Mengintip Instrumen Pengendalian Inflasi di Riau
Bank Indonesia bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Riau meluncurkan program unggulan optimalisasi peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) se-Provinsi Riau pada peresmian Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Program ini diharapkan mampu mengendalikan inflasi!
Akibat kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) akan mendorong kenaikan inflasi. Padahal sebelumnya kondisi global dihadapi krisis pangan, krisis energi dan krisis finansial. Fenomena itu sebagai pemicu naiknya inflasi di Indonesia.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Juli 2022 mengalami inflasi sebesar 0,64% (mtm), meningkat dibandingkan dengan inflasi pada bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 0,61% (mtm). Kenaikan inflasi (mtm) tersebut terutama bersumber dari inflasi kelompok administered prices, di tengah inflasi inti yang terjaga rendah dan kelompok volatile food yang mulai menurun. Dengan perkembangan tersebut, secara tahunan, inflasi IHK Juli 2022 tercatat 4,94% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi pada bulan sebelumnya sebesar 4,35% (yoy).
Untuk keseluruhan tahun 2022, inflasi IHK diprakirakan lebih tinggi dari batas atas sasaran, dan akan kembali ke dalam sasaran 3,0±1% pada 2023. Bank Indonesia terus mewaspadai risiko kenaikan ekspektasi inflasi dan inflasi inti ke depan, serta memperkuat respons bauran kebijakan moneter yang diperlukan. Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah dan instansi terkait melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) untuk mengelola tekanan inflasi dari sisi suplai dan mendorong produksi serta mendukung ketahanan pangan.
Bank Indonesia bersama dengan TPID Provinsi Riau meluncurkan program unggulan optimalisasi peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) se-Provinsi Riau pada peresmian Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Riau di Kabupaten Kampar, pada 12 September 2022.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada Mei 2022 lalu Riau mengalami inflasi sebesar 0,88 persen secara bulanan, lebih tinggi dari bulan sebelumnya yang sebesar 0,60 persen secara bulanan. Sementara itu inflasi tahunan Riau pada Mei 2022 sebesar 4,51 persen, atau lebih tinggi dari bulan sebelumnya 3,68 persen. Sedangkan inflasi tahun berjalan Riau Januari-Mei 2022 sudah mencapai 3,38 persen.
Program pengendalian inflasi daerah tersebut mengoptimalkan peran BUMDes tidak hanya sebagai badan usaha, namun turut berperan dalam menjaga kesinambungan pasokan, serta mengatur efisiensi rantai distribusi untuk komoditas cabai. Dengan program ini, Riau menjadi provinsi pertama di Indonesia yang fokus pada pengembangan peran BUMDes dalam upaya pengendalian inflasi daerah.
Tidak hanya itu, program unggulan lainnya adalah pengembangan budidaya pertanian perkotaan (urban farming)penanaman cabai di lahan pekarangan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Kelompok Wanita Tani (KWT) di Provinsi Riau yang mengedepankan ASN dan KWT sebagai role model masyarakat.
TPID Riau juga menjalin Kerja sama Antar Daerah (KAD) dengan beberapa BUMD pangan di daerah produsen seperti Deli Serdang, Sumatera Selatan dan Sumatera Utara. Atas upaya yang telah ditempuh oleh pemerintah daerah tersebut, Deputi Gubernur Bank Indonesia Doni Primanto Joewono mengapresiasi komitmen Gubernur Riau, yang mengarahkan TPID Riau untuk mengendalikan inflasi pangan dalam kerangka GNPIP.
Doni menyoroti potensi strategis 1.591 BUMDes di Riau, di mana kurang lebih 200 BUMDes yang bergerak di bidang pertanian dapat digerakkan mendukung optimalisasi budidaya cabai. “Koordinasi dan kolaborasi erat dari semua pihak yang terlibat, baik dinas PMD selaku pendamping Bumdes, Dinas Pertanian selaku pakar dalam budidaya, Dinas Perindag selaku pengatur pasar dan pihak-pihak lain akan memperkuat terbentuknya ekosistem ini. Untuk itu kami mengajak semua pihak untuk meningkatkan sinergi dalam implementasi upaya pengendalian inflasi,” pungkas Doni P. Joewono.
Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Iskandar Simorangkir mengapresiasi langkah strategis perluasan kerja sama antardaerah, penguatan BUMDes pangan sebagai penyedia pasokan maupun stabilisator harta serta pengembangan klaster-klaster pangan.
Sementara Gubernur Riau Syamsuar turut menyampaikan, peresmian GNPIP Riau ini merupakan wujud kontribusi Pemerintah untuk menjaga tingkat inflasi melalui penguatan peran dan kinerja BUMDes dalam pemenuhan ketersediaan pasokan di daerah.
Sebelumnya, Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution mengatakan perlu upaya memperkuat kinerja BUMD sektor pangan dan BUMDes, terhadap pemenuhan, ketersediaan dan akses distribusi pangan daerah sebagai salah satu upaya pengendalian inflasi daerah. “Dimana BUMD dan BUMDes agar ikut serta secara aktif dalam upaya pengendalian harga dan melakukan kegiatan perdagangan komoditas pangan di Provinsi Riau,” ujarnya pada 15/6/2022, sebagaimana dikutip dari bisnis.com.
Menurut Edy, inflasi Riau pada Mei 2022 lalu utamanya bersumber dari kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran (nasi dengan lauk dan bakso siap santap), makanan minuman dan tembakau (bawang merah, daging ayam ras), serta transportasi (tarif angkutan udara). Selain itu, tekanan inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh penurunan harga minyak goreng, cabai merah, semen, jengkol, dan cabai hijau.
Dengan kondisi itu, Edy juga meminta Pemerintah Daerah kabupaten dan kota agar lebih meningkatkan komunikasi untuk mengelola permintaan bahan pangan secara aktif, berperan mengantisipasi potensi gejolak harga, dengan meningkatkan koordinasi antar masing – masing satuan kerja yang berpotensi mempengaruhi tingkat inflasi. “Karena itu TPID Provinsi Riau perlu menyusun mekanisme kerja dan koordinasi antar provinsi dan TPID antar kabupaten kota untuk meningkatkan efektivitas upaya – upaya dan program pengendalian harga di Provinsi Riau.
Sejalan dengan hal tersebut, anggota Komisi XI DPR RI, Marsiaman Saragih menegaskan pentingnya sinergi dengan berbagai pihak dalam pengendalian inflasi. “Dukungan akses pembiayaan dan teknis guna optimalisasi kinerja BUMDes akan menopang pemenuhan kebutuhan pangan lokal secara mandiri dan mengurangi ketergantungan pasokan pangan dari provinsi lain,” ujarnya.
Keberhasilan implementasi program pemberdayaan BUMDes Riau diharapkan semakin memperkuat upaya bersama untuk membawa inflasi pangan pada target kisaran, sehingga kestabilan harga dan ketahanan pangan nasional dapat tercapai.
Pada peresmian program GNPIP Riau ini, turut disampaikan Program Dedikasi untuk Negeri dalam bentuk paket Internet of Things (IoT) Digital Farming, Alsintan, serta Sarana Pendukung Pertanian kepada enam kelompok tani cabai untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian melalui modernisasi dan digitalisasi pertanian.
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta pemerintah daerah tidak ragu menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk menyelesaikan persoalan dari penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM). Pemerintah telah mengeluarkan payung hukum terkait penggunaan anggaran untuk keperluan tersebut.
Demikian disampaikan Presiden saat memberikan arahan kepada seluruh kepala daerah se-Indonesia terkait pengendalian inflasi, pada 12/9. Acara yang berlangsung secara hybrid ini dipusatkan di Istana Negara, Jakarta.
“Tidak perlu ragu-ragu menggunakan anggaran yang ada karena sudah ada Peraturan Menteri Keuangan dan juga SE (Surat Edaran) dari Menteri Dalam Negeri. Payung hukumnya sudah jelas, asal penggunaannya betul-betul digunakan dalam rangka untuk menyelesaikan persoalan karena penyesuaian harga BBM yang minggu yang lalu baru kita sampaikan,” ujar Presiden.
Presiden menyampaikan, hingga saat ini realisasi APBD masih berada di kisaran 47 persen, padahal kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah sangat besar. Untuk itu, pemerintah pusat mendorong pemda untuk menggunakan dua persen dari dana transfer umum yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk subsidi dalam rangka menyelesaikan akibat dari penyesuaian harga BBM.
“Bentuknya, bisa bansos [bantuan sosial], terutama kepada rakyat yang sangat membutuhkan. Nelayan misalnya, kan harian menggunakan solar ini bisa dibantu dengan menyubsidi mereka. Ojek misalnya, ini juga menggunakan BBM, bisa dibantu dari subsidi ini. Juga UMKM, bisa juga dibantu dalam pembelian bahan baku yang naik karena kemarin ada penyesuaian harga BBM. Transportasi umum, juga bisa dibantu kenaikan tarifnya berapa itu yang dibantu, bukan total dibantu, tetapi kenaikan tarif yang terjadi itu bisa dibantu lewat subsidi ini,” ujarnya.
Menurut Presiden, alokasi dua persen dari dana transfer umum ini berjumlah sekitar iRp2,17 triliun. Selain itu terdapat alokasi belanja tidak terduga sebesar Rp16,4 triliun dan baru digunakan Rp6,5 triliun. “Artinya masih ada ruang yang sangat besar untuk menggunakan dana alokasi umum maupun belanja tidak terduga oleh provinsi, kabupaten, maupun kota,” tuturnya. [] Yuniman Taqwa/foto ilustrasi utama: ist
