data SiPongi Kementerian Kehutanan, jumlah hotspot turun dari 2.170 titik pada 19 Agustus menjadi 950 titik pada 20 Agustus 2026.

Data tersebut bersumber dari pemantauan Satelit Terra-Aqua NASA pada tingkat kepercayaan menengah dan tinggi (medium dan high confidence level), yang dihimpun hingga pukul 23.59 WIB setiap harinya. Dengan basis pemantauan yang sama, jumlah hotspot nasional berkurang sebanyak 1.220 titik atau sekitar 56,2 persen dalam satu hari.

Menurut rilis dar Kementerian Kehutanan, pada 21/8, penurunan paling signifikan terpantau di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Barat, jumlah hotspot turun dari 784 titik pada 19 Agustus menjadi 82 titik pada 20 Agustus atau berkurang 702 titik. Di Kalimantan Tengah, jumlahnya turun dari 694 menjadi 22 titik atau berkurang 672 titik.

Penurunan juga terjadi di Kalimantan Selatan, dari 85 titik pada 19 Agustus menjadi 12 titik pada 20 Agustus atau berkurang 73 titik. Secara keseluruhan, jumlah hotspot di ketiga provinsi tersebut turun dari 1.563 menjadi 116 titik atau berkurang sekitar 92,6 persen dalam satu hari.

Penurunan tersebut merupakan perkembangan positif dalam pemantauan karhutla. Namun, kondisi ini belum menunjukkan bahwa seluruh kebakaran telah padam ataupun risiko karhutla telah berakhir.

Hotspot merupakan indikasi anomali suhu permukaan yang terdeteksi sensor satelit dan tidak selalu identik dengan kejadian kebakaran. Hasil pemantauan dapat dipengaruhi waktu lintasan satelit, tutupan awan, kondisi atmosfer, dan kemampuan sensor mendeteksi panas pada saat pengamatan. Karena itu, informasi hotspot tetap ditindaklanjuti melalui verifikasi lapangan.

Kewaspadaan masih diperlukan karena kondisi cuaca kering tetap mendominasi sebagian besar wilayah Indonesia. Berdasarkan informasi BMKG yang diperbarui pada 21 Agustus 2026, sebanyak 535 Zona Musim atau 76,5 persen wilayah Indonesia telah mengalami musim kemarau. Curah hujan kategori rendah mendominasi 90,79 persen wilayah, sedangkan 87,28 persen wilayah mengalami sifat hujan bawah normal.

Kondisi tersebut berlangsung sejalan dengan El Niño yang telah mencapai intensitas sangat kuat dan Indian Ocean Dipole atau IOD yang berada dalam fase positif. Secara umum, kedua fenomena tersebut mendukung berkurangnya curah hujan dan meningkatkan risiko kekeringan serta karhutla, meskipun hujan lokal masih berpotensi terjadi di sejumlah wilayah.

Berdasarkan pantauan citra Satelit Himawari-9 BMKG pada 19 Agustus 2026, sebaran asap terdeteksi di sejumlah wilayah Sumatra bagian tengah dan selatan serta Kalimantan. Sebagian sebaran asap terbawa oleh pola angin hingga meluas ke wilayah sekitarnya. Kondisi tersebut menjadi dasar untuk mempertahankan kesiapsiagaan meskipun jumlah hotspot mengalami penurunan.

Kementerian Kehutanan terus memperkuat pengendalian karhutla.Upaya pengendalian dilakukan melalui pemantauan hotspot, patroli terpadu, verifikasi lapangan, pemadaman darat dan udara, peningkatan kesiapsiagaan personel dan sarana prasarana, serta respons cepat di wilayah rawan. Pemantauan dilakukan secara berkala karena jumlah dan persebaran hotspot dapat berubah mengikuti waktu observasi satelit dan kondisi atmosfer.

Sebanyak 12.880 personel gabungan dari berbagai unsur telah terlibat dalam operasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan yang memasuki hari ke-48. Kekuatan tersebut melibatkan Manggala Agni Kementerian Kehutanan, Masyarakat Peduli Api (MPA), sukarelawan, TNI, Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), pemerintah daerah, masyarakat, serta unsur terkait lainnya, sebagaimana dikutip dari rilis Kementerian Kehutanan, pada 21/8.

Sebagai bagian dari operasi gabungan tersebut, Kementerian Kehutanan mengerahkan 758 personel Manggala Agni untuk mendukung penanganan karhutla di Kalimantan. Personel tersebut terdiri atas 265 personel di Kalimantan Barat, 208 personel di Kalimantan Tengah, 174 personel di Kalimantan Selatan, dan 111 personel di Kalimantan Timur.

Kekuatan Manggala Agni kembali diperkuat dengan menyiapkan 45 personel tambahan dari Jawa, Sulawesi, dan Kalimantan Selatan untuk membantu wilayah yang membutuhkan penanganan lebih intensif, khususnya Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Penambahan dilakukan melalui Bantuan Kendali Operasi (BKO), yakni penugasan personel dari wilayah lain untuk memperkuat operasi di daerah yang membutuhkan.

Penanganan karhutla dilakukan secara terpadu melalui operasi darat dan dukungan udara. Di lapangan, Manggala Agni bersama Masyarakat Peduli Api (MPA), sukarelawan, masyarakat, dan unsur tim gabungan terus melakukan pemadaman, pembasahan, serta pendinginan untuk mencegah api kembali menyala dan menjalar.

Penanganan terutama membutuhkan waktu lebih panjang pada kawasan bergambut, karena api dapat bertahan di bawah permukaan tanah dan kembali muncul apabila proses pembasahan dan pendinginan belum tuntas. Sementara itu, dukungan udara dilakukan melalui patroli serta water bombing pada lokasi-lokasi yang membutuhkan.

Sebagai bagian dari rangkaian penanganan karhutla di Kalimantan, Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) juga telah dilaksanakan sebanyak 45 kali penerbangan dengan total 45 ton bahan semai. Operasi tersebut dilakukan dengan menyemai bahan pada awan yang memenuhi persyaratan untuk meningkatkan peluang terjadinya hujan di wilayah yang membutuhkan dan mendukung upaya pemadaman yang berlangsung di lapangan.

Berdasarkan data sementara lapangan, luas karhutla tercatat 38.319 hektare di Kalimantan Barat, 8.019 hektare di Kalimantan Selatan, 7.635 hektare di Kalimantan Tengah, 2.715 hektare di Kalimantan Timur, dan 400 hektare di Kalimantan Utara. Data tersebut masih terus diperbarui dan diverifikasi seiring perkembangan penanganan di lapangan.

Memasuki pekan ketujuh operasi, perhatian juga diberikan terhadap kondisi personel yang telah bekerja selama berminggu-minggu di lapangan. Rotasi petugas dilakukan untuk menjaga kondisi fisik, sementara dukungan peralatan, logistik, posko komando, dan layanan kesehatan terus diperkuat.

Pada sejumlah lokasi kebakaran, tim juga membuat sumur bor sementara untuk mendekatkan sumber air dengan titik pemadaman, terutama di wilayah yang memiliki keterbatasan sumber air alami.

Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Kalimantan, Yudho Shekti Mustiko, mengatakan penguatan operasi terus dilakukan pada wilayah yang masih membutuhkan penanganan intensif. Pada saat yang sama, kondisi personel menjadi perhatian karena operasi telah berlangsung cukup panjang.

“Operasi belum selesai. Pemadaman darat dan udara terus berjalan, terutama di lokasi yang membutuhkan penanganan panjang. Kami menambah 45 personel Manggala Agni, melakukan rotasi petugas, serta memperkuat sumber air, peralatan, logistik, dan layanan kesehatan,” ujar Yudho.

“Kami mengapresiasi Masyarakat Peduli Api, sukarelawan, TNI, Polri, BPBD, DLHK, pemerintah daerah, dan masyarakat yang sudah berminggu-minggu bekerja bersama Manggala Agni di lapangan. Menjaga Kalimantan dari kebakaran bukan pekerjaan satu institusi,” tegasnya.

Selain pemadaman, patroli pencegahan melalui darat dan udara terus ditingkatkan untuk menemukan potensi kebakaran sedini mungkin. Keterlibatan MPA, sukarelawan, dan masyarakat menjadi penting karena mereka berada dekat dengan wilayah rawan, mengenali kondisi wilayahnya, serta dapat memberikan informasi awal ketika menemukan api maupun asap.

Sementara Anggota Komisi ll DPR RI, Deddy Sitorus, mendesak pemerintah pusat segera mengambil alih penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan dan Sumatra. Ia menilai penanganan karhutla membutuhkan mobilisasi sumber daya secara maksimal dan tidak bisa lagi hanya mengandalkan kemampuan pemerintah daerah.

“Saya mendorong pemerintah pusat segera mengambil alih penanganan karhutla secara sistematis dan melakukan mobilisasi sumber daya secara maksimal sebelum keadaan berada di luar kendali,” kata Deddy dalam keterangan yang dikutip dari laman DPR RI, pada 22/8.

Menurut legislator dari Dapil Kalimantan Utara (Kaltara) itu, pemerintah pusat perlu mengambil langkah terkoordinasi untuk memastikan seluruh sumber daya negara dapat dikerahkan dalam menghadapi eskalasi karhutla.

Deddy juga menyoroti kapasitas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang dinilainya belum memiliki kapasitas fiskal atau pendanaan yang memadai untuk melakukan orkestrasi penanganan karhutla secara efektif. “BNPB juga tidak punya kapasitas fiskal atau pendanaan untuk melakukan orkestrasi yang efektif menangani karhutla saat ini,” ucap Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Karena itu, Deddy meminta Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kementerian Keuangan melakukan asesmen terhadap kapasitas negara secara keseluruhan. Asesmen tersebut diperlukan untuk mengetahui kemampuan pemerintah dalam merespons situasi dan tantangan akibat karhutla.

“Oleh karena itu, Presiden perlu meminta Kementerian Keuangan melakukan asesmen terhadap kapasitas negara secara keseluruhan untuk merespons situasi dan tantangan yang dihadapi,” tegasnya.

Deddy mengatakan pemerintah daerah dan pemerintah provinsi saat ini juga menghadapi keterbatasan kapasitas fiskal untuk melakukan penanganan karhutla. Kondisi tersebut semakin berat setelah adanya pemangkasan anggaran oleh pemerintah pusat.

Menurutnya, keterbatasan anggaran daerah tidak boleh menjadi alasan pemerintah pusat untuk membiarkan penanganan karhutla berjalan tanpa dukungan sumber daya yang memadai. “Berharap pemerintah daerah melakukan tindakan dalam kondisi ketiadaan anggaran itu seperti menunggu bom waktu meledak,” ujarnya.[] Yuniman Taqwa